Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan antara agama dan negara merupakan sebuah wacana yang hingga kini masih menarik untuk dibicarakan. Pembicaraan mengenai wacana tersebut sudah terjadi sejak era Santo Augustinus (354-430 M), bahkan mungkin jauh sebelum Augustinus lahir. Augustinus kemudian memperkenalkan istilah City of God atau Negara Tuhan. Lalu kemudian muncul Martin Luther dan John Calvin dengan Reformasi Protestannya, dilanjutkan dengan Hobbes yang juga berbicara mengenai bagaimana mengelola negara agar tercipta sebuali kedamaian. Ajaran Kari Marx yang terkenal sebagai penganut prinsip "Agama adalah Candu Masyarakat" juga diinterpretasikan oleh para pengikutnya, salah seorang di antaranya adalah Lenin, bahwa agama harus benar-benar dipisahkan dari negara, karena agama hanya akan meninabobokkan masyarakat. Perdebatan mengenai wacana tersebut juga berlangsung di Indonesia, dan mencapai saat yang paling menentukan adalah pada waktu dilakukannya perumusan dasar negara Indonesia; apakah berdasarkan agama (Islam) atau tidak. Perdebatan itu berlangsung antara Soekarno dengan Natsir, yang akhirnya dimenangkan oleh kelompok Soekarno dengan konsep Pancasila-nya. Wacana mengenai hubungan agama dan negara itulah yang akan menjadi permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini, agama yang dimaksud adalah agama Islam, dengan menjadikan Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) sebagai objek penelitian. Skripsi ini akan memaparkan telaah penulis mengenai hubungan Islam dan negara dengan mengkaji konsepsi politik yang dimiliki oleh PK Sejahtera. Intinya, dalam skripsi ini, penulis mengemukakan turunan dari konsepsi politik PK Sejatera mengenai hubungan Islam dan negara dalam konteks politik Indonesia pasca reformasi 1998. Seperti yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali, terdapat tiga bentuk hubungan antara Islam dan negara, yakni bentuk yang tidak memisahkan antara keduanya; kemudian bentuk yang memisahkan keduanya; dan yang terakhir adalah bentuk yang tidak sepenuhnya memisahkan Islam dan negara, tetapi menjadikan Islam sebagai salah satu nilai yang menjiwai pengelolaan sebuah negara. Selanjutnya, dalam skripsi ini penulis juga mengemukakan bagaimana wujud praksis dari hubungan antara Islam dan negara dalam konteks politik Indonesia, yang dipraktikkan oleh salah satu kekuatan politik Islam yang muncul di era liberalisasi politik saat ini, yakni Partai Keadilan (Sejahtera).

---

The relation between religion and the state is an interesting topic that still discussed until now. The discussion about the topic had been happened since Santo Augustine era (354-430 AD). Even far before the Augustine born. Then, Augustine introduce The City of God concept. Next, Martin Luther and John Calvin came with their Protestant Reform, continued with Hobbes who also talked about how to manage a state to create peace. The Karl Marx teaching knowned as the follower of religion is "the opium of the people principle also been interpreted by the followers, one of them is Lenin, in his statement that religion must be separated with the state, because religion will only spoiling the people. The argument was also happening in Indonesia, and reach the most important moment when the basic concept of Indonesia took place, is based on religion (Islam) or not. That arguing happening between Soekarno and Natsir, that finally be won by Sockarno with his Pancasila concept. Until now, the topic about relation between Islam and State is still exists. The topic of that religion and state relation will become the point of this script. In this script, the religion represents Islam as religion, with Justice and Welfare Party (PK Sejahtera-Partai Keadilan Sejahtera) as the object of preference. This script will describe the writer's studied about religion and state relation by studying the PK Sejahtera political conception. The point is, in this script, writer is telling the derivation from political conception of PK Sejahters about Islam and State relation in Indonesian political context post reformation 1998. Like be explained by Munawir Sjadzali, there are three form of relation between Islam and the state. The first is the form that not separating between Islam and the state. Second is the form that makes separation between both. And the third is the form that not fully separating between both, but making Islam as one of the basic values of a state management. Finally, in this script the writers also explaining how the real implementation from the relation between Islam and the state in Indonesian political context. Practiced by Partai Keadilan Sejahtera, as one of the Islamic political power, which is reveal in the politics liberalization era today."

"[;, ]"

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui posisi dua organisasi gerakan dakwah dan politik Islam, yaitu Ikhwanul Musalimin dan Partai Keadilan Sejahtera yang tumbuh dan berkembang di dua kawasan yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan isu relasi Islam dan negara. Selain mendeskripsikan posisi kedua organisasi diatas ditengah-tengah pemikiran politik Islam, penelitian ini jugs mencoba mengungkapkan pengaruh satu organisasi terhadap yang lainnya dalam kaitan pemikiran hubungan politik dan agama.Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap orang yang dianggap ahli dalam bidang yang diteliti serta berbagai sumber lainnya. Berrnula dari temuan akar permasalahan berupa perdebatan politik dalam Islam, kemudian mengungkapkan satu persatu dari dua organisasi yang diteliti dan proses pengaruh gerakan dakwah lkhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera, khususnya tentang masalah hubungan Islam dan negara.Temuan penelitian ini antara lain adalah, bahwa pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera sangat dominan melalui proses pemikiran yang dibawa oleh para alumni perguruan di Timur Tengah dan penerbitan buku terjemahan karya tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang kemudian banyak dijadikan materi kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera, bahkan secara ekstrim bisa dikatakan bahwa PK-Sejahtera itu Ikhwanul Muslimin yang diindonesiakan, dalam artian dominasi tersebut sangat kental, namun disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dan atau ditambah dengan mengambil metode gerakan Islam lainnya. Walaupun hubungan keduanya sangat mirip dan dekat, namun secara organisatoris, hal tersebut tidak dicantumkan dalam AD/ART partai ataupun statuta kebijakan politik lainnya.Khusus tentang pemikiran politik Islam yang berkaitan dengan negara, kedua organisasi ini meneruskan tradisi pemikiran Sunni yang menginginkan tegaknya kekhalifahan, namun dalam upaya ke arah itu, PK-Sejahtera mengambil langkah politik yang moderat, untuk saat ini mereka lebih mengkonsentrasikan terhadap upaya islamisasi masayarakat Indonesia dibawah naungan NKRI dengan memperjuangkan nilai-nilai Islam (maqasid al-syari'ah) terhadap kehidupan individu, sosial dan negara; seperti mengentas kemiskinan, menegakkan keadilan dan memberantas KKN.

---

This research would like to explore the position of two da'wah movements and Islamic politics; Ikhwanul Muslimin and Justice Party of Welfare (Partai Keadilan Sejahtera) which grows and develops in two different areas, especially, in the correlation with the issue on Islam and state relation. Besides, it would like to describe the position of certain organizations in Islamic political thought, this research would like to express the one's influence to another in the discourse on the relation between religion and politics.

This research used descriptive method with qualitative perspective through library research, depth interview with the experts and other sources. Based on the problem on political polemic in Islam, this research will explore two studied organizations and the influencing process of Ikhwanul Muslimin toward Justice Party of Welfare, especially, on the relation between Islam and state.

The results of this research: the influence of Ikhwanul Muslimin toward Justice Party of Welfare is very dominant through the spread ideas brought by Middle East universities' alumni and published translating book written by Ikhwanul Muslimin leaders that is used as the matters of Justice Party of Welfare cadre education. Moreover, Justice Party of Welfare can be claimed, extremely, as Indonesian Ikhwanul Muslimin, but appropriated with the condition of Indonesia society and added by using other Islamic movement method. Although, there is close correlation between certain organizations, but in the sense of organization, it is not grafted in the bill of organization or other political policies.

Especially, on the discourse of Islamic politics which related with state, both organizations continues Sunni tradition that want to upright khilafah, but to achieve that goal, Justice Party of Welfare uses moderate political steps. Now days, they give more concentration on Islamization of Indonesian society in the shadow of United State of Republic of Indonesia (NKRI) by struggling Islamic values (maqashid al-syari'ah) toward the life of individual, social and state; such as, poverty solving, justice upright and corruption erasing."