Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas sejarah Vrijmetselarij atau yang lebih dikenal Freemasonrydi Indonesia. Terutama hubungan Vrijmetselarij dengan elit pribumi di Jawa sejaktahun 1908, ketika kemunculan organisasi modern pertama, Budi Utomo, sampaidibubarkannya Vrijmetselarij di Indonesia pada tahun 1962. PerhatianVrijmetselarij terahadap bidang pendidikan, termasuk pendidikan untuk pribumi,disinyalir menjadi salah satu faktor kemunculan elit modern Indonesia yangmayoritas para tokohnya berlatar belakang pendidikan Barat. Mayoritas elitpribumi yang bergabung dengan Vrijmetselarij pun mempunyai latar belakangpendidikan yang baik. Ketika keanggotaan Vrijmetselarij dari kalangan elitpribumi sudah mencapai suatu keadaan yang mapan setelah Indonesia merdeka,maka didirikanlah Loji Agung Indonesia yang independen, meskipun umurnyatidak panjang

---

ABSTRACTThis thesis discusses the history Vrijmetselarij or better known as Freemasonry in

Indonesia. Especially Vrijmetselarij relationship with the indigenous elites in Java

since 1908, when the emergence of the first modern organization, Budi Utomo,

until the dissolution of Vrijmetselarij in Indonesia in 1962. Vrijmetselarij

attention to education, including education for the natives, presumably be one

factor in the emergence of modern Indonesian elite that the majority of the

characters of Western educational backgrounds. The majority of the indigenous

elite who joined Vrijmetselarij also have a good educational background. When

membership Vrijmetselarij of indigenous elites had reached a steady state after

Indonesia's independence, the Indonesian Supreme Lodge founded an

independent, though its age is not long."

"Posisi elite pribumi dalam birokrasi pemerintahan di Jawa Tengah merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana posisi elite pribumi dalam sistem birokrasi kolonial di wilayah Jawa Tengah 1918-1924. Periode yang diteliti dimulai dari tahun 1918, ketika pemerintah kolonial mulai memberlakukan kebijakan Ontvoogding Ordonanntie (Ordonansi Pembebasan Perwalian) dan berakhir pada 1924 dengan diberlakukannya Regentschapsordonantie (Ordonansi Kabupaten). Metode yang digunakan adalah metode sejarah didukung dengan model lapisan sosial dari Roland Mousnier dan konsep kekuasaan dari Michael Mann. Sumber primer yang digunakan adalah Staatsblad van Nederlandsch-Indië dan majalah Pedoman Prijaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bupati memegang posisi tertinggi dalam birokrasi pemerintahan pribumi di wilayah Jawa Tengah berdasarkan aturan turun-temurun yang diberikan oleh pemerintah kolonial sejak abad ke-19. Sikap pemerintah kolonial yang tidak memberikan kebebasan menimbulkan adanya perlawanan dari para elite birokrasi pribumi. Pemerintah kolonial memberi respon dengan menyerahkan kekuasaan dan wewenang kabupaten kepada pemerintah pribumi.

---

The position of indigenous elite in government bureaucracy in Central Java is the main focus of this research. The problem proposed is how the position of indigenous elite in the colonial bureaucracy in Central Java region 1918-1924. The period of this research starts from 1918, when the colonial government to released Ontvogding Ordonanntie (Freedom Ordonance) policy and ended in 1924 releasement of the Regentschaps Ordonanntie (Regency Ordonance) policy. The method used the historical methods supported with social layer model from Roland Mousnier and authority concept from Michael Mann. Primary resources used Staatsblad van Nederlandsch-Indië and Pedoman Prijaji. The result shows that regent holds the highest position of native government bureaucracy in Central Java region based on hereditary rule that has been given by colonial government since the nineteenth century. The attitude of colonial government which did not provide freedom led to resistance from indigenous bureaucracy elite. The colonial government responded by handing over the power and authority of the regency to the native government."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pengaruh Vrijmetselarij atau yang biasa kita kenal denganFreemasonry pada masa Hindia Belanda dalam bidang prasarana pendidikan, tepatnya diJawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan pengaruh Vrijmetselarij dalampengembangan prasarana pendidikan di Jawa Tengah pada masa Hindia Belanda. Metodeyang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah analisis deskriptif denganpendekatan sejarah. Sumber primer yang dipakai penulis untuk membahas penelitian iniadalah sebuah buku karya Dr. Th. Stevens yang berjudul Vrijmetselarij en Samenleving inNederlands-Indie en Indonesie 1764-1962. Hasil dari penelitian ini ialah Vrijmetselarijmempunyai andil atau pengaruh dalam bidang prasarana pendidikan di Jawa Tengah padamasa Hindia Belanda.

---

ABSTRACTThis research discusses the influence of Vrijmetselarij or what we usually know withFreemasonry in the Dutch East Indies in the field of education, precisely in Central Java. Thisstudy aims to describe the influence of Vrijmetselarij in the development of educationalinfrastructure. The method used in analyzing his research is descriptive analysis with ahistorical approach. The primary source used to discuss this journal is a book by Dr. Th.Stevens entitled Vrijmetselarij en Samenleving in Nederlands-Indie en Indonesie 1764-1962. The results of this research are that Vrijmetselarij or Freemasonry supports educationin Central Java during the Dutch Indies by building infrastructure to support education in thearea to make it better."

"Penelitian ini membahas tentang perjalanan Kotabaru sebagai sebuah bagian dari sejarah Yogyakarta. Kotabaru Yogyakarta adalah sebuah kelurahan yang terdapat di wilayah kecamatan Gondokusuman. Kotabaru berkembang sebagai sebuah wilayah yang di khususkan untuk penduduk Belanda pada masa kolonialisme Belanda. Pada masa pendudukan Jepang Kotabaru berubah fungsi menjadi markas militer tentara Jepang (Kido Butai). Kotabaru memiliki bangunan besar dan luas yang cocok untuk dijadikan gudang peluru dan amunisi lainnya. Ketika kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang berakhir. Kotabaru berkembang menjadi sebuah perumahan elit pribumi yang mampu membayar sewa hak tanah di atas tanah Kraton. Hasil penelitian ini membahas bagaimana perubahan pemukiman yang terjadi di Kotabaru serta dampak perubahan tersebut terhadap kampung di sekitarnya.

---

This study discusses Kotabaru trip as a part of the history of Yogyakarta. Kotabaru Yogyakarta is a village located in the district Gondokusuman. Kotabaru developed as an area dedicated to the population in the Netherlands during the Dutch colonialism. During the Japanese occupation Kotabaru turned into the headquarters of the Japanese army military (Kido Butai). Kotabaru has a large and spacious building suitable to be used as warehouse bullets and other ammunition. When the Dutch colonialism and Japanese occupation ended. Kotabaru developed into an elite residential indigenous land rights is able to pay rent on the palace ground. Results of this study discusses how the changes that occur in Kotabaru settlement and the effects on the surrounding villages."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana hubungan pengeluaran pemerintah daerah provinsi terhadap kesempatan kerja dan output di pulau Jawa. Menggunakan analisis data panel dengan data dari tahun 1990 sampai dengan 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan positif dan mempunyai pengaruh paling besar terhadap output dibandingkan variabel lainnya, namun mempunyai hubungan negatif terhadap kesempatan kerja. Hasil lainnya adalah realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif dan mempunyai pengaruh paling besar terhadap terhadap kesempatan kerja dibandingkan variabel lainnya output dan juga. Realisasi penanaman modal asing (PMA), kapasitas angkatan kerja, tingkat keahlian dari angkatan kerja mempunyai hubungan positif terhadap kesempatan kerja maupun output. Variabel dummy krisis menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah krisis terhadap kesempatan kerja maupun output.

---

This study is attempts to determine the relationship between local government spending on employment and output in Java, using panel data analysis with data from 1990-2007. Results indicate that govemment spending positively affects on output and have the largest impacts than other variables, but has negatively affect on employment. In addition, realization of domestic direct investment have the largest impacts and positively affects on employment. Realization of foreign direct investment, size of labor force, skill level of labor force positively affects output and employment. Dummy crisis variable indicates there is no different between before and after crisis on output and employment."

"Penelitian ini menganalisis hubungan pendidikan dan partisipasi tenaga kerja perempuan di Jawa Barat. Penulis menemukan bahwa pendidikan berdampak negatif dengan signifikansi 1% terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan di Jawa Barat. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2018–2022 digunakan untuk metode kuantitatif yang menerapkan model Binary Logistic Regression. Selain itu, status pernikahan dan status KRT berdampak positif pada partisipasi tenaga kerja perempuan di Jawa Barat. Penulis juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti jenis instansi dan gaji berdampak pada partisipasi tenaga kerja perempuan. Untuk mendukung temuan kuantitatif, penulis menggunakan analisis kualitatif yang mencakup survei kuesioner dan wawancara mendalam.

---

This study analyses the relationship between education and female labour force participation in West Java. The author found that education has a negative impact with 1% significance on female labour force participation in West Java. The results of the 2018-2022 National Labour Force survey were used for the quantitative method that applied the Binary Logistic Regression model. In addition, marital status and household head status have a positive impact on female labour force participation in West Java. The authors also found that factors such as agency type and salary have an impact on female labour force participation. To support the quantitative findings, the authors used qualitative analysis that included a questionnaire survey and in-depth interviews."

"Tugas akhir ini membahas perkembangan perbaikan sanitasi kota Bandung pada periode 1918-1929. Perbaikan sanitasi meliputi pembangunan infrastruktur pengadaan air bersih seperti pompa air dan pipa ledeng, penataan ulang tata kota, dan program perbaikan kampung-kampung pribumi oleh pemerintah kota Bandung. Meskipun pembangunan kota Bandung pada masa kolonial didasarkan terhadap pertimbangan pragmatis yaitu memberi kenyamanan bagi penduduk  “Eropa”, namun dalam penelitian ini akan diperiksa juga bagaimana dampaknya pembangunan sanitasi ini terhadap masyarakat pribumi kota Bandung. Penelitian menggunakan sumber primer berbentuk catatan resmi pemerintahan kolonial yang berupa Uitbreidingsplan Noord Bandoeng yang disusun oleh pemerintah kota Bandung, serta artikel-artikel yang berasal dari berbagai edisi De Preanger Bode dan Bataviaasch Nieuwsblad. Arsip didapatkan dari arsip yang disediakan oleh situs Delpher, KITLV dan Colonial Architecture EU, beserta sumber sekunder yang berbentuk penelitian terdahulu mengenai kota Bandung dan distribusi fasilitas air bersih di Hindia Belanda. Penelitian menemukan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pribumi dalam perbaikan sanitasi untuk masyarakat pribumi berhasil dalam skala yang terbatas.

---

This thesis discusses the development of sanitation improvements in the city of Bandung in the period 1918-1929. improvements in sanitation includes the construction of water-procuring infrastructure such as water pumps and plumbing, reorganization of city planning, and a program to improve indigenous kampung by the Bandung city government. Although the development of the city of Bandung during the colonial period was based on pragmatic considerations, namely providing comfort for the "European" population, this research will also examine the impact of this sanitation development on the indigenous people of the city of Bandung. The research uses primary sources in the form of official colonial government records in the form of Uitbreidingsplan Noord Bandoeng compiled by the Bandung city government, and articles from various editions of De Preanger Bode and the Bataviaasch Nieuwsblad. Archives were obtained from archives provided by the online sites Delpher, KITLV and Colonial Architecture EU, along with secondary sources in the form of previous research regarding the city of Bandung and the distribution of clean water facilities in the Dutch East Indies. The research found that the struggle carried out by indigenous figures to improve sanitation for indigenous communities was successful on a limited scale."

"Keberadaan kebijakan pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat di Indonesia sangatlah penting, sebab ia menjadi dasar untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Untuk itu, penelitian ini ditulis untuk menelaah dinamika advokasi pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat yang dilakukan oleh Komunitas Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Jawa Barat yang terkonsentrasi di 3 (tiga) kampung: 1) Kampung Cigugur, Kabupaten Kuningan; 2) Kampung Pasir, Samarang, Kabupaten Garut, dan; 3) Kampung Cireundeu, Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Socio-Legal Research, dimana analisis penelitian tidak hanya mengacu pada sumber-sumber yuridis dan doktriner hukum semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner keilmuan sosial lainnya dalam artian yang lebih luas, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih holistik dan komprehensif. Luaran analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengakuan dan perlindungan hukum Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan mengalami disparitas, sebab hanya Komunitas Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Cireundeu yang telah mendapatkan status pengakuan hukum sebagai Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi, sedangkan Komunitas Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Cigugur dan Kampung Pasir belum mendapatkan pengakuan hukum dari Pemerintah Daerahnya masing-masing. Selain itu, disparitas ini disebabkan juga karena tidak adanya pengaturan hukum di level Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, hingga rendahnya kehendak politik (political will) Pemerintah Daerah setempat untuk mengakui eksistensi dan melindungi hak-haknya. Disparitas tersebut menjadi penyebab terjadinya sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat yang dialami oleh masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan.

---

The existence of policies recognizing and protecting the legal rights of indigenous communities in Indonesia is crucial, as it forms the basis for safeguarding the rights of indigenous peoples. This study aims to examine the dynamics of advocacy for the recognition and legal protection of indigenous peoples conducted by the Karuhun Urang Indigenous Community (AKUR) of Sunda Wiwitan in West Java, which is concentrated in three villages: 1) Cigugur Village, Kuningan Regency; 2) Pasir Village, Samarang, Garut Regency; and 3) Cireundeu Village, Cimahi City. This research employs the Socio-Legal Research method, where the analysis does not rely solely on juridical and doctrinal legal sources. Instead, it adopts an interdisciplinary approach that incorporates broader social sciences, allowing for a more holistic and comprehensive analysis. The findings of this research reveal that the policies for recognizing and protecting the legal status of the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Community are marked by disparities. This is evidenced by the fact that only the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Community in Cireundeu Village has obtained formal legal recognition as a Customary Law Community from the Cimahi City Government. In contrast, the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Communities in Cigugur Village and Pasir Village have not received similar legal recognition from their respective local governments. Moreover, these disparities stem from the absence of legal provisions at the level of national legislation and government regulations, as well as the lack of political will from local governments to acknowledge the existence and protect the rights of these communities. Such disparities have led to numerous human rights violations and infringements on the rights of the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Community."

"Kondisi fisik alam dan pengetahuan lokal petani di desa adat Kasepuhan Sinarresmi membentuk pola lanskap agrikultur yang memilki keunikan tersendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola lasnkap agrikultur dan kesesuaiannya dengan Wilayah Tanah Usaha WTU . Data penelitian diperoleh melalui obeservasi lapang dan wawancara dengan informan kunci dan petani setempat. Analisis spasial dan deskriptif dilakukan dengan metode overlay dan penarikan garis penampang melintang. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari bentuk medan datar yang dekat dari sungai hingga pegunungan curam yang semakin menjauhi aliran sungai, kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian pada wilayah Kasepuhan Sinarresmi semakin berkurang. Bentuk-bentuk pengusahaan tanah pertanian pada umumnya sesuai dengan Wilayah Tanah Usaha dan dibarengi oleh pengetahuan lokal sehingga keberlanjutan keberadaan lanskap agrikultur dapat terjaga.

---

The natural physical features and farmers rsquo local knowledge in Sinarresmi indigenous village has uniquely set up an agricultural landscape. The purpose of this study is to analyze how the agricultural landscape is formed and its suitability to become a sustainable landscape. The data in this study were obtained from field observation and interviews with key informant and local farmers. Spatial and descriptive analysis was carried out in this study by overlay method and cross section line. The results suggest that the steeper the shape of the terrain and the farther away from the river, the agricultural intensification, extensification, and diversification activities are diminished. The agricultural land in the Sinarresmi indigenous village are generally in accordance with farmland suitability and are accompanied by the farmers rsquo local knowledge so that the sustainability of the agricultural landscape can be maintained."