Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak reformasi 1998,Indonesia kembali menggunakan sistem multipartai, walaupun begitu dalam sistem pemerintahan tetap mempertahankan sistem Presidensial."

" ABSTRAKSkripsi ini membahas upaya presiden dalam menggunakan koalisi pendukung eksekutif sebagai alternatif untuk menghindarkan kebuntuan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembahasan sebuah kebijakan. Melalui metode kualitatif dan tipe penelitian eksplanatif, penelitian ini mengangkat studi kasus upaya Presiden SBY menggunakan koalisi partai pendukung eksekutif untuk meloloskan kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012 di DPR. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori presidensialisme multipartai dan konsep presiden koalisional, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Presiden SBY dapat menggunakan koalisi pendukung eksekutif untuk meloloskan dengan memanfaatkan ?kotak alat eksekutif? sebagai insentif untuk menarik dukungan dari partai-partai dalam koalisi. Penelitian ini juga menunjukkan pemanfaatan ?kotak alat eksekutif? oleh Presiden SBY tidak menjamin dukungan dari partai-partai dalam koalisi. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar partai dalam koalisi yang berbeda dengan kepentingan Presiden SBY. Perbedaan tersebut diatasi oleh Presiden SBY dengan melakukan kompromi terhadap partai-partai dalam koalisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan ?kotak alat eksekutif? sebagai perangkat untuk membentuk dan mengelola koalisi perlu didukung oleh faktor lain seperti sikap presiden dan pejabat partai koalisi yang cenderung kompromi dalam pembahasan kebijakan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the president?s attempt to use the executive-supporting coalition as an alternative to avoid a deadlock between the executive and legislative institutions in the deliberation of a policy. Through a qualitative method and a explanatory type of research, this research exposes the case study of President SBY?s attempt to use an executive-supporting party coalition to secure the implementation of the policy to raise subsidized fuel oils in the Revised Annual State Budget of the 2012 Fiscal Year within the House of Representatives. Based on an analysis that uses the theory of multiparty presidentialism and the concept of coalitional president, the results of this research shows that President SBY could use an executive-supporting coalition to prevail using an ?executive toolbox? as an incentive to attract support from parties inside the coalition. This research also shows that the utilization of the ?executive toolbox? by President SBY does not guarantee support from parties inside the coalition. This is due to a difference of interests between coalition parties that differ from the interests of President SBY. This difference is resolved by President SBY by conducting a compromise on parties inside the coalition. This research concludes that the utilization of the ?executive toolbox? as an apparatus to form and organize coalitions must be backed by other factors such as the stance of the president and members of the coalition parties that are inclined towards compromise within the policy-deliberation process."

"SISTEM Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum suatu negara harus berkaitan dengan Sistem Pemerintahannya. Indonesia, sebagaimana yang di design pada UUD NRI Tahun 1945 mempraktikkan Sistem Presidensial dalam hubungan antar-lembaga negara dan menjalankan program pembangunan. Perkuatan Sistem Presidensial hanya akan kokoh jika sistem kepartaiannya tercermin dengan The Simple Multy Party System, dan sistem pemilunya menggunakan Sistem Proporsional. Hubungan dinamis ketiga sistem tersebut akan menentukan keberlangsungan arah pembangunan demokrasi Indonesia sesuai dengan konstitusinya. Sistem Kepartian tersebut harus terlihat pada pengetatan partai peserta pemilu, membangun etika dan moral, serta kaderisasi yang berbasis ideologi partai. Sistem pemilu yang baik harus menjawab pada the degree of competitiveness ,the degree of reprentativeness, dan the degree of qualitativeness. Ketiga derajat kualitatif tersebut harus terjawab pada proses, personalia dan komitmen membangun bangsa dan negara sebagaimana yang di atur dalam UUD NRI Tahun 1945."

"Tesis ini membahas mengenai Mewujudkan Pemerintahan Presidensiil Efektif Dikaitkan Dengan Sistem Multipartai Di Indonesia, Sistem presidensial yang dimurnikan dalam perubahan UUD 1945 dipraktekkan di tengah kondisi nyata sistem multipartai dalam komposisi politik di DPR. Kondisi ini yang menyebabkan pemerintahan Presiden Yudhoyono dalam kerangka sistem presidesial tidak berjalan dengan efektif sesuai dengan karakteristik sistem presidensial dalam konsepsi umum walaupun koalisi antarpartai di DPR sudah digalang secara signifikan oleh Presiden Yudhoyono untuk mendukung pemerintahannya. Indikasi ketidakefektifan sistem presidensial dalam pemerintahan Presiden Yudhoyono tersebut dapat dilihat dari tiga point, sebagai berikut. Tereduksinya hak prerogatif, Terhambatnya proses legislasi, terhambatnya kebijakan non-legislasi. Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan desain Preskriptif, yaitu memberikan solusi/gagasan berdasarkan teori hukum, dimana suatu masalah dapat menjadi suatu gagasan. Hasil penelitian menyarankan Pertama, presiden harus memiliki legitimasi politik yang tinggi, karena dipilih melalui pemilihan umum, tidak hanya berdasarkan mayoritas suara, tetapi juga sebaran dukungan daerah, Kedua, keterlibatan penuh presiden dalam setiap pembahasan RUU yang menyangkut anggaran dan non anggaran. Ketiga,dengan adanya dukungan mayoritas dari anggota DPR, Keempat, Kepemimpinan politik dan administrasi, Kelima, Pejabat politik yang ditunjuk dalam jumlah yang memadai dan yang keenam yaitu, hadirnya Partai oposisi yang efektif.dan yang terakhir yaitu Pelembagaan kalender penyelenggaraan berbagai jenis pemilu merupakan desain sistem pemilu yang paling strategis untuk mewujudkan pemerintahan presidensiil yang efektif tersebut.

---

This thesis discusses Making Effective the Presidential government associated With a multiparty system in Indonesia, which was purified presidential system in the 1945 change was practiced in the real conditions of a multiparty system in the political composition of Parliament. This condition causes the government of President Yudhoyono in the framework presidential system is not operating effectively in accordance with the characteristics of a presidential system in general, although the conception of inter-party coalition in the Parliament have raised significantly by President Yudhoyono to support his government. Indication of the ineffectiveness of the presidential system in the government of President Yudhoyono can be seen from three points, as follows. reduced prerogative, inhibition of the legislative process, inhibition of non-legislative policy.

The study was a qualitative research design with prescriptive, that provide solutions / ideas based on theories of law, where a problem may be an idea. The results suggest first, the president must have a high political legitimacy, as chosen through elections, not only by a majority vote, but also the distribution of regional support, Second, the full involvement of the president in any discussion concerning the draft budget and non budget. Third, with the support of a majority of the members of the Parliament, Fourth, political and administrative leadership, Fifth, political officials appointed in sufficient number and a sixth, namely, the presence of opposition parties that last effective.and the Institutionalization of the election calendar is organizing various kinds of design the most strategic electoral system to make effective the presidential government."

"Tesis ini membahas tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan impeachment yang di dalam mekanismenya melibatkan tiga lembaga negara, antara lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga negara ini memiliki wewenang atributif yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk menjalankan proses impeachment tersebut. Sebagai wujud dari pelaksanaan sistem checks and balances, dalam melaksanakan proses impeachment, ketiga lembaga negara ini memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan sebab Indonesia ialah negara hukum. Pengertian hukum tidak hanya terbatas pada adanya peraturan perundang-undangan saja, namun juga dipatuhinya putusan hakim yang bersifat memaksa dan mengikat. Dalam kasus impeachment, putusan MK yang bersifat final dan mengikat, pada akhirnya harus dipatuhi oleh DPR dan MPR dalam memutus pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya.

---

The thesis is about the discharging of the President and/or the Vice President in the Indonesian constitutional system as known as impeachment, which is the mechanism are involving three state organs, among others are, House of Representatives (DPR), Constitutional Court (MK), and People Representative Assembly (MPR). These three state organs have attributive authority, which is stated in the Constitution of the State of the Republic of Indonesia year 1945 (UUD 1945), to role the impeachment's process. As a concrete implementation of checks and balances system, in order to role impeachment process, these three state organs have obligation to obey the law and the legislations because Indonesia is a state law. The definition of law is not restricted only into rules and legislation, but also by the obedient of the judge's verdict which is force and bound. In impeachment cases, Constitutional Court's verdict is final and bound, and had to be obeyed by DPR dan MPR when they resolving the discharging of the President and/or the Vice President from their function."

"Penelitian ini membahas upaya Presiden Joko Widodo memperkuat posisi eksekutif dengan menggalang dukungan partai di luar koalisi pemerintah pasca pemilihan umum untuk menghindari potensi kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. Fokus studi kasus yang diangkat adalah upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo menarik Partai Golkar ke dalam koalisi pemerintahan. Asumsi penelitian ini adalah Presiden Joko Widodo menggunakan ldquo;kotak alat eksekutif rdquo; yaitu seperangkat kewenangan yang dimiliki eksekutif untuk menarik Partai Golkar bergabung ke dalam koalisi pemerintah tahun 2016 untuk menjadikan koalisi pemerintah mayoritas di legislatif dan mencegah terjadinya kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. Dengan menggunakan teori presidensialisme multipartai dan konsep presiden koalisional, penelitian ini membuktikan Presiden Joko Widodo menggunakan ldquo;kotak alat eksekutif rdquo; dalam menarik partai Golkar begabung ke dalam koalisi pemerintah, alasannya karena dengan jumlah kursi Partai Golkar di legislatif yang berjumlah 91 kursi berhasil mengubah posisi koalisi pemerintah yang awalnya 37.1 menjadi mayoritas yakni 68.9 . Kotak alat eksekutif yang digunakan berupa coalition goods yakni pembagian kursi menteri, serta porks yakni kebijakan-kebijakan seperti dana talangan Lapindo, SK Menkumham terkait pengesahan kubu Agung Laksono, dukungan terhadap calon ketua partai di dalam Musyawarah Luar Biasa Partai Golkar, serta dukungaan pengembalian kursi Ketua DPR untuk Setya Novanto.

---

This study discusses the efforts of President Joko Widodo to strengthen the executive position by raising party support beyond the post election government coalition to avoid potential deadlock between the executive and legislative. The focus of the case study is the efforts by President Joko Widodo to draw the Golkar Party into the government coalition. The assumption of this research is that President Joko Widodo use the executive toolbox , a set of executive owned powers, to draw the Golkar Party into the 2016 government coalition to make the government 39 s coalition majority in the legislative and prevent deadlocks between the executive and the legislative. Using the theory of multiparty presidentialism and the concept of coalitional president, this study proves that President Joko Widodo use an executive tool box to draw Golkar parties into the coalition of government, the reason is that the number of seats in Golkar Party in legislative is 91 seat managed to change the position of the government coalition which originally 37.1 to the majority of which is 68.9 . The executive tool box used in the form of coalition goods is the act of giving ministerial seats, as well as porks such policies such as Lapindo bailout, SK Menkumham related to endorse Agung Laksono administrator, support for candidate party chairman in Musyawarah Luar Biasa Golkar Party, as well as support for Setya Novanto as the chairman of Indonesian legislative body."