Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi membahas tentang bagaimana keterkaitan pembangunan fisik padaperubahan nilai nominal lahan. Skripsi ini membahas tentang bagaimanapembangunan Summarecon Bekasi memberikan kontribusi dalam peningkatanHarga Lahan di daerah Koridor Jl. Jenderal Ahmad yani. Dari studi ini dapatdilihat bahwa peningkatan nilai lahan dapat dihasilkan oleh pertumbuhan nilaiguna yang dihasilkan oleh pembangunan dan sistem evaluasi yang dilakukan olehdinas perpajakan

---

AbstractFocus of this study is about Physical Development and it?s relation withchange of land price. Focus of this study is about how development ofSummarecon Bekasi contribute in land value change within Jenderal AhmadYani Street area.. The writer suggest There are two factor that increase the landvalue, that is the rise of value of use in land by Development and evaluation ofvalue by Goverment Taxation Agencies.;"

"Urbanisasi membawa berbagai permasalahan lingkungan perkotaan diantaranya banjir, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Pengendalian pemanfaatan ruang sebagai salah satu tahap dalam penataan ruang menjadi upaya untuk mengurangi permasalahan tersebut. Tujuan dari riset adalah untuk membangun model pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan berbasis nilai lahan, dengan menganalisis faktor yang mempengaruhi nilai lahan, dan kesesuaiannya dengan kualitas lingkungan, serta keserasiannya dengan tata ruang. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode kuantitatif dengan Geographical Weighted Regression, metode tumpang tindih peta, dan System Dynamics. Hasil dari riset menggambarkan nilai lahan dipengaruhi oleh keberadaan lahan dalam klaster, jarak ke stasiun, dan jarak ke pintu toll. Tidak terdapat kesesuaian antara nilai lahan dengan kualitas lingkungan. Terdapat kecenderungan bahwa rencana tata ruang mengikuti permintaan pasar. Disimpulkan bahwa dengan model, maka dapat meningkatkan nilai lahan, meningkatkan faktor ekonomi yang mengurangi kemampuan membeli atau mengubah lahan sekaligus memberi kemampuan pada pengelola meningkatkan infrastruktur lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan.

---

Urbanization contributes to urban environmental problems, including flooding and loss of green space. Spatial management control, as a phase of spatial planning, can reduce the problems. The objective of this research is to build spatial management control model based on land value by investigating factors that determine land value as well as its compatibility with environmental quality and spatial planning. This research uses quantitative method, which includes Geographical Weighted Regression, overlaying map, and System Dynamics. The results show that the location of land in the cluster increase the land value, and have impact on negative environment quality. There is a tendency for spatial plans to accommodate market demand. It is concluded that by using land value as spatial management control instrument can increase economic factors that reduce the ability to buy or change land, and provide managers with the ability to improve environmental infrastructure in order to achieve sustainable development."

"ABSTRAKJembatan penyeberangan orang (JPO) merupakan fasilitas yang cukup penting dalam perencanaan transportasi perkotaan, khususnya bagi pejalan kaki. Perencanaan JPO idealnya harus memenuhi standar dan juga kebutuhan penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi fisik JPO dengan standar, menganalisa tingkat pelayanan jembatan, serta menganalisa jembatan penyeberangan berdasarkan kebutuhan pengguna JPO. Komponen JPO di Jalan Ahmad Yani, Bekasi dilakukan pengukuran dan pengamatan kondisi fisik eksistingnya untuk disesuaikan dengan standar, perhitungan volume dan waktu perjalanan pengguna JPO untuk ditentukan tingkat pelayanan dari JPO tersebut, serta penyebaran kuesioner kebutuhan pengguna terkait dengan komponen JPO. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 41,47% pengguna menggunakan JPO untuk menyeberang dari Mall Metropolitan ke Mega Bekasi Hypermall atau sebaliknya. Tingkat pelayanan JPO berdasarkan kecepatan pejalan kaki bernilai E, sedangkan tingkat pelayanan berdasarkan modul dan volume arus pejalan kaki bernilai C hingga E. Sebagian besar komponen JPO di Jalan Ahmad Yani, Bekasi belum memenuhi standar walaupun telah memenuhi kebutuhan penggunanya. Pengguna JPO Jalan Ahmad Yani, Bekasi menginginkan adanya atap pada tangga jembatan dan juga penertiban pengemis dan pedagang disekitar JPO. Tingkat kepatuhan pejalan kaki terhadap JPO Jalan Ahmad Yani, Bekasi yaitu sebesar 79,045%.

---

ABSTRAKPedestrian crossing bridge (JPO) is a facility that is important in urban transportation planning, especially for pedestrians. Pedestrian crossing bridge planning ideally should meet the standards and needs of its users. The purpose of this study is to evaluate the physical condition of the JPO with the standards, analyzes level of service (LOS) of the bridge, and analyzing pedestrian bridge based on JPO?s user needs. Observations and measurements have been done in JPO components on Jalan Ahmad Yani, Bekasi to conform with the standards, the calculation of users? volume and travel time to determined the level of service (LOS) of the bridge, and the distribution of the JPO users? need questionnaire relating to components of JPO. The results of this study show that as much as 41.47% of users use the JPO to cross from Metropolitan Mall to Mega Bekasi Hypermall or otherwise. JPO?s level of service is E based on the speed of the pedestrian, while the level of service is worth C to E based on modules and pedestrian traffic volume. Most of the JPO components on Jalan Ahmad Yani, Bekasi does not conform to the standards although it has been fulfilling the needs of its users. JPO users on Jalan Ahmad Yani, Bekasi wanted a roof on a bridge ladder and also controlling beggars and traders around the JPO. The pedestrians? level of obedience against JPO on Jalan Ahmad Yani, Bekasi is equal to 79.045%."

"Jakarta, sebagai kota metropolitan dengan populasi terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan dalam menyediakan transportasi yang efektif dan terintegrasi. Pemerintah telah melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur transportasi massal, termasuk pembangunan jaringan Mass Rapid Transit (MRT). Salah satu kawasan yang terpengaruh oleh pembangunan MRT adalah kawasan Transit Oriented Development (TOD) Fatmawati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh keberadaan infrastruktur stasiun MRT dan jaringannya terhadap nilai lahan di kawasan TOD Fatmawati serta potensi pemanfaatannya sebagai mekanisme penangkapan nilai lahan untuk sumber pembiayaan baru. Melalui pengumpulan data primer menggunakan metode observasi lapangan dan penyebaran kuesioner kepada responden terkait, data tentang kondisi lingkungan dan perubahan yang terjadi di wilayah penelitian dikumpulkan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan model Hedonic Pricing Model untuk mengestimasi pengaruh spesifik dari keberadaan stasiun MRT terhadap nilai lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti jarak persil ke stasiun MRT, jarak persil ke jalan utama, dan fungsi guna lahan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai lahan di kawasan TOD Fatmawati. Penggunaan metode DiD menggambarkan lebih jauh bahwa keberadaan stasiun MRT memiliki dampak yang signifikan terhadap kenaikan nilai lahan dengan persentase uplift yang cukup besar hingga 61,26% (tertinggi) pada rentang jarak 200-400 meter. Pola karakteristik nilai lahan juga dianalisis berdasarkan nilai NJOP, yang menunjukkan bahwa kedekatan jarak dengan stasiun MRT belum menjadi faktor utama yang mempengaruhi nilai lahan.

---

Jakarta, as the largest metropolitan city in Indonesia, faces challenges in providing effective and integrated transportation. The government has made significant investments in the development of mass transportation infrastructure, including the construction of the Mass Rapid Transit (MRT) network. One of the areas affected by the MRT development is the Fatmawati Transit Oriented Development (TOD) area. This study aims to examine the influence of the presence of MRT station infrastructure and its network on land value in the Fatmawati TOD area, as well as its potential utilization as a mechanism for capturing land value for new sources of financing. Through the collection of primary data using field observation methods and questionnaires distributed to relevant respondents, data on environmental conditions and changes occurring in the research area were gathered. The data was then analyzed using the Hedonic Pricing Model to estimate the specific influence of the presence of MRT stations on land value. The research findings indicate that factors such as the distance from plots to MRT stations, the distance from plots to main roads, and land use function collectively have a significant impact on land value in the Fatmawati TOD area. The use of the DiD method further illustrates that the presence of MRT stations has a significant impact on the increase in land value, with a considerable uplift percentage of up to 61.26% (highest) within the distance range of 200-400 meters. The characteristics of land value patterns were also analyzed based on the NJOP value, indicating that proximity to MRT stations is not yet a primary factor influencing land value."

"Transit-Oriented Development (TOD) merupakan salah satu konsep perencanaan kota yang berfokus pada keberlanjutan. Terdapat dua kepentingan bisnis di TOD, yakni bisnis operator transit yang berfokus pada peningkatan jumlah penumpang dan bisnis properti yang berfokus pada peningkatan land value dari properti yang dibangun di sekitar stasiun. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model optimasi ridership dan nilai lahan menggunakan metode pemrograman linier dan sistem dinamik pada TOD yang berdiri di lahan terbangun yang berbasis MRT. Pada penelitian ini diketahui komposisi lahan yang optimal untuk menghasilkan ridership maksimal yaitu residensial sebesar 27%, komersial 28%, perkantoran 10%, pemerintahan 10%, hotel 5% dan jenis pengembangan lahan lainnya sebesar 19%. Hasil potensi peningkatan ridership dengan komposisi lahan tersebut dapat meningkat hingga 11% dari rata-rata harian ridership eksisting MRT Jakarta saat ini. Sedangkan untuk menghasilkan land value maksimal pada kawasan TOD, diketahui bahwa rentang terbaik untuk mendapatkan nilai lahan maksimal dari properti residensial berada pada radius 100-200 meter yang dapat meningkatkan nilai lahan sebesar 86%, sedangkan untuk properti komersial dan perkantoran berada pada radius 200-300 meter dan dapat meningkatkan nilai lahan sebesar 11,6%. Berdasarkan simulasi pada penelitian diketahui untuk mendapatkan ridership dan nilai lahan yang optimal untuk properti residensial dapat dibuat dengan komposisi 27% pada jarak 100-200 dan 800-900 meter. Sedangkan untuk properti komersial dan perkantoran secara berurut dengan komposisi 28%, dan 10% pada jarak 100-300 meter.

---

Transit-Oriented Development (TOD) is one of the urban planning concepts that focuses on sustainability. There are two business interests in TOD, namely the transit operator business that focuses on increasing the number of passengers, and the property business that focuses on increasing the land value of properties built around the station. This study aims to create an optimization model for ridership and land value using linear programming and dynamic systems methods in TOD located in built-up land based on the MRT. The research reveals the optimal land composition to achieve maximum ridership, which consists of 27% residential, 28% commercial, 10% office, 10% government, 5% hotel, and 19% other types of land development. The potential increase in ridership with this land composition can reach up to 11% of the current average daily ridership of the existing Jakarta MRT. Meanwhile, to achieve maximum land value in the TOD area, it is found that the best range to obtain maximum land value from residential properties is within a radius of 100-200 meters, which can increase the land value by 86%. For commercial and office properties, the optimal radius is between 200-300 meters, resulting in an 11.6% increase in land value. Based on the simulation in this study, it is determined that to achieve optimal ridership and land value for residential properties, a composition of 27% within a range of 100-200 and 800-900 meters can be implemented. As for commercial and office properties, the respective compositions are 28% and 10% within a range of 100-300 meters."

"Pemerintah Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional sedang melakukan perecepatan pembangunan guna menangani kemacetan di Kota Bekasi akibat mobilitas tinggi penduduk yang bekerja di Jakarta. Fokus penelitian pada ruas jalan tol antara Gerbang Tol Marga Jaya dan Jakasampurna, wilayah administrasi Kota Bekasi. Penelitian ini mendesak dengan menyediakan landasan pengetahuan kuat untuk pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan perencanaan wilayah adaptif. Metode analisis spasial-temporal menggunakan data seri waktu citra satelit Worldview 2 (2013) dan Maxar (2023) dengan overlay GIS, serta analisis regresi linier sederhana terkait variabel jarak terhadap ruas jalan tol dan gerbang tol. Hasil menunjukkan perubahan distribusi penggunaan lahan signifikan pada 2013 dan 2023, terutama konversi lahan non terbangun menjadi terbangun di pusat kota, pinggiran kota, dan sekeliling CBD. Pembangunan jalan tol memengaruhi konversi lahan di pinggiran kota dengan variabel jarak terhadap ruas jalan tol dan gerbang tol. Penelitian ini memberikan dasar untuk kebijakan dan perencanaan wilayah berkelanjutan di masa depan, menyoroti dampak signifikan Pembangunan Jalan Tol Becakayu terhadap perubahan penggunaan lahan.

---

The Indonesian government, through the National Strategic Project, is accelerating development to address congestion in Bekasi City due to the high mobility of residents working in Jakarta. The research focuses on the toll road section between Marga Jaya Toll Gate and Jakasampurna, within the administrative region of Bekasi. This study is urgent in providing a strong knowledge foundation for sustainable development policy and adaptive spatial planning. The spatial-temporal analysis method utilizes time-series data from Worldview 2 (2013) and Maxar (2023) satellite images with GIS overlay, along with simple linear regression analysis related to variables such as distance to the toll road and toll gate. The results indicate significant changes in land use distribution in 2013 and 2023, particularly the conversion of non-built-up areas into developed ones in the city center, suburbs, and around the CBD. The construction of the toll road influences land conversion in the suburbs based on the distance variables to the toll road and toll gate. This research forms the basis for future sustainable development policies and spatial planning, highlighting the significant impact of the Becakayu Toll Road Development on land use changes."

"ABSTRACTSistem tata bahasa merupakan salah satu cara untuk membaca sebuah ruang kota. Citra sebuah lingkungan dibaca melalui dua arah, pengamat selaku subjek dan lingkungan sebagai objek. Melalui cara ini kota dibaca melalui struktur ruang kota yang terjadi melalui pola-pola dan makna tertentu oleh pengamat. Letak papan reklame billboard merupakan salah satu elemen dalam ruang kota dan salah satu cara sebagai objek pengamatan yang dilakukan melihat sistem tata bahasa sebuah kota. Papan reklame yang berada di Kawasam Pancoran Jalan Jendral Gatot Subroto merupakan studi kasus ruang kota yang dapat diamati melalui cara identifikasi, struktur, dan makna dengan menggunakan prinsip konotasi oleh pengamat secara subjektif untuk membaca sistem tata bahasa ruang kota melalui letak papan reklame. Melalui metode ini, manusia tidak hanya memaknai semiotik melalui isi dari papan reklame, namun keberadaan reklame dapat dimaknai oleh manusia.

---

ABSTRACTGrammar system is one of the ways to read a city space. An image of an environment is read through directions, with observers as the subjects and nature as the object. Through such spatial process, the city is read by assessing city space structure that consists of patterns, and thus, certain meanings. Billboards, as one of the elements in urban space, becomes one of the observed objects in reading the grammar of a city. The billboards in Kawasan Pancoran Jendral Gatot Subroto is chosen as a case study, assessed by ways of identification, structure, and meaning using the principle of connotation in the subjective eyes of the observers. Using this method, human is not only interpretating semiotics through the content of billboards, but the presence of billboard itself can be significant to people. "

"Rumusan kawasan industri dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri adalah sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri. Ditinjau dari segi penataan ruang, resiko lingkungan, kepastian tempat usaha, penyediaan prasarana dan sarana penunjang, prosedur dan waktu penyelesaian perijinan, keamanan, dan lain sebagainya, mendirikan industri di kawasan industri lebih menguntungkan daripada berlokasi industri di luar kawasan industri. Segala kemudahan yang disiapkan di kawasan industri diharapkan dapat mempermudah pembangunan dan pengendalian industri, pihak industri dapat memperkecil ongkos investasi maupun operasinya, serta dengan terkelompoknya industri di satu kawasan diharapkan dapat mempermudah upaya pengelolaannya dan pengendalian dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas industri yang berlangsung.Mengingat tujuan kebijakan pengembangan kawasan industri adalah untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri di kawasan industri dalam rangka mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, sementara pada perkembangannya terjadi penurunan tingkat pemanfaatan lahan di kawasan industri dan terjadi peningkatan pemanfaatan lahan di luar kawasan industri, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut mencerminkan tidak berhasilnya implementasi kebijakan, yang ditunjukkan dengan adanya gap antara harapan dan kenyataan kebijakan pengembangan kawasan industri.Hasil analisis terhadap lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target groups, perubahan yang diinginkan dari kebijakan, sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi menunjukkan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari isi kebijakannya maupun pada implementasi kebijakannya. Mengingat kebijakan pengembangan kawasan industri ditujukan untuk menjadikan kawasan industri sebagai alat untuk penciptaan iklim usaha yang baik, pengaturan tata ruang, jaminan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, serta sebagai investasi fasilitas umum (bukan profit making/real estate), maka perlu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai instansi yang terkait, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan kawasan industri, pemberian kemudahan dan fasilitas khusus dalam pengembangan kawasan industri, dan sosialisasi mengenai arti penting investasi bagi pertumbuhan ekonomi negara untuk mendapat dukungan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan industri.

---

Industrial area formulation as stated in Presidential Decree Number 41 Year of 1996 regarding industrial area is a center of industrial activities equipped with infrastructure and facility that are developed and organized by the industrial area's company that has been obtained the business license of industrial area From the point of view of space arrangement facet, environment risk, business place certainty, provision of supporting infrastructure and facility, procedure and license of accomplishment time, security, and so on, establishing industry in industrial area is more advantageous than outside industrial area. All eases prepared in industrial area expected to ease the industrial development and controlling, industry party can reduce investment and operational fee, industrial grouping in a area is expected to ease the efforts of organization and controlling pollution impact that is caused by going on industrial activity.Considering the aim of industrial area development policy is to ease industrial activity in industrial area in order to support industrial activity to locate in an industrial area, meanwhile during development progress there is a decline in the extent of area utilization and conversely, and increase in area utilization outside industrial area, just like what happens at Bekasi Regency, West Java Province. That reflects unsuccessful policy implementation, as shown by the gap between expectation and reality in policy of industrial area development.The analysis outcome on five factors that influence policy implementation of industrial area development, is kinds of benefit accepted by the group target, desired changes from the policy, resources, condition of social, politic and economy, and communication show obstacles that come either from the policy content of policy implementation. Considering the policy of industrial area development aims to make industrial area as a medium for creation of good business climate, space arrangement, living environment guarantee, area expansion, and as investment facility for public (not for profit making/real estate), then clear and detailed regulations regarding related institutions is needed, its duties and responsibilities in developing industrial area, giving ease and special facility in developing industrial area and socialization regarding the essence of investment for the growth of country economy in order to get support from the society in maintaining security and orderliness in industrial area."

"ABSTRAKTrip development dan urban sprawl telah lama menjadi masalah perkotaan. Seringkali bentuk perkembangan memusat (nodal development) dipilih untuk menjadi solusi penyelesaian masalah tersebut. Koridor T.B. Simatupang ? Kartini saat ini sedang mengantisipasi perubahan yang dapat terjadi setelah Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta rampung dan Transit Oriented Development (TOD) diimplementasikan. Namun, apabila melihat kondisi lapangan saat ini, apakah mungkin Koridor T.B. Simatupang ? Kartini dikembangkan sebagai kawasan Transit Oriented Development? Apakah akan terdapat perbedaan antara kondisi nyata dan konsep teoritikal? Dengan pentingnya konteks pada masing-masing ruang kota, tentunya akan terdapat banyak perbedaan dalam proses penerapan TOD pada koridor T.B. Simatupang - Kartini, baik pada transformasi fisik maupun non-fisik (liveliness). Hingga saat ini, koridor tersebut mengalami perkembangan secara linear, namun kedepannya akan dikembangkan secara memusat untuk menjadi kawasan yang compact dan memiliki berbagai fungsi (mixed-use). Skripsi ini akan membahas kondisi jalan menjelang selesainya proyek MRT Jakarta berdasarkan teori mengenai jalan dan Transit Oriented Development. Temuan dari skripsi ini ialah; untuk mendorong transformasi yang baik dan menghadirkan liveliness, diperlukan beberapa evaluasi mengenai elemen fisik dan persyaratan tambahan.

---

ABSTRAK Strip development and urban sprawl have been urban problems for a long time. So many times nodal development is chosen to be the solution. T.B. Simatupang-Kartini Corridor is currently anticipating the change that could happen after the Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Project is finished and the Transit Oriented Development (TOD) is implemented. But if we look at today conditions on site; is it possible for T.B.Simatupang ? Kartini Corridor to be a Transit Oriented Development? Are there any possible differences from the theoretical concept of it? Of course, since the context does matter, many differences emerge from the implementation process of TOD. The transformation and the changes in liveliness will surely occur in T.B. Simatupang ? Kartini Corridor; as it is an area developed without particular planning. It is experiencing the linear growth, which today is expected to be a compact, mixed-use neighborhood. The thesis will examine the current street performance prior to the MRT Jakarta Project based on theories regarding streets and Transit Oriented Development. The findings suggest that; in order to encourage a good transformation and provide liveliness, there are some evaluations regarding physical elements and additional requirements needed."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pembangunan tol khusus tol Trans Jawa terhadap perubahan lahan pertanian dan lahan terbangun. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan difference-in-defference untuk melihat dampak sebelum dan sesudah adanya pembangunan jalan tol. Penelitian ini menggunakan batas administrasi kabupaten / kota sebagai unit analisis serta 92 kabupaten atau kota yang menjadi fokus dari penelitian ini. Pemilihan kabupaten / kota ini berdasarkan pada kabupaten / kota yang dilewati tol serta yang berdampingan dengan kabupaten / kota yang dilewati tol. Hasil dari pengolahan data serta analisis menunjukkan bahwa ada pengurangan luas lahan pertanian sebanyak 24% dan penambahan luas lahan terbangun sebanyak 7% jika dibandingkan dengan kabupaten / kota yang tidak dilewati tol. Jika dilihat dari segi kebijakan, pembangunan tol Trans Jawa dapat dikatakan berdampak buruk terhadap sektor pertanian. Hal ini tidak sesuai dengan cita – cita presiden Joko Widodo yang menginginkan pembangunan dari pelosok negeri serta distribusi barang termasuk hasil pertanian semakin cepat guna menyejahterakan masyarakat yang di dalamnya termasuk para petani.  

---

This study aims to see the impact of the special toll road construction of the Trans Java toll road on changes in agricultural land and built-up land. The data processing and analysis in this study uses a difference-in-difference approach to see the impact before and after the construction of the toll road. This study uses district/city administrative boundaries as the unit of analysis and 92 districts or cities that are the focus of this research. The selection of regencies/cities is based on the regencies/cities through which the toll road passes as well as those adjacent to the regencies/cities through which the toll road passes. The results of data processing and analysis show that there is a reduction in the area of ​​agricultural land by 24% and an increase in the area of ​​built-up land by 7% when compared to districts/cities that are not passed by toll roads. From a policy perspective, the construction of the Trans Java toll road can be said to have a negative impact on the agricultural sector. This is not in accordance with the ideals of President Joko Widodo who wants development from remote parts of the country and the distribution of goods including agricultural products to be faster in order to improve the welfare of the community, including farmers."