Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991. Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus. Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."

"osisi utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan dariUSD2.0 miliar pada tahun 1966 menjadi USD62.0 miliar pada tahun 1997 danUSD68.0 miliar pada tahun 2004, menurun menjadi USD62.0 miliar pada tahun2006 dan akhir tahun 2010 meningkat menjadi USD200,4 miliar. Besarnya stokutang luar negeri Indonesia sudah menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapiIndonesia khususnya terkait dengan peranannya terhadap pertumbuhan ekonomiIndonesia. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui perananutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomis baik yang bersifat mendukungdan tidak sedikit yang menilai bahwa utang luar negeri berdampak negatifterhadap pertumbuhan ekonomi.Untuk kasus Indonesia dalam periode penelitian tahun 2001 sampai dengan2010 diketahui bahwa utang luar negeri Indonesia tidak berpengaruh terhadappertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian diketahui salah satu penyebab tidakberpengaruhnya utang dimaksud adalah adanya kebijakan transfer negatif sejaktahun 2004 dimana penarikan pinjaman luar negeri lebih kecil dibandingkanpembayaran cicilan pokok dan bunga, dengan salah satu tujuannya untukrefinancing. Selain itu, pemerintah dalam pembiayaan pembangunan (menutupdefisit APBN) lebih mengutamakan sumber dana yang berasal dari Surat BerhargaNegara (SBN) khususnya domestik yang sharenya mencapai 75% dari SBN yangditerbitkan dalam periode 2006 sampai dengan 2010. Hal ini diperkuat puladengan masih rendahnya pengelolaan utang luar negeri mengingat DebtManagement Office (DMO) untuk mengelola utang luar negeri baru efektifdibentuk pada tahun 2006 serta prudential regulation baik untuk pengelolaanutang luar negeri Pemerintah dan Swasta masing-masng baru dimulai tahun 2006dan 2007.Dalam rangka pengelolaan utang luar negeri Pemerintah yang lebih prudent,transparan dan akuntabel, maka diperlukan pengaturan pengelolaan utang luarnegeri setingkat undang-undang sehingga memberikan kepastian hukum bagipelaksanaan pengelolaan utang luar negeri. Selanjutnya. dalam mendukungpengelolaan ULN swasta yang prudent, arah kebijakan ULN swasta ke depanharus lebih difokuskan pada beberapa aspek yaitu (1) penguatan sistemmonitoring ULN swasta melalui peningkatan cakupan informasi laporan yangdisampaikan oleh perusahaan swasta yaitu informasi lokasi bank pembayarkewajiban luar negeri. Dengan demikian akan dapat diketahui dari mana sumbervaluta asing diperoleh dan dapat diprediksi dampaknya terhadap nilai tukar, (2)peningkatan komunikasi dengan sektor swasta melalui program kemitraanstrategis, (3) peningkatan good corporate governance dalam pengelolaan utangluar negeri swasta untuk meningkatkan concern terhadap risiko.

---

AbstractIndonesia's foreign debt position continued to increase from USD2.0billion in 1966 to USD62.0 billion in 1997 and USD68.0 billion in 2004,decreased to USD62.0 billion in 2006 and the end of 2010 increased to USD200,4 billion. The magnitude of Indonesia's foreign debt stock has become its ownproblems facing Indonesia in particular related to the role of Indonesia'seconomic growth. Much research has been conducted to determine the role offoreign debt on economic growth in both supporting and not a few who conssiderthat foreign debt is impacting negatively on economic growth.For the case of Indonesia in the study period 2001 to 2010 is known thatIndonesia's foreign debt has no effect on economic growth. From the surveyresults revealed no influential one of the causes of the debt in question is theexistence of negative transfer policy since 2004 in which the withdrawal offoreign loans is smaller compared to payments of principal and interestinstallments, with one of his goals for refinancing. In addition, the government infinancing the development (closing the budget deficit) prefer the source of fundsfrom the Government Securities (SBN), particularly domestic sharenya reach 75%of government securities issued in the period 2006 to 2010. This is confirmed alsoby the still low considering the Debt Management Office (DMO) to manage thedebt effectively formed in 2006 as well as prudential regulation for themanagement of government foreign debt and Private each new start in 2006 and2007.In order to manage the Government's foreign debt to more prudent,transparent and accountable, it would require setting the level of foreign debtmanagement laws so as to provide legal certainty for the implementation of themanagement of foreign debt. Futhermore, in supporting the prudent managementof private debt, private debt policy direction in the future should be more focusedon several aspects: (1) strengthening the monitoring system of private debtthrough increased coverage of the report submitted by a private company that isthe location information overseas paying bank liabilities. Thus will be known fromwhich source of foreign exchange earned and predictable impact on the exchangerate, (2) increased communication with the private sector through a strategic"