Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai jual beli tanah dan bangunan di Indonesia yang dilakukan oleh pasangan kawin campur yang merupakan harta bersama. Hal ini dikarenakan banyaknya pasangan kawin campur yang tidak melakukan perjanjian pemisahan yang tidak mengetahui mengenai pengaturan jual beli tanah dan bangunan di Indonesia yang diperbolehkan bagi pasagan kawin campur menurut hukum tanah nasional. Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh kasus pasangan kawin campur yaitu nyonya X yang berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan Tuan Y yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, yang membeli rumah dengan hak berupa HGB dengan harta bersama atas nama nyonya X. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai apakah pasangan kawin campur dapat melakukan jual beli tanah dan bangunan di Indonesia dengan harta bersama terkait pengaturan hak atas tanah tertentu dalam UUPA, dan bagaimana keabsahan jual beli tersebut serta upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan kawin campur tersebut untuk dapat memiliki tanah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan menurut UUPA, hak yang dapat dimiliki oleh orang asing (WNA), termasuk dalam hal ini mereka yang menikah dengan WNI dan tidak melakukan pemisahan harta, adalah hanya Hak Pakai. Sehingga apabila tanah dan bangunan yang hendak dibeli tidak sesuai seperti Hak Milik dan HGB maka harus dilakukan perubahan hak terlebih dulu sebelum dilakukan jual beli.

---

This study explains about the sale and purchase of land and property in Indonesia that is conducted by mixed marriage couple which is a community property. It is because of there are so many mixed marriage couple who did not make a prenuptial agreement before their marriage and also do not know anything about the provisions that regulate about sale and purchase on land and properties in Indonesian Law. In this study, the writer take a mixed marriage couple as the case sample in which, there is Mrs. X who is an Indonesian citizen and his husband, Mr. Y, who is an American citizen. This sample couple has bought the right of building even though they did not make a prenuptial agreement first before their marriage. The problem in this study is about whether a mixed marriage couple which did not make a prenuptial agreement can conduct a sale and purchase agreement on land and properties in Indonesia or not, and also about the impact of such agreement and what they could do to have an ownership right on land and properties in Indonesia. By using normative juridical method, this study gives a conclusion that the only rights on land and properties in Indonesia that can be owned by a mixed marriage couple who did not have a prenuptial agreement is only The Right to Use. So, if the mixed marriage couples want to purchase a land or properties on which the right is The Ownership Right or The Right of Building, they should change it into The Right to Use first."

"Pada umumnya masyarakat yang melakukan perkawinan campuran tidak memperhatikan dan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan sebelum mereka melakukan perkawinan campuran terutama hal-hal yang menyangkut mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan mereka. Pada dasarnya seseorang yang melakukan perkawinan campuran tidaklah dapat secara bebas untuk membeli hak-hak atas tanah di Indonesia dikarenakan pasangannya yang berkewarganegaraan asing tetap mempunyai hak tersebut karena adanya harta bersama. Hal ini karena adanya pembatasan hak kepemilikan tanah yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia pasal 1 jo pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berazaskan kebangsaan.Penelitian kali ini berjudul "Tinjauan Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Harta Bersama" dengan menggunakan metode kepustakaan yang bersifat normatif dengan jenis penelitian menarik asas hukum untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti serta wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi atas penelitian. Juga menganalisa putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 495/Pdt.G/2005/PA.Bdg sebagai salah satu contoh perkawinan campuran. Seseorang yang melakukan perkawinan campuran harus membuat perjanjian kawin diluar persekutuan harta dan benda sebelum melakukan perkawinan serta didaftarkan agar dapat mengikat pihak ketiga serta adanya kepastian hukum.Hal ini agar tidak terdapat persatuan harta dan benda dalam bentuk apapun antara suami dan istri tersebut sesuai yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan campuran dengan tidak membuat perjanjian kawin diluar persekutan harta dan benda karena unsur ketidaktahuan atau tidak adanya budaya membuat perjanjian kawin dalam perkawinan di Indonesia. Sehingga ketika terjadi perceraian dan pewarisan menimbulkan permasalahan dan dalam pelaksanaannya sering terjadi penyelundupan hukum. Ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan atas hak atas tanah tersebut.

---

In General, Couples of mixed marriage do not care and know what they should do before they enter married life, especially about their marital property. Principally, a person who did this marriage has limitation to posses land, because based on Article 1 jo article 21 Law Number 5 Year 1960 every possession that is purchased by a mixed couple after they are married is considered a collective possession. The couple would lose the right to own land because one of the parties was an expatriate.The research is entitled "Judicial Review Of Prenuptial Agreement In Mixed Marriage On Marital Property". The normative library method is used in this research for getting full description about the problem. Interview with the informant is used to add information for the research. I also analyze verdict of religious court of Bandung Number 495/Pdt.G/2005/PA.Bdg as an example of mixed marriage case. An Indonesian (man or woman) in a mixed marriage has to make prenuptial agreement for separation property before they married to protect their assets and limit parties? right. After that the prenuptial agreement has to be registered to bind third party and legal certainty.The prenuptial agreement to avoid joint marital property which is in line with article 29 Law Number 1 Year 1974 jo article 139 The Burgerlijk Wetboek.However, many mixed married couples who do not make prenuptial agreement in Indonesian marriage, since they are not familiar with making prenuptial agreement. Consequently, they find many problems when they divorce or one of them dies. Sometimes there is smuggling law which prohibit in our country and they can lose the right to own land."

"Penelitian ini berfokus kepada kebijakan Keimigrasian tentang pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran dan dampaknya terhadap perubahan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran dan bagaimana dampak kebijakan ini terhadap perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan proses induktif yang bertujuan mendeskripsikan objek dari hasil penelitian. Teknik wawancara mendalam dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang sedalam-dalamnya mengenai kebijakan pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran dan dampaknya terhadap perubahan sosial kepada 5 (lima) responden sebagai narasumber yakni Kepala Sub Direktorat alih status keimigrasian, Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Kepala Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ketua Umum Asosiasi Perkawinan Campuran Indonesia, Pelaku Perkawinan campuran. Peneliti mengaplikasikan kebijakan Keimigrasian tentang pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran berdasarkan teori kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Sedangkan dampaknya terhadap perubahan sosial didasarkan kepada teori perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang manusia berinteraksi dan bersosialisasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan keimigrasian tentang pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran dan dampaknya terhadap perubahan sosial ini adalah Faktor tuntutan persamaan hak warganegara Indonesia yang menikah dengan orang asing dan Faktor diskriminasi terhadap pemberian izin tinggal bagi keluarga perkawinan campuran. Kebijakan izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran akan berdampak terhadap meningkatnya perkawinan campuran, dan Perubahan gaya hidup atau lifestyle dan juga modusmodus dengan kedok pernikahan campuran yang digunakan orang asing dengan maksud dan tujuan tertentu dengan motif bervariasi sesuai dengan tempat / daerah tinggal. Kontradiksi pasal tentang bekerja/usaha didalam undang-undang keimigrasian dengan undang-undang tenaga akan berimbas terhadap ketahanan nasional bangsa sehingga harus segera dilakukan harmonisasi.

---

This research focuses on immigration policy on granting permanent residency to mixed marriages and their impact on social change. This study was conducted to address the factors behind the birth of granting permanent residency policy for mixed marriages and how these policies impact on social change.

This study used a qualitative research methodology to approach the inductive process which aims to describe the object of the research. Mechanical depth interviews were conducted to collect data and information about policies deepest granting permanent residency to mixed marriages and their impact on social change to 5 (five) of respondents as the guest speaker Deputy Director over immigration status, the Director of Investigation and Immigration Enforcement, Chief Use of Foreign Workers section, Chairman of the Association of Indonesian Mixed Marriage, Marriage Performers mix.

Researchers apply immigration policy on granting permanent residency to marriage as a policy mix based on the theory of the principles that govern the actions and directed at a specific purpose. While the impact on social change based on the theory of social change will continue to take place throughout humans interact and socialize.

From the results of the study found that the factors underlying the immigration policy on granting permanent residency to mixed marriages and their impact on social change is the factor demand equal rights of Indonesian citizens married to foreigners and discrimination factor against granting a residence permit for a mixed marriage families. Permanent residency policy for mixed marriages will have an impact on increasing intermarriage, and changes in lifestyle or lifestyle and also the modes under the guise of a mixed marriage with a foreigner who used a specific purpose with the motif varies according to the place / area to stay. Contradictions article about work / effort in the immigration laws by labor legislation will impact on national security of the nation and should be done immediately harmonization."

"Penelitan ini membahas tentang pengaturan perlindungan konsumen pada transaksi apartemen yang dilakukan oleh WNI dalam Perkawinan Campuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam transaksi apartemen pasangan perkawinan campuran. Dengan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa norma hukum positif, khususnya hukum agraria, perkawinan, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak-hak konsumen WNI dalam perkawinan campuran, penerapan peraturan hukum terkait transaksi apartemen, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam konteks tersebut. bahwa tanpa adanya perjanjian pranikah, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sehingga WNI dalam perkawinan campuran dapat kehilangan hak atas properti yang berada di atas tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Hal ini menimbulkan konflik dengan peraturan agraria yang melarang WNA memiliki tanah atau bangunan di atas tanah HGB. Selain itu, pengembang sering kali gagal memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai status legalitas tanah dan properti, yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengembang, kewajiban memberikan informasi yang transparan, serta edukasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban hukum dalam transaksi apartemen. Pengembang juga wajib untuk memperhatikan lebih seksama calon pembeli, guna mencegah sengketa hukum di masa mendatang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi apartemen memerlukan sinergi antara regulasi yang tepat sasaran, pengawasan yang ketat, dan edukasi konsumen yang berkelanjutan untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan di sektor properti.

---

This study examines the regulation of consumer protection in apartment transactions conducted by Indonesian citizens (WNI) in mixed marriages. Using a doctrinal legal approach, the research analyzes consumer protection in apartment transactions involving mixed-marriage couples. Employing data collection techniques based on literature studies and qualitative descriptive analysis, this study highlights the challenges posed by positive legal norms, particularly agrarian, marital, and consumer protection laws. The research aims to analyze the regulation of WNI consumer rights in mixed marriages, the application of legal provisions related to apartment transactions, and the legal protection afforded to consumers in this context. Without a prenuptial agreement, assets acquired during marriage are considered joint property, potentially causing WNI to lose rights over properties built on land with a Right to Build (Hak Guna Bangunan, HGB) status. This conflicts with agrarian regulations prohibiting foreign nationals (WNA) from owning land or buildings on HGB land. Additionally, developers often fail to provide complete and transparent information about the legal status of land and property, leading to consumer losses. To address these issues, stronger regulations, enhanced oversight of developers, mandatory provision of transparent information, and consumer education on legal rights and obligations are required. Developers must also pay closer attention to prospective buyers to prevent future legal disputes. This study concludes that consumer protection in apartment transactions requires synergy between targeted regulations, strict oversight, and continuous consumer education to create fair and transparent transactions in the property sector."

"Perkawinan berbeda agama di Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu banyak pasangan berbeda agama yang hendak menikah melakukan pernikahannya di Luar Negeri lalu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Indonesia ketika mereka kembali ke Tanah Air. Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan kemudahan bagi para pasangan berbeda agama ini dalam mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan beda agama ini hanya diakui oleh negara bahwa benar mereka adalah pasangan suami istri, tapi tidak sah menurut Agama. Disini akan di bahas tentang bagaimana keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia dan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pengadilan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan termasuk penelitian kepustakaan, data dan informasi diperoleh melalui dokumen-dokumen hukum dan juga dari hasil wawancara kepada Kepala Sub Dinas Kantor Catatan Sipil Jakarta. Pada kasus yang akan di bahas disini, pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri hanya untuk memenuhi syarat pada pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga tidak mengatur mengenai tata cara melangsungkan perkawinan beda agama itu sehingga masih mengacu pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Undang-Undang Administrasi Kependudukan masih memerlukan penyempurnaan agar tidak bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

---

Marriage of different religions in Indonesia are not regulated in the Marriage Law in force in Indonesia, so many couples of different religions who want to get married are held marriage in other State and listed in the Civil Indonesia when they returned to the country. Population Administration Act provides convenience for couples of different religions to register their marriages at the Registry Office. Recording of interfaith marriage is only recognized by the state that they are properly married couples, but not valid according to religion.

Here will be discussed about how the validity of the marriage of different religions in Indonesia and on consideration of the judge in giving the verdict the court before and after the enactment of Law number 23 year 2006 about Population Administration. This study is normative and juridical research including library research, data and information obtained through legal documents and also from interviews to the Head of Sub Office of Civil Registry Office in Jakarta.

In a case that will be discussed here, the recording of marriages conducted in foreign countries only to meet the requirements in article 56 of Law on Population Administration, instead of determining whether or not the marriage is legitimate. Population Administration Act does not establish ordinances regulating the marriage of different religions, so it still refers to the Marriage Law. Population Administration Act still requires refinement in order not to conflict with Article 2 of the Marriage Law."

"Perkawinan campur diketahui sebagai perkawinan yang lebih rentan mengalami konflik perkawinan dikarenakan perbedaan latar belakang budaya yang mencakup nilai, sikap, cara pandang, dan perilaku. Konflik tersebut dapat memengaruhi kepuasan perkawinan. Kepuasan dalam perkawinan merupakan hal yang esensial karena berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan  hidup secara keseluruhan. Diketahui terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan kepuasan perkawinan yaitu komitmen dan trait extraversion. Penelitian korelasional ini bertujuan untuk mengetahui apakah extraversion dapat memoderasi hubungan komitmen dan kepuasan perkawinan. Dari data 90 individu yang berpartisipasi pada penelitian ini, ditemukan dua hasil penelitian. Pertama, terdapat hubungan positif yang signifikan antara komitmen dan kepuasan perkawinan (r=0.527, p<0.01, two tails). Kedua, extraversion ditemukan dapat memoderasi hubungan komitmen dan kepuasan perkawinan (t=-2.37, p < 0.05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan hubungan komitmen dan kepuasan perkawinan dapat diperlemah oleh tingkat extraversion yang dimiliki individu.

---

International marriage is known to be more susceptible for conflicts because of the differences in cultural background that consists of values, attitudes, point of view, and behaviors. These conflicts can influence marital satisfaction. Satisfaction in marriages is essential because it affects someone's life happiness and well-being overall. A few factors play a role in affecting individual's marital satisfaction, among which are commitment and trait extraversion. This correlational research intends to find out if extraversion moderates the relation of commitment and marital satisfaction. Gathered data from 90 participants on this research reveals two outcomes. First, there is a positive significant correlation between commitment and marriage satisfaction (r = 0.527, p < 0.01, two tails). Second, extraversion is found to be able to moderate the relation between commitment and marriage satisfaction (t = -2.37, p < 0.05). Therefore, it can be concluded that commitment and marriage satisfaction can be weakened by a low level of extraversion of an individual."

"Negara asing yang terlibat perkawinan campuran yang terdapat dalam Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian), dilihat dari aspek ekonomi. Oleh karena itulah dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah tentang pengaturan WNA yang terlibat Perkawinan Campuran sebelum dan sesudah lahirnya UU Keimigrasian. Serta akan dipaparkan juga peluang dan tantangan dalam penerapan UU Keimigrasian, khususnya mengenai ketentuan Izin Tinggal dan melakukan pekerjaan dan/atau usaha bagi WNA yang terlibat Perkawinan Campuran, dilihat dari aspek hukum ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya UU Keimigrasian, keberadaan warga negara asing yang terlibat perkawinan campuran hampir tidak pernah diatur sama sekali dalam undang-undang manapun, kecuali Undang-undang Perkawinan. Dengan adanya UU Keimigrasian ini, selain diakui keberadaannya, WNA perkawinan campuran juga diberi kemudahan dalam hal izin tinggal dan izin melakukan pekerjaan/usaha. Hal ini menimbulkan peluang dibidang usaha dan investasi, namun sekaligus juga tantangan terhadap persaingan tenaga kerja di Indonesia.

---

This thesis discusses the opportunities and challenges in implementation of provisions regarding the legal status of foreign citizens in a mixed marriage as explicitly written on law no.6/2011 on immigration (The Immigration Law), from the economic point of view. Therefore, the research will emphasize on problems arose in the regulation of foreign citizens in a mixed marriage before and after the enactment of immigration law. It will also discloses the opportunities and challenges in the implementation of the law, particularly on provisions of residential permit and laws should the foreigners have jobs or running bussiness in Indonesia, from the economic point of view.

This researh indicates that before the enactment of the law was implemented, the legal status of foreign citizens have hardly been regulated at all in any laws, except in the marriage law. By the enactment of immigration law, not only their rights lawfully recognized, the foreign citizens in a mixed marriage are also provided more comfortable condition on residential permit and the permit for having a job or running business. This new development, eventually will create the better opportunities and challenges in the investment, business and labor affairs in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana akibat hukum dari pembatalan suatu perjanjian kawin dalam perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang menyebabkan munculnya harta bersama diantara mereka. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian adalah eksplanatoris. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing mengakibatkan munculnya harta bersama dalam perkawinan tersebut dan mengingat adanya batasan kepemilikan tanah oleh warga negara asing maka harta bersama yang berupa tanah harus dilepas dengan jangka waktu satu tahun dan pembatalan perjanjian kawin harus diumumkan agar pihak-pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terutama mengenai harta dalam perkawinan, mengetahuinya.

---

ABSTRACT

This thesis describes how the legal consequences of pre-nuptial agreement?s annulment on marriage between Indonesian and foreigner which leads to the emergence of joint property between them. The form of this research is a normative juridical research and the type this research is explanatory. This thesis states that the legal consequences of pre-nuptial agreement?s annulment on marriage between Indonesian and foreigner have result in the emergence of joint property in the marriage. Given the limitation of land?s ownership by foreigner in the regulation of Indonesian land law, the joint property which is land must be hand over with a period of one year and the pre-nuptial agreement?s annulment should be announced to the parties that concerned directly or indirectly regarding marital property."

"Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan pengertian perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegaraan Indonesia. Perkawinan dalam Hukum Islam pada dasarnya menganut asas monogami dan bukan poligami. Namun agama Islam pada dasarnya tidak melarang poligami dengan persyaratan khusus serta juga sejumlah ketentuan yang dikenakan kepadanya. Berkaitan dengan perkawinan poligami, menurut Penjelasan Umum poin 4 huruf c Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa pada dasarnya undang-undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.Permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu akibat hukum dilangsungkannya perkawinan poligami dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan apakah tepat pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk. Kemudian dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sementara itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengacu pada data penelitian yang diteliti oleh peneliti.Sedangkan kesimpulan berdasarkan permasalahan di atas adalah akibat hukumnya adalah dapat memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan salah satu pihak, tidak mempunyai penguasaan hak milik atas tanah di Indonesia, dan terhadap status kewarganegaraan terhadap anak yang dilahirkan memperoleh kewarganegaraan ganda sebelum berumur 18 tahun atau telah kawin, Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Depok 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk, Majelis Hakim menggunakan Pasal 24 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya seorang yang masih terikat perkawinan dirinya dengan salah satu dari kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

---

Marriage is inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and everlasting family (household) based on Belief in God. The provisions on marriage set out in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. While the definition of mixed marriage is a marital union of two individuals in Indonesia which subject to different laws, because of nationality difference and one of the couple is Indonesia citizen. Marriage in Islamic Law is basically adheres to the principle of monogamy instead of polygamy. But basically, the religion does not prohibit polygamy provided that applicable special requirements as well as the provisions are met. With regard to polygamous marriage, according to the General Explanation of point 4 letter c of Marriage Law states that basically the law embraces the principle of monogamy, only if required by the individual due to the laws and religion of the individual permit polygamy, a husband can have more than one wife. This thesis draws up the problem of legal consequences of polygamous marriage of different citizenship and whether the judge provided proper consideration in the nullity of marriage in the Decision of Religious Court of Depok No. 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk.

The author applies the juridical-normative literature research method, with the main data used are secondary data obtained from the literature in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The method of data analysis used in this study is qualitative research that refers to the data examined by the author.

The conclusion developed based on the above problem regarding the legal consequences are the possibility of gaining and losing the citizenship status of either party, either party does not have tenure rights to land in Indonesia, and their children will obtain dual citizenship status before the age of 18 or married. While in the Decision of Religious Court of Depok No. 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk, the Judges used Article 24 of Law No. 1 of 1974 regarding Marriage which states that basically, a person who is still married to one of the two parties and on the basis of the persistence of the marriage may apply the nullity without prejudice to the provisions of Article 3 paragraph (2) and Article 4 of this Law."

"Perkawinan beda agama tidak diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sementara dalam praktek, masyarakat berinteraksi membutuhkan suatu aturan untuk menjadi dasar hubungan perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi sarana untuk mendapatkan penetapan agar perkawinan tersebut di catatkan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah wewenang pengadilan negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam memberi keputusan dalam perkara Nomor 527/P/Pdt/2009/PN.Bgr. dan perkara Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan menggunakan analisis kualitatif, dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, serta bentuk penelitian yang preskriptif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang Pengadilan Negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama sesuai dengan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Penetapan hakim yang menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam kasus No. 527/P/Pdt/2009/PN.Bgr., hakim tetap mendasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Jadi ketentuan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama, tidak mempengaruhi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon dalam kasus ini. Tetapi dalam kasus No. 111/Pdt./P/2007/PN.Bgr., hakim telah menjadikan ketentuan pasal 35 huruf a sebagai acuan dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama, disamping para pemohon dianggap sudah tidak lagi mengindahkan prosesi perkawinan menurut agama mereka.

---

Interfaith marriages are not arranged in the implementation of Law No. 1 of 1974. While in practice, people interact requires a rule to be the basis of marital relationships. With the existence of Law Number 23 Year 2006 be a means to get a determination that the marriage is in please register. As for which are at issue in this study is given authority in the state court decision against interfaith marriage legalization petition after the enactment of Law No. 23 of 2006 and legal considerations in the Bogor District Court judge gave the decision in case Number 527/P/Pdt/2009 / PN.Bgr. and case Number 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr.

In this thesis the author uses the juridical-normative research methods and the use of qualitative analysis, with the type of research that is descriptive-explanatory, and prescriptive forms of research. From these results it can be concluded that the authority of the District Court in giving a decision on the application for approval of marriage of different religions in accordance with article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 which allows the recording of marriages of different religions must go through the determination of the District Court.

Determination of the judge who rejected the registration of marriages of different religions in the case of No.. 527/P/Pdt/2009/PN.Bgr., Judges continue to rely on the Act No. 1 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1975. So the provisions of Article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 which allows the recording of marriages of different religions, did not affect the panel of judges to grant the petition of the petitioner in this case. No. But in the case. 111/Pdt./P/2007/PN.Bgr., The judge has made provisions of section 35 as a reference point a petition is granted registration of marriages of different religions, as well as the applicants are considered no longer heed the marriage procession according to their religion."