Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKegiatan leasing merupakan hal yang umum dilakukan di Indonesia dan merupakanjenis pengadaan utama yang biasanya dilakukan dalam kegiatan komersil terkaitpesawat udara. Perjanjian leasing pesawat udara yang dilakukan di Indonesiacenderung bersifat melintasi batas negara (internasional) sehingga masuk ke dalamruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI yang terdapatdalam skripsi ini diantaranya mengenai status personal badan hukum, pengakuan danpelaksanaan putusan (Recognition and Enforcement), pilihan hukum dan pilihanforum dalam kontrak. Skripsi ini termasuk penelitian hukum normatif. Skripsi inijuga membahas perbandingan ketentuan hukum Indonesia dengan ketentuanUNIDROIT Model Law on Leasing dan bagaimana leasing internasional diterapkandi Indonesia.

---

AbstractLeasing transactions are common commercial practice and is one of the mainmethods of aircraft financing in Indonesia and around the world. Aircraft leasingagreements in Indonesia commonly have an international or cross-bordercharacteristic, making it a scope of study in Private International Law (PIL). PILaspects analysed in the thesis includes personal status of legal entities, recognitionand enforcement of court judgments, choices of law and forum in a cross-bordercommercial agreement. This thesis adopts a normative method for research. Thisthesis also includes a comparison of Indonesian Law and the UNIDROIT Model Lawon Leasing and its? implementation in international leasing contracts in Indonesia."

"[ABSTRAKKegiatan Leasing pesawat terbang merupakan salah satu kepentinganinternasional. Hampir semua maskapai penerbangan di Indonesia menggunakanleasing dalam pembiayaan pesawat terbang. Di Indonesia pengaturan mengenaileasing pesawat terbang kurang memadai. Dengan adanya Model Law on Leasing,UNIDROIT Convention on International Financial Leasing dan Cape TownConvention on International Interests in Mobile Equipment diharapkan dapatmempermudah para pihak untuk melakukan kegiatan leasing pesawat terbang.Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai perbandingan peraturan leasingpesawat terbang di Indonesia dengan Konvensi Model Law on Leasing,UNIDROIT Convention on International Financial dan Cape Town Conventionon International Interests in Mobile Equipment sehingga metode penelitian yangdigunakan ialah perbandingan dan peraturan perundang-undangan serta jenispenelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif.ABSTRACTAircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesianairline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn?t have any satisfyregulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Conventionon International Financial Leasing and Cape Town Convention on InternationalInterests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage inaircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of AircraftLeasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROITConvention on International Financial Leasing and Cape Town Convention onInternational Interests in Mobile Equipment. The methods in this research arecomparative approach and statute approach and the type of this research isnormative juridical method.;Aircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesianairline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn?t have any satisfyregulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Conventionon International Financial Leasing and Cape Town Convention on InternationalInterests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage inaircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of AircraftLeasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROITConvention on International Financial Leasing and Cape Town Convention onInternational Interests in Mobile Equipment. The methods in this research arecomparative approach and statute approach and the type of this research isnormative juridical method., Aircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesianairline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn’t have any satisfyregulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Conventionon International Financial Leasing and Cape Town Convention on InternationalInterests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage inaircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of AircraftLeasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROITConvention on International Financial Leasing and Cape Town Convention onInternational Interests in Mobile Equipment. The methods in this research arecomparative approach and statute approach and the type of this research isnormative juridical method.]"

"Pengadaan pesawat udara melalui perjanjian leasing di Indonesia menjadi salah satu cara maskapai penerbangan untuk mengembangkan bisnisnya dikarenakan mahalnya biaya pengadaan pesawat udara jika melalui jual beli. Untuk membantu pengadaan pesawat udara tersebut, Indonesia telah mengaksesi Konvensi Cape Town 2001 beserta protokolnya dan telah melakukan penyesuaikan dalam Undang-Undang Penerbangan 2009. Namun demikian, aksesi tersebut menyebabkan ketentuan mengenai lembaga jaminan hipotek atas pesawat yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Penerbangan 1992 hapus. Dalam Undang-Undang Penerbangan 2009 hanya menyebutkan bahwa pesawat untuk dapat dibebani kepentingan internasional yang merupakan terjemahan dari istilah international interest dalam Konvensi Cape Town 2001. Hal tersebut menimbulkan permasalahan lembaga jaminan apakah yang berlaku atas pesawat udara setelah diaksesinya Konvensi Cape Town 2001. Dalam penulisan ini akan digunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder.Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa jaminan yang berlaku atas pesawat udara di Indonesia setelah diaksesinya Konvensi Cape Town 2001 adalah hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162-1232 KUH Perdata dan Pasal 314-315 KUHD. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Penerbangan 2009 yang menyatakan bahwa ketentuan Konvensi Cape Town 2001 beserta Protokolnya berlaku sebagai lex specialis dalam undang-undang ini sehingga ketentuan Article VIII II Protokol Konvensi Cape Town 2001 yang mengatur mengenai pilihan hukum para pihak berlaku pula untuk menentukan hukum jaminan atas pesawat udara. Dengan demikian, ketiadaan peraturan yang mengatur mengenai jaminan atas pesawat udara secara tegas dalam Undang-Undang Penerbangan 2009 tidak mengakibatkan terjadi kekosongan hukum karena ketentuan dalam KUH Perdata dan KUHD tentang hipotek dan ketentuan dalam Konvensi Cape Town 2001 beserta protokolnya mengenai pilihan hukum berlaku untuk mengatur hukum jaminan atas pesawat udara.

---

Aircraft procurement through leasing agreement in Indonesia is one of several ways for airlines to develop their business due to the high cost of aircraft procurement by buying and selling. To assist the procurement of an aircraft, Indonesia has accessioned The Cape Town Convention 2001 and its protocol and also adopted it in Law Number 1 Year 2009 on Aviation. After the accession, the provisions regarding mortgage in Law Number 15 Year 1992 on Aviation is revoked. In the Cape Town Convention 2001, the term international interest is defined by Law Number 1 Year 2009 on Aviation as an ldquo kepentingan internasional rdquo . It raises the question of what securities under Indonesian law applies to the aircraft after the accession of the Cape Town Convention 2001. In this thesis will uses juridical normative research method using secondary data.From the results of the research, the author found the law under Article VIII II of the Protocol to Cape Town Convention 2001 applies to the aircraft security after the accession of Cape Town Convention 2001. The provision of Article 1162 1232 Civil Code Indonesia and Article 314 315 Commercial Code Indonesia on mortgage still valid. Beside that, the provision of the Cape Town Convention 2001 and Its Protocol is applicable under the virtue of the Article 82 of Law Number 1 Year 2009 on Aviation states that the provisions of the Cape Town Convention 2001 as lex specialis in this law. The absence of aircraft security regulations in the Law Number 1 Year 2009 on Aviation cannot be considered as a legal vacuum as the provision in the Civil Code Indonesia, Commercial Code Indonesia and the Cape Town Convention 2001 and Its Protocol provide the laws governing aircraft security."

"Skripsi ini membahas perjanjian sewa menyewa permukaan tubuh sebagai media periklanan. Di Amerika Serikat jenis periklanan dengan permukaan tubuh ini lazim disebut dengan nama Body Advertising, dan di Indonesia perjanjian ini belum pernah dilakukan. Permukaan tubuh sebagai media periklanan tidak dikenal di Etika Pariwara Indonesia (kode etik Dewan Periklanan Indonesia), serta di penjelasan mengenai jenis-jenis reklame penggunaan permukaan tubuh tidak termasuk dalam kategori apapun dalam peraturan terkait, salah satunya Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 12 tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Selain itu, penggunaan permukaan tubuh dan penggunaan tato sebagai salah satu alat untuk memunculkan iklan pada Body Advertising menimbulkan pertanyaan mengenai syarat sah perjanjian sewa menyewa permukaan tubuh sebagai media periklanan. Sehingga faktor-faktor tersebut menjadi pertanyaan apakah perjanjian sewa menyewa permukaan tubuh sebagai media periklanan dapat dilakukan di Indonesia, dan apabila bisa bagaimanakah aspek-aspek hukum terkait dengan pelaksanaan Body Advertising di Indonesia.

---

This thesis discusses the lease agreement of the human skin surface as the advertising media. The use of human skin surface as the medium of advertising is well known as Body Advertising in The United States. In Indonesia, there is no any agreement about these ads. Human skin surface as advertising media has never arranged in Ethics of Indonesian Advertising (Etika Pariwara Indonesia) by Indonesian Advertising Council (Dewan Periklanan Indonesia) and there’s no explanation about it in any regulation, for example is Regional Regulation DKI Jakarta No.12 year 2011 about Advertisement Tax. Moreover, topic about the use of human skin surface and the use of tattoo as the advertising media does raises the question about the lease agreement of the human skin surface as the advertising media and also the law aspects related to it if, it is possible to be implemented in Indonesia."

"Sektor real estate merupakan salah satu sektor yang berperan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia dan kerap mengalami pertumbuhan yang cukup baik apabila dilihat dari segi harga jual, pengaruhnya terhadap produk domestik bruto, sekaligus cara pemanfaatan properti di sektor real estate tersebut. Apabila melihat dari pemanfaatannya, salah satu mekanisme yang kerap kali digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan cara menyewa rumah atau properti real estate lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu transaksi yang kerap dipilih dalam hal ini adalah transaksi sewa guna usaha (leasing). Meskipun pelaksanaan transaksi sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate telah berjalan masif, tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Belanda yang telah memiliki peraturan secara khusus untuk sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate. Pengaturan tersebut pun berisikan komponen-komponen yang sangat detail, seperti mekanisme kenaikan dan penurunan nominal sewa guna usaha, kompensasi, sewa guna usaha bersama, bahkan sampai persyaratan formil sekalipun. Merespons fenomena tersebut, penulis akan melakukan perbandingan hukum terhadap peraturan mengenai sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate di Indonesia dan Belanda dengan menggunakan studi doktrinal. Dalam hal ini, penulis akan merujuk pada studi kepustakaan yang utamanya adalah perbandingan peraturan perundang-undangan dan implementasinya dari kedua negara tersebut. Selain untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate, capaian yang akan diraih dalam skripsi ini adalah identifikasi pengaturan yang dapat diadaptasi oleh Indonesia berdasarkan peraturan di Belanda sehingga peraturan di Indonesia dapat lebih berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia.

---

The real estate sector plays a crucial role in sustaining livelihoods in Indonesia and often experiences significant growth, as evidenced by sales prices, its impact on gross domestic product, and the utilization of properties within the real estate sector. Regarding utilization, one common mechanism employed by the Indonesian population is leasing homes or other real estate properties. In this regard, one commonly chosen transaction is leasing. Despite the widespread implementation of leasing transactions in the real estate sector, comprehensive regulations are lacking. This stands in contrast to the Netherlands, which has specific regulations governing leasing in the real estate sector. These regulations encompass detailed components such as mechanisms for lease adjustments, compensation, joint leasing arrangements, and even formal requirements. In response to this phenomenon, the author aims to conduct a comparative legal analysis of leasing regulations in the real estate sectors of Indonesia and the Netherlands using a doctrinal approach. The primary methodology involves a literature review comparing legislation and its implementation in both countries. Beyond identifying similarities and differences in leasing regulations in the real estate sector, this thesis seeks to identify regulations that Indonesia can adapt from the Netherlands to enhance its own legal framework in response to evolving human needs."

"ABSTRAKDewasa ini penerbangan komersial dan angkutan udara di dari tahun ke tahun terus berkembang dan tidak dapat disangkal bahwa peranannya dalam pembangunan nasional negara kita sangat penting baik dari aspek ekonomi, politik, pertahanan negara. Indonesia sosial maupun Sejalan dengan perkembangan itu, pembiyaan juga sangat meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan penambahan pesawat udara akan armada pesawat udara oleh para operator atau perusahaan penerbangan di Indonesia. Akan tetapi, mengingat harga pesawat udara yang sangat tinggi, sementara dana yang diperlukan tersedia, hampir tidak mungkin bagi untuk memperolehnya dengan tidak operator Indonesia cara pembelian tunai. Salah satu sarana ekonomi modern yang dapat digunakan kesulitan dana ini adalah apa yang kita ini sebagai Lembaga Leasing. Perjanjian untuk mengatasi kenal dewasa leasing adalah suatu .perjanjian yang diadakan antara perusahaan leasing dan perusahaan penerbangan yang antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang hak milik, besarnya pembayaran sewaguna (leasing), jangka waktu, pemeliharaan, asuransi, dan ketentuan lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak dalam perjanjian bersangkutan. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya berkaitan Perolehan pesawat udara dengan cara dengan leasing ini yang dalam praktek terasa mendesak akan pengaturannya adalah lembaga jaminan untuk pesawat udara, karena dalam praktek dewasa ini ternyata lembaga ini telah berkembang tanpa pengaturan yang tegas dan tepat."

"Meleasing pesawat terbang dari perusahaan leasing asing merupakan salah satu cara yang efektif bagi PT. Garuda Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan akan armada pesawatnya guna menunjang pembangunan nasional sesuai dengan anjuran pemerintah. Namun sampai saat ini pemerintah sendiri belum mengizinkan adanya cross border leasing yang melibatkan perusahaan leasing asing. Hal ini dapat kita lihat baik dari keputusan Menteri Keuangan maupun Menteri Perhubungan yang mengharuskan adanya izin dari menteri keuangan bagi lessor yang akan mengadakan perjanjian leasing dengan lessee di lndonesia. Sehingga keabsahan dari perjanjian cross border leasing antara PT, Garuda Indonesia dan Elasis Leasing S.A.R.L dapat dipertanyakan. Terlepas dari sah atau tidaknya perjanjian leasing tersebut tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk meninjau isi perjanjian leasing tersebut dari sudut hukum perdata Indonesia. Di mana dalam hal ini perjanjian tersebut dihubungkan dengan pasal 1338 dan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Disini penulis melihat bahwa perjarijian leasing yang dilakukan antara PT. Garuda Indonesia dan Elasis Leasing merupakan pencerminan 1dari adanya asas kebebasan berkontrak yang tercakup dalam pasal 1338 BW. Namun sayangnya asas kebebasan berkontrak tersebut diterapkan secara terlalu bebas sehingga tampak bahwa lessee yang dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lebih lemah daripada lessor harus menanggung kewajiban-kewajiban yang menurut analisa penulis jauh lebih banyak dan berat dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang diemban oleh si lessor. Untuk itulah penulis berpendapat bahwa pemerintah perlu mengadakan suatu pengaturan lebih lanjut dalam tingkat perundang-undangan mengenai leasing ini sehubungan dengan pembinaan hukum nasioanal agar lembaga leasing ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kesasaran hukum dan sosial budaya bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, terutama jika lessee Indonesia ingin mengadakan perjanjian dengan lessor asing tidak selalu harus menggunakan/mendasarkan perjanjian tersebut pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara lessor tersebut, karena kita pun sudah memiliki ketentuan-ketentuan hukum mengenai leasing ini secara terperinci dan memiliki kekuatan hukum yang pasti dalam bentuk perundang-undangan. Sehingga tujun dari lembaga leasing untuk memberikan manfaat/keuntungan yang seimbang bagi para pihak dapat terlaksana."

"Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Asas itikad baik dalam suatu perjanjian dikenal sejak masa hukum Romawi, dan terus berkembang hingga masa modern dan telah dicantumkan ke dalam berbagai unifikasi hukum perjanjian. Asas itikad baik berperan sebagai pemberi batasan dalam asas kebebasan berkontrak dan menjaga terlaksananya norma-norma keadilan dan kepatutan. Itikad baik harus tercermin dalam setiap tahapan perjanjian, mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga pengakhiran perjanjian. Asas itikad baik berperan penting untuk menjaga perjanjian agar tetap berlangsung sesuai ketentuan yang telah disepakati dan sebagai jembatan atas permasalahan-permasalahan dalam perjanjian yang semakin berkembang. Dalam perkembangannya, asas itikad baik menjadikan asas kebebasan berkontrak saat ini bukanlah lagi kebebasan tanpa batas, melainkan menjadi paradigma kebebasan berkepatutan. Asas itikad baik memiliki kekuatan hukum dengan memberikan Hakim kekuatan untuk melakukan campur tangan ke dalam suatu perjanjian, bilamana perjanjian tersebut telah melanggar itikad baik. Dalam hal ini diperlukan pula tinjauan terhadap unsur-unsur yang menentukan bagaimana suatu asas itikad baik telah dilanggar. Di Indonesia, pengaturan itikad baik terdapat pada pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, namun, pengaturannya dalam KUH Perdata Indonesia masih sangat terbatas sehingga menimbulkan ketidakpastian. Selain di Indonesia, Itikad baik pun telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional yang terbukti dengan diakuinya asas itikad baik dalam Prinsip Hukum Kontrak Eropa dan Prinsip-Prinsip Kontrak Komersial Internasional UNIDROIT. Sehingga dalam hal ini, diperlukan suatu tinjauan perbandingan hukum terhadap asas itikad baik menurut Prinsip Hukum Kontrak Eropa dan Prinsip Kontrak Komersial Internasional UNIDROIT.

---

The principle of good faith is a well known principle in contract law. The principle of good faith in an agreement has been acknowledge since the era of Roman law and continue to evolve into modern law to be included in a variety of contractual clause. The principle of good faith take the role to constraints the principle of “freedom of contract” to be shifted towards the “appropriate freedom”. Good faith principle should be reflected in every stage of the agreement, ranging from the establishment, implementation, until the termination of the agreement. The principle of good faith plays an important role to keep the agreement in order, and nowadays has given the judge a power to intervene into a contract. In Indonesia, good faith principle set in article 1338 subsection (3) of the Indonesian Civil Code, however, the regulation of this principle in the Indonesia is still very limited which lead to uncertainty. Good faith principle has also been recognized as customary international law, which proven by its recognition in the Principles of European Contract Law and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Thus, in this case, there need an analysis of comparative law on the good faith principle in the Indonesian Civil Code, Principles of European Contract Law and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts."