Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan kekuatan di dalam hukum internasional dibagi menjadi penggunaan kekuatan tanpa senjata dan penggunaan kekuatan bersenjata. Penggunaan kekuatan bersenjata kerap digunakan oleh otoritas suatu negara terhadap negara lain, yang salah satunya terlihat dari adanya intervensi, sebagaimana yang dilakukan oleh pasukan militer Rusia terhadap Georgia di wilayah Ossetia Selatan pada Agustus 2008 lalu. Pelaksanaan penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap negara lain sesungguhnya merupakan tindakan yang dilarang di dalam hukum internasional. Larangan tersebut salah satunya dapat dilihat di dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Namun demikian, hukum internasional juga memberikan dua kondisi utama yang mengizinkan pelaksanaan penggunaan kekuatan bersenjata sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Piagam PBB dan Bab VII Piagam PBB. Di dalam prakteknya, negara-negara kerap menggunakan kekuatan bersenjata berdasarkan alasan lain di luar pengaturan Pasal 51 Piagam PBB dan Bab VII Piagam PBB. Rusia di dalam intervensinya terhadap Georgia bersandar di balik alasan intervensi kemanusiaan, perlindungan terhadap warga negara di luar negeri, dan bela diri. Sementara Georgia berlindung di balik alasan bela diri.

---

Use of force in international law is divided into use of unarmed force and use of armed force. Use of armed force is frequently employed by an authority of a certain state towards other state, which can be seen in an intervention, for instance military intervention of Russia?s army towards Georgia in South Ossetia during August 2008. International law prohibits the use of armed force, the prohibition itself can be found in Article 2 par.4 UN Charter. However, international law grants two circumstances which authorize use of armed force. The provision itself can be found in Article 51 UN Charter and Chapter VII UN Charter. Practically, States frequently use armed force due to other reason beyond the one that stipulated in Article 51 UN Charter and Chapter VII UN Charter. The intervention or Russia towards Georgia lied within the reason of humanitarian intervention, protection of civilians abroad, and self defense. Meanwhile, Georgia solely use of its armed force in reason of self-defense."

"Fokus dari penelitian ini adalah intervensi militer yang dilakukan Rusia terhadap Georgia pada bulan Agustus 2008. Georgia terlibat dalam konflik dengan wilayah otonom Ossetia Selatan yang ingin bergabung dengan Rusia. Rusia melakukan intervensi militer sebagai respon atas upaya Georgia untuk menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Rusia memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, kekuatan dan kemampuan militer Rusia, perluasan NATO ke timur, dan prestise menjadi faktor-faktor yang menyebabkan Rusia melakukan intervensi militer terhadap Georgia sebagai upaya untuk menunjukkan kekuatannya yang telah pulih setelah mengalami penurunan sejak keruntuhan Uni Soviet.

---

The focus of this study is the Russian military intervention in Georgia which occurred in August 2008. Georgia was involved in a conflict with the South Ossetia autonomous region which intends to join Russia. Russia initiated a military intervention as a response to Georgia?s attempt to resolve this conflict. This study explains the factors which caused the Russian decision to use military force.

The results of this study show that economic conditions, military strength and capability, NATO?s eastward expansion and prestige were the factors which caused Russia to intervene militarily in Georgia as an effort to demonstrate its power which has been in decline since the collapse of the Soviet Union."

"Setelah berakhimya perang dingin, konflik intra-state semakin mengemuka sehingga menimbulkan banyak masalah di negara-negara yang belum mapan perekonomian serta politiknya. Pada akhirnya konflik internal ini kemudian menjadi berkepanjangan dan mengakibatkan stabilitas keamanan menjadi terancam dan pada akhirnya mempengaruhi perdamaian dunia. Somalia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam konflik berkepanjangan sehingga mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan. Konflik yang berkepanjangan ini juga menimbulkan krisis kemanusiaan yang mengakibatkan rakyatnya menderita.PBB sebagai organisasi intemasional, merasa berkewajiban untuk menyelesaikan konflik yang dianggap telah mengancam perdamaian dan stabilitas keamanan ini dengan melakukan intervensi. Intervensi ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung tidak hanya oleh pihak yang melaksanakannya namun juga oleh negara yang menjadi target. Intervensi PBB di Somalia sering dikatakan sebagai suatu bentuk intervensi kemanusiaan karena dilandaskan pada aspek kemanusiaan. Namun begitu, intervensi kemanusiaan ini tidak terlepas dari pengerahan pasukan bersenjata sehingga menimbulkan banyak pertanyaan tentang aspek hukum, moral, dan politik di dalamnya.Berdasarkan dari analisa penulis, intervensi PBB di Somalia sudah merupakan sebuah intervensi kemausiaan jika didasarkan pada fakta yang ada. Berdasarkan aspek hukum, intervensi PBB di Somalia dalam pelaksanaannya selalu dilandasi oleh isi Piagam PBB yang merupakan salah satu sumber hukum internasional. Aspek moral dari intervensi PBB di Somalia didasari oleh konsep just war yang terdiri dari dua hal penting yaitu ius ad bellum dan ius in bello. Tidak semua kategori dari kedua hal ini bisa dipenuhi oleh pelaksanaan intervensi PBB di Somalia. Namun begitu, ketidaksempurnaan ini menunjukkan sisi kemanusiaan dari para pengambil keputusan di PBB. Adapun aspek politik intervensi kemnusiaan di dasarkan pada cara pengambilan keputusan hingga bisa menjadi sebuah resolusi. Proses ini dipengaruhi oleh situasi politik yang berkembang serta pendapat dari pihak-pihak yang kompeten. Bila dilihat dari aspek politik ini, intervensi PBB dianggap tidak berhasil menjalankan misinya. Walaupun mengalami beberapa perkembangan di bidang kemanusiaan, tetapi dibidang keamanan dan politik hal ini tidak bisa dicapai. Kegagalan ini menyebabkan PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukannya."

"Tesis ini berjudul Intervensi ASEAN terhadap Myanmar, Tahun 2003: Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Topik ini menarik untuk diteliti karena ASEAN telah berani melakukan intervensi low coercion terhadap negara anggotanya yang dalam hal ini adalah Myazunar berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan proses demokrasi di negara itu. Mengingat sebelumnya ASEAN sangat kaku dengan prinsip non-intervensinya. Tetapi kasus pelanggaran HAM dan demokratisasi yang tidak mendapat perhatian dari junta militer Myanmar mendorong ASEAN untuk ikut mengkritik negara tersebut.Tujuan ASEAN untuk ikut campur terhadap urusan dalam negeri Myanmar adalah untuk menegakkan HAM dan mewujudkan demokrasi di negara itu termasuk membebaskan Aung San Suu Kyi, yang merupakan tokoh demokrasi negara itu dari tahanan junta militer serta menciptakan stabilitas kawasan.Penulis melakukan penelitian ini melalui pendekatan atau teori intervensi low coercion yang menurut Joseph S. Nye, Jr merupakan tingkatan intervensi yang paling rendah yaitu merupakan pernyataan untuk mempengaruhi politik domestik suatu negara. Berdasarkan teori tersebut, penulis menyimpulkan penelitian ini bahwa intervensi ASEAN terhadap Myanmar pada tahun 2003 telah membuat junta Myanmar melaksanakan Konvensi Nasional untuk membentuk UUD Myanmar sebagai dasar penyelenggaraan pemilu di negara itu."

"Hubungan bilateral antara Rusia dan Suriah telah terbangun sejak tahun 1944, bahkan sebelum masyarakat internasional secara resmi mengakui negara tersebut sebagai negara yang merdeka pada bulan April 1946. Hubungan kedua negara tersebut relatif stabil bahkan hingga presiden Bashar al-Assad menjabat. Krisis yang terjadi di Suriah pada tahun 2011 meningkatkan intensitas hubungan kedua negara tersebut. Hadirnya kelompok Islam Radikal dalam krisis Suriah membuat Rusia meningkatkan dukungannya bahkan dalam bentuk intervensi militer. Berangkat dari fenomena diatas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berupa : 'Mengapa Rusia Melakukan Intervensi Militer Dalam Konflik Internal Suriah ?'. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami motif dari intervensi militer Rusia dalam krisis di Suriah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Ofensif Defensif oleh Van Evera 1999 . Penelitian ini menunjukan bahwa Rusia memiliki kerentanan dan juga peluang dalam konflik internal Suriah. Kerentanan tersebut di proyeksikan dalam faktor geopolitk dan perilaku balancing Suriah. Peluang yang dimiliki Rusia berupa kekuatan militernya yang superior dan rezim pemerintahannya yang stabil.

---

Bilateral relations between Russia and Syria have been established since 1944, even before the international community officially recognized the country as an independent state in April 1946. The relationship between the two countries was relatively stable, even until President Bashar al Assad Regime. The crisis that occurred in Syria in 2011 increased the intensity of relations between the two countries. The presence of radical Islamic groups in the Syrian crisis made Russia increase its support, even in the form of military intervention. Departing from the above phenomenon, researchers formulate research questions Why Russia Conducts Military Intervention In Syria Internal Conflict. The purpose of this study was to understand the motives of Russian military intervention in the Syrian crisis. This research uses qualitative research methods, with data collection techniques in the form of literature study. The theory used in the research is Defensive Offensive Theory by Van Evera 1999. This study shows that Russia has vulnerabilities as well as opportunities in the internal conflicts of Syria. The vulnerability is projected in geopolitical and Syrian balancing factors. The opportunity that Russia possesses is its superior military power and stable regime of government."

"Fokus penelitian ini pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Tujuan dari penelitian ini adalah untu k memahami fokus penelitian tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Identifikasi faktor-faktor tersebut kemudian menjadi dasar bagi pembangunan sebuah pemahaman konseptual terhadap kasus pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data-data dikumpulkan sumber-sumber primer maupun sekunder, analisa data menggunakan metode deskriptif-analitis dan penarikan kesimpulan secara induktif. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa pengambilan pilihan kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan intervensi militer di Timor Portugis tanggal 7 Desember 1975 dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan negara-negara yang berkepentingan di lingkungan internasional, interaksi politik antara aktor-aktor perumus kebijakan luar negeri Indonesia serta personalitas Presiden Suharto.

---

The focus of this study is on Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975. The purpose of this study is to understand the focus of the study by indentifying factors that affect Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975. This factors identification is the basis for conceptual understanding on the case of Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975.

This study uses qualitative approach with data gathered from primary as well as secondary sources, data analyzed by using desriptive-analytical method and conclusion reached inductively. This study concludes that the Indonesian choice to do military intervention as its foreign policy in Timor Portugis on 7 December 1975 is affected by policies of interested countries, political interaction between foreign policy-making actors in Indonesia as well as personality of President Suharto."

"ABSTRACTTugas karya akhir ini menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya intervensi militer Perancis di dalam konflik C te d rsquo;Ivoire tahun 2002. Konflik yang terjadi di dalam politik C te d Ivoire berawal dari masalah perekonomian dan juga masalah rasisme yang mengakar di dalam politik C te d rsquo;Ivoire. Masalah tersebut mengalami puncak di pemberontakan tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur. Di dalam memahami faktor pendorong kebijakan intervensi Perancis, penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional di dalam pendekatan realisme. Digunakan pula faktor-faktor pendukung terjadinya intervensi militer yang dikemukakan oleh Neil MacFarlane. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setidaknya ada tiga faktor yang mendorong terjadinya intervensi militer yang dilakukan oleh Perancis. Ketiga faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor hubungan historis, serta faktor pengaruh tokoh atau aktor politik.

---

ABSTRACTThis study tries to analyze the causes of Frances intervention in C te d rsquo Ivoires 2002 conflict. The conflict which occured in C te d Ivoire caused by economic issues and also racism problems which have rooted in C te d Ivoires politics. These problems reached its peak in the 2002 rebellion in C te d Ivoire. The qualitative method was used in this study by conducting a study of literature. In understanding the the causes of Frances policy of intervention, this study uses the concept of national interests in realism approaches. This study also use the causes of military intervention which put forward by Neil MacFarlane. In conclusion, there are three factors which caused Frenchs military intervention. They are economic factors, historical factors, and the political actors. "

"Kajian dalam review literatur ini membahas perdebatan ilmiah yang terjadi dalam aspek legitimasi intervensi kemanusiaan/ Responsibility to Protect (R2P). Sebagai norma internasional, R2P menghadapi berbagai dilema politik pada tataran perumusan dan implementasi kebijakan intervensi dalam sistem PBB. Salah satu dilema politik yang terjadi adalah aspek legitimasi. Legitimasi adalah suatu proses legalitas di mana intervensi harus dilakukan hanya melalui validasi wewenang Dewan Keamanan PBB (Bab VII, Piagam PBB). Di lain pihak, beberapa akademisi berpendapat bahwa legitimasi legal rentan akan kontestasi kepentingan anggota DK sehingga legitimasi moral/ etis adalah hal yang lebih penting dalam membentuk legitimasi dan lebih adil dalam menyelamatkan isu kemanusiaan. Legitimasi moral dibentuk melalui aksi multilateralisme dan pembuktian tragedi kemanusiaan. Melalui analisis komparatif perdebatan legitimasi legal dan moral dalam karya akademisi hubungan internasional, hukum internasional dan HAM, review literatur ini mengidentifikasi bahwa kontestasi antara pembentukan legitimasi tersebut merupakan pengejawantahan dari pertentangan paradigmatis realisme dan konstruktivisme, yaitu narasi: (1) faktor material lawan ideasional, (2) logika konsekuensi lawan logika kepatutan, (3) norma sebagai kegunaan lawan norma sebagai hak, dan (4) aktor top-down lawan agen bottom-up.

---

The studies in this literature review discusses the scientific debate that occurred in the aspect of legitimacy of humanitarian intervention / Responsibility to Protect (R2P). As an international norm, R2P is facing numbers of political dilemmas at the level of policy formulation and implementation in UN system. One of the political dilemmas is divisive voice on legitimacy aspect in intervention. Legitimacy is a legal process in which intervention should be done only through UN Security Council authority (Chapter VII of the UN Charter). On the other hand, some scholars argue that legal legitimacy is vulnerable to contestation of interests of security council members, thus moral/ ethical legitimacy is more important in establishing legitimate and fairer intervention in saving humanity from humanitarian tragedy. Moral legitimacy is formed through multilateralism mechanism in intervention and empirical evidence of human tragedy. Through a comparative analysis of the legal and moral legitimacy debate in the work of international relations scholars, international law and human rights intellectuals, this literature review identifies that the contestation in legitimacy aspect of intervention epitomizes paradigmatic opposition between realism and constructivism. This can be explicated through following points: (1) material factors versus ideational, (2) the logic of appropriateness versus the logic of consequence, (3) the norm as benefit versus the norm as right, and (4) top-down actor versus bottom-up agent."