Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 95161 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gilang Muhammad Santosa
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan prinsip kepailitan dalam studi kasus
kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities. Metode
penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode
analisis datanya adalah metode kualitatif. Penulis melakukan analisa yuridis
terhadap kasus kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities,
yang permohonan pailitnya didasarkan pada putusan pengadilan asing. Dalam
mengomentari aspek-aspek tersebut diatas, Penulis berusaha melihat pokok
permasalahan dari sisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang menjadi pokok
permasalahan dalam penulisan ini adalah pengaturan hukum kepailitan dalam
kasus ini dan apakah Putusan Pengadilan Asing yang telah memutus bahwa
seorang debitor diwajibkan membayar utang kepada kreditor dapat dijadikan
dasar kepailitan terhadap debitor tersebut di Indonesia.

Abstract
The focus of this thesis is about the applicability of the bankcruptcy principle in
the study of Manwani Santosh Tekchand versus OCBC Securities. The method of
this research is qualitative normative interpretive. The data were collected by the
author from literative study and interview. The author also did a juridical analysis
towards the case, whereas the request for bankrupt is based upon the foreign
judgement. The author, commenting on the above aspects, tries to see the primary
cause from the Act Number 37 of 2004 Regarding Bankruptcy. The primary issue
for this thesis is the regulation for Bankruptcy Law for this case, and whether or
not the foreign judgement that has let out a verdict that a debitor is obliged to pay
the debt to the creditor can be used as a basis for the bankruptcy of that debitor in
Indonesia."
Universitas Indonesia, 2012
S43140
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ida Zahrotu Saidah
"Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan anjloknya nilai Rupiah terhadap dollar, membuat Indonesia mengundang masuk IMF untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya IMF pun masuk ke Indonesia dengan memberikan "resep" kepada pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam Letter of Intent (LoI). Di dalam letter of Intent tersebut banyak sekali hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia meliputi segala sector termasuk bidang hukum yang jika tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak segan-segan IMF menunda pencairan pinjaman atau bahkan membatalkan.
Pembentukan sejumlah peraturan di bidang ekonomi -hasil desakan IMF- merupakan gangguan terhadap kedaulatan Indonesia, namun hal ini tidak dapat disalahkan oleh hukum internasional karena hal ini terjadi atas kerelaan dari si negara penerima pinjaman. Dan bukan rahasia lagi seringkali perjanjian internasional atau pemberian pinjaman dimanfaatkan untuk mengintervensi negara penerima pinjaman untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan pemberi pinjaman.
Di bidang hukum ekonomi ada beberapa undang-undang yang dibentuk hasil tekanan dari IMF dan salah satunya adalah UU kepailitan. Karena dibuat terburu-terburu dan tidak melewati analisa yang mendalam, akhirnya Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 tahun 1998 malah mengakibatkan kekacauan di dalam dunia bisnis Indonesia."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14567
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Juninha Siti Chairunisa
"Skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat dari dilakukannya pengalihan piutang di Indonesia dan pengaruhnya terhadap dipailitkannya suatu subyek hukum melalui studi kasus kepailitan suatu perusahaan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks tentang permohonan pailit yang diajukan Greenfinch Premier Fund terhadap PT Henrison Iriana. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan pendapat dari Majelis Hakim yang menangani kasus ini mengenai akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat pengalihan piutang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe yuridis normatif. 

This research paper discusses about the transfer of receivables (cessie) and the consequences if Article 613 of Civil Codes as the provision of the transfer of receivables (cessie) in Indonesia is not fulfilled and it`s result to the bankcrupty of a law subject. The research focuses on a case study about the bankcruptcy of a company, which is a Decision No. sdfsdfs02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks about a Bankcruptcy Petition against Henrison Iriana Company that has been submitted by Greenfinch Premier Fund. There are arguments between the judges concerning the provision of the transfer of receivables (cessie). This research uses the qualitative-juridical normative method.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Riana Hapsari
"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek termasuk Manajer Investasi hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun dalam kenyataannya, terdapat kasus permohonan pernyataan pailit yang diajukan selain oleh OJK dan diterima pengadilan. Terhadap Manajer Investasi yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, kemudian timbul permasalahan mengenai kewenangan pengelolaan Reksa Dana dari Manajer Investasi yang pailit. Kemudian OJK sebagai regulator pasar modal juga memiliki peranan yang besar namun hingga saat ini belum ada landasan hukumnya. Terkait permasalahan tersebut, bagi kasus permohonan pernyataan pailit kepada Manajer Investasi yang diajukan selain oleh OJK seharusnya tidak dapat diterima dan terhadap Manajer Investasi yang sudah dinyatakan pailit tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola Reksa Dana. Sedangkan OJK harus segera membuat landasan hukum terkait peranan OJK dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek.

According to the law number 37 of 2004, the authority to file a petition for a bankruptcy declaration to securities companies including investment managers can only be exercised by the Financial Services Authority (OJK).  However, there are cases of bankruptcy declaration filing that were submitted other than by the OJK and accepted by the court.  For an investment manager who has been declared bankrupt by the court, then a problem arises regarding the authority to manage Mutual Funds from the bankrupt Investment Manager. Then, OJK as the capital market regulator also has a big role but there is no legal basis, until now. In relation to this problem, the case for a bankruptcy declaration to an Investment Manager that submitted by other than the OJK should not be accepted and an Investment Manager who has been declared bankrupt does not have the authority to manage Mutual Funds. Meanwhile, OJK has to immediately make a legal basis regarding its role in submitting a petition for a bankruptcy declaration for  securities company."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pasaribu, Riss Daniel Mikhael
"Kepailitan merupakan salah satu aspek hukum yang memiliki kemungkinan terjadi yang besar dalam proses perusahaan-perusahaan di Indonesia. Terdapat asas yang sangat penting dalam suatu proses kepailitan perusahaan di Indonesia yang disebut dengan asas Going Concern, dimana asas ini memberikan kesempatan bagi debitor untuk menjalankan usahanya dengan harapan dapat membayarkan hutangnya di masa depannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sendiri, seringkali hambatan implementasi asas ini berasal dari berbagai pihak, dari Debitur, Kreditur, bahkan bisa juga dari pengurus atau pihak lain, di sisi lain kendala valuasi dalam kepailitan juga menjadi aspek yang penting yang dapat menentukan suatu pelaksanaan Going Concern dalam kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa Implementasi Going Concern dan aspek yang mendukung pelaksanaannya di Indonesia masih kurang, dimana banyak sisi yang harus dilihat untuk mengetahui apakah asas ini dapat dilaksanakan pada suatu perusahaan, asas ini juga berkaitan dengan valuasi/penilaian kekayaan intelektual karena dari hasil nilai ini, selain kita bisa melihat bagaimana pemberesan utang debitur, kita juga bisa melihat profitabilitas suatu perusahaan dari hasil valuasi, yang kemudian dapat berkaitan langsung dengan penerapan asas Going Concern pada perusahaan pailit. Asas Going Concern adalah asas yang penting yang dapat menyelamatkan suatu perusahaan dari keadaan pailit, akan tetapi harus ada kerja sama dari tiap pihak agar asas ini dapat diimplementasi dengan baik. Valuasi kekayaan intelektual juga memegang peran penting, karena valuasi ini yang dapat menjadi aspek yang dinilai untuk masa depan suatu perusahaan, oleh karena itu harus ada standar hukum penilaian yang tepat untuk pelaksanaan suatu penilaian kekayaan intelektual

Bankcruptcy Law is one of the most common law that has a high percentage to happen to companies in Indonesia. In Indonesia’s Bankcruptcy law policy, there is one important aspect called, Going Concern, where in this condition the company is given a chance to keep running while also hoped to be able to receive enough revenue to pay for their debts. Oftentimes, the hindrance that is faced while trying to implement this principle comes from everyone that are included in the process, whether from the debtor, creditor, or even the administor, on the other hand, the valuation process also holds an important part on valuating whether to implement the Going Concern Principle in bankcruptcy law. This research uses the doctrinal research method. In this research we can see that, the implementations and other aspects of Going Concern is still lacking, there are a lot of aspects that needs more attention to judge if the implementation of going concern is needed on a company, this principle is also connected to the valuation of the company’s intellectual property, because from this valuation can we see, the process of assets settlements, on the other side, we can also see how profitable is the company itself, which then will affect the going concern implementation. Going concern is an important principle which can save a company from a situation of Bankcruptcy, but it also need the help of all the people included to work together for the principle to work effectively. The valuation of intangible assets also holds an important part,, whereas from this valuation we can see the future of the company itself, that is why, the standards of valuations needs to be legally regulated. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nabila Khumaira
"ABSTRAK
Pembahasan dalam skripsi ini adalah kepailitan terhadap perusahaan efek yang diajukan oleh nasabah, dengan studi kasus PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur mengenai pihak yang berwenang mengajukan kepailitan terhadap perusahaan efek yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dalam hal ini nasabah perusahaan efek yang melakukan investasi melalui pasar modal. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga yang mengabulkan permohonan kepailitan terhadap PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kepailitan PT AAA Sekuritas. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga telah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang menimbulkan dampak terhadap nasabah perusahaan efek.

ABSTRACT
This academic thesis is discussed about bankruptcy towards securities company filed by the client, with a case study of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts in article 2 paragaraph 4 has been arranged the petition for securities company declaration of bankruptcy may only be filed by the Financial Services Authority. The existence of these provisions are intended to protect the interests of third parties in this case the clients of securities companies to invest through the capital market. This research is a normative juridical with a descriptive tipology. In this study, the subject matters are whether the decision of the judges of the commercial court on a bankruptcy petition of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts and how legal protection of clients in PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas bankruptcy. Eventually, the researchers came to the conclusion that the decision of the judges of the commercial court has not in accordance with the applicable law that have an impact on clients of securities company.
"
2016
S61582
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farisa Azhara
"Pasar sekunder equity crowdfunding bertujuan untuk memfasilitasi Pemodal agar dapat memperdagangkan saham Penerbit UMKM yang dimilikinya kepada Pemodal lain sebagai exit dan entrance strategy bagi Pemodal yang berkepentingan. Maka dari itu, penting agar saham yang diperdagangkan adalah likuid sehingga pasar sekunder equity crowdfunding menjadi pasar yang wajar, teratur, dan efisien. Namun demikian, penyelenggaraan pasar sekunder equity crowdfunding di Indonesia yang baru diperkenalkan tahun 2018 silam oleh OJK masih menyisakan banyak ruang untuk dievaluasi dan diperbaiki. Skripsi ini berkaca dari penyelenggaraan pasar sekunder di lembaga equity crowdfunding Santara, untuk kemudiaan ditinjau penerapan prinsip IOSCO sebagai mitigasi risiko dan menjadi solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pasar sekunder equity crowdfunding. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah bahan pustaka serta melakukan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan dan filosofi dari pasar sekunder equity crowdfunding tidak dapat dipersamakan dengan Bursa Efek, sehingga isu utama dalam pasar sekunder equity crowdfunding bersumber dari ketidakpercayaan Pemodal dan ketimpangan informasi. Atas tantangan tersebut, dibutuhkan pembenahan yang menyeluruh baik dari sisi Penyelenggara, Penerbit, Pemodal, maupun Regulator melalui penerapan Prinsip Pasar Sekunder 33-37 IOSCO yang telah diakui dan dipatuhi secara global.

The secondary market of equity crowdfunding aims to facilitate Investors to be able to trade their shares to other Investors as an exit and entrance strategy. Therefore, it is important that the shares are liquid to create a fair, orderly and efficient market. However, the implementation of the equity crowdfunding secondary market in Indonesia which recently introduced in 2018 by OJK still leaves a space for evaluation and improvement. This thesis reflects on the implementation of the secondary market on Santara, to review the application of IOSCO principles as the risk mitigation and as a solution to the challenges faced in equity crowdfunding secondary market. This thesis is carried out with normative juridical research method by reviewing library materials and conducting interviews. From this study it can be concluded that the management and philosophy of the equity crowdfunding secondary market cannot be equated with the Stock Exchange, thus the main issues of equity crowdfunding secondary market are caused by distrust of investors and information asymmetry. In facing these challenges, a comprehensive improvement is needed from the Operators, Issuers, Investors, and Regulators through the implementation of IOSCO Secondary Market Principles No. 33-37 which has been recognized and complied with globally.

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alphasiddha Yuliantana
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tinjauan hukum atas penggunaan Sistem Informasi Debitur
Bank Indonesia (SID-BI) oleh Perusahaan Pembiayaan guna pengajuan
kepailitan terhadap debiturnya. Konteks penggunaan SID-BI ini adalah guna
menunjang pemenuhan atas syarat Concursus Creditorium dalam kepailitan
ditengah kendala yang mungkin timbul dalam pemenuhannya. Sebagaimana
terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa setiap
pengajuan kepailitan harus memenuhi syarat adanya “kreditur lain” yang
kemudian dikenal dengan istilah Concursus Creditorium sebagai syarat pertama
dan utama dalam pengajuan kepailitan. Sebagaimana halnya dengan pranata
kepailitan yang menawarkan terobosan hukum dengan adanya efisiensi waktu
dalam hal jangka waktu pemeriksaan perkara dan upaya hukum yang
diperkenankan, penggunaan SID-BI juga menawarkan efisiensi guna pemenuhan
syarat Concursus Creditorium ditengah minimnya dukungan dari kreditur lain
dikarenakan adanya perbedaan ataupun benturan kepentingan diantara pada
kreditur terhadap debiturnya tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perkara
Perkara No. 389 K/Pdt.Sus/2010 Juncto No. 04/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Penulisan tesis ini merupakan penelitian doktrinal sebagai bagian dari metode
penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan
menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Berdasarkan hasil penelitian
ini diketahui bahwa SID-BI dapat digunakan sebagai sarana pemenuhan syarat
Concursus Creditorium dalam kepailitan. Hal ini dikarenakan informasi dan/atau
data yang termuat dalam SID-BI tidak dapat dikategorikan sebagai Rahasia
Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan, oleh karenanya tidak ada kepentingan debitur yang dirugikan
sehubungan penggunaannya untuk kepentingan kreditur mengingat informasi
dan/atau data yang tertuang dalam SID-BI bukan mengenai simpanan dana
nasabah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik juga menegaskan diperkenankannya penggunaan informasi
dan/atau data elektronik guna proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara di
persidangan.

ABSTRACT
This Thesis written, overview the legal aspect concerning the use of Bank of
Indonesia Credit Information System (SID-BI) by finance company to filed
bankruptcy againts its debtor. The context of using the SID-BI is to fulfill the
terms and condition of Concursus Creditorium on bankruptcy lawsuit in order to
eliminate obstacle which may arise. As contain under the Law Number 37 year
2004 concerning Bankruptcy and debt restructuring, that every Bankruptcy filed
should fullfil the terms of “other creditor” which commonly known as
Concursus Creditorium as the first and main terms on bankruptcy lawsuit.
Bankruptcy norm offers legal breakthrough concerning time eficiency on court
hearing process and procedure allowed. As well as using Bankruptcy norm as a
tool for settle dispute, using SID-BI also offer efficiency in order to fulfill the
terms of Concursus Creditorium in the lack of support from other creditor
caused by conflict of interest among the creditors as happened on case No.: 389
K/Pdt.Sus/2010 Jo. No. 04/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. This Thesis written is a
doctrinal research as juridical norm methode based on secondary data by using
case study approach. Based on this research know that SID-BI are possible to
use on court to fulfill the Concursus Creditorium term under the bankruptcy
Law because the information or data contain on SID-BI are unable to categorize
as bank secrecy as mentioned under Law Number 7 year 1992 as amended by
the Law Number 10 year 1998 Concerning Banking, further than, there is no
debtor interest which will be harmed with reference of the use of SID-BI for the
interest of its creditor.Under the Law Number 11 year 2008 Concerning
electronic information & Transaction, has been declared that all electronic
information or electronic data are allowed to be used as evidence in court
hearing process."
Universitas Indonesia, 2013
T35403
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marleen Josephine
"Skripsi ini membahas mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh Krediturnya, dengan studi kasus Putusan Nomor 4/PDT.SUSPAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga untuk berinvestasi melalui pasar modal. Kemudian, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa panitera harus menolak permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh pihak selain Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada praktiknya masih terdapat banyak pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang tidak diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit Perusahaan Efek (PT Brent Securities) yang diajukan oleh Kreditornya karena izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Perusahaan Efek dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit Perusahaan Efek dalam putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek mutlak merupakan kewenangan khusus Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Efek, sekalipun izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek oleh Krediturnya, tidak sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

This thesis discusses about bankruptcy against Securities Company filed by its Creditors, with a case study of Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment states that the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company may only be filed by the Financial Services Authority. The existence of these provisions is intended to protect the interests of third parties to invest through the capital market. Then, Article 6 paragraph (3) of Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment states that the principal registrar is required to reject a petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company if it’s filed by any other party besides the Financial Services Authority. However, in practice there are still many petitions for a declaration of bankruptcy against Securities Company that are not be filed by the Financial Services Authority. This can be seen on Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, which granted the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company (PT Brent Securities) that filed by its creditors due to its business license revoked by Financial Services Authority. This research aims to identify the mechanism of filing an application for a bankruptcy against Security Company and the authority of Financial Services Authority for the bankruptcy petition of Securities Company in Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. based on Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment. Type of research applied in this research is normative juridical approach with a descriptive typology. The result shows that the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company is the exclusive power of Financial Services Authority as a state institution that supervises Securities Company, even though their business license has been revoked by Financial Services Authority. Then, the decision of The Judges on Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST which granted the application for bankruptcy declaration against the Securities Company by its Creditors, was not in accordance with the regulations in Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>