Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dirilis pada 1980, lagu “Si j'étais Président” menceritakan penulis lagu, Gérard Lenorman, sebagai seorang anak yang mengandaikan dirinya menjadi presiden. Pembuatan lagu ini beriringan dengan momen berakhirnya masa jabatan Presiden Valéry Giscard d'Estaing pada 1981 dan Perdana Menteri Raymond Barre. Masa jabatan Giscard d’Estaing ditandai dengan transformasi kapitalisme dan adanya perubahan paradigma di bidang ekonomi, hingga pengangguran massal yang menetap dalam jangka panjang di Prancis dan krisis ekonomi global. Berkaitan dengan masalah itu, lirik lagu “Si j’étais Président” mencantumkan beberapa posisi pemerintahan yang dijabat oleh tokoh fiktif sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Prancis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperlihatkan kritik terhadap pemerintahan Prancis melalui penggambaran tokoh fiktif sebagai pejabat yang ideal. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Selanjutnya, lirik lagu dikaji berdasarkan teori analisis komponen makna Leech (1981) serta teori metafora Lehmann dan Martin-Berthet (2000). Sebanyak sepuluh metafora konkret ke konkret yang ditemukan dalam lagu menunjukkan unsur politik berupa kritik terhadap pemerintahan Prancis era Presiden Giscard d’Estaing. Metafora yang berupa tokoh fiktif anak yang populer membuat lagu terasa familier dan mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metafora dalam lagu dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan rakyat akan pentingnya kritik terhadap pemerintah demi mewujudkan keadaan negara yang lebih baik.

---

Released in 1980, the song “Si j'étais Président” talks about the songwriter, Gérard Lenorman, as a child who dreams of becoming president. The composition of this song coincided with the end of the tenure of President Valéry Giscard d'Estaing in 1981 and Prime Minister Raymond Barre. Giscard d'Estaing's tenure was marked by the transformation of capitalism and a paradigm shift in economics, as well as mass unemployment that persisted in the long term in France and the global economic crisis. In this regard, the lyrics of the song "Si j'étais Président" include several government positions held by fictional figures as a form of criticism of the French government. The purpose of this study is to show criticism of the French government through the depiction of fictional characters as ideal officials. This research was conducted with qualitative methods and literature study techniques. Furthermore, the song lyrics were studied based on Leech's (1981) componential analysis of meaning theory and Lehmann and Martin-Berthet (2000) theory of metaphor. As many as ten concrete-to-concrete metaphors found in the song show political overtones in the form of criticism of the French government under President Giscard d'Estaing. The metaphor in the form of popular fictional child characters makes the song feels familiar and easy to understand. The results show that the metaphor in the song can be used to raise people's awareness to the importance of criticism of the government in order to improve the state of the country."

"Hubungan pemerintah pusat dan daerah sejak awal berdirinya negara kesatuan republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dari masa ke masa mengalami dinamika yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan pola hubungan pusat daerah masih mencari bentuk."

"ABSTRAK Bureaucracy in the living of modern state is an implementer institution to reach the goal of the state and governance. Bureaucracy practiced in the world of governance emerges a concept of governance bureaucracy that has become a determinant factor in conducting governance whereas the success of governace is determined by its governance bureaucracy. "

"Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tingkat xenofobia dari tahun 2012 hingga 2018, pada masa Pemerintahan dua Presiden yaitu François Hollande dan Emmanuel Macron. Pada masa pemerintahan presiden François Hollande banyak terjadi peristiwa terorisme di Prancis yang telah diklaim dilakukan oleh jihadist Islam diluar Prancis, membuat banyak masyarakat Prancis merasa khawatir dan takut kepada imigran. Pada masa pemerintahan Presiden Emmanuel Macron juga terjadi krisis ekonomi, sehingga membuat rakyat Prancis merasa adanya persaingan antara warga lokal dan warga pendatang. Karakteristik kebijakan dari kedua masa pemerintahan berdampak terhadap tingkat toleransi dan juga aksi rasisme yang terjadi di Prancis. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan, penelitian ini mendeskripsikan kebijakan François Hollande dan Emmanuel Macron, dengan kondisi sosial politik pada dua masa yang bertentangan dengan ideologi politik kedua pemerintahan dan sikap terhadap fenomena xenofobia. Di samping itu, solusi yang dibentuk oleh kedua presiden juga dipengaruhi oleh kepada siapa kebijakan-kebijakan tersebut tertuju, yaitu keturunan imigran yang tinggal di Prancis. Maka diketahui, pada masa pemerintahan Emmanuel Macron kehidupan kedua pihak antara masyarakat Prancis dan masyarakat pendatang lebih baik dibandingkan dengan masa pemerintahan François Hollande karena tingkat xenofobia terlihat lebih rendah.

---

This article aims to determine the level of xenophobia from 2012 to 2018, during the reigns of two Presidents François Hollande and Emmanuel Macron. During the reign of President François Hollande, there were many incidents of terrorism in France which had been claimed by Islamic jihadists outside France, making many French people feel worried and afraid of immigrants. During the reign of President Emmanuel Macron, there was also an economic crisis, which made the French people feel that there was competition between local residents and immigrants. The characteristics of the policies of the two reigns had an impact on the level of tolerance and also the acts of racism that occurred in France. By using qualitative methods and literature study techniques, this study describes the policies of François Hollande and Emmanuel Macron, with the socio-political conditions at two times which contradicted the political ideologies of the two governments and attitudes towards the xenophobic phenomenon. In addition, the solution formed by the two presidents is also influenced by who the policies are aimed at, namely the descendants of immigrants living in France. Thus, it is known that during the reign of Emmanuel Macron, life between the French and immigrant communities was better than during the reign of François Hollande because the level of xenophobia was seen to be lower."