Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana praktik tindakan preventif yang dilakukan olehsuatu negara serta bagaimana pertanggungjawaban negara tersebut, sesuai denganprinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, dalam hal terjadinya pencemaranlaut lintas batas akibat eksploitasi minyak dan gas bumi (MIGAS) lepas pantai.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakanmetode studi kepustakaan dan wawancara dengan berbagai narasumber.Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perjanjian-perjanjian internasional(konvensi, perjanjian bilateral, perjanjian multilateral dan perjanjian-perjanjianinternasional lainnya), perbandingan, dan studi kasus. Penelitian inimenyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasionalterkait hal ini sudah cukup komprehensif tertera dalam perjanjian-perjanjianinternasional, namun permasalahan muncul karena tidak semua negaramengikatkan diri terhadap perjanjian internasional tersebut dan tidak semuanegara yang mengikatkan diri ke perjanjian internasional tersebut menerapkan halyang sama dalam negara mereka masing-masing. Maka perlu dibuat perjanjianinternasional yang spesifik dan mudah diaplikasikan mengenai pencemaran lautlintas batas akibat eksploitasi MIGAS lepas pantai.

---

ABSTRACTThis thesis provides explanation on how a state implements preventive measures

and its state responsibility, pursuant to principles of international environmental

law, in terms of cross border marine pollution caused by off-shore oil and gas

exploitation. This thesis is a normative legal study with bibliographical method

and interviews. This thesis also employs conventions, a comparative approach,

and a case study in its analysis. This thesis concludes that impelementation of

international environmental law principles regarding this topic has been quite

comprehensively attached in several conventions. However, problems arise in

regards of limited participation and different approaches of implementations in

each state. Therefore, there is a need to form a more specific and generally

applicable convention on this topic."

"Sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, porsi penerimaan PBB setiap tahun terus rneningkat. Meskipun secara kuantitatif jumlahnya relatif kecil dibanding jenis pajak pusat Iainnya, namun konsistensi kenaikannya telah memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan di daerah, sebab hampir seluruh penerimaan PBB diperuntukkan bagi daerah. Komponen terbesar penerimaan PBB diperoleh dari PBB migas. Dan bagian terbesar penerimaan PBB migas berasal dari PBB areal perairan Iepas pantai (off shore) dan hasil produksi. Objek PBB migas dikelompokkan menjadi tiga komponen yaitu areal di daratan (on shore), areal off shore, dan hasil produksi. Karakteristik spesifik yang melekat pada objek PBB migas areal off shore dan hasil produksi menyebabkan tidak ada satu kabupaten/kota pun yang secara khusus mempunyai kewenangan mutlak atasnya. Di lain pihak, kabupaten/kota sebagai lokasi objek pajak harus ditetapkan karena hasil penerimaan PBB harus diterimakan kepada kabupaten/kota. Karena itu, mekanisme pengenaan PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi diatur secara khusus. Adanya perbedaan besaran PBB migas per kabupaten/kota yang dihitung oleh Ditjen Pajak dengan PBB migas yang dijadikan pengurang dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) migas oleh Ditjen Lernbaga Keuangan, telah memunculkan keinginan kuat dan kabupaten/kota penghasil SDA migas agar PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi dikenakan berdasarkan lokasi objeknya (by location).Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme pengenaan PBB migas areal off shore dan hasil produksi yang seiama ini dilaksanakan dan peranannya terhadap penerimaan daerah. Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh mekanisme pengenaan PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi berdasarkan lokasi objeknya terhadap penerimaan daerah baik daerah penghasil maupun daerah bukan penghasil SDA migas. Mekanisme pengenaan PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi sebagai variabel bebas dan penerimaan daerah sebagai variabel terikat dioperasionalisasikan dengan metode penelitian sebagai berikut: Scoring atas jawaban -jawaban responden menggunakan Teknik Skala Linkert Analisis data menggunakan Deskriptif Kuantitatif dan Deskriptif Kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan, studi lapangan, dan pemanfaatan data sekunder.Berdasarkan analisis hasil penelitian didapat pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:Pertama, Terbukti porsi penerimaan PBB migas dari areal off shore dan hasil produksi terhadap total PBB migas maupun total PBB secara keseluruhan sangat dominan. Peningkatan penerimaan PBB sektor ini untuk setiap tahunnya melebihi peningkatan penerimaan PBB sektor lainnya.Kedua, Mekanisme pengenaan PBB migas yang selama ini ditempuh oleh Ditjen Pajak yaitu kombinasi antara kebijakan pengenaan berdasarkan lokasi objek pajak (by location) untuk areal on shore dan mekanisme pemerataan untuk areal off shore dan hasil produksi (dengan formulasi APT), terbukti telah berperan meningkatkan penerimaan daerah. Kabupatenikota penghasil SDA migas telah memperoleh pembagian dengan jumlah yang besar, di lain pihak kabupatenikota bukan penghasil SDA migas pun memperoleh pembagian signifikan.Ketiga, Perubahan mekanisme pengenaan PBB areal off shore clan hasil produksi dad mekanisme pemerataan menjadi formulasi berdasarkan lokasi objek pajak, terbukti mempengaruhi komposisi penerimaan daerah. Formulasi ini secara signifikan menyebabkan kenaikan penerimaan PBB migas daerah penghasil, pada saat yang sama, berkurangnya penerimaan PBB migas daerah bukan penghasil.Keempat, Dengan melihat kondisi per kabupaten/kota, pengenaan PBB areal off shore dan hasil produksi berdasarkan lokasi objek pajak terbukti tidak menguntungkan seluruh kabupaten/kota penghasil, seperti halnya juga tidak merugikan seluruh kabupatenikota bukan penghasil. Penggunaan formulasi ini ternyata menyebabkan penurunan penerimaan PBB migas sebagian kabupaten/kota penghasil, pada saat yang sama juga menyebabkan kenaikan penerimaan PBB migas sebagian kabupaten/kota bukan penghasil.

---

As one of the government's sources of income, revenue from Land and Building Tax is tend to increase during last decade. Even though the amount is smaller than other central government taxes, it has been increasing simultaneously and it is one of potential sources of income for local government. Revenues raise from Land and Building Tax are now solely considered as local government's tax revenue. The largest part of Land and Building Tax's revenue are provided by Oil and Gas Mining Sector. It mainly arises from Off Shores Area and Oil Productions, which is the major component of Oil and Gas Mining Sector. There are three components on Oil and Gas Mining Sector, such as the on Shore Areas, the off Shore Areas, and Oil Productions. The Off Shore Areas and Oil Productions have an unique and specific characters that make condition where is no local government can claimed and has an absolute authority of that areas. On the other hand, there is a need to determine the jurisdiction among the areas in order to assignment the tax revenue. There for special mechanism of the Off Shore Areas and Oil Productions assessment has determined. There are differences in results of tax assessments, while Directorate General of Taxes assigns it as local government's revenue; Directorate General of Financial institution examines it as a subtraction factor of Oil and Gas Mining's revenue sharing. This circumstance comprises the "oil abundant" local governments a curious thought. They argue that tax revenue raise from Off Shore areas and Oil Productions supposed to be allocated to local governments whose have responsibilities only.

This research examines the recent assignment assessments mechanism on the Off Shore Areas and Oil Productions and the influences to the °oil abundant" local governments and the less oil abundant" local government's revenue. This research also explores the new mechanism that based on tax object's location and the influences to local government's revenue assignment. The assignments assessment as independent variable and local government's revenue as dependent variable had been analyzed by research methods as follows: qualitative description analyzes uses scoring based on Likert Scale Technique, and data analyzes uses quantitative and qualitative approaches based on literatures approaches, fields observations and secondary data.

Based on research analyzes, as results, these are main conclusion of this study:

First of all, it has been analyzed that the revenue rose from the Off Shore Areas and Oil Productions have a major portion and it tend to growth rapidly more than any other sector in Land and Building Tax.

Second, the recent mechanism uses combinations methods, the On Shore Areas is based on tax object's location while the Off Shore Areas and Oil Productions is based on the weighted scattering scale (APT) regarding to resources distribution among local jurisdiction. It is analyzed that current assessments has been relatively generating balance tax revenue's assignments among the "oil abundant" local governments and the "less oil abundant" local governments. The "oil abundant" local governments have been relatively receiving tax revenue as much as they should have while the "less oil abundant" local governments have been relatively receiving substantial tax revenue.

Third, it is analyzed that the new assessments formulation based on tax object's location radically influences the tax revenue's assignments. It magnifies tax revenue assignment to the oil abundant" local governments and significantly cut down the "less oil abundant" local government's tax revenue.

Fourth, it also analyzed that the new assessments formulation is not fulfilled all the "oil abundant" local governments. it shows that there are reducing tax revenue to some particular oil abundant" local governments. On the other hand it also escalates tax revenue to several the "less oil abundant" local governments."

"Resiko bekerja di perusahaan migas PT X yang berlokasi di offshore Natuna adalah relatif tinggi. Sepanjang tahun 2018 – 2023, terjadi fluktuasi kecelakaan kerja dengan korbannya kontraktor dan pekerja tetap (2021), dan semua korbannya kontraktor (2022-2023). Unsafe acts adalah penyebab langsung semua kecelakaan, dan sampai sekarang belum ada analisis menyeluruh dari investigasi kecelakaan-kecelakaan yang telah dilakukan untuk mendapatkan faktor-faktor penyebab dasarnya. Dengan demikian, penelitian perlu dilakukan, dengan tujuannya untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kecelakaan kerja di PT X antara tahun 2018 – 2023 dengan metode HFACS - karena berhubungan dengan human factor. Penelitian bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan investigasi 41 kecelakaan di PT X, yang diklasifikasikan menurut empat (4) tahapan di HFACS, yaitu unsafe acts, precondition of unsafe acts, unsafe supervision, dan organizational influence. Pengklasifikasian tersebut divalidasi oleh dua ahli keselamatan kerja dengan hasil validasinya relatif tinggi (96%). Lima faktor HFACS terbesar yang mempengaruhi kecelakaan adalah adverse mental state (51,2%), skill-based error (39%), routine violations (34,1%), dan tools/technological dan resource management (masing-masing 31,7%) dan decision error (29,3%). Faktor-faktor tersebut disimpulkan mempengaruhi kecelakaan di PT selama kurun waktu 2018 – 2023 dan dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan program K3 di PT X guna menurunkan angka kecelakaannya.

---

The risks of working at the PT X oil and gas company located offshore Natuna are relatively high. Throughout 2018 – 2023, there were fluctuations in work-related accidents with the victims being contractors and permanent workers (2021), and all the victims being contractors (2022-2023). Unsafe acts are the direct cause of all accidents, and until now no comprehensive analysis of accident investigations has been carried out to obtain the basic causal factors. Thus, research needs to be carried out, with the aim of analyzing the factors that influence work accidents in PT X between 2018 - 2023 using the HFACS method - because it is related to human factors. The research is descriptive analytical in nature with a qualitative approach using secondary data in the form of investigation reports of 41 accidents at PT X. This classification was validated by two occupational safety experts with relatively high validation results (96%). The five biggest HFACS factors that influence accidents are adverse mental state (51.2%), skill-based errors (39%), routine violations (34.1%), and tools/technological and resource management (31.7% each). %) and decision error (29.3%). It is concluded that these factors influence accidents at PT X during the period 2018 – 2023 and can be used as input for improving the (H&S) program at PT X in order to reduce the number of accidents."

"Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa pada hakekatnya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, adalah rumusan dari founding father yang menegaskan bahwa ekonomi nasional dibangun atas dasar asas ekonomi kerakyatan. Migas merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pengelolaan migas harus dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diterapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong sekaligus mengikut sertakan pemerintah daerah dalam upaya memajukan pengelolaan industri minyak dan gas bumi. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan lebih banyak memiliki peran untuk melakukan pengelolaan kekayaan migas di daerahnya. Sehingga harapannya akan terjadi hubungan timbal balik berupa perolehan keuntungan sekaligus dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada daerah-daerah penghasil. Sehingga tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah dapat tercapai. Hasil penelitian ini menyarankan untuk Pemerintah Pusat diharapkan tidak perlu menetapkan besaran maksimal participating interest yang ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam undang-undang dan daerah dibebaskan untuk menetapkan besaran participating interest nya masing-masing sesuai dengan kemampuan modal, sumber daya manusia, dan teknologi, dan juga perlunya peningkatan kinerja dan pengawasan Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola participating interest secara konsisten dan berkelanjutan.

---

Article 33, paragraph 3 of the 1945 Constitution states that, in essence, the earth, water, and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. It is a formulation of the Founding father, which emphasizes that the national economy is built on the principle of a populist economy. Oil and gas are one of the natural resources owned by the Indonesian nation. Therefore, oil and gas management must be managed by the state and used for the prosperity and welfare of the people. The implementation of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation (Permen ESDM) No. 37 of 2016 concerning Provisions for Offering 10% Participating Interest in Oil and Gas Working Areas is a form of the central government's seriousness in encouraging and including local governments to advance the management of the oil and gas industry. This policy allows local governments through Regional Owned Enterprises (BUMD) to have more roles in managing oil and gas wealth in their regions, so there will be a reciprocal relationship in the form of profit generation that can accelerating the realization of social welfare in producing areas. The results of this study suggest that it is hoped that the Central Government does not need to determine the maximum amountof participating interest offered to Regional Owned Enterprises (BUMD) in thelawand the regions are feed to determine the amount of their respective participating interest in accordance with capital capabilities, human resources, and technology, as well as the need to improve the performance and supervision of the Central Government for Regional Owned Enterprises (BUMD) managing participating interest in a consistent and sustainable manner."

"ABSTRAKHukum dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia mengenaladanya suatu perjanjian yaitu joint operating agreement/joint operating body yangmerupakan perjanjian derivatif dari Production Sharing Contract. Perjanjian inimengatur adanya kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan operasisecara bersama-sama untuk mengelola suatu wilayah kerja. Penelitian ini pentingdibahas melihat adanya ketidakjelasan dalam suatu kasus mengenai tanggungjawab antara kontraktor industri minyak dan gas bumi yang terikat dalam JointOperating Agreement/Joint Operating Body tersebut dalam hal sole riskoperations. Adapun temuan dari hasil penelitian yuridis normatif ini adalahmeliputi kedudukan hukum para pihak dalam suatu joint operatingagreement/joint operating body beserta tanggung jawab, hak dan kewajiban.Lebih lanjut lagi, ditemukan adanya pembatasan terhadap tanggung jawab parapihak berdasarkan perjanjian dengan mengaitkannya dengan kasus yang terjadiantara PT X dan PT Y.

---

ABSTRACTIn the law of upstream oil and gas business activities in Indonesia, it is known thatthere is an agreement named joint operating agreement/joint operating body whichis a derivative of Production Sharing Contract. In this agreement, the parties agreeto carry out operations on the work area as a joint operation. This research isimportant to discuss seeing an uncertainty in a case concerning the liabilitiesbetween the parties mentioned in joint operating agreement/joint operating bodyin terms of sole risk operations. Findings from this juridist normative researchincludes issues regarding the position of the parties in joint operatingagreement/joint operating body as well as responsibilities, rights, and obligations.Furthermore, it is known that there is a limitation of liability under theseagreements and will be explained along with the case of PT X and PT Y."

"Skripsi ini membahas mengenai empat permasalahan. Pertama, mengenai konsep cost recovery pelaksanaan bioremediasi di dalam industri hulu minyak dan gas bumi dalam keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai penerapan konsep cost recovery pelaksanaan bioremediasi di dalam industri hulu minyak dan gas bumi dalam keuangan negara pada Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Ketiga, mengenai konsep kerugian negara atas cost recovery bioremediasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keempat, mengenai penerapan konsep kerugian negara atas cost recovery bioremediasi pada Putusan kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Berdasarkan hal tersebut, kasus yang tertuang di dalam Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013 menjadi objek dalam penelitian skripsi ini. Aparat penegak hukum memutuskan bahwa kasus ini telah merugikan keuangan negara. Namun, ketidak cermatan aparat penegak hukum membuat kasus ini dalam mengidentifikasikan kerugian negara penting untuk diteliti dan dianalisis dengan cermat.

---

This Thesis is discussing about four problems. First, it discuss about cost recovery in bioremediation concept in the oil and gas industry based on the positive law. Secondly, it discuss about the concept in bioremediation cost recovery in the oil and gas industry in public finance based on Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Thirdly, it discuss about the concept of state loss in the bioremediation cost recovery based on the positive law. The last one, it discuss about the concept of state loss in the bioremediation cost recovery based on Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Based on those things, the case inside Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013 will be the object of this thesis. The law enforcer decide that this case has been made some loss for the state. However, the incautious act of law enforcer made this case important to be researched an analyzed further."

"Tesis ini membahas kedudukan Negara dalam PSC Migas berkaitan telah berpindahnya hak dan kewajiban dari BP Migas ke SKK Migas. Pembahasannya dititik beratkan pada sampai sejauh mana tanggung jawab Negara dalam PSC. Untuk menjawabannya, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berkaitan dengan jenis peneilitian yuridis, penulis juga menggunakan peraturan yang terkait dengan migas. Akhirnya penulis mendapat kesimpulan bahwa setelah berpindah ke SKK Migas, kedudukan Negara berubah menjadi pihak dalam perjanjian. Perubahan ini membawa makna bahwa Negara bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksanakannya kewajiban dalam PSC.

---

The focus of this study is the position of the state on Production Sharing Contract (PSC) of Oil and Gas related the transfer of rights and obligations from BP Migas to SKK Migas. The concern of this discussion is about the responsibility of the State on PSC. This is "yurudis normatif" research that uses secondary data and some regulations related migas. Finally, the conclusion of this discussion is that after the transfer, the position of the state has changed to be the party on the agreement. This change means that the State is fully responsible on every performance of obligations that is mentioned on the PSC."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan asas tanggung jawab negara dalam kasus kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif. Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang pengenaan tanggung jawab Nikaragua atas perusakan lingkungan di wilayah teritorial Negara Kosta Rika. Kajian ini juga membahas potensi pemberlakuan asas tanggung jawab negara terhadap bencana kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan / atau lahan. Penugasan pertanggungjawaban kepada negara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada Pasal Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan Salah Secara Internasional. Juga akan dibahas tentang pengakuan asas tanggung jawab negara dalam konteks kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran dalam kerangka hukum internasional dan kerangka hukum nasional serta beberapa kasus kerusakan dan / atau pencemaran lintas batas, seperti kasus trail smelter, kasus Danau Lanoux, kasus Selat Corfu, dan kasus uji senjata nuklir. Penulis menemukan bahwa akuntabilitas negara lahir dari pengakuan kedaulatan negara yang melarang negara menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran yang melintasi batas wilayah negara. Larangan menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran telah menjadi norma hukum lingkungan internasional setelah dituangkan dalam prinsip 21 Stockholm Declaration dan penggunaan norma ini sebagai dasar penyelesaian sengketa lingkungan lintas batas.

---

This thesis discusses the application of the principle of state responsibility in cases of cross-border damage and / or pollution. The research in this thesis is a normative and descriptive juridical research. The discussion in this study discusses the imposition of Nicaragua's responsibility for environmental destruction in the territory of the State of Costa Rica. This study also discusses the potential for the application of the principle of state responsibility for transboundary haze disasters due to forest and / or land fires. The assignment of accountability to the state in this research is carried out with reference to the Article of State Responsibility for International Wrong Actions. It will also discuss the recognition of the principle of state responsibility in the context of transboundary damage and / or pollution in the international legal framework and national legal framework as well as several cases of cross-border damage and / or pollution, such as the trail smelter case. , the Lake Lanoux case, the Corfu Strait case, and the nuclear weapons test case. The author finds that state accountability is born from the recognition of state sovereignty which prohibits the state from causing damage and / or pollution that crosses national borders. The prohibition of causing damage and / or pollution has become a norm of international environmental law after it has been stated in the principles of the 21 Stockholm Declaration and the use of these norms as a basis for resolving cross-border environmental disputes."

"Pengembangan lapangan stranded menjadi perhatian utama saat ini, bagaimana menjadikannya sebagai asset yang berharga. Operator blok offshore Natuna berupaya keras dalam melakukan evaluasi terhadap dua lapangan temuan minyak dan gas bumi yang belum dikembangkan, yang teridentifikasi sebagai lapangan marjinal yang memiliki cadangan kecil, jauh dari infrastrutur, biaya pengembangan tinggi dan sisa durasi umur PSC yang pendek. Tujuan dari kajian ini adalah memonetisasi asset yang belum dikembangkan agar dapat memberikan nilai tambah yang maksimal baik bagi Pemerintah maupun Kontraktor KKS dengan menentukan desain fasilitas produksi, nilai keekonomian dan akhirnya memilih skenario pengembangan terbaik. Melalui analisa tekno-ekonomi melalui implementasi teknologi tepat guna, menilai skenario pengembangan dan mengubah cara pandang dalam perspektif keekonomian sebagai metode riset. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa skenario pengembangan secara terintegrasi memberikan nilai ekonomi terbaik pada IRR 18,5% dan NPV Kontraktor sebesar US$44,5 Juta dengan estimasi Pendapatan Pemerintah hingga 39,7%, dengan demikian melalui kajian ini berhasil mengubah paradigma lapangan stranded yang marjinal menjadi asset produktif yang berharga.

---

Nowadays, the development of the stranded oil and gas field has become the main concern, how to make it a valuable asset. The Natuna offshore block operator is doing a deep evaluation of two undeveloped oil and gas discovery fields that are identified as marginal fields, which have a small reserve, a remote area, high development costs, and a short remaining PSC expiry duration. The purpose of this study is to monetize undeveloped assets in order to provide maximum added value for the government and PSC contractors by determining facility design and economic values and finally selecting the best development scenario. Through the techno-economic analysis using the implementation of fit-for-purpose technology, assessing development scenarios, and changing economic perspectives as a research methodology, the results of this study show that an integrated development scenario provides best economic value at IRR 18,5% and NPV Kontraktor US$44,5 Juta with Government Take up to 39,7%; therefore, the study has successfully changed the paradigm of stranded fields, which are marginal, into valuable productive assets."