Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan Yayasan Pendidikan XYZ dalam melakukan perencanaan pajak terhadap sisa lebih hasil penyelenggaraan pendidikan serta menggambarkan dan menjelaskan model-model penghindaran pajak terhadap sisa lebih hasil kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengambil kebijakan dalam melakukan perencanaan pajak terhadap sisa lebih yang diperoleh, Yayasan Pendidikan XYZ memanfaatkan fasilitas Pajak Pengahasilan berdasarkan PER-44/2009 di mana sisa lebih yang diperoleh pada tahun 2009 dimanfaatkan seluruhnya untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian terdapat 2 model penghindaran pajak atas sisa lebih tersebut yaitu model tax planning yang mengarah ke tax avoidance dan model tax planning yang mengarah ke tax evasion

---

The purpose of the research is to describe and analyze XZY Academic Institution decision in tax planning of the profit of its education activities, also to describe and explain their way to avoid the tax on the profit of education activities. The approach of the research is qualitative in order to provide an understanding about the statement of the problem. To have all the data needs, researcher conducted a field study through depth interview as well as literature study. The result of the research shows that to decide the tax planning for the profit, XYZ Academic Institution applied the income tax according to PER-44/2009 which the profit gained in 2009 should be used all to develop and provide academic facilities and infrastructures. Then, there were 2 ways to avoid the tax on the profit: tax planning leading to tax avoidance and tax planning leading to tax evasion."

"Monetary crisis on mid 97 in Indonesia have evolved to multidimentional crisis becoming a a dark beginning for economic and business in Indonesia. Now, eventhough Indonesia has recovered bit by bit but the effect of the crisis still impacting on Indonesia economic many companies suffer from financial loss and many companies also go in bankruptcy. Meanwhile, it's a company obligation to pay tax and our duty as a good citizen for developing our country economic.These matters often became a dilemma for a company, especially for a company in recovery and reorganizing state. Because of these matters, we need tax planning to minimize tax that have to pay company has to pay , but all of that have to be under tax regulation.

The purpose of this thesis are to explain about tax planning for taxpayer using regulation abot right of the taxpayer, which is handled by regulations. Because this thesis using case study of PT X, so we only observed tax planning action of PT X such as : revaluation of fixed assets and import tax-free according to PPh article 22. Beside that the purpose are to analyze PT X Tax Planning whether in the tax regulation or not and analyzing the tax saving of PT X by using PT X right as a taxpayer.

The type of research we use in this thesis are descriptive analytic with data gathering such as field research and library research which is from literature books, magazine, journal, tax regulation, ministerial regulation, letter of taxation directory general and intents interview under strictly guidance with auditor of company PT X, Tax Consultant, Tax Authority, and scholars.

Some research finding are ; (1)Tax planning from PT X using tax free PPh article 22 and revaluation of fixed assets are the right of PT X as a taxpayer, (2) Tax planning mechanism iifom PT X still under the tax regulation, because it isn?t violating the tax regulation, (3) Income tax saving from PT X, using taxpayer right such as import tax free PPh article 22 and revaluation of fixed assets causing a good significan result. With import tax Hee PPh article 22, PT X has made good efficiency of cash How and time value of money. By using outgoing fund in investment, PT X will gain retum for the investments. Revaluation of Fixed assets is very efficient for optimizing loss carry-forward, avoiding the PPh article 25 (board). Besides, in the future PT X can charge the depreciation cost from the fixed assets reevaluating so can decreased the total debt.

From the explanation above, the recommendation for PT X is the company has to increased the understanding about taxation regulation due to tax planning, and follow up with all changes, So PT X could find a good opportunity from tax planning and PT X could gain tax saving. In the other side, Goverment has also increased the competency of appraisal and giving import tax free PPh article 22 selectively."

"Undang - undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa penghasilan yayasan dari modal dan kegiatan usaha yang semata-mata untuk kepentingan umum, yaitu untuk kepentingan sosial, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan.Dalam perkembangannya, terdapat kegiatan usaha yang mencari keuntungan, berlindung dibalik nama yayasan yang bertujuan unluk kepentingan umum atau kepentingan sosial. Akibatnya sulit membedakan yayasan mana yang bertujuan sosial dan yang mana yang bukan bertujuan sosial.Dengan adanya perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 menjadi undang- undang nomor 10 tahun 1994 dan terakhir diubah menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2000, maka tidak lagi mengatur penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Dengan demikian, jika yayasan mempunyai selisih Iebih atau keuntungan yang diperoleh dari penghasilan yang merupakan objek pajak setelah dikurangi biaya yang diperkenankan akan dikenakan pajak penghasilan.Dengan adanya perubahan tersebut, mengarahkan penulis untuk membahas permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan pajak pada yayasan. Yayasan sebagai suatu Iembaga sekaligus salah satu bentuk usaha, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan satu dengan usaha lainnya. Perlunya perencanaan perpajakan bagi yayasan merupakan suatu usaha meminimalisasi pembayaran pajak sesuai dan diperbolehkan undang-undang perpajakan atau dengan cara penghematan pajak dengan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang lebih dikenal dengan tax avoidance.Dengan kondisi demikian, yayasan sebagai salah satu bentuk usaha yang mempunyai kewajiban perpajakan sama dengan badan usaha lainnya memerlukan suatu perencanaan yang memungkinkannya dapat mengelola pajak (tax planning) yang tepat, dimana badan usaha dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan pada akhirnya dapat mengendalikan kewajiban perpajakan secara tepat dan benar.Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan perencanaan perpajakan (tax planning) Yayasan UQ, keterkaitan antara perencanaan perpajakan Yayasan UQ dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang selanjutnya dengan perencanaan perpajakan tersebut, diperoleh beban pajak minimal sehingga tercapai tujuan Yayasan.Penelitian ini menggunakan berbagai Iandasan teoritis sebagai dasar untuk melakukan analisis, diantaranya konsep-konsep yang berkaitan dengan perencanaan manajemen dan perencanaan pajak, konsep tentang motivasi dilakukannya perencanaan pajak, serta tahap-tahap perencanaan pajak sampai dengan tekhnik dan praktek dalam melakukan perencanaan pajak.Dari hasil analisis diketahui bahwa Yayasan UQ telah melaksanakan perencanaan pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak yang telah berjalan ini perlu ditingkatkan lagi mengingat sumber dana pada tahun 2005 dan 2006 berbeda. Pada tahun 2005 terdapat sumber pendapatan yang tidak dapat dikenakan pajak sedangkan pada tahun 2006 telah dimulai adanya usaha dari suatu kegiatan yang tentu saja selisih lebih dari kegiatan ini akan dikenakan pajak.

---

Law number 7 of 1983 on Income Tax lays down that the income of foundation from capital and operational activities that are solely for public benefits, namely social interests, is exempted as an income tax object.

In its development, there are some activities that have benefit which namely foundation, as for public interest or for social. lt?s caused difficult to difference which foundation is For social and which one is not.

The change of law number 7 of 1983 on income tax to law number 10 of 1994 and lastly amendet to law number 17 of 2000, so not longer arrange the income exempted from the tax object. Accordingly, if a foundation has any surplus or profit obtained from the income being deducted by he allowable cost, be subject to income tax.

With this changing, aimed writer to discuss the problem which related to tax planning in foundation. Foundation as a foundation and corporate, have a right and tax duty with others. The important of tax planning for Foundation is minimum effort of tax payment to complie with the tax law or by retrenchment tax by an activity to reduced tax liability by use a way a laws and regulation which known as tax avoidance.

With this condition, foundation as a coorporate has the same tax duty with the others needs a planning which can plan the the tax in the right way where the corporate can plan, implement, evaluate and lastly control tax duty in the right way.

The objective of this survey is to illustrate the tax planning realization of Yayasan UQ, the relate between UQ tax planning, laws and tax regulation which than with the tax planning can take minimum tax cost and the objective of foundation can be reach.

This survey use some theory as basic analisis, they are some concept that related with tax manajemen and tax planning, the motivation concept for tax planning, tax planning steps and tax planning technique and practice.

Analisis result of the survey that Yayasan UQ found have done tax planning. The tax planning must be developed remembered source fund in 2005 and 2006 is different. In 2005 there are source fund that can be taxable while in 2006 there will begin a business from an activity and the surplus of the activity will be taxable."

"The government's vision of taxes--a spirit of encouraging an increase in revenue from the sector of taxes--will of course give significant influence on any corporate taxpayer in fulfilling its tax obligations. It is particularly because the corporate taxpayer will certainly aim at the interests in its income (operating profit) and smooth corporate cash flow that will eventually be accounted for to the company owner.Law Number 7 of 1983 on Income Tax lays down that the income of a foundation from capital and operational activities that are 'solely for public benefits, namely social interests, is exempted as an income tax object. By amendment to Law Number 7 of 1983 on Income Tax, lastly amended to become Law Number 17 of 2000, the income exempted from the Tax Objects is no longer regulated. Accordingly, if a foundation has any surplus or profit obtained from the income being a tax object, the surplus or profit will, after being deducted by the allowable cost, be subject to Income Tax.The subject matter of this survey is how the tax planning in the XYZ Foundation is realized. Has the Tax Planning complied with the tax regulations, and can the tax planning reach the foundation's objectives?The objectives of this Survey are to illustrate and describe the realization of the tax planning in the XYZ Foundation, analyze and explain the realization results of the tax planning complying with the tax regulations as well as to explain and describe steps in an effort to improve the future tax planning in reaching the foundation's objectives.The methodology of survey adopted in this thesis writing is a descriptive method of analysis with data collection techniques in the form of bibliographical study and field study. The analysis performed is qualitative by nature.From the analysis results, it is found that the tax planning in the XY'Z Foundation has applied a tax regulation governing use of surplus fund for facilities and infrastructure to avoid any tax rate and imposition. Apart from being able to avoid the imposition of a high tax rate, the method can also maximize the fiscal cost by depreciation so that the Foundation's taxable income is subject only to a lowest tax rate, that is 10%. All tax obligations as a form of tax planning have been performed. It is to anticipate and cope with administrative requirements in tax obligations.A conclusion drawn from this survey is that the realization of the tax planning, tax obligations and tax control of the XYZ Foundation can reduce tax obligations. This is evident from the small taxable income and the optimum use of surplus fund for facilities and infrastructure not harming the foundation's cash flow so as to support the achievement of objectives.A recommendation-given by the survey is that it is necessary to improve human resources within the XYZ Foundation in order that the future tax planning will be more effective and will continuously keep up with the ever-changing tax regulations."

"Penelitian ini mengamati kondisi perusahaan dengan rata-rata tarif PPh 21 sebesar 15 dan 30 , yaitu Firma Hukum X dan Firma Hukum Y. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan membandingkan perencanaan PPh Pasal 21 dan menganalisis pemilihan metodenya. Hasil penelitian ini adalah perusahaan dengan rata-rata tarif PPh Pasal 21 sebesar 5-25 sebaiknya menggunakan metode Gross-up dan benefit-in-cash, sedangkan untuk tarif PPh Pasal 21 sebesar 30 sebaiknya menggunakan metode Gross dan benefit-in-kind. Berdasarkan perhitungan, Firma Hukum X menghasilan total beban pajak terkecil dengan Gross-Up, yaitu sebesar Rp 927.568.290, sedangkan Firma Hukum Y menggunakan Mix dengan total beban pajak sebesar Rp 2.373.047.199.

---

This study observed the characteristics of companies that have an average Article 21 Income Tax rate of 15 and 30, namely X Law Firm and Y Law Firm. This study is qualitative research that aim to compare the tax planning of Article 21 Income Tax and analyze its method selection. The results of this study are the companies with average Article 21 Income Tax rate of 5 25 should use Gross up and benefit in cash, whereas for companies with average Article 21 Income Tax rate of 30 should use Gross and benefit in kind. According to the calculation, X Law Firm produce the cheapest total tax burden by using Gross up to wit Rp 927.569.290, whereas Y Law Firm best using Mix with total tax burden Rp 2.373.047.199."

"Skripsi ini membahas pengaruh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, intensitas persediaan, reformasi perpajakan, return on asset, dan market to book ratio. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 52 perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap adanya penghindaran pajak pada perusahaan, sedangkan intensitas persediaan berpengaruh secara negatif dan signifikan. Namun, leverage dan reformasi perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

---

This thesis discusses the effect of firm characteristic and tax reform to the tax avoidance. Variable used are firm size, leverage, capital intensity, inventory intensity, tax reform, return on asset and market to book ratio. The sample of this study was 52 companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2008-2010. The results showed that firm size and capital intensity positively affects the tax avoidance on the manufactured company on the Indonesian Stock Exchange in 2008-2010, otherwise inventory intensity negatively affects the tax avoidance. However, leverage and tax reform did not influence the tax avoidance."

"Dewasa ini, aktivitas usaha yayasan sangat beraneka ragam tetapi salah satunya yang menonjol adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Di bidang nernaiakan, vavasan sebagai salah satu bentuk organisasi yang mempunyai kedudukan sama dengan unit ekonomi lainnya. Persamaan kedudukan ini terlihat dalam TJU Pajak baru, yang rnulai berlaku sejak 1 Januari 1995. Hal ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, antara lain : pada umumnya telah berubah identitas yayasan saat ini, yaitu tadinya berorientasi pada kepentingan umum atau sosial menjadi aktivitas bisnis untuk kepentingan komersial, dan selama ini tidak didukung dengan penyelenggaraan pembukuan secara teratur dan transparan serta taat azas sesuai UU Pajak, serta adanya pihak tertentu yang memanfaatkan atau menumpang nama yayasan dengan tujuan menghindari pajak yang seharusnya.disetor ke kas negara. Oleh karena itu perlu suatu tindakan perencanaan perpajakan bagi yayasan pendidikan agar dapat meminimalkan jumlah pajak terutang secara legal. Permasalahan yang ditemui adalah : (a) bagaimana persepsi Wajib Pajak (WP) yayasan pendidikan di Surabaya terhadap implementasi perencanaan perpajakan, dan (b) apakah WP Yayasan Pendidikan di Surabaya telah mengimplementasikan perencanaan perpajakan sebagai upaya legal dalam rangka meminimalkan jumlah pajak terutang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris deskriptif yang bersifat eksploratif. Dalam penelitian ini menggunakan variabel mandiri yaitu persepsi, tanpa menghubungkan dengan variabel lainnya. variabel ini dijabarkan ke dalam 30 butir pemyataan yang terbagi dalam 3 faktor, yang diajukan kepada 40 responden yang telah terdaftar di 6 KPP Surabaya, yang ditetapkan dengan Metode Non Probability Sampling, khususnya Quota Sampling, dan ternyata hanya 30 kuesioner yang diterima untuk layak diuji. Jawaban dari responden kemudian diukur dengan menggunakan teknik Skala Likert. Dari hasil analisis, diketahui bahwa persepsi WP Yayasan Pendidikan di Surabaya terhadap implementasi perencanaan perpajakan dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor tarif pajak, ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku dan kebijaksanaan yayasan. Ternyata sekitar 80 % responden menyatakan setuju bila implementasi perencanaan perpajakan benar-benar dijalankan dan sisanya menyatakan tidak setuju. Walau 80 % responden menyatakan setuju, tetapi sekitar 80 % responden menyatakan belum mengimplementasikan perencanaan perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan sisanya menyatakan telah mengimplementasikan perencanaan perpajakan. Hal ini disebabkan oleh belum sepenuhnya pemahaman WP Yayasan Pendidikan terhadap UU Pajak, tidak tahunya terhadap teknik perencanaan perpajakan, tidak didukung dengan pegawai yang khusus menangani pajak serta tidak adanya dukungan dari pengurus yayasan. Untuk itu perlu peran serta dari aparat pajak khususnya Kantor Penyuluhan Pajak untuk secara lebih intensif memberikcan penyuluhan atau penyebar luasan informasi perpjakan yang baru terutama berkaitan dengan yayasan pendidikan sehingga mereka diharapkan bisa menjadi lebih memahami ketentuan UU Pajak dan bisa menjalankan teknik perencanaan perpajakan dengan baik. Hal ini juga harus diikuti dengan kewajiban penyelenggaraan pembukuan secara teratur dan transparan serta taat azas sesuai UU Pajak."

"Perencanaan Pajak Penghasilan Badan atas Akuisisi Blok Migas di Luar Negeri oleh National Oil Company (NOC) di Indonesia guna memenuhi kebutuhan akan energi nasional dengan memperhatikan pertimbangan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pajak yang dilakukan oleh National Oil Company (NOC) Indonesia sesuai dengan kriteria perencanaan pajak yang baik. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh National Oil Company (NOC) Indonesia telah memenuhi kriteria perencanaan pajak yang baik sesuai dengan teori perencanaan pajak, yaitu tidak melanggar peraturan, memiliki alasan bisnis, dan didukung oleh bukti-bukti.

---

Corporate Income Tax Planning Over Acquistion Oil and Gas Block in Other Country by National Oil Company Indonesia in order to meet national energy needs by taking into tax consideration. This study aims to analyzing the corporate income tax planning. This thesis uses a qualitaive approach to data collection techniques through in-depth interview and literature studies. The result showed that tax planning undertaken by the Indonesian National Oil Company (NOC) is in conformity with the criteria of good tax planning in accordance with the theory of tax planning, which is not against the rules, have business reasons, and supported by evidences."

"Penelitian ini menguji dan menganalisis tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi.Sampel penelitian ini adalah 67 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2010-2011 dengan total observasi sebanyak 134 perusahaan industri manufaktur. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil pengujian model pertama menunjukkan pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Hasil kedua dengan menambah variabel corporate governance sebagai variabel pengendali kepemilikan institusi dan komisaris independen hasilnya masih sama yaitu perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yaitu kepemilikan institusi dan komposisi komisaris independen secara bersama-sama dapat memoderasi (khususnya melemahkan) hubungan positif antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan.Hasil keempat a dan keempat b menujukkan komponen perencanaan pajak yaitu beda tetap berpengaruh positif, beda waktu berpengaruh negatif.

---

This study examines and analyzes The Implication of Tax Planning toFirm Value. The sample of this study were 67 manufacture companies listed in the Indonesian Stock Exchange in 2010-2011 with total observation is 134 companies.

This study is quantitative research. The first model result shows that the implication negativeof tax planning tofirm value. Second model shows with adding corporate governance as a control variable that the result is the implication negative of tax planning to firm value. Thirdmodel, resultin this research is corporate governance as a moderation (especially weaken) the positive relation between tax planning and firm value. The last result four (a) and four (b) shows that tax permanent difference has significant positive, tax temporary difference has significant negative."