Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai iklan menyesatkan pada iklan multivitamin.Multivitamin merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk mengimbangi kegiatanmanusia yang semakin sibuk sehingga dibutuhkan multivitamin untuk menjaga dayatahan tubuh maupun untuk berbagai manfaat lainnya. Pelaku usaha akan berlombalombauntuk mengiklankan produk multivitaminnya. Iklan ini sangat berperan dalampengambilan keputusan apakah akan membeli suatu produk atau tidak. Oleh karenaitu, sudah seharusnya iklan memberikan informasi yang sebenar-benarnya agar tidakmenipu konsumen. Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban terhadapiklan yang menyesatkan tersebut.

---

AbstractThis thesis investigates the misleading multivitamin advertisement. Multivitamin isnecessary to balance the daily activities of human who are more busy nowadays, thusvitamin is needed to keep the immune system and as well as the other benefits.Businessmen will compete to advertise their multivitamin products. Theseadvertisements have a significant role in whether to buy or not to buy a product.Therefore, an advertisement should provide correct information in order not todeceive the consumers. This thesis discusses the responsibility of those misleadingadvertisements.;"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perbandingan hukum mengenai produk cacat dan informasi yang menyesatkan berkaitan dengan kantong udara (airbag) pada mobil. Selain itu dibahas pula menganai kaitan perkembangan teknologi dan standar penentuan produk cacat pada kantong udara (airbag) yang terpasang pada pada mobil. Adapun hukum yang digunakan sebagai perbandingan adalah hukum Indonesia, hukum Amerika Serikat, dan hukum Uni-Eropa. Skripsi ini disusun sebagai penelitian yuridis – normatif yang berdasarkan hukum positif yang berlaku. Adapun penelitian yang ada dilakukan secara kualitatif dan bersifat eksplanatori. Hasil penelitian dari skripsi ini merekomendasikan perimerintah Indonesia untuk mengatur mengenai kriteria dan klasifikasi mengenai produk cacat; mendirikan atau memberikan otoritas ke badan pemerintahan yang sudah ada untuk mengawasi dan mengatur mengenai keselamatan kendaraan bermotor; serta mempertimbangkan ulang untuk menambahkan unsur material pada beberapa pasal pada Bab IV dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu skripsi ini juga menyarankan agar Pelaku Usaha lebih berhati-hati dalam memberikan informasi dan product knowledge kepada konsumen. Di lain sisi, Konsumen juga harus lebih proaktif dan taat terhadapa instruksi atau peringatan mengenai penggunaan produk yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about comparative legal comparison on defective product and misleading information which are related to car/vehicle airbags. In addition, there is also a discussion regarding the relation between technology development and industries standard of airbags and the standard of defect. This research compares Indonesian legal system with the United States and European Union legal systems. This undergraduate thesis is a juridical – normative legal research which is based on applicable laws and has explanatory character. The analysis of this research is done qualitatively. The result of this research recommends the government of Indonesia to regulate the defect criteria and classification; establish or authorize an existing agency to regulate and enforce vehicle safety issues; and reconsider to add materiality element on some articles under Chapter IV of Indonesian Consumer Protection Law. Furthermore, Business Enactors should provide clearer and more comprehensive information and product knowledge regarding their product. On the other hand, Consumers should be more active and comply to the instruction and/or warning, provided by the business enactors, regarding the use of the product."

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, yang secara khusus adalah konsumen kesehatan, memiliki hak atas informasi terhadap obat-obatan yang akan dikonsumsinya terutama mengenai komposisi dan khasiat obat. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat yang berada pada label obat, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen kesehatan yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat yang memiliki kesalahan yaitu ketidaksesuaian antara label informasi obat dengan isi kandungan obat yang terdapat dalam ampul obat tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam memproduksi obat-obatan harus diterapkan prinsip kehati-hatian; mengadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Kepolisian dalam pengawasan serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar; mengadakan sosialisasi mengenai hak konsumen terutama penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection rules some consumer rights about product information which is consumed. Indonesian consumers, especially health consumer, have the rights for information about medicines they buy and consume, especially about compositions and properties of the drug.

This thesis discusses how the analysis of legislation regulating for the rights of consumers to information on the facts that occurred in relation to offenses committed by business actors in the fulfillment of the right of consumers to information on the drug?s label, also regulations about protection to health consumers that suffered losses as the result of taking the medicine that has a fault, that is a mismatch between the drug?s information label to the content of the drug contained in the drug ampule.

The results suggested, when producing drugs business actors should apply the principle of prudence; held the cooperation between the National Agency of Drug and Food with the police to supervise and the provision of criminal sanctions to business actors that break the rules; also held socialization and education about consumer rights, especially counseling about the Consumer Protection Act."

"Berkembangnya persaingan dalam memperoleh kesempatan kerja di Indonesia memberikan pengaruh terhadap kehendak masyarakat untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan mereka, baik yang bersifat akademis yang dapat ditempuhdengan pendidikan formal, maupun keterampilan khusus di luar pendidikan formal, seperti melalui kursus dan pelatihan-pelatihan tertentu. Banyak dijumpai iklan kursus pada media cetak yang dibuat oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa pendidikan yang memuat jaminan bahwa konsumen peserta didik akan mampu memperoleh nilai atau tingkat kemampuan tertentu. Kursus merupakan suatu bentuk jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai konsumen yang membutuhkan keterampilan di bidang tertentu. Penulisan ini menganalisis beberapa iklan kursus pada media cetak yang memuat jaminanjaminan tertentu dan pertanggungjawaban pelaku usaha ditinjau dari hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia.

---

The fierce competition in the jobs market in Indonesia has influenced the need to achieve higher level of skill and competence, either through formal education or informal education such as courses and trainings. There are numbers of course advertisements on printed media that provides warranty as to certain level of competence or achievement. Course is a form of services made available on the market for the consumers in need for education to improve their skill in certain fields. This thesis aims to analyze several course advertisements on printed media which provides certain warranties and the liability contained therein based on consumer protection law in Indonesia."

"Banyaknya produsen multivitamin dan food supplement yang menawarkan produk dengan value yang hampir sama, dan adanya pengaruh iklan, harga dan bujukan persuasif yang dilakukan oleh produsen multivitamin serta switching cost yang rendah, membuat konsumen dapat mempertimbangkan merek multivitamin apa yang lebih cocok bagi mereka. Hal ini mengakibatkan loyalitas konsumen terhadap multivitamin semakin rendah. Kepuasan terhadap produk/jasa yang ditawarkan oleh perusahaan juga menjadi faktor yang menentukan untuk menuju loyalitas, di mana hal ini diperkuat dengan adanya suatu hubungan yang asimetris antara loyalitas dan kepuasan (Waddell, 1995; Oliver, 1999 dalam Gommans, et all, 2001). Tetapi kepuasan yang tinggi dari seorang pelanggan terhadap suatu produkljasa tidak selalu menghasilkan loyalitas yang tinggi pula. Seorang pelanggan dapat merasa puns terhadap suatu produkljasa, masih dapat memilih prndukljasa dari kompetitor dengan berbagai alasan seperti harga, citra perusahaan, ketersediaan barang dan switching cast.Perusahaan juga semakin sadar bahwa konsumen adalah bagian terpenting dalam kelangsungan hidup mereka, dimana loyalitas konsumen menjadi faktor penentu masa depan perusahaan. Untuk itu perusahaan berusaha agar konsumen atau pelanggan, loyal terhadap perusahaan. Pelanggan yang memiliki loyalitas yang tinggi akan tetap menjadi loyal jika sikap mereka terhadap suatu merek adalah positif. Dengan kata lain, keinampuan untuk membuat pelanggan yang mudah berpindah (switchers) menjadi pelanggan yang loyal lebih tinggi bila pelanggan tersebut memiliki sikap yang sesuai mcngcnai suatu merek. Hal ini juga dapat didukung dengan membangun awareness konsumen terhadap suatu merek melalui pembangunan citra merek yang kuat, karena dengan adanya citra merek yang kuat akan mampu membangun loyalitas pelanggan.Melalui penelitian ini ada beberapa pokok masalah yang dibahas, yaitu (1) mengetahui besaran loyalitas yang dimiliki oleh konsumen Hemaviton, Redoxon dan Natur E. (2) mengetahui faktor-faktor yang menentukan loyalitas konsumen Hemaviton, Redoxon dan Natur E.Pengumpulan data dilakukan selama 2 minggu di lokasi-lokasi kampus, perkantoran dan perumahan di Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Tangerang dan Bekasi). Dengan metodologi pengambjlan sampel non probabilistic sampling, didapat kuesioner sejumlah 120 buah. Pada penelitian ini dilakukan kuota terhadap responden berdasarkan merck yang digunakan sehingga terbentuk 3 kelompok responden yaitu : konsumen Hemaviton, konsumen Redoxon dan konsumen Natur E.Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, konsumen Hemaviton lebih loyal dibanding konsumen Natur E dan Redoxon. Hal ini dikarenakan walaupun nilai loyalitas konsumen Natur E lebih tinggi, konsumen Natur E hanya memiliki keinginan responden untuk menggunakan kembali Natur E di masa mendatang, dan tidak memberikan rekomendasi mengenai Natur E kepada orang lain. Begitu pula dengan konsumen Redoxon yang tidak memiliki keinginan untuk menggunakan kembali Redoxon di masa mendatang, tetapi mereka bersedia untuk menjadi word-of-mouth bagi Redoxon. Sedangkan konsumen Hemaviton memiliki keinginan untuk menggunakan kembali Hemaviton di masa mendatang dan bersedia menjadi word-of-mouth bagi Hemaviton. Kedua, pada Natur E, faktor nilai merek dan kepuasan pelanggan memiliki nilai yang lebih besar dibanding faktor-faktor penentu loyalitas lainnya. Pada Hemaviton, faktor penentu loyalitas yang memiliki nilai mean lebih besar adalah karakteristik pelanggan dan lingkungan pasar. Sedangkan pada Redoxon yang memiliki nilai loyalitas dan kepuasan lebih rendah dibanding Natur E dan Hemaviton, faktor switching barrier dan karakteristik pelanggan memiliki nilai mean loyalitas lebih besar dibanding faktor-faktor penentu loyalitas lainnya, dimana konsumen pengguna Redoxon merasakan adanya suatu hambatan bila mereka berpindah menggunakan merek multivitamin lain yang sejenis. Dan semakin baik nilai merek Redoxon di mata konsumen dan semakin tinggi kepuasan pelanggan maka responden akpn semakin loyal terhadap Redoxon. Penelitian ini memberkan pemahaman tentang pentingnya membangun loyalitas pelanggan dengan memperhatfkan faktor-faktor penentu loyalitas yang dapat membentuk loyalitas konsumen terhadap spatu produk."

"Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan fasilitas transfer uang secara elektronik yang paling banyak beredar di masyarakat hal ini dikarenakan penggunaannya yang lebih efisien, dimana nasabah tidak perlu datang ke bank untuk menarik dana. Terhadap penggunaan fasilitas ATM memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen nasabah pengguna Bank X ditinjau dari ketentuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan bagaimana perlindungan konsumen didalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Pengaturan perlindungan konsumen didalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Materi yang dimuat dalam perubahan Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain mencakup: prinsip perlindungan nasabah, prinsip kehati-hatian, standar keamanan APMK, kerjasama antara penyelenggara APMK dengan pihak lain, dan penyampaian laporan. Akan tetapi pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap nasabah pengguna Bank X tidak sesuai ketentuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

Automatted teller machine (ATM) is a facility to transfer money electronically and it is the most widely circulated in the community, this is due to its efficiency, where the customer does not need to come to the bank to withdraw money. Against the use of ATM facilities eliciting the problem of how to the implementation of consumer protection customers users Bank X review of the terms of consumer protection that is listed in the law on Consumers’ Protection and Bank Indonesia circular letter No. 14/17/DASP about Organizing activities of the means of payment using the card (APMK) and how consumer protection in the circular letter of Bank Indonesia No. 14/17/DASP about Organizing activities of the means of payment using the card (APMK) compared with the provision in the Act No. 8 of 1999 on the protection of consumers. The research method used is the juridical normative research, supported by interviews with the speakers. Consumer protection arrangements in the circular letter of Bank Indonesia No. 14/17/DASP about Organizing activities of the means of payment using the card (APMK) were in accordance with the consumer protection act. The material contained in the circular letter of Bank Indonesia changes include the following: the principle of customer protection, the principle of prudence, APMK security standards, cooperation between the organizers of the APMK with the other side, and the submission of the report. However, the implementation of consumer protection against the client user Bank X does not match the consumer protection provisions set forth in Act No. 8 of 1999 on the protection of consumers."

"Iklan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada masyarakat. Namun demikian, di dalam mengiklankan sebuah produk, Pelaku usaha selalu di tuntut agar menyampaikan informasi yang jujur, benar, dan dapat dipertanggunjawabkan. Hal tersebut demi melindungi kepentingan konsumen yang akan membeli produk tersebut, dari informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan kepentingan konsumen sendiri, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Dalam tulisan ini Penulis memaparkan kajian terhadap iklan yang dibuat dan kemudian disebarluaskan oleh dua perusahaan penyedia layanan jasa internet yang digugat oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat karena diduga telah merugikan konsumen dengan iklannya yang menyesatkan.

---

Advertising is one way used by business actors to offer products to the public. However, in advertising a product, business actors are always in demand to convey information which is honest, true, and accountable. This is to protect the interests of consumers who will buy the product, from any misleading informations that could harm the interests of the consumers themselves, as stipulated in Law No. 18 of 1999 on Consumer Protection.

In this paper author describes a study of advertising that is created and then distributed by two internet service providers companies which were sued by a non-governmental organization for allegedly harming consumers' interests with misleading advertising."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab transaksi elektronik melalui market place terhadap iklan yang menyesatkan pada konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya kewajiban tanggung jawab dari pelaku usaha maupun penyelenggara sistem elektronik terhadap iklan yang menyesatkan kepada konsumen yang termuat dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggaraan sistem elektronik secara aktif terhadap kegiatan pedagang yang termasuk konten iklan yang akan dibuat maupun diedarkan kepada konsumen agar hak dan kewajiban dari para pihak tercapai dengan baik.

---

ABSTRACT This research explains about the responsibility of electronic transactions through marketplace towards advertisements that are misleading for consumers. This research is a qualitative research that uses normative juridical as the type of research. This research shows that both businesspeople and electronic system organizers have to be responsible of misleading advertisements, as it is stated in the consumer protection law and other regulations. The result suggests that an active evaluation conducted by the organizers towards the traders regarding their activities including the content of their advertisements is needed so that the rights and the obligations of all parties are well fulfilled. "

"ABSTRAKPelaku usaha, menggunakan iklan yang dirancang dan disajikan sedemikian rupa untuk menyentuh sisi psikologis konsumen, bukan rasio konsumen yang besangkutan, untuk melakukan transaksi dan meningkatkan transaksi penjualan. Salah satu bentuk iklan yang berusaha untuk menyentuh sisi psikologis konsumen adalah iklan yang menggunakan tenaga kesehatan. Bagi masyarakat luas, profesi tenaga kesehatan adalah profesi yang dapat dipercaya, sehingga apapun yang dikatakan oleh tenaga kesehatan bisa memberikan cukup pengaruh kepada masyarakat untuk mengikuti perkataan tenaga kesehatan tersebut. Penggunaan tenaga kesehatan dalam mengiklankan suatu produk merupakan pelanggaran dalam beberapa regulasi pemerintah dan kode etik profesional. Namun demikian masih terdapat iklan yang menggunakan tenaga kesehatan dalam mengiklankan suatu produk.

---

ABSTRACTBusiness, using ads that are designed and presented in such a way as to touch the psychological side of the consumer, not the ratio of consumers, to conduct transactions and increase the sales transaction. One form of advertising that seeks to touch the psychological side of the consumer is an ad that uses health professionals. For the public, health professionals profession is a profession that can be trusted, so that whatever is said by the health professionals could provide enough leverage for the public to follow the words of the health professionals. Use of health professionals in the advertising of a product is in violation of some government regulations and codes of professional conduct. However, there are ads that use of health professionals in the advertising of a product."

"ABSTRAKCorporate Social Responsibility (CSR) atau yang dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berkaitan erat dengan kegiatan sosial yang memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pada prakteknya, kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia memang dilakukan dengan kegiatan filantropi berupa sumbangan, inilah mengapa dapat ditemukannya kegiatan CSR yang dilakukan oleh pelaku usaha bertajuk ldquo;donasi CSR rdquo; dengan melibatkan konsumen. Pada prakteknya tindakan ini menyebabkan penyimpangan karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas di mana pelaksanaan CSR harus menggunakan biaya perusahaan dengan tidak dibantu oleh pihak lain. Selain itu jika dilihat dari sudut pandang pelindungan konsumen, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam praktek pembebanan donasi CSR terhadap konsumen tersebut. Pelanggaran praktek pembebanan donasi CSR ini kemudian juga memberikan kerugian bagi konsumen, kerugian tersebut berupa dilanggarnya hak-hak konsumen sebagiamana yang diatur pada Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen. Kerugian tersebut berupa dilanggarnya hak konsumen atas nilai tukar, hak atas pelayanan yang benar dan jelas, serta kesukarelaan dalam memberikan donasi.

---

ABSTRACTCorporate Social Responsibility CSR as governed under Law No. 20 of 2007 is closely related to social acitivities that make a sustainable contribution into the community. In practice, CSR activities conducted by companies in Indonesia are in the forms of philantropic activities such as charity. Therefore, a CSR activity named ldquo CSR donation rdquo that is carried out by business players by engaging the consumers can be found. In pratice, this action is considered as an infringement as it violates the provisions of Limited Liability Companies Law specifying that CSR must be conducted using the company rsquo s own cost and not supported by any other party. Moreover, in the perspective of consumer protection, there are other violations identified in the practice of charging of CSR donation to consumers. This charging of CSR donation subsequently also causes disadvantage the consumers by violating the rights of consumers as specified under Consumer Protection Law. The disadvantage is in the forms of the violation of consumers rsquo right to exchange value, consumers rsquo right to proper and clear services and sincerity in the provision of donation."