Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasih tingginya Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bintan dan rendahnyaanggaran kesehatan masyarakat di daerah menyebabkan Puskesmas belummaksimal dalam menjalan fungsi strategisnya. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk melihat efektifitas BOKdalam percepatan MDGs di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tahun2011 dan Tahun 2012. Hasil penelitian diketahui bahwa Bantuan OperasionalKesehatan belum efektif dalam mendukung percepatan MDGs. Hal ini disebabkankarena pegawai masih berorientasi pada uang lumpsum, peruntukkan kegiatanlebih besar diluar program tujuan MDGs dan menurunnya anggaran kesehatandari APBD setalah ada BOK. Saran: agar Dinas Kesehatan melakukan advokasikepada legislatif dan executive untuk mempertahankan dan meningkatkananggaran kesehatan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerjaprogram yang dibiayai BOK dan meningkatkan pembinaan ke lapangan untukmemaksimalkan pencapaian MDGs 2015.

---

ABSTRACTThe persistently high maternal mortality rate in the District of Bintan andlow areas of public health budget led health centers have not been up in runningthe strategic function. The study was a qualitative research design with casestudies that aim to see the effectiveness of the BOK in the acceleration of MDGsin Bintan regency in Riau Islands Province 2011 and Year 2012. Survey resultsrevealed that the Operational Health Support not been effective in supporting theacceleration of the MDGs. This is because employees are oriented journey?sexpences, greater activity outside the designated program goals MDGs anddeclining health budgets from existing budgets After BOK. Advice: HealthDepartment to advocate for legislative and executive to maintain and improve thehealth budget, supervise and evaluate the performance of programs financed byBOK and improve guidance to the field to maximize the achievement of theMDGs by 2015."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan disain cross sectional. Sampel pada penelitian ini seluruh pegawai yang berjumlah 75 orang (total sampling). Nilai kinerja pegawai 65 dengan nilai terendah kinerja pegawai 15 dan kinerja pegawai tertinggi 81. Faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan adalah faktor individu dan faktor organisasi. Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2012 adalah pendidikan terakhir (Beta = 0,482). Hasil penelitian kinerja pegawai kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tahun 2012 berkinerja rendah. Peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan kemampuan teknis pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehingga kinerja pegawai meningkat.

---

The purpose of this study to find out employee performance of Bintan Health Office in 2012. This study uses quantitative methods with cross sectional design. Sample in this study are all of the employees in Bintan Health Office 75 person in total. Employee performance point is 65, with the lowest performance of employees is 15 and the highest employee performance is 81. Employee Performance of Bintan Health Office are affected by two factors, there are individual factor and organizational factor. The most influence factor on staff performance Bintan Health Office in 2012 is the latest education. The result shows that employee in health office of bintan regencyin low performance. The Improvement quality of human resources will improve staff's technical ability in carrying out the work so that employee performance increases."

"Pemberian bantuan kesehatan sipil dalam perkembangannya memegang peranan yang cukup penting di wilayah sengketa bersenjata yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas kesehatan yang menjamin hak orang-orang yang terluka dan sakit karena itu terdapat perlindungan yang diterapkan oleh hukum humaniter internasional. Namun, meski sudah dilindungi oleh hukum, akhir-akhir ini para pihak pemberi bantuan kesehatan sipil seringkali masih diserang oleh para peserta konflik bersejata sehingga mengakibatkan kerugian materi, dan bahkan nyawa. Skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang akan membahas Hukum Humaniter Internasional yang melindungi pemberian bantuan kesehatan sipil secara melalui dua konsepsi, yaitu melalui perlindungan terhadap anggota dinas kesehatan sipil dan melalui perlindungan terhadap unit kesehatan sipil, yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya serta hukum kebiasaan internasional. Melalui analisa kasus menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, skripsi ini juga menyimpulkan masalah penerapan yang terjadi atas ketentuan-ketentuan yang melindungi pemberian bantuan kesehatan sipil di wilayah sengketa bersenjata. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa masalah penerapan yang terjadi karena beberapa ketentuan hukum humaniter internasional masih belum sempurna yang didukung dengan kurangnya kesadaran dan kepatuhan para peserta konflik. Karena itu, tatanan hukum yang ada perlu segera diperbaharui dengan cermat agar dapat menyelesaikann segala permasalahan penerapan yang ada. Segala macam publikasi dan gerakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para peserta konflik terhadap hukum humaniter internasional juga harus lebih banyak dilakukan.

---

Civilian medical assistance in recent times hold an important role in armed conflict to execute medical duties that ensure the rights of sick and wounded persons, therefore, it is protected by International Humanitarian Law. But nowadays, even if it is protected by the law, the stakeholders of civilian medical assistance are still often being attacked by the parties of the conflict which caused material loss, or even the loss of life. This thesis is a juridicial normative research which examine the International Humanitarian Law that protects civilian medical assistance in two different ways, by the protection of civilian medical personnel and by the protection of civilian medical units, contained in the Geneva Convention of 1949 and its additional protocols along with the customary international law. Through case analysis using sources from literature and interview, this research tries to conclude the current implementation problems that have occurred over provisions protecting the civilian medical assistance in armed conflict. The results of this study indicates that there are several implementation problems because some provisions of international humanitarian law are still imperfect, along with the lack of awareness and compliance practiced by the parties of the conflict. Hence, the existing legal system should be modified thoroughly in order to resolve the existing implementation problems. Any kind of publications and social movements aimed to enhance the awareness and compliance of the parties to the conflict shall be done more often. "

"Throughout history, humanity has been plagued by a myriad of humanitarian crises that seemingly take the form of perpetual human suffering. Today, approximately 125,000,000 people require humanitarian assistance as the result of famine, war, geopolitical conflict, and natural disasters. A core component of this suffering is afflictions related to human health, where disturbances strain or overwhelm the existing healthcare infrastructure to create the conditions for an increase in morbidities and co-morbidities. One of the more startling elements is the loss of life to preventable medical conditions that were not properly treated or even diagnosed in the field, and is often due to the limited interventional capacity that medical teams and humanitarian practitioners have in these scenarios. These individuals are often hindered by medical equipment deficiencies or devices not meant to function in austere conditions. The development of highly versatile, feasible, and cost-effective medical devices and technologies that can be deployed in the field is essential to enhancing medical care in unconventional settings. In this book we examine the nature of the creative problem-solving paradigm, and dissect the intersection of frugal, disruptive, open, and reverse innovation processes in advancing humanitarian medicine. Specifically, we examine the feasible deployment of these devices and technologies in unconventional environments not only by humanitarian aid and disaster relief agencies, but also by crisis-affected communities themselves. The challenge is complex, but the financial support and technical development of innovative solutions for the delivery of humanitarian aid is a process in which everyone is a stakeholder."

"Maldistribusi tenaga kesehatan terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) menjadi perhatian dunia karena keengganan tenaga kesehatan untuk tinggal dan bekerja di DTPK. World Health Organization (WHO) merekomendasikan retensi tenaga kesehatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan di DTPK. Di dalam manajemen sumber daya manusia, retensi merupakan output pemeliharan sumber daya manusia (SDM), artinya bagaimana mempertahankan SDM yang kompeten untuk tetap bekerja dalam periode waktu yang maksimum. Salah satu cara yang dipakai untuk meretensi SDM adalah dengan pemberian insentif, baik berupa material maupun non material. Penelitian ini dilakukan pada program penugasan khusus tenaga kesehatan di DTPK yang dilaksanakan pada bulan September 2011 di Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura Provinsi Papua. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai informan yang kompeten yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Data sekunder menggunakan data hasil pemetaan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan tahun 2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa insentif bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi retensi tenaga kesehatan penugasan khusus di DTPK. Faktor kebijakan pemerintah lebih menentukan retensi tenaga kesehatan di DTPK. Pemerintah belum memiliki kebijakan khusus tentang retensi tenaga kesehatan. Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan khususnya di DTPK, pemerintah menggunakan strategi mutasi dan rotasi serta menyelenggarakan program-program yang sifatnya temporarly dan tidak sustainable seperti pengadaan tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Penugasan Khusus, dan tenaga kesehatan kontrak atau honorer. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kajian-kajian tentang kebijakan retensi tenaga kesehatan.

---

Maldistribusi of health workers especially in the Rural, Border and Islands area (DTPK) became the world's attention due to the reluctance of health workers to live and work in DTPK. World Health Organization (WHO) recommends retention of health workers as part of efforts to increase the availability of health workers in DTPK. In the human resource management, retention is the output of human resources (HR) maintenance, which is how to maintain competent human resources to keep working within a maximum period of time. One way used to retaining HR is by providing incentives, either material or non material.

The research was conducted on a special assignment program of health workers in DTPK held on September 2011 in Keerom District, Sarmi District and Jayapura city, province of Papua. In this study the data used consists of primary data and secondary data. Primary data obtained by conducting interviews conducted with a range of competent informants of the Provincial Health Office, District Health Office and Center for Health Human Resources Planning and Utilization of Ministry of Health. Secondary data using mapping data from health workers conducted by the Center for Health Human Resource Planning and Utilization, Ministry of Health in 2010 Republic of Indonesia.

The results showed that the incentive is not a major factor influencing the retention of health workers on special assignment in DTPK. Factors determining government policy over retention of health workers in DTPK. Governments do not yet have specific policies regarding the retention of health personnel. To meet the availability of health workers especially in DTPK, the government uses mutation and rotation strategies and organizing programs that are temporarly and not sustainable as the procurement of non-permanent employee health workers (PTT), Special Assignment, and health workers or temporary contracts.Therefore, governments need to do studies of health personnel retention policies."

"ABSTRAKAngka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi. Sebagian besarterjadi selama melahirkan dan periode postpartum langsung dengan penyebabutama akibat komplikasi obstetrik. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatantelah dikaitkan dengan upaya menurunkan angka kematian ibu, pemanfaatanpelayanan ini masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untukmengidentifikasi determinan pemanfaatan pelayanan berdasarkan karateristikindividu. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, dengan dataprimer yang dikumpulkan melalui penyebaran angket kepada 203 responden.Hasilnya menunjukkan ada hubungan antara pendapatan keluarga, sikapterhadap pelayanan kesehatan dan persepsi kebutuhan kesehatan yang dirasakandengan pemanfataan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Sikapmerupakan determinan paling dominan terhadap pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan (p=0,000 OR=19,292 CI 95%=8,337?44,644). Sedangkanumur, tingkat pendidikan, pekerjaan, kepemilikan jaminan kesehatan, persepsijarak dan waktu tempuh ke fasilitas kesehatan tidak teridentifikasi berhubungansecara signifikan. Disarankan kepada pihak puskesmas untuk meningkatkankoordinasi dengan berbagai pihak terkait, mengintegrasikan program kesehatanibu dengan program lain, melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasimasalah kesehatan, dan menyebarkan informasi pentingnya pertolonganpersalinan oleh tenaga kesehatan.

---

ABSTRACTMaternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia is still quite high. Mostly occurredduring delivery and immediate postpartum period due to the major cause ofobstetric complications. Delivery assistance by health professionals has beenassociated with reducing maternal mortality effort, this service utilization is stillrelatively low. The aim of this study is to identify the determinants of healthservice utilization based on individual characteristics. Cross sectional approachwas used with primary data that is collected by spread out the questionaire to203 respondents with . The results showed that there is a relationship betweenfamily income, attitudes toward health care and perceptions to the need of heathservice with the utilization of delivery assistance by health professionals.Attitude is the most dominant determinant of delivery assistance by healthprofessional (p = 0.000 OR = 19.292 95% CI = 8.337 to 44.644). As for age,education level, occupation, property insurance, the perception of distance andtravel time to health facilities was not significantly associated. Therecommendation for the Cijeruk Health centre is to enhance coordination withrelevant stakeholders, integrating maternal health program with other programs,involving the community in identifying health problems, and disseminateimportant information delivery assistance by health professionals."

"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah, termasuk partisipasi sekolah anak disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program BOS yang diberikan kepada SLB terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak disabilitas pada tingkat kabupaten/kota di tahun 2020-2021. Dengan menggunakan metode analisis data panel, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa BOS untuk SLB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap APS anak penyandang disabilitas di kabupaten/kota yang memperoleh dana BOS minimal sebesar Rp 120juta. Kabupaten/kota yang menerima dana BOS minimal Rp 120juta menandakan bahwa sekolah pada kabupaten/kota tersebut telah memenuhi minimal fixed cost yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional sekolah. Namun demikian, meskipun kabupaten/kota sudah memperoleh besaran dana BOS minimal sesuai fixed cost, ternyata dana BOS tidak dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas. Variabel independen lainnya yang berpengaruh signifikan yaitu persentase disabilitas berat, persentase disabilitas yang tinggal di wilayah urban, rasio ketersediaan sekolah inklusi, rata-rata lama sekolah, dan regional. Sedangkan variabel independen lainnya yang tidak signifikan yaitu rasio guru-siswa SLB, rasio ketersediaan SLB, PDRB per kapita, dan usia harapan hidup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besaran dana BOS untuk SLB masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional sekolah, jenjang pendidikan dan jenis kebutuhan/gangguan; masih belum maksimalnya pendataan SLB untuk dapat menerima dana BOS; serta masih besarnya biaya personal pendidikan yang perlu dikeluarkan oleh keluarga dengan penyandang disabilitas. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlu adanya evaluasi terhadap besaran dana BOS untuk SLB dengan menghitung kebutuhan riil operasional, jenjang sekolah dan jenis kebutuhan/gangguan penyandang disabilitas, perlu dimaksimalkannya pendataan SLB dan siswa penyandang disabilitas agar dapat menerima BOS, serta perlu ditingkatkannya bantuan untuk keluarga dengan penyandang disabilitas untuk membantu mengurangi biaya personal pendidikan.

---

School Operational Assistance (BOS) is a government program that aims to increase school participation, including school participation for children with disabilities. This study aims to find out how much influence the BOS program provided to SLB has on the School Participation Rate (APS) of children with disabilities at the district/city level in 2020-2021. Using the panel data analysis method, this study shows that BOS for special schools does not have a significant effect on the APS of children with disabilities in 2020- 2021 in regencies/cities that receive a minimum BOS fund of IDR 120 million. Districts/cities that receive BOS funds of more than IDR 120 million indicate that schools are sufficient to meet the minimum fixed costs required for school operations. Even though schools have received the minimum amount of BOS funds according to the fixed cost, they cannot increase the school participation of children with disabilities in districts/cities. Other independent variables that have a significant effect are the percentage of severe disabilities, the percentage of disabled living in urban areas, the ratio of the availability of inclusive schools, the average length of schooling, and the region. Meanwhile, other independent variables that were not significant were the teacher-student ratio of SLB, the ratio of availability of SLB, GRDP per capita, and life expectancy. These results indicate that the amount of BOS funds for special schools is still relatively small when compared to the operational needs of schools, educational levels and types of needs/disorders; the data collection for SLB is still not maximal to be able to receive BOS funds; as well as the large personal costs of education that need to be paid by families with disabilities. This research has implications that it is necessary to evaluate the amount of BOS funds for SLB by calculating real operational needs, school level and types of needs/disorders of persons with disabilities, it is necessary to maximize data collection on SLB and students with disabilities so that they can receive BOS, and it is necessary to increase assistance to families with disabilities to help reduce personal education costs."

"Masih tingginya kejadian IMS pada WPS (83,2%) dan perilaku pencegahan yang kurang berpotensi penularan IMS dan peningkatan penyebaran kasus HIV-AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketersediaan kondom terhadap penggunaan kondom di Lokasi Batu 24 dan Batu 80. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu, kuantitatif dengan disain cross sectional dan kualitatif dengan disain RAP. Sampel pada penelitian ini adalah WPS di Lokasi Batu 24 dan Batu 80 berjumlah 136 orang (total sampel) dan 22 orang informan. Ada 81,6 % menggunakan kondom pada seks terakhir dan 47,2 % selalu menggunakan kondom seminggu terakhir. Penggunaan kondom seminggu terakhir dipengaruhi oleh ketersediaan kondom (OR=1,7) dan tetap berpegaruh setelah dikontrol oleh variabel konfounder (OR=2,4).

---

The high prevalence of STI among sex worker (83.2%) and low condom used behaviors potentially increase the spread of transmission of STI and HIV-AIDS cases.This study aims to determine the effect of condom availability on condom use among sex worker at Lokasi Batu 24 and Batu 80. Quantitative and qualitative methods had been used in this study. Samples in this study are direct sex workers in Lokasi Batu 24 and Batu 80, total 136 person (total sample) and 22 informen. There are 81.6% used condom at last sex, and 47.2% always used condoms in past a week. Condoms used in past a week are influenced by the availability of condoms (OR = 1.7) and still having effect after controlled by confounder variables (OR = 2.4)."

"Malaria masih menjadi masalah yang mengancam nyawa. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasikan tingkat pengetahuan tentang malaria pada keluarga di wilayah kerja Puskesmas Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan disain deskriptif dengan 100 sampel acak pada keluarga yang pernah menderita malaria baik rawat inap maupun maupun rawat jalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang malaria pada keluarga secara umum cukup, namun tingkat pengetahuan pada keluarga tergolong masih rendah secara pendidikan formal yaitu mayoritas berpendidikan dasar (SD).Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pengetahuan ini dapat dilakukan dengan memperbanyak pelaksananaan pendidikan kesehatan melalui promosi kesehatan.

---

Malaria is a life-threatening health problem. This research aims to identify families’level of knowledge about malaria in Siantan Timur Public Health Center. It applied descriptive design with 100 random sample of families who have suffered malaria both in patient and out patient care.

The results indicated that the family level of knowledge generally is good, but the family knowledge level are still relative low when viewed informal education that the majority of basic education (elementary). Efforts to increase the knowledge of families and communities can be done with emphasis on the implementation of health education through health promotion."