Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai dua hal, pertama adalah pembahasan mengenai.analisa kedudukan panitia tender dalam praktek persekongkolan tender di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, adalah pembahasan mengenai hubungan antara persekongkolan tender vertikal dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai tindak pidana korupsi. Analisa kedudukan panitia tender ini dilakukan dengan menganalisa putusan-putusan perkara mahkamah agung yang semuanya adalah mengenai persekongkolan tender vertikal dan persekongkolan tender gabungan antara vertikal dan horizontal. Analisa dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta yang ada dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta teori-teori dari para ahli hukum mengenai masalah yang bersangkutan. Penulis mencoba menarik batas-batas yang jelas antara kewenangan KPPU dan kewenangan KPK dalam menangani praktek persekongkolan tender, dengan menghubungkan unsur-unsur antara praktek persekongkolan tender dengan praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan juga menghubngkan unsur-unsur praktek persekongkolan tender dengan tindak pidana korupsi.

---

This mini-thesis discusses about two things, first is the position of tender committee on tender conspiracy in practice in terms of Act No. 5 of 1999 and Law No. 20 of 2001. Secondly, the discussion of the relationship between vertical tender conspiracy by law enforcement corruption cases in Indonesia in terms of Act No. 20 of 2001 Jo. Law Number 31 Year 1999 regarding corruption. Analysis of the position of the tender committee is done by analyzing the decisions of the supreme court case that everything is on tender conspiracy and conspiracy tender vertical joint between the vertical and horizontal.

The analyzes were performed by comparing the facts that there is a Regulatory Legislation in force in Indonesia as well as the theories of legal experts on the matter in question. The author tried to draw clear boundaries between the authority of the Commission and the authority of the Commission in dealing with the practice of tender conspiracy, with the connecting elements between the tender conspiracy practice with the practice of unhealthy business competition and also menghubngkan elements of the tender conspiracy practice of corruption."

"Perkara persekongkolan tender merupakan salah satu perkara yang mendominasi KPPU hadapi dalam upaya menegakkan hukum persaingan usaha nasional. Maraknya persekongkolan tender ini mengakibatkan dunia persaingan usaha di Indonesia mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat yang berdampak pada inefisiensi perekonomian nasional. Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur bahwa pengadaan barang dan/atau jasa wajib dilakukan secara elektronik. Dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa tersebut membawa implikasi baru bahwa dengan dilakukannya pengadaan tender berbasis sistem elektronik (E-Procurement) maka menciptakan perubahan paradigma yang semula paper based menjadi electronic based. Oleh karena itu muncul perubahan dan perluasan terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hal ini membawa implikasi baru bahwa bukti elektronik yang dapat dibawa ke dalam persidangan tersebut harus mampu dijamin keautentikannya sehingga sah digunakan sebagai alat bukti. Terkait hal tersebut mengenai bukti elektronik berupa kesamaan Metadata File sebagai indikasi persekongkolan tender yang digunakan Majelis Komisi dalam pertimbangannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menganalis mengenai akibat hukum dari bukti elektronik kesamaan Metadata File sebagai indikasi persekongkolan tender dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

The tender conspiracy case is one of the cases that dominate KPPU facing in an effort to enforce national business competition law. The rise of tender conspiracy causes the world of business competition in Indonesia to lead to unhealthy business competition which impact on the inefficiency of national economy. In connection with the issuance of Presidential Regulation No. 54 of 2010 stipulated that the procurement of goods and / or services must be done electronically. In the process of procurement of goods and / or services it brings new implication that by doing procurement of tender based on electronic system (E-Procurement) hence create paradigm change which originally paper based become electronic based. Therefore, there are changes and extensions to the evidence presented in the hearing. This brings new implications that electronic evidence that can be brought into the trial must be able to guarantee its authenticity so that it is legitimately used as evidence. Related to this concerning electronic evidence in the form of Metadata File similarity as an indication of the tender conspiracy used by Commission Council in its consideration is not regulated in the legislation in Indonesia. This study is a juridical-normative research that analyzes the legal effect of electronic evidence of Metadata File similarity as an indication of tender conspiracy in competition law in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Panitia Tender pada perkara Persekongkolan Tender. Persekongkolan Tender secara vertikal ini melibatkan panitia tender sebagai salah satu pihak. Kedudukan hukum dari panita tender yang bukan merupakan pelaku usaha menyebabkan panitia tender tidak dapat dihukum layaknya pelaku usaha. Kedudukan hukum dari panitia tender ini akan dianalisis pada perkara yang telah diputuskan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Panitia Tender yang ditempatkan sebagai pihak lain sering mendapatkan sanksi administratif seperti pelaku usaha. Panitia tender yang kedudukannya ditempatkan sebagai pihak lain tidak dapat diberikan sanksi administratif seperti pelaku usaha.

---

ABSTRACTThe thesis discusses a Tender Committe’es Legal Standing on tender conspiracy case. This vertical Tender conspiracy involving the tender committee as one of the parties. Legal standing of the tender committee which is not a cause business operators tender committee shall be punished like business operators. Legal position of the tender committee will be analyzed on a case which has been decided at the level of the Supreme Court of Cassation. Tender Committee placed as others often get administrative sanctions such as business operators. Tender committee whose position is placed as the other party can not be given administrative sanctions such as business operators."

"Skripsi ini membahas mengenai kesamaan IP Address sebagai indikasi dalam perkara persekongkolan tender. Dengan diselenggarakannya e-government, kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur bahwa pengadaan barang atau jasa diwajibkan dilakukan secara elektronik. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi tentunya membawa proses pengadaan barang atau jasa ke dalam babak baru. Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru yakni terjadi perubahan paradigma paper based menjadi electronic based. Oleh karenanya muncul pergeseran dan perluasan makna dari alat bukti yang digunakan dalam persidangan. Namun mengenai kesamaan IP Address sebagai salah satu indikasi persekongkolan tender tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun.

---

This thesis discusses about the similarities of IP Address as an indicator in a tender conspiracy case. In accordance with the implementation of an egovernment, Presidential Regulation Number 54 of 2010 regulates that the acquisition of goods or services must be carried out electronically. Further development of technology and informatics has without a doubt brought the process of acquiring goods or services to a new level. Utilization of electronic systems has created a new perspective, which is the paradigm shift from paper based to electronic based. As a result there has also been a shift and wider interpretation of evidence that can be submitted in court. However, IP Address similarities as an indication of tender conspiracy are not regulated in any laws or regulations."

"ABSTRAKSejak KPPU didirikan sebagai lembaga dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, telah ada lebih dari 100 kasus persekongkolan tender secara vertikal yang melibatkan panitia tender sebagai terlapor. Secara garis besar, tugas dan wewenang KPPU adalah untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelaku usaha agar bersaing secara sehat dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, panitia tender bukanlah pelaku usaha dan seharusnya tidak menjadi yurisdiksi KPPU untuk menanganinya. Skripsi ini akan membahas permasalahan tersebut sehingga mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam akan kedudukan hukum panitia tender dalam kasus-kasus persekongkolan tender secara vertikal di Indonesia.

---

ABSTRACTSince the establishment of KPPU with Presidential Decree Number 75 Year 1999 Concerning Commission for the Supervision of Business Competition, there are more than 100 cases of vertical collusive tendering involving tender committee as one of the reported parties. In broad, duties and authority of KPPU are to supervise and to follow up business actors for healthy competition and not to violate Law Number 5 Year 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. However, tender committee is not a business actor and, thus, not in the jurisdiction of KPPU to handle. This thesis will discuss those problems in order to get the right and in depth understanding about tender's committee's legal standing in vertical collusive tendering cases in Indonesia. "

"KPPU didirikan sebagai lembaga dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sampai saat ini KPPU telah banyak sekali menangani kasus persekongkolan tender secara vertikal yang melibatkan panitia tender sebagai terlapor. Sudah jelas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa tugas dan wewenang KPPU adalah untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Akan tetapi, panitia tender bukanlah pelaku usaha dan seharusnya bukan wilayah atau yurisdiksi KPPU. Skripsi ini akan membahas kedudukan hukum dari panita tender yang bukan merupakan pelaku usaha menyebabkan panitia tender tidak dapat dihukum layaknya pelaku usaha pada persekongkolan tender secara vertikal di Indonesia.

---

The Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) or as known as KPPU was established as an institution by the issuance of President Decision No. 75 Year 1999 concerning the Business Competition Supervisory Commission. Until now, KPPU had handled a large number of cases concerning vertically collusive tenders which involved tender's committee as the reported. It is clear that Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition elucidated that the duties and authorities of KPPU is to supervise the undertaking in order to not violate Law No. 5 Year 1999. However, the tender committee is not a undertaking and should not be in the scope of authority or jurisdiction of KPPU. This research will be discussing the legal position of the tender committee which is not a business operator that causes the tender committee to be failed to be punished like a business operator should have been on a vertically collusive tender in Indonesia."

"[ABSTRAKDunia usaha diharapkan dapat turut serta meningkatkan perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan perekonomian dunia di era globalisasi ini, khususnya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha. Pemerintah Indonesia pun memandang perlu untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan bagi dunia usaha, yang merupakan salah satu pilar perekonomian nasional agar memiliki landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional. Untuk mengakomodir hal tersebut, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disahkan.Dalam undang-undang ini, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan/CSR adalah kewajiban perseroan yang harus dilaksanakan sesuai amanat UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74.Oleh karena itu ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya mengenai kedudukan dan peran dari CSR. Selain itu, UU ini masih memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu dalam hal sanksi, jenis dan jumlah serta penerima dan cara pertanggungjawaban dalam pelaksanaan CSR. Meskipun demikian, UU ini merupakan suatu langkah besar dalam upaya memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan CSR.

---

ABSTRACTThe business world is expected to participate in improving the national economy , so it will face the challenges of the world economy in this globalization era, particularlyregarding Corporate Social Responsibility. The Indonesian government also sees the need to create a legilation for the business world, which is one of the pillars of the national economy in order to have a legal basis to further spur national development. To accommodate this, Law 40 of 2007 regarding limited Liability Company was passed. In this act, Corporatr Social Responsibility is a company’s obligation that should be implemented as mandated by article 74, Law 40 of 2007 about Limited Company. Therefore, further provisions regarding CSR needs to be regulated by the government regulations or other legislations, particularly regarding the position and role of CSR. In additions, this law still has shortcomings, namely in terms of sanctions, as well as the type and number, recipients and its accountability in the implementation of CSR. However, this law is a major step in the effort to provide a legal basis for the implementation of CSR., The business world is expected to participate in improving the national economy , so it will face the challenges of the world economy in this globalization era, particularlyregarding Corporate Social Responsibility. The Indonesian government also sees the need to create a legilation for the business world, which is one of the pillars of the national economy in order to have a legal basis to further spur national development. To accommodate this, Law 40 of 2007 regarding limited Liability Company was passed. In this act, Corporatr Social Responsibility is a company’s obligation that should be implemented as mandated by article 74, Law 40 of 2007 about Limited Company. Therefore, further provisions regarding CSR needs to be regulated by the government regulations or other legislations, particularly regarding the position and role of CSR. In additions, this law still has shortcomings, namely in terms of sanctions, as well as the type and number, recipients and its accountability in the implementation of CSR. However, this law is a major step in the effort to provide a legal basis for the implementation of CSR.]"

"Skripsi ini membahas mengenai transparansi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Adapun transparansi tersebut merupakan kewajiban hukum yang secara tersirat diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailita dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu juga merupakan kewajiban yang diatur di dalam Standar Profesi Kurator. Penulis akan membahas transparansi kurator dan akibat hukum apabila transparansi tersebut tidak diterapkan, dengan meninjaunya dari suatu Putusan No. 07/G.Lain-Lain/2015/PN.Niaga.SBY Kemudian, penulis akan membahas apakah Surat Edaran Mahkamah Agung no. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparasi Penanganan Perkara Kepailitan di Pengadilan SEMA No. 2 Tahun 2016 dapat menjawab ketidaktransparanan yang terjadi para prakteknya. Pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa apabila transparansi tidak diterapkan oleh Kurator selaku pihak yang menguasai dan memiliki informasi mengenai harta pailit, akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor. Dan SEMA No. 2 Tahun 2016 tersebut dalam pengaturannya berusaha menjawab permasalahan transparansi yang ada, namun tidak menyeluruh, bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

---

This thesis is discussing about transparency of a trustee in the management and settlement of bankruptcy assets. Trustee 39 s obligation to be transparent is implicitly mandated by Law no. 2 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation. Moreover, trustee obligation to be transparent is regulated under trustee of professional standard. In this thesis, the writer will discuss trustee obligation and the legal consequences, whether the transparency is applied by the trustee, by reviewing The Court Decision Number 07 G.Lain Lain 2015 PN.Niaga.SBY. Subsequently, the writer will discuss whether the Circular Letter of Supreme Court No. 2 of 2016 concerning The Improvement of Efficiency and Transparency in Handling Bankruptcy Case in The Court can resolve lack of transparency which happen in practices. Eventually, the writer come to the conclusion that if the trustee as a party that controls and has all the information regarding bankruptcy assets, doesn 39 t apply transparency, it will lead into legal uncertainty for the creditors. In regards to this, Circular Letter of Supreme Court No.2 of 2016 in its regulation is trying to solve transparency problems that exist, however it doesn 39 t solve thoroughly, even potentially will raise new problems. "

"Skripsi ini mencoba melakukan analisis dan eksaminasi terhadap Putusan KPPUNomor 15/KPPU-I/2014 mengenai Pengadaan Bus Transjakarta (Medium Bus, SingleBus, dan Articulated Bus) Tahun Anggaran 2013. Pokok permasalahan utama dalamskripsi ini adalah untuk membahas dan menganalisis penyelenggaraan pengadaan BusTransjakarta Tahun 2013 berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalamputusannya, Majelis Komisi menyatakan adanya persekongkolan horizontal danpersekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para peserta tender dan/atau panitiatender. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan datasekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU telah menerapkan ketentuanhukum persaingan usaha dalam persekongkolan tender terkait Putusan KPPU Nomor15/KPPU-I/2014.

---

This thesis trying to make an analysis and examination on KPPU?s Decisions

Number 15/KPPU-I/2014 concerning Transjakarta?s Buses Procurement Fiscal

Year 2013. The main issues in this thesis is to discuss and analyze the compliance

of Transjakarta?s Buses Procurement Fiscal Year 2013 based on prevailing business

competition regulation in Indonesia. In its decision, The Commission was stated

that there has been horizontal collusion and vertical collusion conducted by tender

paticipants (bidders) and/or tender committee. This research is a normative legal

research using secondary data. The results of this thesis showed that KPPU has

imposed prevailing business competition regulation in tender collusion pursuant to

KPPU?s Decisions Number 15/KPPU-I/2014."

"Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli karena persekongkolan tender merupakan perbuatan curang dan tindakan merugikan, terutama peserta tender lainnya yang tidak bersekongkol, sebab dengan sendirinya dalam tender pemenang tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran terbaik dialah pemenangnya dan selain itu persekongkolan tender merupakan tindakan yang anti persaingan. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender (bid rigging) seperti tersebut di atas jelas sangat dilarang berdasarkan Pasal 22, yang berbunyi ?Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."