Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh Nokyo di dalam kebijakan sektor pertanian di bawah kepemimpinan Shinzo Abe, melalui penggunaan teori kelompok kepentingan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur atau kajian pustaka, studi data resmi yang dipublikasikan oleh kementerian, media masa, dan situs-situs yang terkait langsung dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan di antara LDP dan Nokyo masih sangat kuat terbukti dengan adanya kebijakan penyeimbang yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, re-organisasi Nokyo tidak melemahkan kebijakan pertanian melainkan lebih menguatkan sektor pertanian dan juga petani.

---

The purpose of this research is to identify the influence of Nokyo as an interest group on agricultural policy under abe's Cabinet by using interest group theory. As a preliminary study this research employs qualitative method by collecting and analyzing data through literature review and some official data that are published by the media and website related to the reseach project. The result showed that relationship between LDP and Nokyo are still remain strong. Since Abe's Cabinet conducting a balancing policy to maintenance a good relationship with Nokyo after decided a new policy. Furthermore, Re organization under Abe's Cabinet not weaken the agricultural policy and farmers. The new agricutrual policy, make an agricultural sector more competitive and farmers became more independent and strong. "

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana landasan hukum danmekanisme konvensi nasional pemilihan calon presiden yang dianut oleh PartaiGolongan Karya 2003-2004 serta mengetahui bagaimana pelaksanaan reknitmenKonvensi Nasional pemilihan calon presiden Partai Golongan Karya. Selain itu, tesisini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara KonvensiNasional pemilihan calon presiden yang dilaksanakan Partai Golongan Karya dengankonsep Konvensi Nasional pemilihan calon presiden di Amerika Serikat, baik PartaiDemokrat maupun Partai Republik.Secara metodologi, penelitian ini cenderung bersifat kualitatif dengan kategorideskripsi analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan dataprimer {indepth interview) dan sekunder (dokumen partai dan sumber pustaka). Prosesanalisa dilakukan dari penggabungan kedua data ini.Temuein dari penelitian tesis ini ialah; pertama, dalam mekanisme pelaksanaankonvensi, partai Golongan Karya cenderung bersifat reaksioner atas perkembanganisu-isu aktual yang berkembang, mekanisme konvensi masih terkatagorikan tidakbaku. Artinya aturan dasar konvensi hanya terdapat pada Keputusan Rapim, tidakdiataur dalam AD/ART. Hal itu tentunya berbola dengan Konvensi di AmerikaSertikat, dimana ketentuan dasar Konvensi diatur dalam AD/ART Partai Politik, baikPartai DemokratmaupunPartai Republik.Ketidakbakuan mekanisme itu terlihat mulai dari tahap persiapan hingga tahappemilihan. Ketidakbakuan mekanisme tersebut karena konvensi tidak memilikikedudukan politik dan hukum yang kuat dalam tata organisasi partai. Ini disebabkankonvensi tidak diatur dalam AD dan ART Partai sebagaimana di Amerika Serikat(partai Republik dan partai Demokrat) sehingga hasil konvensi pun tak memilikikekuatan yang tetap sebab ada peluang rapat pimpinan (Rapim) bisa mengubahnyakembali.Selain mekanisme yang cenderung tidak mendukung terhadap pelaksanaanKonvensi Partai Golongan Karya ke arah yang lebih baik dan berkualitas, jugapelaksanaan Konvensinya yang inkonsistensi ikut mendorong rusaknya tujuan muliad£iri konvensi. Inkonsistensi yang diperagakan pada pelaksanaan Konvensi telahmerampas prinsip-prinsip dasar terciptanya konvensi yang baik dan berkualitas, yaknikedaulatan pemilih, keterbukaan proses pemilihan dan indefedensi panitiapenyelenggara. Sehingga pada gilirannya dengan mekanisme dan pelaksanaankonvensi yang baik akan turut membangun demokrasi yang berkualitas dalam tatananpolitik ketatanegaraan. Sementara jika dikomparasikan dengan Partai Republik dan Partai Demokrat diAmerika Serikat, mekanisme Konvensi Nasional Partai Golongan Karya dapatdikatakan masih ketinggalan dibanding keduanya. Kenyataan itu terlihat dari tigadimensf; (1) landasan hukum (2) mekanisme pelaksanaan konvensi, dan (3) peseitadan suara. Baik Partai Republik maupun Partai Demokrat sama-sama menerapkan tigadimensi ini secara terbuka, independen,dan memiliki kedaulatan tinggi."

"Penelitian ini secara khusus membahas tentang brand positioning dalam politik. Partai politik sebagai subjek dan unsur terpenting dalam demokrasi di Indonesia, Perbandingan brand positioning yang dimiliki masing-masing partai politik adalah inti dari penelitian ini. Dengan melihat berbagai atribut yang dimiliki, positioning partai dapat dideskripsikan secara jelas. Penelitian ini menggunakan variable yang terangkum dari berbagai jurnal penelitian. Terdapat Golkar, PDIP, Demokrat, PKS dan Gerindra atas pertimbangan pengalaman yang dimiliki dari Pemilu yang telah diikuti. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software statistik IBM SPSS versi 21. Hasil menunjukkan bahwa perbedaan positioning partai politik dapat terkonfigurasi melalui perceptual map. Beberapa atribut yang tersaji dalam penelitian membantu pemilih dalam hal ini responden untuk dapat menilai image dari sebuah partai.

---

This research specifically discover brand positioning in politics. Political party as the most important element for democracy in Indonesia. Comparison of party's positioning is the essence of this recent research. By determining many attributes, party's positioning can be defined clearly. This research is adapted many variables that combining many scientific articles. There are Golkar, PDIP, Demokrat, PKS and Gerindra considering their experiences of its successive election. Data processing of its research is using statistical software IBM SPSS version 21. The outcome distinct the positioning of political parties configured by its perceptual map. Furthermore, few attributes on this research help respondents to discover party's images."

"Kemenangan Partai Demokrat meraih 20,85 persen suara dalam Pemilu Legislatif 2009, banyak ditopang iklan politik yang ditayangkan secam massive di media televisi. Kendati begitu iklan politik Partai Demokmt tak luput dari krisis erika.Krisis etika dimaksud adalah buying acces to voters, lcbih mengedepankan citra daripada isu, penyederhanaan logika politik, dan penyembunyian informasi yang sebenarnya. Kzisis etika yang muncul dalam iklan politik Partai Demolcrat dipastikan akan berakibat pada teijadinya penyimpangan proses demokratisasi, memunculkan deviasi dalam distribusi infonnasi politik, dan pendidikan politik, serta membangkitkan sinisme publik.Kata kunci : Krisis etika iklan politik, sinismc publik, buying acces to voters."

"Jepang dan China saat ini dikenal sebagai dua negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara. Hal ini terlihat dari dinamika dan pola hubungan yang dibangun oleh China dan Jepang di ASEAN. Bagi Jepang sendiri, pola dan perannyy di ASEAN telah dijalin dalam waktu yang cukup lama, yakni semenjak tahun 1977. Dalam dua dekade, eksistensi dan peran Jepang di ASEAN terlihat sangat bpsar khususnya dalam peran-peran ekonomi dan juga politik. Sementara pola hubungan yang dibangun China dengan ASEAN barn secara formal dijalin pada awal tahun 1990an.Pola hubungan dan peran strategis Jepang di ASEAN semakin terlihat ketika periode 1980an sampai awal tahun 1990an perekonornian negara-negara ASEAN terns mengalami pertumbuhan mengitu trend yang dijuluki dengan istilah the flying geese, teori angsa terbang dimana Jepang didalamnya memilnpin pertumbuhan dan kebangkitan perekonornian kawasan. Peran Jepang dalam pembangunan ASEAN yang paling menonjol adalah pada sumbangsih FDI, ODA dan juga perdagangan. Ketika periode krisis melanda ASEAN termasuk dalam hal ini adalah negara-negara Asia Timur, keberadaan dan peran Jepang di ASEAN dalam aspek ekonomi politik mengalami gangguan produktifltas. Sementara itu, peran dan pola hubungan yang dibangun oleh Chlna dengan ASEAN terns mengalami kemajuan walaupun secara formal bare dimulai sekitar tahun 1991. Dalarn item hubungan dagang dan juga inisiasi kerjasama ASEAN China jugs menunjukan tree peningkatan. Ketika periode krisis melanda Asia, eksistensi China relatif cult-up bertahan dan kebal sehingga poly hubungan dan peran-peran ekonomi politiknya dengan ASEAN pun terns mengalamu peningkatan.Dengan temuan seperti disebutkan di Was, tesis ini memunculkan satu pokok persoalan yakni apakah kehadiran China di ASEAN telah mengancam dominasi ekonomi politik Jepang di ASEAN khususnya periode pasca krisis yakni tahun 1999-2004. Untuk menganalisa sekaligus menjawab pertanyaan penelitian dalam permasalahan tesis, penulis menggunakan beberapa pendeltatan atau teori terkait seperti national interest, neo realis dan juga open regionalism.Analisa dalam tesis ini menemukan beberapa poin panting; pertama bahwa peran Jepang di ASEAN pasca krisis mengalami fluktuasi dan dalam beberapa hal peran Jepang terlihat menurun. Kedua, Jepang sangat khawatir melihat China yang secara produktif terus berperan aktif dengan ASEAN. Hal ini karena kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi China terus meningkatkan eskpansi dan kemitraan dengan negara-negara kawasan khususnya ASEAN.Pada akhirnya, penulis menemukan beberapa hal terkait dengan ancaman China terhadap dominasi ekonomi politik Jepang di ASEAN. Pertama, periode pasca krisis peran dominasi keperuimpinan ekonomi politik Jepang di ASEAN mulai bergeser, akibat munculnya China dengan pengaruhnya yang prestisius dalam bidang ekonomi dan politik dan railiter. Kedua, peran dan dominasi ekonom politik Jepang di ASEAN yang mengalami pergeseran juga menyebabkan berkurangnya kontrol Jepang teradap pembarxgunan ekonomi politik di ASEAN. Ketiga, menguatnya trend regionalisme di Asia Timur dalam wujud FTA ASEAN China, telah meiahirkan satu bentuk potensi yang sangat besar yakni new emerging market dan keempat, trend China yang secara ekonomi politik terns mengalami peuguatan, berpotensi secara langsung mengancain keberadaan Jepang dalam kepemimpinan kawasan dan, kelima adalah kebangkitan ekonomi politik China telah berakibat secara langsung pada peningkatan alokasi anggaran militer tiap tahunnya."