Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memaparkan tentang Résistance Prancis, sejak awal mula kemunculannya dan perkembangannya, dari tahun 1940 hingga pembebasan Prancis dari pendudukan Jerman pada tahun 1940, serta menjelaskan apa yang dimaksud dengan Résistance Prancis.Skripsi ini menggunakan beberapa konsep, yaitu konsep Pengertian Sejarah, Penulisan Sejarah, Sumber Sejarah, dan Metode Sejarah.Kesimpulan yang diperoleh : Résistance Prancis merupakan suatu gerakan perlawanan terhadap Jerman dan pemerintah Vichy, yang dilakukan oleh orang-orang Prancis dan luar Prancis pada masa pendudukan Jerman atas Prancis. Para résistant, masyarakat Prancis dan pasukan sekutu akhirnya berhasil membebaskan Prancis pada tahun 1944."

"BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahIndonesia dan Korea memiliki pengalaman sejarah yang sama, yaitu mengalami masa pendudukan Jepang. Indonesia dijajah Jepang mulai tanggal 8 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945.1 Pada awalnya kedatangan Jepang dipandang positif bagi orang Asia Tenggara dan berhasil mematahkan mitos bahwa "orang berkulit putih tidak dapat dikalahkan". Apalagi seruan atau semboyan Jepang yakni "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" dan "Asia untuk Orang Asia" cukup menarik untuk mengambil hati rakyat Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pemerintah Jepang yang menyebut dirinya sebagai sang pembebas pada waktu itu juga telah menjanjikan kemerdekaan, namun ternyata semuanya tidak terwujud dan hanya merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Justru yang diterima oleh bangsa Indonesia adalah penderitaan yang lebih parah dibandingkan dari penjajah Belanda.2.Sementara itu, pengalaman pahit bagi bangsa Korea dimulai pada tahun 1910, ketika Dinasti Chosun (kerajaan Korea, 1392-1910) digulingkan oleh Imperialis Jepang. Selama 35 tahun Jepang melakukan penjajahan yang kejam terhadap bangsa Korea. Jepang dengan kekuatan militer merampok baik tanah, bahan pangan maupun sumber-sumber alam dan tenaga manusia Korea. Keadaan seperti itu tidak membuat bangsa Korea patah semangat, tetapi malah sebaliknya, bangsa Korea berjuang melawan penjajahan Jepang dan akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945.Dari pengalaman sejarah yang sama dari kedua negara, terdapat beberapa perbedaan, seperti lama waktu penjajahan, kebijakan, dan lain-lainnya.Dibandingkan dengan Indonesia, periode penjajahan Jepang di Korea lebih lama dan dapat dikatakan lebih kejam - bahkan Jepang melaksanakan kebijakan penghapusan homogenitas bangsa Korea untuk menghancurkan secara total sejarah dan kebudayaan Korea. Dapat dikatakan penindasan Jepang terhadap Korea mencapai puncaknya pada tahun 1940-an, hingga kegiatan-kegiatan di berbagai sektor terutama seni dan budaya dilarang dan sangat tidak bebas. Bahkan, dalam rangka penjepangan, pemerintah penjajahan melaksanakan kebijakan baru, yaitu pelarangan penggunaan bahasa Korea di sekolah dan pemaksaan penggunaan nama Jepang sebagai ganti nama Korea.4Sementara di Indonesia Jepang mendukung pemakaian bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi untuk menghapus sisa-sisa dan pengaruh Belanda serta membentuk beberapa organisasi untuk memobilisasi rakyat. Kebijakan Jepang terhadap Indonesia kelihatannya membantu perkembangan Indonesia, tetapi semuanya dilaksanakan demi kepentingan Jepang. Namun ada beberapa tokoh Indonesia mengabaikan kekuatan dan kemampuan bangsa Indonesia dan memberikan penilaian yang berlebihan atas kebijakan Jepang di Indonesia, sebagaimana kutipan berikut:Semua itu sangat sekali menyinggung perasaan bangsa Indonesia, tapi tak dapat disangkal bahwa ada juga baiknya, karena bangsa kita dengan demikian ditempa badan dan jiwanya dan diajar mengerjakan pekerjaan yang besar-besar dalam hubungan yang besar-besar sehingga kita dengan sekaligus diangkat ke tingkat internasional, sambil merasakan kesakitan tumbuh besar yang tiba-tiba dan tergesa-gesa."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, latar belakang, kondisi, dan faktor-faktor penyebab terjadinya pemberontakan petani Unra pada masa pemerintahan pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan pada 1943. Dalam menganalisis pemberontakan petani Unra sebagai gerakan sosial ditelusuri faktor, kondisi, dan struktur sosial masyarakat yang menjadi basis lahirnya pemberontakan. Faktor ideologi dan peran kepemimpinan juga dikaji untuk mengetahui dan memahami seberapa besar kontribusinya dalam memotivasi terjadinya pemberontakan. Demikian juga, fokus kajian diarahkan pada penelusuran latar belakang kultural keagamaan dalam konteks historis dari pemberontakan petani Unra, dengan kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Unra pada masa pemerintahan pendudukan Jepang. Untuk merekonstruksi peristiwa sejarah pemberontakan petani Unra, sebagai sebuah gerakan sosial, penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dalam perspektif historis. Metode historis digunakan untuk menganalisis proses, dan tahap-tahap perkembangan menurut urutan waktunya secara kronologis. Analisis historis dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap disiplin ilmu-ilmu sosial lain, seperti sosiologi, antropologi, dan politik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa pemberontakan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa, ketika pemerintahan pendudukan Jepang berkuasa di Indonesia, khususnya di Unra pada 1943, telah terjadi sebuah perubahan sosial yang cepat,dan dipaksakan dalam bentuk kebijakan ekonomi perang yang membawa penderitaan bagi rakyat. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong lahirnya pemberontakan petani sebagai gerakan sosial.

---

The research aims to describe the beckground, condition, and factors leading to the uprising of peasants in Unra during the era of Japanese occupation in South Sulawesi in the year 1943. In the analysis of the revolt of Unra peasants as a social movement, I examine the factors, conditions, and community structures that served as the bases of the uprising. Factors such as ideologies and leadershipare also considered in order to know the extent to which they motivated and contributed to the event. In the same way, the study also focuses on the cultural and religious backgrounds within the historical context of the revolt, along with the social, economic, and political climates in Unra during the Japanese occupation. In order to reconstruct this historic movement, a qualitative research method is employed from a historical perspective. A historical method is used to analyze the process and developmental stages in a chronological fashion. Historical analysis was done using approaches from other disciplines such as sociology, anthropology, and political science in order to obtain a broader understanding of the revolt. The goal of this approach is to discover the processes of social change and other social indications that may have been involved such as social conflict, disorganization, and lack of integration among rural communities. Research results showthat during the time of Japanese rule in Indonesia, particularly in the year 1943 in Unra, a rapid social change occurred and a wartime economic policy was forced upon the people. This then became the motivating factor behind the uprising of peasants as a social movement."

"Kemenangan Jepang akan Tiongkok dalam perang Sino-Jepang pertama mengakibatkan jatuhnya Taiwan ke tangan Jepang (1985-1945). Ketegangan pada abad ke-19 akibat imperialisme dan kolonialisme menjadi salah satu alasan Jepang untuk membuat sebuah program bernama Gerakan Kominka pada tahun 1937-1945 dengan tujuan untuk menjadikan rakyat Taiwan sebagai orang Jepang yang sebenarnya, baik dari tindakannya maupun jiwanya. Program pemerintah yang terdiri dari empat komponen tersebut mendapat pro dan kontra dari rakyat Taiwan. Beberapa di antaranya berhasil di jalankan, sedang yang lainnya terpaksa ditangguhkan.

---

Japanese victory against Tiongkok in the first Sino-Japan war caused the fall of Taiwan into Japanese (1985-1945). Tensions in the 19th century as a result of imperialism and colonialism became one of the reasons why Japanese created a program called Kominka Movement in 1937-1945 with the aim to make Taiwanese became a truly Japanese, both in their actions and their souls. This colonial-state program which consist of four components got pros and cons from the Taiwanese. Some of them were successful to run, while the other had to be suspended."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang perbandingan keberhasilan dan kegagalan gerakan perlawanan petani tembakau Temanggung yang terjadi dari tahun 2000-2012. Adapun kasus yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah, pertama kasus keberhasilan perlawanan Paguyuban Petani Tembakau Sumbing Sindoro (PPTSS) terhadap PP No. 81 Tahun 1999 dan kedua adalah kasus kegagalan perlawanan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung-Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tembakau (RPP Tembakau). Dalam menganalisis kedua kasus di atas, peneliti menggunakan teori integrasi pendekatan gerakan sosial yang terdiri dari tiga pendekatan utama yaitu pendekatan struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan pembingkaian kultural. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun data-data dalam penelitian ini peneliti dapatkan melalui wawancara serta telaah dokumen maupun literatur ilmiah yang berhubungan.Temuan dari penelitian ini adalah, pertama, dalam kasus keberhasilan perlawanan PPTSS atas PP No. 81 Tahun 1999, dimensi-dimensi baik dalam struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi maupun pembingkaian kultural adalah sangat mendukung keberhasilan perlawanan. Dikarenakan keputusan peraturan pemerintah berada di ranah eksekutif, maka keberhasilan sangat dipengaruhi oleh lobi di tingkat pusat. Dalam hal ini, salah satu dimensi dari struktur kesempatan politik yaitu peran aliansi berpengaruh (influential allies) terbukti berperan begitu dominan. Kemampuan PPTSS dalam melibatkan aliansi berpengaruh (influential allies) yaitu para elit politik lokal berpengaruh pada akhirnya mampu membawa PPTSS pada keberhasilan. Berbeda dengan kasus perlawanan PPTSS, dalam kasus kegagalan perlawanan APTI atas RPP Tembakau, terlihat hanya dimensi-dimensi pada struktur mobilisasi dan pembingkaian kultural yang mendukung keberhasilan perlawanan, sementara itu dimensi dalam struktur kesempatan politik khususnya peran aliansi berpengaruh (infuential allies) nampak tidak berperan dengan baik. Kegagalan APTI dalam melibatkan para elit lokal berpengaruh disertai dengan pudarnya pengaruh elit politik lokal di tingkat pusat menjadi hal yang cukup menentukan bagi kegagalan perlawanan APTI. Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa struktur kesempatan politik khususnya peran aliansi berpengaruh (infuential allies) masih merupakan hal yang cukup penting bagi keberhasilan organisasi gerakan sosial.

---

ABSTRACTThis study is aimed to explain the comparison between the success and failure of Temanggung tobacco peasant movement resistance which had been occured from 2000-2012. Two cases compared in this study are, first, the success of Sumbing Sindoro Tobacco Peasant Community (PPTSS) movement resistance towards government regulation 81/1999 and then the second case is the failure of Indonesia Tobacco Peasant Association (APTI) Temanggung-Jawa Tengah towards tobacco government regulation draft (RPP tembakau). In this study, the social movement integration approach theory has been applied as an analytical tool. As commonly known, this theory is consisted of three main approaches, first is political opportunity structure approach, second is mobilizing approach, and the last one is framing process approach. Relating to the research method, the method in this study is qualitative with study case approach. In terms of collecting data, the data was obtained through interviewing actors and tracing related literatures. This study finds that first, in the success of PPTSS resistance, the dimentions of political opportunity structure, mobilizing structure, and also framing process are completely supporting the success of the movement. Due to the decision of government regulation is fully driven by the executive, consequently the success of resistance is significantly influenced by the lobbying in the top level of elite. One of the dimentions in political opportunity structure which is the influential allies is taking role in this movement resistance. The PPTSS ability for involving influential local elite finally leads PPTSS to the success. Different from the PPTSS case, in the second case, the failure of APTI resistance, the dimention in political opportunity structure particularly the role of influential allies is not supporting the resistance, only mobilizing structure and framing process which support the triumph. The failure for involving influential local elite followed by the weakness of local elite influence towards the top elite becomes determinant factor that brings APTI to the failure. Generally, this study states that political opportunity structure particularly the role of influential allies is still pivotal factor for contributing to the movement success."

"Skripsi ini membahas gerakan bawah tanah yang berkem_bang di Jawa pada masa pendudukan Jepang. Titik perhatian utamanya adalah hubungan gerakan bawah tanah dan konteks politik yang lebih luas. Ketika pemerintah militer Jepang melakukan penekanan terhadap kehidupan sosial politik masyarakat Jawa, muncul kelompok-kelompok perlawanan yang kemudian dikenal dengan sebutan gerakan bawah tanah. Gagasan yang diangkai oleh gerakan ini bukan sesuatu yang baru, melainkan merupakan kelanjutan dari perkembang_an politik masa pergerakan. Hal yang sama berlaku bagi jaringan yang dibangun berdasarkan ikatan-ikatan yang sudah ada sebelumnya. Dengan melihat gerakan bawah tanah sebagai kelanjutan zaman pergerakan, bukan berarti tidak ada keunikan atau ciri yang khas sehingga membuatnya ber_beda dalam perjalanan sejarah Indonesia. Munculnya gerakan-gerakan seperti itu dikarenakan ada berbagai faktor yang mendukungnya. Munculnya keinginan untuk merdeka dan realitas politik yang tidak sesuai dengan harapan kelompok-kelompok gerakan bawah tanah melahirkan aksi-aksi yang berbeda yang sangat tergantung pada kondisi-kondisi lokal."

"Skripsi ini meneliti tentang gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak kebijakan penggusuran lahan permukiman Bukit Duri pada tahun 2012-2017. Pengumpulan data dilaksanakan melalui metode kualitatif dengan menggunakan sumber kepustakaan dan wawancara mendalam. Kemunculan gerakan perlawanan Ciliwung disebabkan karena terjadinya pembatalan kebijakan pembangunan Kampung Deret/ Kampung Susun yang semula telah disepakati warga Bukit Duri dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masa Joko Widodo-Basuki T. Purnama dan digantikan dengan Program Normalisasi Kali Ciliwung pada masa Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Pelaksaan Program Normalisasi Kali Ciliwung berdampak kepada tergusurnya lahan permukiman warga Bukit Duri RW. 9, 10, 11, dan 12 untuk mengakomodir kebutuhan pelebaran kali, penguatan tangggul di tepian kali, dan pembangunan jalan inspeksi. Terjadinya perubahan kebijakan tersebut menimbulkan reaksi dari Ciliwung Merdeka sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewakili warga Bukit Duri. Gerakan perlawanan yang dilakukan Ciliwung Merdeka akan diteliti menggunakan kerangka analisis gerakan sosial perkotaan dan aktivisme politik. Analisis gerakan sosial perkotaan digunakan untuk menjelaskan karakter dan struktur organisasi dari gerakan Ciliwung Merdeka. Sedangkan aktivisme politik berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses serta strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran Bukit Duri timbul akibat adanya perubahan sepihak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa melibatkan partisipasi warga Bukit Duri sebagai warga terdampak dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan. Serangkaian proses perlawanan dan strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka pada tahun 2012-2017 meskipun gagal dalam membatalkan penggusuran permukiman Bukit Duri, namun menghasilkan kemenangannya dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hasil dari kemenangan tersebut membawa gerakan Ciliwung Merdeka pada perjuangan baru untuk memperjuangkan ganti rugi tanah warga yang tergusur dan memperjuangkan pembangunan konsep Kampung Susun sebagai solusi untuk mengakomodir kebutuhan perumahan warga yang tergusur.

---

This Study examines the resistance movement of Ciliwung Merdeka in rejecting the policy of evicting the Bukit Duri residential area in 2012-2017. Data collection was carried out through qualitative methods using literature sources and in-depth interviews. The emergence of Ciliwung Merdeka resistance movement was caused by cancellation of the development policy for Kampung Deret/Kampung Susun, which was originally negotiated by the residents of Bukit Duri and the Provincial Government of DKI Jakarta during Joko Widodo-Basuki T. Purnama's administration was replaced with the Ciliwung River Normalization Program during the Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat era. The implementation of the Ciliwung River Normalization Program impacted in the displacement of residential land for the residents of Bukit Duri RW 09, 10, 11, and 12 to accommodate the requisites for river widening, strengthening embankments on the banks of the river, and construction of inspection roads. This change of policy caused a reaction from Ciliwung Merdeka as a non-governmental organization deputizing the people of Bukit Duri. The resistance movement carried out by Ciliwung Merdeka will be examined using an analytical framework for urban social movements and political activism. Urban social movement analysis is used to explain the character and organizational structure of the Ciliwung Merdeka movement. Meanwhile, political activism utilizes to explain the processes and strategies carried out by Ciliwung Merdeka in resisting evictions. The results showed that the Ciliwung Merdeka resistance movement in rejecting the eviction of Bukit Duri arose as a result of unilateral changes by the DKI Jakarta Provincial Government without involving the participation of Bukit Duri residents as affected residents in the process of making and implementing policies. An arrangement of resistance processes and strategies executed by Ciliwung Merdeka in 2012-2017 despite failing to cancel the eviction of the Bukit Duri settlement, resulted in its victory in the Central Jakarta District Court and the Jakarta State Administrative Court. The result of this victory brought the Ciliwung Merdeka movement to a new struggle to fight for compensation for the land of the evicted residents and to fight for the development of the Kampung Susun concept as a solution to accommodate the housing needs of the evicted residents."

"Di dalam skripsi yang berjudul pokok Yogya_karta pada masa pendudukan Jepang ini, dengan segala kemampuan yang ada kami berusaha untuk melukiskan kea_daan masyarakat pada masa pendudukan Jepang di Yogya_karta sebagai akibat dari tindakan-tindakan Jepang di dalam usahanya untuk membangun Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Dalam menyusun skripsi ini kami mencoba melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh-_tokoh masyarakat Yogyakarta pada zaman Jepang. Walaupun beliau-beliau menceriterakan keadaan pada masa itu hanya berdasarkan ingatan, namun hal ini setidak-tidaknya da_pat memberikan gambaran yang menyeluruh kepada kami me_ngenai keadaan Yogyakarta pada masa itu. Tidak adanya dokumen-dokumen dari zaman Jepang yang tertinggal di kantor Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyulit_kan kami untuk melakukan suatu penelitian yang sempurna. Namun dengan adanya surat kabar - surat kahar dan majalah-_majalah yang merupakan sumber primer, ditambah lagi de_ngan buku-buku yang memberikan wawasan yang luas kepada kami, akhirnya dapatlah kami susun skripsi ini."