Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cina, dengan kebudayaan yang sangat tua, jumlah penduduk terbanyak dan luas wilayah nomer tiga di dunia adalah sebuah negara yang menarik perhatian dunia dan menjadi semakin lebih menarik lagi dengan politik isolasinya. Selama berabad-abad, dunia mengetahui pasang surut pergantian dinasti yang diikuti dengan peperangan, kekacauan dan kelaparan lewat berbagai versi dan analisa. Tidak kurang pula berbagai macam tulisan yang mengupas tentang perubahan sosial, politik dan ekonomi di dalam masyarakat Cina yang terjadi sebagai akibat pergantian dinasti tersebut. Politik isolasi yang dijalankan di Cina menimbulkan berbagai analisa dari orang luar tentang apa yang terjadi di Cina. Berbagai perubahan dan penafsiran atas perubahan tersebut sesungguhnya tidak dapat meninggalkan sebuah kenyataan, bahwa penduduk Cina pada dasarnya adalah petani."

"Ketika pecah kabar beberapa tahun lalu tentang seorang ilmuwan komputer keturunan Cina yang bekerja di Los Alamos National Labotory diduga telah memberikan informasi sangat rahasia tentang teknologi kepala nuklir ke pemerintah Cina, banyak petugas intel yang tidak terkejut. Wen Ho lee, tampaknya, boleh jadi telah bekerja bagi Cina secara diam-diam selama sepuluh tahun sementara menikmati kemudahan-kemudahan sebagai warga negara Amerika Serikat, hidup di New Mexic0 yang cerah, dan pad keamanan top secret didalam satah satu wilayah riset paling sensitif di department of energy (DOE). Betapa mengejutkan ...."

"Sejak kebijakan Reformasi dan Keterbukaan Cina pada tahun 1978, Cina mulai membuka diri dengan dunia internasional. Hal tersebut membawa pengaruh yang besar terhadap ekonomi Cina dan menjadikan Cina sebagai negara dengan perekonomian yang maju. Peningkatan ekonomi Cina yang terus meningkat setiap tahunnya, ditandai dengan kenaikan dari angka GDP (Gross Domestic Product). Sebagai negara yang terpandang di dunia, Cina berupaya untuk menyebarkan pengaruhnya ke dunia internasional dengan cara mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mempromosikan bahasa dan budaya Cina yaitu Institut Konfusius. Sejak pertama kali Institut Konfusius didirikan pada tahun 2004, hingga kini jumlahnya mencapai angka 500. Program kegiatan Institut Konfusius sangat lah beragam, hal ini tentu memerlukan dana yang sangat besar. Dari latar belakang tersebut, hasil analisis dalam tugas akhir ini menyimpulkan bahwa seiring dengan perekonomian Cina yang terus berkembang, intensitas penyebaran budaya Cina melalui Institut Konfusius pun juga terus meningkat, hal tersebut ditandai dengan jumlah Institut Konfusius di dunia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dan program dari Institut Konfusius pun semakin beragam.

---

Since the China's Reform and Opening-Up policy in 1978, China began to open up to the international world. This has made a big influence on the China economy and made China a country with advanced economic growth. China's economic growth  continues to increase every year, marked by an increase in the GDP (Gross Domestic Product) number. As the most respected country in the world, China is trying to spread it’s influence to the international world by establishing educational institution that aims to promote Chinese language and culture, it’s called Confucius Institute. Since the first Confucius Institute was established in 2004, until now it has reached 500. The Confucius Institute has various programs and activities, so this certainly requires a huge amount of funds. From this background, the results of the analysis in this thesis concluded that along with the China’s economy continues to grow, the intensity of the spread of Chinese culture through the Confucius Institute also continued to increase, this was marked by the increasing number of Confucius Institutes in the world every year and the programs of the Confucius Institute are more varied."

"ABSTRAKGlobal City merupakan salah satu bukti bahwa terdapat perkembangan isu kemunculan aktor internasional non-negara dalam kajian studi Hubungan Internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mendorong Kota Hangzhou mampu mencapai predikat Global City. Dipilihnya Kota Hangzhou sebagai salah satu contoh kota yang mampu menggambarkan fenomena Global City saat ini karena penulis memiliki tujuan untuk melihat perkembangan Global City di negara berkembang dan kota lapis kedua. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan kerangka kerja analisis entrepreneurial city dan dibantu dengan pemahaman konsep diplomasi kota. Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan kerangka kerja analisis tersebut, penulis menemukan bahwa faktor internal dan eksternal yang berperan dalam meningkatkan daya saing Kota Hangzhou saling bersinergi dan memengaruhi satu sama lain. Hal penting yang dapat dipelajari dari berkembangnya Global City di Cina khususnya di Kota Hangzhou adalah faktor historis Cina pada masa proses keterbukaan menjadi dasar kuat kota-kota mereka untuk beradaptasi terhadap perkembangan. Secara umum tulisan ini menyimpulkan bahwa tidak ada karakteristik tunggal yang mampu menggambarkan Global City yang berkembang di seluruh kota-kota di dunia. Tren yang terjadi dalam isu perkembangan Global City saat ini telah menggambarkan bahwa Global City tidak lagi menjadi status yang otomatis melekat pada kota-kota di negara besar seperti apa yang dipahami oleh kota-kota di negara Barat. Namun, saat ini kota-kota lapis kedua di negara berkembang pun mampu bergerak ke arah integrasi perekonomian global dan memiliki peran dalam dinamika ekonomi politik global.

---

ABSTRACTGlobal City is one proof that the emergence of non-state international actors is one of the most discussed issue in the study of International Relations. Hangzhou City is one of the cities that characterized the development of the Global City issue nowadays. This paper aims to analyze various factors that have encouraged Hangzhou City to achieve the Global City status to explain the development of Global City issue in developing countries and second tier cities. In conducting the analysis in this paper, the author uses Entrepreneurial City as a framework thinking and assisted by understanding the concept of City Diplomacy. Based on the analysis carried out using the analytical framework, the authors found that internal and external factors in increasing the competitiveness of Hangzhou City work together and influence each other. The important thing that can be learned from the development of Global City issue in China, especially in Hangzhou City, is that China's historical factors in the process of openness have become a strong foundation for their cities to adapt to development. In general, this paper concludes that there is no single characteristic can describe Global City that develops in all cities in the world. Current trends in the issue of Global City have illustrated that Global City is no longer a status that automatically attached to cities in big countries as what is understood by cities in Western countries. However, nowadays the second tier cities in developing countries are able to move towards global economic integration and have a role in the dynamics of the global political economy."

"Negara asing yang terlibat perkawinan campuran yang terdapat dalam Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian), dilihat dari aspek ekonomi. Oleh karena itulah dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah tentang pengaturan WNA yang terlibat Perkawinan Campuran sebelum dan sesudah lahirnya UU Keimigrasian. Serta akan dipaparkan juga peluang dan tantangan dalam penerapan UU Keimigrasian, khususnya mengenai ketentuan Izin Tinggal dan melakukan pekerjaan dan/atau usaha bagi WNA yang terlibat Perkawinan Campuran, dilihat dari aspek hukum ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya UU Keimigrasian, keberadaan warga negara asing yang terlibat perkawinan campuran hampir tidak pernah diatur sama sekali dalam undang-undang manapun, kecuali Undang-undang Perkawinan. Dengan adanya UU Keimigrasian ini, selain diakui keberadaannya, WNA perkawinan campuran juga diberi kemudahan dalam hal izin tinggal dan izin melakukan pekerjaan/usaha. Hal ini menimbulkan peluang dibidang usaha dan investasi, namun sekaligus juga tantangan terhadap persaingan tenaga kerja di Indonesia.

---

This thesis discusses the opportunities and challenges in implementation of provisions regarding the legal status of foreign citizens in a mixed marriage as explicitly written on law no.6/2011 on immigration (The Immigration Law), from the economic point of view. Therefore, the research will emphasize on problems arose in the regulation of foreign citizens in a mixed marriage before and after the enactment of immigration law. It will also discloses the opportunities and challenges in the implementation of the law, particularly on provisions of residential permit and laws should the foreigners have jobs or running bussiness in Indonesia, from the economic point of view.

This researh indicates that before the enactment of the law was implemented, the legal status of foreign citizens have hardly been regulated at all in any laws, except in the marriage law. By the enactment of immigration law, not only their rights lawfully recognized, the foreign citizens in a mixed marriage are also provided more comfortable condition on residential permit and the permit for having a job or running business. This new development, eventually will create the better opportunities and challenges in the investment, business and labor affairs in Indonesia."

"Perkawinan campuran adalah janji hidup bersama antara para pihak yang berbeda kewarganegaraan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan turut melibatkan perbedaan kebiasaan, budaya, adat istiadat, dan sistem hukum dalam suatu bahtera rumah tangga. Putusnya perkawinan campuran dengan alasan perceraian menimbulkan beberapa akibat hukum pada permasalahan sengketa hak asuh anak yang dapat diselesaikan secarahukum atau dapat juga diselesaikan atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa menempuh jalur hukum. Permasalahan yang dibahas meliputi 1) bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengenai perkawinan berbeda kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya, 2) bagaimana ketentuan dan akibat hukum di Indonesia mengenai pemberian dan pemenuhan hak asuh terhadapanak yang dilahirkan setelah putusnya perkawinan berbeda kewarganegaraan, dan 3) bagaimana kesesuaian peraturan perundang-undangan atas ketentuan penjatuhan hak asuh dalam Putusan Nomor 96/Pdt/2020/PT.YYK. Tujuan dilakukannya penelitian ini dikarenakan penentuan hak asuh anak berbanding lurus dengan kewajiban orang tua untuk mengasuh dan mendidik anaknya hingga dewasa dan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Adapun artikel ini merupakan sebuah kajian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus denganmelihat pada bahan-bahan kepustakaan mengenai perkawinan berbeda kewarganegaraan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa hak asuh dilakukan berdasarkan pada kewenangan Pengadilan dalam menilai pihak mana yang lebih layak dan memenuhi aspek penting dalam menjamin kehidupan anak yang akan di asuh, yaitu aspek materi, kondisi ekonomi, finansial, pendidikanformal, pendidikan akhlak, dengan turut serta mengedepankan hak dan kepentingan anak, hak atas kualitas hidup yang baik secara pertumbuhan dan perkembangannya, rohani, jasmani, maupun sosialnya. Akan tetapi persoalan krusial dalam hukum keluarga mengenai hak asuh anak adalah hal yang masih perlu dikaji lagi, dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bagi selain yang beragama Islam belum menyertakan penentuan umur anak dan parameter yang jelas dalam hal pemberian hak asuh anak kepada orang tua yang perkawinannya telah putus karena perceraian, terkhususuntuk anak di bawah umur yang seharusnya masih membutuhkan kasih sayang dari ibu demi kelangsungan perkembangan dirinya.

---

A mixed marriage is a promise made between parties of different nationalities to live

together in order to meet human needs and form a happy and eternal household based on

belief in the One and Only God by incorporating differences in customs, culture, customs,

and legal systems in a household. Dissolution of mixed marriages on the grounds of

divorce raises several legal consequences in child custody disputes, which can be resolved

legally or by agreement of both parties without taking legal action. The issues discussed

include: 1) the legal provisions in Indonesia regarding marriages of different nationalities

based on Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan and other laws and regulations; 2) the

provisions and legal consequences in Indonesia regarding the granting and fulfillment of

custody of children born after the dissolution of marriages of different nationalities; and

3) the suitability of laws and regulations regarding the provisions for imposing custody

rights in Decision Number 96/Pdt/2020/PT.YYK. The purpose of this research is crucial,

knowing that the determination of child custody is directly proportional to the obligation

of parents to care for and educate their children until they are adults and can be

responsible for themselves. This article is a normative legal study using a statutory

regulation approach and a case approach by looking at the literature on marriages of

different nationalities. Based on the analysis, it concluded that the resolution of custody

disputes is carried out based on the authority of the court in assessing which party is more

appropriate and fulfills important aspects in ensuring the life of the child is cared for,

namely material aspects, economic conditions, finances, formal education, moral

education, and by participating in prioritizing the rights and interests of children, the right

to a good quality of life in terms of growth and development, spiritual, physical, and

social. However, the crucial issue in family law regarding child custody is something that

still needs to be studied again because the Indonesian laws and regulations for non-

Muslims do not include determining the age of the child or setting clear parameters in

terms of granting child custody to parents whose marriages have broken up due to

divorce, especially for minors who should still need love from their mother for the

continuation of their self-development."