Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLetak geofrafis kepulauan Indonesia pada titik silang dua samudra dan dua benua menyebabkan Indonesia menjadi penting bagi masyarakat internasional. Khususnya dalam lalu lintas pelayaran internasional, adanya tiga lautan arti penting ini semakin nyata dengan penting, yaitu Samudra Hindia, Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, yang mengelilinginya. Konvensi Hukum Laut 1982 yang komprehensif itu, yang sedang dalam proses menuju keberlakuannya, memuat berbagai ketentuan mengenai pelintasan kapal-kapal asing di perairan nasional suatu negara. Saat ini Konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional Indonesia. Peranan Indonesia sebagai negara pantai, sangat dibutuhkan dalam rangka keselamatan dan kelancaran pelayaran kapal-kapal asing yang melalui perairan kita ini, disamping ketaatan kapal-kapal asing itu sendiri."

"NKRI merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal). Untuk mengoptimalkan nilai manfaat sumberdaya kelautan bagi pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan menjamin kepentingan umum secara luas, diperlukan intervensi kebijakan dan penanganan khusus oleh Pemerintah untuk pengelolaan wilayah maritim. Namun demikian, masalah-masalah kelautan termasuk pembangunan ekonomi kelautan mempunyai hubungan yang erat dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu dalam pembangunan terkait masalah kelautan di Indonesia, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional haruslah menjadi acuan. Dari beberapa kemungkinan jenis jasa pelayanan khusus, maka yang mungkin dapat kita berikan dan dapat ditagihkan kepada kapal-kapal asing yang melakukan lintas damai di perairan Indonesia antara lain adalah Pilotage atau jasa pemanduan…. "

"Pada tanggal 17 September 2021, Australia, Inggris dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian AUKUS yang meletigimasi kepemilikan dan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia. Hal ini berimplikasi langsung pada Indonesia yang memiliki kedudukan strategis sebagai jalur perdagangan. Menanggapi hal tersebut, Indonesia telah melaksanakan beberapa langkah politik di tingkat regional maupun di forum multilateral. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa langkah hukum yang dapat ditempuh Indonesia untuk meregulasi navigasi dan keselamatan kapal selam bertenaga nuklir mengingat instrumen hukum laut internasional belum mengakomodasi hal tersebut. Melalui pendekatan hukum normatif, dengan menggunakan teori Critical Legal Studies dan Konsep Politik Hukum, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia perlu meregulasi ketentuan navigasi dan keselamatan kapal selam bertenaga nuklir di tingkat nasional.

---

On 17th of September 2021, Australia, the United Kingdom and the United States signed the AUKUS agreement which legitimises Australia's ownership and development of nuclear powered submarines. This has direct implications for Indonesia, which has a strategic position as a trade route. In response to this, Indonesia has carried out several political steps at the regional level as well as in multilateral forums This research is intended to analyse legal steps that can be taken by Indonesia to regulate the navigation and safety of nuclear-powered submarines considering that international maritime law instruments do not accommodate the concern. Through a normative legal approach, using the theory of Critical Legal Studies and the Concept of Legal Politics, this research finds that Indonesia needs to regulate provisions for the navigation and safety of nuclear-powered submarines at the national level."