Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus penelitian ini adalah penyelidikan mengenai kecenderungan perusahaan untuk melakukan perilaku antikompetitif yang diakibatkan oleh pelanggaran kekayaan intelektual mereka. Teori institutional anomie digunakan sebagai kerangka teoritis untuk memahami dinamika perilaku menyimpang bagi beberapa perusahaan di berbagai negara. Pendekatan multilevel dengan hierarchicial linear modeling digunakan dalam penelitian ini untuk mendorong dan menyempurnakan premis dasar dari teori institutional anomie. Dalam konteks ini, penelitian ini mengedepankan efek utama strata perusahaan dari teori tersebut terhadap perilaku antikompetitif perusahaan dan juga efek moderasi teori tersebut terhadap tingkat kecenderungan perusahaan dalam melakukan perilaku antikompetitif yang diakibatkan oleh pelanggaran kekayaan intelektual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan perilaku antikompetitif muncul ketika perusahaan mengalami pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual mereka. Beberapa prediktor dari teori institutional anomie mendukung sudut pandang ini, sementara prediktor lain termasuk efek utama memberikan wawasan kontras.

---

Central to this research is to investigate the extent of a firm in engaging anticompetitive behavior due to violations of their intellectual property. Institutional anomie theory is used to provide the theoretical framework on understanding the dynamics of the deviant behavior for firms in several nations. Multilevel approach with the use of hierarchical linear modeling is used in this research to advance and refine the fundamental premises of the institutional anomie theory. Within this context, this research puts forward the firm level main effect of the theory on anticompetitive behavior for firms as well as the moderation effects of the theory towards the extent for firms in engaging anticompetitive behavior due to violations of intellectual property.Results show that anticompetitive behavior inclination arises when firms are experiencing violations to their intellectual property rights. Some national cultures and social institutions moderation predictors of the institutional anomie theory supported this point of view, while others including the main effects provide intriguing insights."

"Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh tindakan inovasi atas tingkat pengembalian perusahaan yang diukur melalui tingkat penjualan per pekerja. Setelah megetahui pengaruhnya, akan dilakukan analisis mengenai pengaruh kualitas institusi atas tingkat pengembalian perusahaan melalui tindakan inovasi yang dilakukan. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dari 6 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos) dengan sumber data World Bank Enterprise Survey (WBES) tahun 2015, World Governance Indicator (WGI), dan Heritage Foundation. Melalui model Ordinary Least Square (OLS), hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas tindakan inovasi terhadap tingkat pengembalian perusahaan. Temuan lanjutan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas satu variabel institusi terhadap tingkat pengembalian inovasi perusahaan, yakni kualitas penegakkan hukum. Dua variabel institusi lain yang diuji, yakni kualitas regulasi dan proteksi hak milik, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian inovasi perusahaan.

---

This study will discuss the effect of innovation on firm’s rate of return as measured by the level of sales per worker. After the effect is determined, an analysis will be carried out regarding the influence of institutional quality on the level of firm’s returns through innovative actions taken. The sample in this research are manufacturing companies from 6 ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Philippines, Myanmar, and Laos) with the 2015 World Bank Enterprise Survey (WBES) as main data source, while World Governance Indicator (WGI) and Heritage Foundation complements the data. Through the Ordinary Least Square (OLS) model, the results show that there is a significant effect of innovation activities on the rate of return for the firms. Further findings show that there is a significant effect of one institutional variable on the rate of return on corporate innovation, namely the rule of law. Two other institutional variables tested, namely regulatory quality and property rights protection, did not show a significant effect on the rate of return of firm’s innovation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan pengaruh karakteristik perusahaan: tingkat keuntungan, umur dan ukuran perusahaan, pertumbuhan GDP dan suku bunga terhadap struktur modal perusahaan di negara maju dan berkembang di kawasan Asia. Penelitian ini mengacu pada penelitian Vasiliou et al (2009) dan Huat (2008). Struktur modal perusahaan disini diukur dengan mengunakan rasio hutang terhadap modal perusahaan (ROA). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda, dengan sampel sebanyak 1.365 observasi perusahaan dari 8 negara yang terdaftar di dalam bursa saham masing-masing negara, selama periode 2009-2011 di kawasan Asia. Kedelapan negara tersebut diklasifikasikan menjadi negara maju dan negara berkembang yang didasarkan pada urutan besarnya GDP dari masing-masing negara.Dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa variabel tingkat keuntungan dan umur perusahaan memiliki hubungan negatif dengan struktur modal, sedangkan ukuran perusahaan dan tingkat suku bunga memiliki hubungan yang positif dengan struktur modal. Secara umum, hasil dari penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa hampir tidak ada perbedaan yang terjadi antara faktor yang mempengaruhi struktur modal pada negara maju dan berkembang di kawasan Asia. Temuan ini mendukung penelitian Vasiliou et al (2009) yang memperoleh hasil yang sama namun dengan menggunakan objek penelitian negara-negara di kawasan Eropa.

---

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine whether there are differences in firm characteristics influence : the level of benefits, age and size of the company, GDP growth and interest rates on the capital structure of companies in developed and developing countries in Asia. This study draws on research Vasiliou et al (2009), and Huat (2008). Capital structure of the company here is measured by using the ratio of debt-to-equity firms (ROA). Hypothesis testing is done using multiple regression models, with a sample of 1,365 observations from 8 countries companies listed on the stock exchange of each country, during the period 2009-2011 in the Asia region. The eight countries classified as developed countries and developing countries based on the order of magnitude of the GDP of each country.

From this research, the result that the variable levels of profitability and firm age is negatively related to capital structure, while the size of the company and the interest rate has a positive relationship with capital structure. In general, the results of this study provide empirical evidence that there is almost no difference occurs between the factors that affect the capital structure of the developed and developing countries in Asia. This finding supports research Vasiliou et al (2009) who obtained the same results but with the object of research using the countries in the European region."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana praktik tindakan preventif yang dilakukan olehsuatu negara serta bagaimana pertanggungjawaban negara tersebut, sesuai denganprinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, dalam hal terjadinya pencemaranlaut lintas batas akibat eksploitasi minyak dan gas bumi (MIGAS) lepas pantai.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakanmetode studi kepustakaan dan wawancara dengan berbagai narasumber.Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perjanjian-perjanjian internasional(konvensi, perjanjian bilateral, perjanjian multilateral dan perjanjian-perjanjianinternasional lainnya), perbandingan, dan studi kasus. Penelitian inimenyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasionalterkait hal ini sudah cukup komprehensif tertera dalam perjanjian-perjanjianinternasional, namun permasalahan muncul karena tidak semua negaramengikatkan diri terhadap perjanjian internasional tersebut dan tidak semuanegara yang mengikatkan diri ke perjanjian internasional tersebut menerapkan halyang sama dalam negara mereka masing-masing. Maka perlu dibuat perjanjianinternasional yang spesifik dan mudah diaplikasikan mengenai pencemaran lautlintas batas akibat eksploitasi MIGAS lepas pantai.

---

ABSTRACTThis thesis provides explanation on how a state implements preventive measures

and its state responsibility, pursuant to principles of international environmental

law, in terms of cross border marine pollution caused by off-shore oil and gas

exploitation. This thesis is a normative legal study with bibliographical method

and interviews. This thesis also employs conventions, a comparative approach,

and a case study in its analysis. This thesis concludes that impelementation of

international environmental law principles regarding this topic has been quite

comprehensively attached in several conventions. However, problems arise in

regards of limited participation and different approaches of implementations in

each state. Therefore, there is a need to form a more specific and generally

applicable convention on this topic."

"Keberadaan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual umumnya dan Hak Cipta khususnya diperlukan dalam rangka pengembangan industri yang dapat menunjang perekonomian nasional, namun disisi lain perlindungan HKI khususnya Hak Cipta menyebabkan harga produk yang dilindungi menjadi mahal. Sebagai akibatnya banyak terjadi pembajakan termasuk pembajakan Hak Cipta yang semakin hari semakin banyak, antara lain pembajakan rekaman dan musik 91 %, pembajakan buku yang diperkirakan oleh Ketua Umum IKAPI mencapai 79 % dan pembajakan software komputer menurut BSA (Business Software Alliance) sudah mencapai 85 % . Pembajakan HKI sangat merugikan negara dari sektor pajak maupun melanggar HAM Pemegang HKI. Putusan Pengadilan untuk perkara pidana HKI khususnya Hak Cipta cenderung memutus dengan hukuman yang ringan, sehingga pembajak HKI khususnya Hak Cipta tidak jera melakukan pembajakan mengingat keuntungan yang begitu besar. Pembajak DVD dapat memperoleh keuntungan bersih Rp. 600 juta dari omzet Rp. 1,5 miliar dengan pasar yang jelas dan kuat. Putusan pidana perkara HKI adalah hukuman penjara dan/atau denda, namun denda tersebut untuk negara, bukan untuk Pemegang HKI, namun demikian apabila putusan perkara pidana ini diganjar dengan hukuman berat dan ditambah dengan hulcuman denda yang besar kemungkinan para pelaku pembajak Hak Cipta ini akan jera, walaupun denda besar itu bukan untuk pemegang HKI akan tetapi secara moral sudah memenuhi HAM pemegang Hak. Perkara perdata HKI diajukan di Pengadilan Niaga. Putusan perkara perdata lebih efektif dibandingkan dengan putusan perkara pidana, karena dalam perkara perdata, seperti pembatalan HKI dapat juga disertakan gugatan ganti rugi yang harus ditegaskan dalam posita gugatannya. Dengan adanya gugatan ganti rugi tersebut, apabila Hakim mengabulkan seluruhnya atau sebagian gugatan ganti rugi tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa putusan tersebut telah memenuhi HAM Pemegang Hak.

---

Intellectual Equity Protection Existence generally and Copyrights is specially needed in order to industrial development which can support the national economy, but on the other side protection Intellectual Property Rights (IPR) specially Copyrights cause the product price protected to become costly. As a result a lot of happened by the piracy IPR include inclusive of Copyrights piracy which progressively day of more and more, for example piracy records & music 91 %, book piracy estimated by Head Leader of IKAPI reach 79 % and piracy of software computer of according to BSA (Business Software Alliance) have reached 85 %. Piracy IPR very harming of state from taxation and also impinge the Human Rights of Handle IPR.

Justice Decision to be criminal of IPR especially Copyrights tend to break with the light penalization, so that ploughman IPR specially Copyrights do not discourage to conduct the piracy remember the advantage which big so. Ploughman DVD can obtain; get the clean advantage of 600 million Rupiahs from 1,5 billion Rupiahs of piracy sale with the clear market and strength.

Decision of Crime of case IPR is imprisonment and/or fine, but the [penalty/fine] for the state of, non for the Handle of IPR, but that way if this crime verdict reward with the devil to pay and added with the big fine penalization of possibility of all this Copyrights ploughman perpetrator will discourage, although that big fine non for the handle of IPR of however morally have fulfilled the Human Rights of Rights handle.

Civil dispute of IPR raised in Commercial Justice. Civil Verdict more is effective compared to by a crime verdict, because in civil dispute, like cancellation MR earn is also figured in by a compensatory suing which must be affirmed in its suing. With the existence of the compensatory suing, if Judge grant entirely or some of the compensatory suing hence earn said that by the decision have fulfilled the Human Rights of Rights Handle."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan mengidentifikasi dampak langsung zakat terhadap kinerja keuangan perusahaan. Studi ini juga menguji pengaruh tidak langsung zakat terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui reputasi perusaahan (corporate reputation). Kinerja keuangan yang tinggi terjadi ketika reputasi perusahaan tinggi. Sebaliknya, kinerja keuangan yang rendah terjadi karena reputasi perusahaan rendah. Berdasarkan teori kepatuhan syariah (sharia compliance theory) dan teori pensinyalan (signalling theory), zakat merupakan aktivitas yang memberikan informasi yang baik kepada publik sehingga meningkatkan reputasi dan partisipasi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini juga menguji peran moderasi regulasi zakat sebagai pengurang pajak (tax deductions) terhadap hubungan zakat dan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi seperti meneliti dampak langsung zakat terhadap kinerja keuangan perusahaan, menganalisis pengaruh zakat terhadap kinerja keuangan melalui reputasi perusahaan, menganalisis perusahaan-perusahaan di berbagai negara yang memiliki karakteristik regulasi yang beragam, meneliti peran moderasi regulasi zakat sebagai pengurang pajak terhadap hubungan antara zakat dan kinerja keuangan, dan menggunakan ukuran kinerja keuangan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan studi terdahulu, yaitu menggunakan ukuran kinerja akuntansi, kinerja pasar, dan kinerja keuangan yang berkesinambungan (going concern of financial performance). Sampel awal penelitian ini terdiri dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, Kuwait, Saudi Arabia, Sudan, Malaysia, Qatar, dan Pakistan yang terdaftar di Thompson Reuters periode 2007-2018. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis lintas negara (cross country) dan memperhatikan regulasi zakat sebagai pengurang pajak. Dikarenakan jumlah sampel dan observasi di Indonesia, Qatar, Sudan, dan Pakistan sedikit, maka penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan di Malaysia, Kuwait, dan Saudi Arabia. Jumlah observasi akhir di penelitian ini berjumlah 709 observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja akuntansi yang diprosikan menggunakan ROE (Return on Equity) dan ROA (Return on Asset) dan kinerja pasar yang diproksikan menggunakan EGC (Earning Going Concern) dan PBV (Price Book Value). Perihal dampak regulasi zakat sebagai pengurang pajak, hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan (wajib zakat) tidak memperhatikan faktor regulasi baik sebagai pengurang penghasilan kena pajak maupun regulasi yang hanya mengenakan zakat atau pajak. Untuk itu, hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa tingkat pembayaran zakat tidak berbeda signifikan antara negara yang menggunakan regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan regulasi yang hanya mengenakan zakat atau pajak. Berdasarkan konfirmasi melalui wawancara, informan menegaskan bahwa regulasi tersebut belum diterapkan secara optimal oleh lembaga zakat. Perihal mediasi, hasil penelitian menunjukan bahwa hasil penelitian tidak memberikan bukti empiris bahwa zakat berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui reputasi perusahaan. Fakta ini memberikan interpretasi bahwa para pemangku kepentingan mengapresiasi zakat sebagai aktivitas ekonomi sehingga dipersepsikan sebagai reputasi kinerja keuangan bukan reputasi filantropi.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the impact of zakat on financial performance. In addition, this study also analyzes the impact of zakat on financial performance via corporate reputation. It argues that high financial performace resulted from high corporate reputation. Conversely, low financial performance resulted from low corporate reputation. Based on sharia compliance theory and signalling theory, zakat is corporate activity which provides goods information and higher reputation and shareholder participation for increasing firms financial performance. This research also analyzes the moderation role of zakat regulation which stated that zakat as tax deduction toward the relationship between the zakat and financial performance. This study provides several contributions which are, analyzing the effect of zakat toward financial performance, analyzing the impact of zakat on financial performances via corporate reputation, analyzing the corporations in some countries which have different regulations, analyzing the effect of zakat as tax deduction regulation toward the relationship between zakat and financial performance, and using comprehensive financial performance measurement which are accounting, market, and going concern of financial performance measurement. The initial sample of study are companies in Indonesia, Kuwait, Saudi Arabia, Sudan, Malaysia, Qatar, dan Pakistan and listed in Thompson Reuters for the observation period 2007-2018. Different with previous studies, this study at cross country level and look carefully at zakat as tax deduction. Due to the small number of samples and observations in Indonesia, Qatar, Sudan and Pakistan, this research focuses on companies in Malaysia, Kuwait and Saudi Arabia. The final number of observations in this study is 709 observations. The results showed that zakat has a significant positive effect on accounting performance which is proxied using ROE (Return on Equity) and ROA (Return on Asset) and market performance which is proxied using EGC (Earning Going Concern) and PBV (Price Book Value). Regarding the impact of zakat regulation as a tax deduction, the results of the study show that companies as zakat payer does not pay attention to regulatory factors either zakat as a deduction from taxable income or regulation which only imposes zakat or tax. For this reason, the result provides the conclusion that zakat does not differ significantly between countries which regulation zakat as a deduction from taxable income and regulation which only imposes zakat or tax. Based on interviews, the informan stated that the regulation has not been implemented optimally by the zakat institutions. Regarding mediation, the results of the study show that the results of the study do not provide empirical evidence that zakat influences financial performance through the company's reputation. This fact shows that stakeholders interpretate that stakeholders appreciate zakat as an economic activity so that it is perceived as a reputation for financial performance rather than philanthropic reputation."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penggunaan akuntansi berbasis nilai wajar terhadap imbal jasa audit perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, dan Singapore Exchange pada tahun 2010-2012. Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan nilai wajar memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap imbal jasa audit yang diberikan kepada auditor yang artinya imbal jasa audit pada perusahaan yang menggunakan nilai wajar secara signifikan lebih tinggi dari perusahaan yang tidak menggunakan nilai wajar. Penelitian ini juga memberikan hasil bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada imbal jasa audit antara perusahaan yang melakukan penilaian aset dengan nilai wajar oleh manajemen dan oleh external appraisal. Penelitian juga memberikan hasil perusahaan yang melakukan upward revaluation dan frekuensi perusahaan melakukan revaluasi tidak berpengaruh signifikan terhadap imbal jasa audit.

---

This study aims to analyze the effect of fair value accounting on the audit fee paid by companies that listed in Indonesia, Malaysia, and Singapore stock exchange during 2010 - 2012. The result shows that the use of fair value accounting has a significant positive effect on the audit fee, which means that company who uses fair value accounting will pay higher audit fee compare to company that uses historical cost. This study also provides evidence that there is no significant difference in the audit fee between companies whose asset revaluation are conducted by the management or by external appraisal. The research also shows that upward revaluation and the frequency revaluation have no significant effect on audit fee."

"Pada artikel ini, saya menguji hubungan antara institutional ownership dan tingakatan corporate social performance untuk beberapa negara berkembang di Asia Tenggara. Berdasarkan beberapa artikel yang telah diuji sebelumnya, bagaimana institutional ownership mempengaruhi tingkatan corporate social performance diukur bedasarkan data yang tersedia di Asset4 database dan beberapa indikator yang berbeda untuk mengukur variabel dependen, corporate social performance, dan menguji variabel independen berdasarkan spesifikasi dari setiap indikator dari data yang didapatkan dari ORBIS database. Artikel ini menyumbangkan hasil mengenai hubungan antara institutional ownership kepada corporate social performance. Hubungan tersebut dianalisa lebih dalam dengan membandingkan mengenai beberapa tipe penanam modal institusi yang berbeda dan dipidahkan kedalam dua kategori, yaitu pressure-sensitive atau pressure-insensitive juga lokasi geografis dari setiap investor. Artikel ini memberikan hasil bahwa banyaknya jumlah penanam modal internasional memiliki pengaruh yang positif kepada corporate social performance. Penanam modal internasional yang bersifat Pressure-sensitive tidak memiiki efek corporate social performance.

---

In this article, I examine the relationship between institutional ownership and the level of corporate social performance for several emerging countries in Southeast Asia. Basing upon several articles, how institutional ownership affects the level of corporate social performance is measured by using data from the Asset4 database and several other indicators to measure the dependent variable, corporate social performance, and examining the independent variable based on specifications of each indicator of the data obtained from ORBIS database. The article provides conclusions pertaining to the significant relationship of institutional ownership towards corporate social performance. This relationship is analyzed even further for different types of institutional investors based on two categories, whether they are pressure-sensitive or pressure- insensitive and their geographic locations. Further findings conclude that that a larger proportion of foreign institutional investors are positively correlated with corporate social performance. Moreover, pressure-sensitive institutional investors will have no impact to corporate social performance."