Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Kesiapan ini diketahui dari seberapa besar kontribusi industri Indonesia dalam memproduksi komponen- komponen PLTN yang dikelompokkan menjadi 4 subsisteni yaitu primary subsystem, secondary subsystem, construction/civil subsystem dan balance and protection subsystem. Analisis dilanjutkan dengan melihat kernampuan komponen yang diproduksi industri Indonesia dalam menghasilkan devisa atau yang biasa dikenal dengan efisiensi perusahaan dalam menghemat atau menghasilkan devisa melalui domestic resource cost yaitu dengan melihat proporsi biaya sumber daya lokal dan biaya sumber daya luar negeri dalam menghasilkan nilai tambah.

---

Research in this thesis aims to determine the readiness of Indonesia in the construction of nuclear power plant. This readiness is known of how much contribution the industry Indonesia in producing nuclear components are grouped into 4 system is the primary subsystem, secondary subsystem, construction / civil subsystem and balances and protection subsystem. The analysis continued by looking at the ability of Indonesias industrial components produced in generating foreign exchange or commonly known by the companys ejficiency in saving or generating foreign exchange through domestic resource cost by looking at the proportion of the cost of local resources and the cost of offshore resources in generating added value."

"Pembangunan PLTN di Indonesia dan dunia masih menjadi kontroversi, hal ini disebabkan oleh keamanan dan keselamatan PLTN yang masih diragukan. Kecelakaan nuklir di Chernobyl pada tahun 1986 dan kejadian bencana PLTN Fukushima tahun 2011 menunjukan standar keselamatan dan kemanan yang sangat ketat pada kontruksi dan pengoperasian, ternyata tidak dapat menghindari bencana kebocoran radioaktif. International Atomic Energy Agency IAEA adalah badan yang mengawasi perkembangan energi nuklir di dunia, terutama negara berkembang.Pada tahun 2009 IAEA telah melakukan evaluasi kesiapan Indonesia dalam pembangunan PLTN pertama, berdasarkan evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa dari 19 kriteria yang telah ditetapkan hampir semua isu area infrastruktur dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan selanjutnya berlanjut ke Fase II, kecuali komitmen negara, manajemen dan keterlibatan stakeholder. Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisa kembali 19 multikriteria yang ditetapkan IAEA untuk pembangunan PLTN pertama di Indonesia berdasarkan kondisi saat ini.Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia belum siap membangun PLTN pertama, terutama pada kriteria komitmen negara, keselamatan, keamanan, perencanaan kedaruratan serta keterlibatan stakeholder. Namun apabila Indonesia menganggap PLTN sangat mendesak untuk dibangun, perlu ada upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar IAEA yaitu komitmen tegas Pemerintah, pemilihan lokasi dan teknologi yang tepat, komitmen perlindungan keamanan dan keselamatan, peningkatan SDM, pengelolaan limbah radioaktif, keterbukaan informasi dan sosialisasi nuklir, subsidi serta penyiapan dana keadaan darurat.

---

There is still a controversy about the development of nuclear power that shows concern for its security and safety aspects. The catastrophic nuclear accident happened in Chernobyl 1986 and Fukushima 2011 suggested that a very strict safety and security standard on construction and operation apparently could not prevent radioactive leak disaster. International Atomic Energy Agency IAEA is the organization that oversees the development of nuclear energy in the world, especially developing countries.

In 2009, IAEA has conducted an assessment on Indonesia 39 s readiness for its first nuclear power plant. The assessment concluded that 19 nuclear infrastructure issues, Indonesia still has pending issues on state commitment, management and stakeholder involvement. In this study, the author would like to reanalyze the 19 nuclear infrastructure issues which set by the IAEA for Indonesia rsquo s first nuclear power plant based on Indonesia current conditions.

The study itself suggests that Indonesia is unlikely to be ready to build the plant. This is due to numerous unmet nuclear infrastructure standards, especially in state commitment, management, safety, security, emergency planning and stakeholder involvement aspects. However, if the construction of nuclear power plant is urgently needed, the government has to make efforts to meet IAEA standards in several aspect, such as state commitment, proper location and technology selection, security and safety protection, human resource development, radioactive waste management, information disclosure and nuclear socialization, subsidies and preparation of emergency funds."

"Pada penelitian ini dilakukan analisis kriteria pada KLHS untuk rencana pembangunan PLTN. Analisis kriteria dilakukan berdasarkan pada indikator pembangunan berkelanjutan, peraturan perundangan, dan best practice dari penerapan KLHS untuk pembangunan PLTN yang sudah ada sebelumnya. Hasil analisis kriteria menunjukkan bahwa dalam penyusunan KLHS untuk pembangunan PLTN harus terdapat kajian mengenai mekanisme pelaksanaan dan output dari KLHS, seleksi lokasi, seleksi teknologi nuklir, dan analisis dampak pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi, decommissioning, dan pada saat terjadi kecelakaan. Hasil dari analisis kriteria ini kemudian diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan PLTN ke depannya."

"Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) merupakan suatu pembangkit tenaga listrik dengan daya termal yang memaksimalkan satu atau lebih reaktor nuklir selaku sumber panas. PLTN memiliki ragam manfaat esensial terhadap pemenuhan kebutuhan energi suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Sampai sekarang, Indonesia belum memiliki PLTN terlepas dari adanya wacana pembangunan PLTN dari sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Hingga akhirnya UU ini dicabut dengan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan PLTN kembali diperkuat dengan adanya landasan hukum yang membolehkan PLTN untuk dibangun di Indonesia selama mempertimbangkan faktor keselamatan yang ketat. Kendati demikian, prospek yang cerah terhadap pembangunan PLTN pun tidak kunjung membawakan adanya realisasi pembangunannya secara nyata di Indonesia. Berangkat dari latar belakang berikut, tulisan ini akan menggali, mengkaji, dan menganalisis tinjauan rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang dilihat dari segi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan lensa hukum lingkungan dalam menjelaskan prospek PLTN jarang diliput secara ilmiah, terlebih dari kacamata hukum lingkungan Indonesia. Analisis dalam tulisan menggunakan pendekatan yuridis berupa penelitian keseluruhan data sekunder hukum terkait PLTN di Indonesia untuk menjawab permasalahan kajian prinsip hukum ketenaganukliran, kesesuaian rencana PLTN, dan tinjauan lainnya dalam rangka memberikan gambaran komprehensif secara meluas (helicopter view). Dari sini, akan didapatkan rekomendasi langkah yang harus diambil Indonesia dalam menetapkan peta jalan pembangunan PLTN jika (akhirnya) terwujudkan.

---

A nuclear power plant (NPP) is a power plant with thermal power that maximizes one or more nuclear reactors as heat sources. NPPs have a variety of essential benefits for meeting the energy needs of a country, including in Indonesia. Until now, Indonesia has not had a nuclear power plant apart from the discourse on nuclear power plant development since the enactment of Law Number 31 of 1964 concerning the Basic Provisions of Atomic Energy. Until finally this law was repealed by Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the regulation of NPP was again strengthened by the existence of a legal basis that allowed nuclear power plants to be built in Indonesia as long as it considered strict safety factors. However, the bright prospects for the construction of NPPs have not led to a real realization of its development in Indonesia. Departing from the following background, this paper will explore, study, and analyze a review of the NPP development plan in Indonesia in terms of environmental protection and management. The use of environmental law lenses in explaining the prospect of nuclear power plants is rarely covered scientifically, especially from the perspective of Indonesian environmental law. The analysis in the paper uses a juridical approach in the form of research on all secondary legal data related to nuclear power plants in Indonesia to answer the problems of nuclear law principle studies, the suitability of nuclear power plants, and other reviews in order to provide a comprehensive overview in a broad manner (helicopter view). From this, this thesis provides recommendations for steps that Indonesia should take in determining the road map for NPP development if (in the end) it is realized."

"Di era dimana krisis iklim semakin menjadi ancaman nyata bagi dunia, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir semakin menarik perhatian untuk melakukan transisi energi menuju energi yang lebih bersih demi mengurangi emisi karbon. Namun sebagai bangunan yang memiliki risiko tinggi, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) perlu dirancang dengan baik dengan mempertimbangkan aspek kegempaan, salah satunya peak ground acceleration sebagai parameter. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi peak ground acceleration di pulau Bangka sebagai salah satu kandidat lokasi PLTN di Indonesia dengan menggunakan metode probabilistic seismic hazard analysis untuk dapat mengkuantifikasi probabilitas terlampauinya masing-masing tingkatan peak ground acceleration. Untuk melakukan prediksi nilai peak ground acceleration, dilakukan identifikasi sumber-sumber gempa yang berpengaruh bagi pulau Bangka dilakukan pada penelitian ini beserta pemodelan seismisitasnya. Hasil penelitian menunjukkan Pulau Bangka memiliki probabilitas terjadinya peak ground acceleration yang setara atau lebih dari 0.1 hingga 0.125 g sebesar 1% dalam 100 tahun yang menunjukkan bahwa Pulau Bangka relatif aman dan memenuhi kriteria untuk lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.

---

In an era where climate change become real threat for the world, Nuclear Power Plant (NPP) getting more attention to do energy transition toward a cleaner energy in order to reduce carbon emission. But has a high risk building and facility, Nuclear Power Plant need to be specifically designed by considerating seismisicity aspect with peak ground acceleration as one of its parameter. This research aims to analyze the peak ground acceleration condition in Bangka Island as one of the Nuclear Power Plant location candidate in Indonesia using probabilistic seismic hazard analysis method in order to quantify exceedance probability of certain level of peak ground acceleration. In order to predict the peak ground acceleration, seismic source that affecting Bangka Island was identified on this research, including its seismicity model. This research results show that Bangka Island has 1% probability in a hundred year that a 0.1-0.125 g peak ground acceleration was felt on this island and that was considered relatively safe and pass the peak ground acceleration criteria for Nuclear Power Plant location candidate."

"Program diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Energi Minyak dan Gas. Sumber Daya Energi Nuklir merupakan salah satu sumber daya energi alternatif yang mungkin dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya minyak dan gas. Pemanfaatan sumber daya energi nuklir perlu dipertimbangkan secara mendalam karena mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan masyarakat bila tidak ditangani secara bijaksana dapat (berpotensi) untuk menimbulkan permasalahan pada bidang keamanan dan selanjutnya dapat mengganggu kestabilan nasional.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran sumber daya energi nuklir untuk mensubstitusi sumber daya energi minyak dan gas, factor-faktor kendala pemanfaatan sumber daya energi nuklir, dan dampak pemanfaatan sumber daya energi nuklir pada ketahanan nasional. Analisis dimulai dengan menghitung prosentasi peran sumber daya energi nuklir untuk mensubstitusi sumber daya energi minyak dan gas. Faktor-faktor kendala dirumuskan dari tuntutan masyarakat dibandingkan dengan implementasinya pada PLTN. Tuntutan yang belum dapat diselesaikan merupakan faktor kendala. Dampak pada keamanan dirumuskan sebagai faktor-faktor kendala yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan dan dapat (berpotensi) menimbulkan gangguan keamanan.Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran sumber daya energi minyak dan gas yang dapat di substitusi oleh sumber daya energi nuklir menurut rencana adalah 3.39%. Faktor-faktor yang menjadi kendala adalah teknologi yang menyangkut kemungkinan kebocoran radiasi, bahan bakar bekas, dan kemungkinan terjadinya kecelakaan; politik yang menyangkut persepsi masyarakat (masyarakat awam, ahli energi, ahli lingkungan, LSM dalam dan luar negeri, dan media massa); ekonomi yang menyangkut investasi awal yang sangat besar dan kemungkinan terjadinya pembengkaan oleh Studi Tapak dan Studi Kelayakan (STSK) PLTN, dekontaminasi PLTN purna operasi, dan dekontaminasi pada kecelakaan; dan kebudayaan yang menyangkut pengoperasian reaktor (operator reaktor), pengawasan dan perawatan terhadap seluruh peralatan, dan komparasi untuk mengetahui karakteristik peralatan khususnya yang berkaitan langsung dengan sistem keselamatan.Dampak pada keamanan kemungkinan terjadi karena adanya penolakan dari masyarakat, kerawanan sosial dalam masyarakat dan terjadinya kecelakaan yang menjadi bencana kemanusiaan dan bencana finansial serta akhirnya dapat menghancurkan perekonomian negara. Bila PLTN benar-benar akan dibangun dan dioperasikan perlu dilaksanakan penelitian untuk menentukan PLTN yang aman, ekonomis, dan ramah lingkungan; perlu lokakarya yang melibatkan pihak yang pro (BATAN, BAPETEN, DEPARTEMEN ESDM, dan ahli energi) dan kontra (masyarakat awam, ahli lingkungan, LSM, dan lain-lain) PLTN dengan mediator yang netral (Perguruan Tinggi); pengembangan kedisiplinan operator reaktor, pengawasan dan pemeliharaan terhadap seluruh peralatan, dan studi banding untuk lebih mengenal karakteristik peralatan terutama yang berkaitan dengan keselamatan PLTN; dan pengembangan sistem keselamatan dan sistem keamanan supaya PLTN beroperasi secara optimal dan aman.

---

Diversification program aims to reduce national dependence on Oil and Gas energy resources. Nuclear Energy Resource forms an alternative energy resource that is likely to be exploited for reducing the national dependence on oil and gas resources. Making use of nuclear energy resource would be profoundly considered due to general public complaint. The complaint of this type, if not properly resolved, may cause any problem in the national stability.This research identifies and analyzes roles which the nuclear energy resource plays in the distribution of oil and gas energy resources, barriers to their use and their impacts upon the national stability. The analysis begins with calculating percentage of nuclear energy resource that may substitute oil and gas energy resources. They are based on formula of public demand and compared to their implementation in the PLTN ('the Nuclear Power Plant'). Unsatisfied demand serves as a constraint. Its impact on the national stability deems barrier that is, thus far, not settled and that it is likely to result in the national upset.Conclusions derived from this research reveal that the percentage or portion of the oil and gas energy resources which are substituted for the nuclear energy resource is projected 3.39%. The barrier is technology relating to leakage of radiation, spent fuel and potential accident; political policy concerning public perception (general public, energy experts, environmentalists, local and foreign NGOs, mass media); economy relating to large primary investment and possible marking up by the PLTN's Site and Feasibility Study, PLTN's post-operating decontamination, and accidental decontamination, equipment control and maintenance, and comparison in order to identify equipment characteristics especially those directly related to the Safety system.The impact upon security is likely to happen owing to large public complaint, complic social, potential accident that may harm mankind, financial loss and eventually the national economic upset. When the PLTN ('Nuclear Power Plant') shall be properly developed and operated, it needs carrying out a research in order to specify safe, economic, environmental-friendly PLTN; requiring any workshop to involve the proponents (BATAN or 'the National Nuclear Energy Agency' , BAPETEN or 'The Nuclear Energy Controlling Agency', DEPARTEMEN ESDM or 'the Ministry of Energy and Mineral Resources' and energy experts) and PLTN opponents (including general public, environmentalists, NGOs and many others) and neutral mediator(s) (such as Universities); reactor operator discipline development, equipment control and maintenance, comparative study for better recognition of equipment's characteristics particularly those that are related to PLTN's safety; and safety system development to make PLTN operate to an optimum safety."

"Pertumbuhan industri berdampak terhadap peningkatan kebutuhan listrik di berbagai tempat, hal ini juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Bengkayang. Sebagian pasokan listrik di Bengkayang masih tergantung dari pembangkit listrik yang diperoleh dari Sarawak, yaitu salah satu negara bagian Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan. Maka dari itu, untuk mengurangi ketergantungan listrik, perlu dibangun suatu Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pertimbangan penggunaan teknologi PLTN diantaranya didasari karena faktor kemampuannya dalam menghasilkan listrik dengan skala yang besar, mengurangi pemakaian energi fosil, dan juga mengurangi emisi karbondioksida sebagai hasil dari proses pembangkitannya. Namun demikian, untuk membangun suatu PLTN, diperlukan tapak yang memenuhi aspek kelayakan (feasibility) dan keandalan (reliability). Pada penelitian ini dilakukan penilaian untuk menentukan satu tapak PLTN yang merupakan hasil penilaian dari beberapa lokasi tapak PLTN di Kabupaten Bengkayang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Multi Criteria Decision Analisis (MCDA) yang digunakan pada platform Sistem Informasi Geografi (SIG) dan Analytical Hierarchi Process (AHP). Tahap pertama analisis dengan SIG diperoleh 3 lokasi tapak (candidate sites) PLTN, sedangkan tahap kedua dengan menggunakan analisis AHP diperoleh 1 tapak (selected site). Selected site untuk tapak PLTN di Kabupaten Bengkayang terletak di Batu Belah di Desa Karimunting.

---

Industrial growth has an impact on increasing the electricity demands in various places, this has also taken place in West Kalimantan Province, especially in Bengkayang Regency. Some electricity supplies in Bengkayang mainly depend on the power plant that is imported from Sarawak, which is one of the Malaysian states. Therefore, to reduce dependence on electricity, it is necessary to build a Nuclear Power Plant (NPP). Some of considerations for utilizing a nuclear power plant technology are based on its advantages factors such as the capability of generating electricity on a large scale, reducing the use of fossil energy, as well as reducing carbon dioxide emissions as a result of the generation process. However, to build a nuclear power plant requires a thorough assessment to meets the feasibility and reliability requirements. This study was carried out to determine one selected NPP site out of three NPP candidates sites located in Bengkayang Regency. The method used in this study is Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) under the Geographic Information System (GIS) platform and Analytical Hierarchy Process (AHP). The first step analysis using GIS resulted 3 candidate sites, while the second step by means of applying AHP analysis resulted 1 selected site. The selected site for NPP in Bengkayang Regency is located at Batu Belah in Karimunting Village."