Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui SBSN. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN dengan Analytic Network Process dan menganalisa kelayakan finansialnya. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN yaitu kendala aspek penunjang (0,471; W=0,36). Kendala yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek produk, Batas maksimal nilai (0,271; W=0,55); 2) aspek penunjang, kriteria kesiapan (0,33; W=0,37); 3) aspek pasar, pengetahuan pelaku pasar (0,343; W=0,28). Kendala tanggung jawab adalah DJPU-Bapepam (0,44; W=0,19) dan Kendala aturan adalah Peraturan lainnya (0,553; W=0,86). Berdasarkan analisis kelayakan finansial, NPV lebih besar adalah metode pembiayaan konvensional, IRR lebih besar dan Payback Period lebih baik adalah SBSN akhir periode. Sedangkan imbal hasil lebih besar adalah metode pembiayaan SBSN.

---

Condition of the infrastructure dilemma Indonesia due to limited financial capacity of the state. One of the efforts of the government is financing infrastructure projects through SBSN. This thesis aims at identifying the constraints of financing infrastructure projects through SBSN by Analytic Network Process and analyze the financial feasibility. According to ANP, the constraints of financing infrastructure projects through SBSN such as aspect support constraints (0,471; W=0.36).

The most dominant constraint in each aspect is: Produk aspect, maximal limit value (0,271; W=0,55); 2) Support aspect, readiness criteria (0,33; W=0,37); 3) Market aspect, knowledge of market participants (0,343; W=0,28). Liability constraint is DJPU-Bappepam (0,44; W=0,19) and constraint rules is another regulations (0,553; W=0,86). Based on the financial feasibility analysis, the biggest NPV is conventional financing, the biggest value of IRR and Payback Period that show a better return is maturity of the SBSN period. Whereas the value for greater results is financing metode sovereign syariah securities."

"Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dengan perjanjian Ijarah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara merupakan terobosan hukum dalam sistem hukum Indonesia dengan memperkenalkan konsep Benefit Rights sebagai salah satu hak kepemilikan atas suatu benda. Adanya Beneficial Rights yang diadopsi dari konsep di negara-negara dengan sistem hukum Common Law menimbulkan konflik dengan sistem hukum Civil Law yang diterapkan di Indonesia, khususnya mengenai hak kepemilikan atas suatu benda. Studi ini menganalisis keabsahan Hak Manfaat sebagai underlying asset, perbandingan penerapan Hak Manfaat sebagai underlying asset pada SBSN dan Sukuk Korporasi, serta praktek kedua jenis instrumen keuangan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitik deskriptif yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa Hak Manfaat atas Barang Milik Negara sebagai underlying asset SBSN terbatas pada ruang lingkup penerbitan SBSN, namun Hak Manfaat tersebut tidak dapat diberlakukan atas Sukuk Perseroan dengan alasan terdapat tidak ada dasar hukum. Secara material, Hak Manfaat atas kekayaan perusahaan tidak diklasifikasikan sebagai hak kepemilikan atas suatu benda di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka perlu dipastikan ruang lingkup Benefit Rights sebagai underlying asset Sukuk di Indonesia dan pembentukan dasar hukum yang memadai untuk penerbitan sukuk korporasi di Indonesia.

---

The issuance of State Sharia Securities with an Ijarah agreement based on Law Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities is a legal breakthrough in the Indonesian legal system by introducing the concept of Benefit Rights as one of the ownership rights of an object. The existence of Beneficial Rights which is adopted from the concept in countries with the Common Law legal system creates a conflict with the Civil Law legal system applied in Indonesia, especially regarding ownership rights over an object. This study analyzes the validity of Benefit Rights as the underlying asset, the comparison of the application of Benefit Rights as the underlying asset on SBSN and Corporate Sukuk, and the practice of the two types of financial instruments. The method used is juridical normative analytic descriptive supported by the results of interviews with resource persons. Based on the method used, it can be concluded that the Benefit Rights over State Property as the SBSN underlying assets are limited to the scope of the SBSN issuance, however the Benefit Rights cannot be applied to the Company's Sukuk on the grounds that there is no legal basis. In material terms, Benefit Rights over company assets are not classified as ownership rights over objects in Indonesia. Based on these conclusions, it is necessary to ascertain the scope of Benefit Rights as the underlying asset of Sukuk in Indonesia and the establishment of an adequate legal basis for the issuance of corporate sukuk in Indonesia."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi perkembangan pasar sukuk di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam OKI yang merupakan emiten terbesar pasar sukuk secara global. Penelitian ini menggunakan data panel 10 negara OKI dari tahun 2006 minus;2016. Ukuran pasar sukuk diukur dengan jumlah sukuk yang beredar terhadap produk domestik bruto PDB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi perkembangan pasar sukuk di negara-negara OKI diantaranya adalah ukuran perekonomian suatu negara, tahap perkembangan ekonomi suatu negara, keterbukaan perekonomian, dan variabilitas nilai tukar. Ketika kondisi makroekonomi stabil maka hal ini akan memengaruhi keputusan para emiten untuk menerbitkan sukuk. Pasar sukuk yang berkembang dengan baik dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif dan pada saat yang sama juga dapat meningkatkan ketahanan keuangan suatu negara dengan menyeimbangkan ketergantungan yang tinggi pada sektor perbankan dengan sektor fixed income.

---

The objective of this research is to determine the effect of macroeconomic factors on sukuk market development in the Organization of Islamic Cooperation OIC countries, which is the largest issuer of sukuk market globally. Using Panel data from 10 OIC countries for the period 2006 2016. The size of the sukuk market is measured by the amount of outstanding sukuk to gross domestic product GDP. The results showed that macroeconomic factors that affecting the development of sukuk market in OIC countries are the size of economic, the stage of economic development, openness of economic, and exchange rate variability. When the macroeconomic conditions are stable then this will affect the issuers 39 decision to issue sukuk. A well developed sukuk market can be an alternative source of financing while at the same time enhancing a country 39s financial resilience by balancing high dependence on the banking sector with fixed income sector. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang secara signifikan menjadi determinan likuiditas pasar sukuk negara di Indonesia. Penulis menggunakan karakteristik sukuk jumlah penerbitan, YTM, dan sisa tenor , faktor makroekonomi inflasi, JIBOR, dan JII , dan Consumer Confidence Index Indonesia sebagai variabel-variabel independen, kemudian melakukan regresi panel terhadap variabel dependennya yaitu volume perdagangan bulanan dari sukuk negara di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penerbitan sukuk dan JIBOR memberikan dampak positif terhadap likuiditas pasar sukuk negara, sedangkan tingkat inflasi, JII, dan YTM sukuk memberikan dampak negatif terhadap likuiditas pasar sukuk negara. Consumer Confidence Index dan sisa tenor terbukti memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap likuiditas pasar sukuk negara. Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan studi empiris terkait determinan likuiditas pasar sukuk negara di Indonesia.

---

This study attempts to examine the factors that significantly affect sovereign sukuk market liquidity in Indonesia. The author uses the sukuk rsquo s characteristics issuance amount, YTM, and remaining maturity , macroeconomic factors inflation, JIBOR, and JII , and Indonesia rsquo s Consumer Confidence Index as independent variables and then conducts a panel regression against the dependent variable which is Indonesia rsquo s sovereign sukuk monthly trade volumes.

The result shows that sukuk rsquo s issuance amount and JIBOR have a positive impact while the inflation level, JII and YTM have a negative impact on sukuk market liquidity. However, Consumer Confidence Index and remaining maturity are not proven to be significant determinants for sukuk market liquidity. This study contributes in filling the gap of empirical study regarding sukuk market liquidity determinants in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berasosiasi dengan keputusan perusahaan menerbitkan sukuk. Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang menerbitkan sukuk, obligasi atau saham right issue antara tahun 2002-2015. Penelitian ini menganalisis preferensi atau kecenderungan perusahaan dalam menerbitkan sukuk atas penerbitan obligasi atau saham melalui faktor-faktor yang berkaitan dengan aksesibilitas perusahaan atas pasar sukuk, valuasi pasar atas saham perusahaan serta pertimbangan biaya keagenan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pengalaman menerbitkan sukuk dan ukuran perusahaan yang merupakan ukuran tingkat aksesibilitas yang terbukti signifikan berasosiasi dengan kecenderungan perusahaan untuk menerbitkan sukuk.

---

This study aimed to analyze the factors associated with the firms 39 decision issuing sukuk. This study used sample of all firms listed on the Indonesia Stock Exchange, who issued sukuk, bonds or shares rights issue in 2002 2015. This study analyzed the preference or the tendency of firms to issue sukuk on the issuance of bonds and equities through factors related to the accessibility of the firm on sukuk market, stock market valuation and considerations of agency cost. The results showed that only the experience of issuing sukuk and the firm size which is a measure of the degree of accessibility that proved have significant association with the tendency of firms to issue sukuk."

"Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan untuk membiayai anggaran negara, termasuk pembiayaan pembangunan untuk pengembangan proyek-proyek negara. Sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, penerbitan dan penjualan SBSN membutuhkan berbagai organ, yaitu agen pembayar, agen penata usaha, dan terutama agen penjual. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memungkinkan Bank Umum Syariah untuk melakukan aktivitas bukan hanya sebagai agen penjual, tetapi juga sebagai agen pembayar dan agen penata usaha. Pengaturan mengenai peran Bank Umum Syariah sebagai agen telah sukses diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan terkait. Namun, tanggung jawab hukum Bank Umum Syariah sebagai agen penjual terbatas pada tanggung jawab terhadap pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas penerbitan dan penjualan SBSN, dan oleh karena itu membebaskan agen penjual dari segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak ketiga atau pemilik SBSN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan memberlakukan peraturan yang berisi ketentuan tentang tanggung jawab hukum agen penjual terhadap investor, mengingat kurangnya ketentuan yang mengatur kewajiban agen penjual terhadap investor. Skripsi ini ditulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang memberikan analisis deskriptif dari data sekunder dan didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara.

---

Sovereign Sukuk or State Sharia Bonds (SBSN) is issued in order to finance state budget, including financing construction for development of state projects. In accordance with Law No.19 Year 2008 on Sovereign Sukuk, the issuance and sales of sovereign Sukuk require the assistance of various organs, namely; paying agent, administrative agent and especially a selling agent. Law No.21 Year 2008 on Sharia Banking allows Sharia Commercial Bank to perform not only as a selling agent, but also a paying agent and an administrative agent. The provision of the role of Sharia Commercial Bank as agents has been successfully implemented in accordance with related laws and regulations. However, the legal responsibility of Sharia Commercial Bank as a selling agent is limited to the responsibility towards the government. The Government is responsible for the issuance and sales of the Sovereign Sukuk, and therefore free the selling agent of any possible claims arising from third parties or Sovereign Sukuk holders. Hence, the government shall draft and enact regulation which contained the provision on selling agents legal responsibility towards the investors, considering the lack of provision governing the liability of selling agent towards investors. This thesis is written in a normative legal approach providing descriptive analysis from secondary data and supported by primary data obtained through interviews. "

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pasar modal syariah di Indonesia denganmengukur kinerja indeks saham syariah (ISSI), menganalisa tingkat responsivitasdanbesarnya pengaruh guncangan yang dialami oleh ISSI terhadap guncangan (shock)kondisi Luar Negeri dan Dalam Negeri serta menganalisa hubungan kausalitas antaraindeks ISSI, indeks IHSG, indeks DJIA dan nilai tukar. Periodesasi yang digunakandalam penelitian ini adalah bulan Mei 2011 hingga Maret 2013. Berdasarkan hasilperhitungan statistik dan risk adjusted return secara umum ISSI tidak memiliki perbedaankinerja dengan pasar. Berdasarkan analisa impulse response function disimpulkan bahwa.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ISSI memiliki pengaruh yang kuat terhadappasar karena ISSI memiliki responsivitas yang lebih kecil terhadap guncangan pada IHSGnamun tidak sebaliknya. Dibandingkan dengan IHSG, ISSI lebih tahan terhadapguncangan pada DJIA dan KURS karena ISSI memiliki responsivitas yang lebih kecilterhadap kedua guncangan tersebut. Berdasarkan analisa Variance Decompositionmenunjukkan bahwa ISSI memiliki pengaruh terhadap pasar namun ISSI lebihdipengaruhi dirinya sendiri. ISSI juga lebih tahan terhadap guncangan indeks luar negeri(DJIA) dibandingkan IHSG. Berdasarkan analisa Kausalitas Granger, disimpulkan adanyahubungan searah antara pergerakan ISSI dengan IHSG dan antara KURS dengan IHSGyang artinya bahwa pergerakan ISSI dan KURS mempengaruhi pergerakan IHSG namuntidak sebaliknya. Hubungan kausalitas dua arah yang simultan hanya terjadi pada variabelISSI dan KURS.

---

ABSTRACTThe objectives of this research are to get information about Islamic capital marketperformance in Indonesia by measuring the performance of Indonesia Syariah StockIndex (ISSI), analyzing the response of ISSI and its contribution level to shock in Globaland Local Market as well as analyzing causality relationship between ISSI, IHSG, DJIAand Exchange Rate. Time period of this research is between May 2011 until March 2013.Based on statistical and risk adjusted return measurement, there is no statisticallysignificant difference between ISSI and market performance. Moreover, based on impulseresponse function analysis it can be concluded that ISSI influence and dominate themarket since it has little response to shock in IHSG. Compared to IHSG, ISSI is morestable to shock in DJIA and exchange rate because ISSI has more little response to shockin those variables. Variance decomposition analysis, showed that ISSI also influences themarket but more influenced by itself and more stable to shock in DJIA. In additionGranger causality analysis, it is concluded that there are unidirectional relationshipbetween ISSI to IHSG and exchange rate to IHSG that means ISSI and exchange rateinfluence IHSG but not vice versa. Bidireactional relationship exist only between ISSIand exchange rate."

"Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR-004 oleh Pemerintah dimaksudkan untuk mencari alternatif pembiayaan APBN dengan menggunakan sumber dana dalam negeri. Terhadap terbitnya Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased yang berdasarkan proyek memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR.004 dan apakah Sukuk Negara Ritel seri SR.004 benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Sukuk Negara Ritel seri SR-004 merupakan sukuk yang memiliki Aset SBSN/Underlying Asset berupa proyek pembangunan yang telah dialokasikan pada APBN tahun anggaran 2012. Penawaran Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR-004 dilakukan dengan cara bookbuilding. Imbalan hasil yang diterima oleh investor bersumber dari kontrak sewa, sehingga imbalan hasilnya tetap (fixed) selama tenor sukuk.

---

The issuance and selling of Retail State Sukuk Ijarah Asset To Be Leased series SR-004, is an endeavor of the government to diversify the sources of state budget financing. This research will examine the implementation of Retail State Sukuk Ijarah Asset To Be Leased series SR-004 and analysis of Sukuk towards Islamic principles. This research is examined through normative juridical approach, and will be supported by some interviews. Retail State Sukuk series SR-004 is sharia bond which has underlying assets in the form of infrastructure project has been allocated for state budget fiscal year 2012. Retail State Sukuk Ijarah Asset To Be Leased series SR-004 are offered with bookbuilding method. During the holding period, retail state sukuk investors will receive income on a monthly basis in the form of lease rental, stemming from the beneficial rights of the sukuk assets. The coupons has a fixed rate during the holding period."

"Pasar modal adalah sebuah lembaga yang diupayakan oleh pemerintah untuk menghimpun dan memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Disamping itu, fungsi pasar modal di Indonesia juga diarahkan untuk memeratakan pendapatan rakyat dengan ikut andil dalam pemilikan saham-saham perusahaan yang go public. Jual beli saham dan obligasi memang menggiurkan, apalagi bursa efek Indonesia termasuk bursa efek yang baik. Hanya saja sebagai muslim yang terikat dengan ketentuan-ketentuan syariah, sebagian besar masyarakat Indonesia mendapat benturan legalitas syariah. Sehingga, perlu diperjelas dulu apakah transaksi saham dan obligasi di pasar modal sesuai dengan prinsip jual beli menurut Islam, samakah konsep investasi di pasar modal dengan prinsip mudharabah dalam Islam, dan sahkan menurut Islam berspekulasi memburu capital gain? Jual beli saham dalam Islam ternyata dengan tujuan investasi murni dan menolak spekulasi yang sementara ini mendominasi bursa saham. Pemberian saham dengan harga di atas pari atau perolehan agio oleh emiten dengan tanpa kontraprestasi kecuali prospek yang belum tentu menjadi kenyataan, terkualifikasi ke dalam perdagangan yang ghurur. Begitu juga perdagangan saham di pasar sekunder. Sedangkan obligasi dalam kacamata syariah jelas sekali hukumnya. Karena menetapkan interest, hukumnya jadi haram. Walaubegitu, syariah menawarkan alternatif pengganti. Pembelian saham haruslah murni untuk investasi dan menggunakan sistem mudharabah sehingga, pintu-pintu spekulasi tertutup sama sekali. Dan penghapusan perdagangan obligasi, bisa diganti dengan sistem murabahah atau pembiayan bai bitsaman ajil yang lebih adil dan bersih. Pemberlakukan sistem alternatif tersebut adalah sebuah langkah yang strategis bagi pasar modal Indonesia. Karena jika tidak, kaum muslimin selamanya tidak akan pernah memenuhi lantai bursa untuk berinvestasi. Di sisi lain, kaidah-kaidah hukum Islam jika diangkat dan ditransformasikan ke dalam hukum produk legislatif nasional tentu akan lebih memperkaya hukum nasional, baik dari segi materil maupun formil."