"
ABSTRAKPada 29 Mei 2006, sebuah lumpur panas menyembur keluar dari dalam bumi yang perlahan tapi pasti menenggelamkan permukiman, pertanian, dan perindustrian di Kabupaten Sidoarjo, dan membuat 40.000 warga Sidoarjo harus mengungsi. Dalam Tugas Karya Akhir TKA ini , penulis akan lebih membahas dari sisi politik terkait kasus semburan lumpur di Sidoarjo ini, lebih tepatnya pengaruh kekuatan bisnis terhadap munculnya kebijakan publik. Seperti yang kita ketahui, Lapindo Brantas adalah salah satu bagian dari kerajaan bisnis keluarga Bakrie. Aburizal Bakrie ARB yang saat itu merupakan Direktur Utama dari PT. Bakrie and Brothers Tbk, disisi lain juga menjabat sebagai menteri negara di Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY . Terkait fenomena itu, hipotesis yang muncul pada kasus ini bahwa adanya conflict of interest antara pemerintah dengan Lapindo Brantas Inc, yang mana direktur utamanya merupakan menteri aktif dimasa pemerintahan SBY, dan diperkirakan merupakan ldquo;penyokong besar rdquo; yang mendukung kemenangan SBY pada Pemilihan Presiden tahun 2004 lalu. conflict of interest ini kemudian berwujud dalam kekuatan struktural, instrumental , dan diskursif . yang dimiliki kelompok bisnis dalam hal ini Aburizal Bakrie dan kerajaan atau kelompok bisnisnya dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah terkait kasus semburan lumpur di Sidoarjo. Hasilnya adalah mereka mampu membuat pemerintah, yang juga telah disetujui oleh DPR RI yang dianggap sebagai wakil rakyat , memutuskan menjadikan bencana semburan lumpur di Sidoarjo menjadi berstatus ldquo;Bencana Alam rdquo;. Mereka juga mampu mengarahkan opini publik melalui kekuatan Agensi yang berwujud pada Kekuatan Diskursif bahwa lumpur panas ini bukan kesalahan Lapindo Brantas, dan dengan ini Lapindo Brantas tak bisa dipidana . Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis diskursus melalui berbagai buku , tesis, disertasi, dan jurnal ilmiah untuk mengetahui relasi antara kekuatan bisnis dan politik, berita-berita dan hasil penelitian ilmiah yang ada keterkaitanya dengan kasus lumpur lapindo , dan berbagai artikel dan sumber valid tentang kebijakan yang muncul pasca kasus tersebut.
ABSTRACTOn May 29, 2006, a mudflow spurted out of the earth and flooded the settlements, agriculture, and industrial area in Sidoarjo regency, and caused 40,000 Sidoarjo residents to flee. In this paper, the author will discuss the political side of the mudflow case in Sidoarjo, more precisely, the influence of business group towards government rsquo s policy. As we know, Lapindo Brantas is part of the Bakrie family rsquo s business empire. Aburizal Bakrie ARB was the CEO of PT. Bakrie and Brothers Tbk, and also a minister on Indonesia Bersatu Cabinet chaired by President Susilo Bambang Yudhoyono SBY . The hypotheses on this case is there is a conflict of interest between the government and Lapindo Brantas Inc, which its CEO was also a big supporter in favor of SBY 39 s victory in the 2004 Presidential Election. This conflict of interest then manifests itself in structural, instrumental, and discursive powers. The business group in this case Aburizal Bakrie and his business empire influenced the government policy related to the mudflow case in Sidoarjo. Then, after it was approved by the House of Representatives who is considered as the representative of the people , the government decided to declare the mudflow in Sidoarjo as a natural disaster . The business group was capable on influencing public opinion through agency power manifested on discursive power that the mudflow was not caused by the drilling activity of Lapindo Brantas and so, it cannot be prosecuted. The methods of this research are literature study and discourse analysis through various books, theses, dissertations, and scientific journals to find out the relations between business influences, politics, news scientific researches and various article result which correlate Sidoarjo mud case, and various valid articles and sources about the policies that emerged after the case."
