Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian kerentanan pesisir Surabaya dan sekitarnya terhadap kenaikan muka airlaut difokuskan pada perhitungan indeks kerentanan fisik dan sosek denganpendekatan metode Coastal Vulnerability Index (CVI) dan Social VulnerabilityIndex (SoVI) yang distandarisasi dengan Multi Criteria Analysis (MCA) sesuaidaerah kajian, serta menganalisis variabel yang paling berkontribusi terhadapvariasi indeks kerentanan dengan menggunakan Map Removal Sensitivity Analysis(MRSA). Berdasarkan hasil analisis, daerah pesisir Kabupaten Gresik, KotaSurabaya dan Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat kerentanan pesisir terhadapkenaikan muka air laut pada kategori sangat rendah hingga tinggi. Wilayahdengan tingkat kerentanan tinggi secara fisik merupakan wilayah dataran rendahdengan kondisi pantai langsung menghadap Laut Jawa dan merupakan wilayahpermukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup besar. Di seluruhdaerah penelitian diketahui berada pada kategori kerentanan tinggi sebesar 11,86% yang sebagian besar terdapat di bagian utara Selat Madura (Kabupaten Gresik).Sementara itu, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang kondisi pantainyarelatif lebih terlindung memiliki tingkat kerentanan sedang, rendah dan sangatrendah. Kondisi fisik yang paling berkontribusi terhadap tingginya variasi indekskerentanan di pesisir Gresik, Surabaya dan Sidoarjo adalah kondisi elevasi pantai,sedangkan berdasarkan faktor sosial ekonominya adalah persentase pendudukmiskin. Kondisi fisik yang paling berkontribusi terhadap tingginya tingkatkerentanan pesisir di daerah kajian adalah elevasi pantai sedangkan berdasarkankondisi sosial ekonomi adalah penggunaan lahan.

---

AbstractThe study for coastal vulnerability to sea level rise was carried out in Surabayaand its surrounding area, it has focused on calculations of the physical and socioeconomicvulnerability index based on Coastal Vulnerability Index (CVI) andSocial Vulnerability Index (SoVI) methods. It was standardized by the MultiCriteria Analysis (MCA) approach according to the study area. The Map RemovalSensitivity Analysis (MRSA) was applied to the most contribute variables ofvulnerability index variations as well. Result of this study shows that the coastalvulnerability of Gresik, Surabaya and Sidoarjo is very low to the high level.Physically, the lowland areas that direct look out on the Java Sea, as well assettlements with high density population have a high vulnerability category. Thehigh level vulnerability was found located in the northern of Madura Strait(Gresik Distract) that overlooks to the Java Sea is about 11, 86% from the entireof study area. Meanwhile, the moderate, low and very low levels of vulnerabilitywere located on Surabaya and Sidoarjo District that have more protected coastalarea, relatively. According to physical condition, the coastal elevation is the mostvariable that contributes to the high variations of vulnerability index in the coastalof Surabaya and Sidoarjo District, while the percentage of population poverty is asocio-economic factor that caused the high variations of vulnerability index in thecoastal too. Respectively, both the coastal elevation and land use coverage aremost variables that contribute to the high of coastal vulnerability level."

"Indonesia sebagai negara yang terletak pada garis ekuator dan diapit oleh dua samudera besar menjadikan perubahan iklim berlangsung relatif cepat sehingga pembangunan berketahanan iklim sangat penting. Dampak negatif yang terjadi dapat berupa kerugian fisik, material dan adanya peluang hilangnya mata pencaharian masyarakat. Perubahan iklim juga mempengaruhi sistem pengolahan limbah cair, khususnya daerah yang kerap tergenang air laut pasang seperti Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Jakarta Utara memiliki daratan yang lebih rendah daripada wilayah DKI Jakarta lainnya yaitu 0-2 mdpl. Dengan demikian, kemungkinan untuk terdampak kenaikan muka air laut akan lebih besar dan permasalahan yang dihadapi tidak hanya perbaikan sistem pembuangna limbah cair domestik saja, perencanaan SPAL yang tahan perubahan iklim juga perlu dilakukan. Oleh karena itu dilakukannya penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting sistem pengolahan limbah cair domestik di Jakarta Utara dan mengidentifikasi pilihan sistem pengolahan limbah cair domestik yang berketahanan kenaikan muka air laut. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, didapatkan dari penelitian terdahulu, hasil observasi lapangan, wawancara dengan metode in-depth interview responden. Hasil yang didapatkan belum ada pengolahan limbah cair domestic yang dilakukan di RT5 RW22 dan di RW001 hanya 65% responden memiliki jamban, dengan sistem yang disarankan yaitu SPALD-S.

---

Indonesia, as a country that lies on the equator and is flanked by two large oceans, makes climate change occur relatively quickly, so climate resilience development is very important. The negative impacts that occur can be in the form of physical and material losses and opportunities for the loss of people's livelihoods. Climate change is also affecting the liquid waste treatment system, especially in areas that are often inundated by high tides, such as Penjaringan District, North Jakarta. North Jakarta has lower land than other DKI Jakarta areas, namely 0–2 meters above sea level. Thus, the possibility of being affected by sea level rise will be greater, and the problems faced include not only the improvement of the domestic liquid waste disposal system but also the planning of SPALs that are climate change resistant. Therefore, the purpose of this final project is to analyze the existing conditions of the domestic wastewater treatment system in North Jakarta and identify options for domestic wastewater treatment systems that can withstand sea level rise. The approach used is a qualitative one, obtained from previous research, field observations, and in-depth interviews with respondents. The results obtained showed that there was no domestic wastewater treatment carried out in RT5 and RW22, and in RW001, only 65% of respondents had latrines, with the suggested system being SPALD-S."

"Wilayah Pesisir adalah daerah yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Wilayahpesisir Cirebon di Jawa Barat, Indonesia adalah dataran rendah daerah pantai yangmerupakan salah satu areal potensial untuk budidaya ikan dan pertanian. Melalui daerahini terdapat juga sarana transportasi utama propinsi Jawa Barat untuk seluruh wilayah dipulau Jawa. Sebagai kota yang terletak di dataran rendah dengan penduduk yang padatdan kota berkembang, Cirebon sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut.Studi geomorfologi, geo-listrik, dan penginderaan jauh dilakukan selama tahun 2008dan 2009 di wilayah pesisir Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagianbesar wilayah pesisir di Cirebon telah longsor pada berbagai skala mulai dari kondisirentan menjadi buruk. Air laut telah menembus sampai beberapa kilometer kedaratan.Kerugian nilai penggunaan lahan diproyeksikan sekitar Rp. 1.295.071.755.150/ha/tahun akibat naiknya air laut sebesar 0,8 meter yang akan membanjiri berbagai lahanseperti: tambak udang, ikan, garam kolam, sawah, dan pemukiman"

"Penelitian kerentanan fisik pesisir Surabaya dan sekitarnya terhadap kenaikan muka air laut difokuskan pada perhitungan indeks kerentanan fisik dengan pendekatan metode coastal vulnerability index (CVI) yang distandarisasi dengan multi criteria analysis (MCA) sesuai daerah kajian. Nilai setiap variabel kerentanan fisik diperoleh dari data satelit penginderaan jauh serta hasil penelitian dan kajian yang sudah dilakukan berupa hasil pemodelan dan peta-peta tematik, kemudian diintegrasikan dalam sistem informasi geografis (SIG). Berdasarkan hasil analisis, daerah pesisir Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat kerentanan fisik terhadap kenaikan muka air laut pada kategori sangat rendah hingga sangat tinggi. Wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi secara fisik merupakan wilayah dataran rendah dengan kondisi pantai langsung menghadap Laut Jawa. Di seluruh daerah penelitian diketahui berada pada kategori kerentanan tinggi hingga sangat tinggi sebesar 28,81% yang sebagian besar terdapat di bagian utara Selat Madura (Kabupaten Gresik). Sementara itu, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang kondisi pantainya relatif lebih terlindung memiliki tingkat kerentanan sedang, rendah dan sangat rendah. Kondisi fisik yang paling berkontribusi terhadap tingginya tingkat kerentanan pesisir di daerah kajian adalah elevasi pantai.

---

The study for coastal vulnerability to sea level rise was carried out in Surabaya and its surrounding area, it has focused on calculations of the physical vulnerability index were used coastal vulnerability index (CVI) methods. It was standardized by the multi criteria analysis (MCA) approach according to the study area. The score of each physical variable derived from remote sensing satellite data and the results of studies that have been done, such as modeling results and thematic maps, and then integrated into geographic information systems (GIS). Result of this study shows that the coastal areas of Gresik, Surabaya , and Sidoarjo in the very low to very high vulnerability level. Physically, the low land areas with open and slightly open coastal have a high vulnerability category. The high level vulnerability was found located in the northern of Madura Strait (Gresik Regency) that overlooks to the Java Sea is about 28.81% from the entire of study areas. Meanwhile, the moderate, low and very low levels of vulnerability were located on Surabaya and Sidoarjo Regency that have more protected coastal area, relatively. According to the physical condition, the coastal elevation is the most variable that contributes to the high of vulnerability index in the coastal of Surabaya City and Sidoarjo Regency."

"ABSTRAKPerubahan iklim yang dipicu oleh pemanasan global dapat mengakibatkan adanya ancaman gelombang ekstrim, yang pada gilirannya menimbulkan kerawanan wilayah pesisir terutama untuk wilayah pesisir utara Jawa yang relatif datar dan padat penduduknya.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerentanan wilayah pesisir utara Jawa Barat terhadap ancaman kenaikan muka laut berdasarkan variabel fisik dan sosial-ekonomi. Pengolahan data dan analisis spasial kerentanan dilakukan dengan menerapkan SIG dengan teknik tumpangsusun, yang digabungkan dengan analisis sensitivitas MRAS dan metode regresi linier untuk mengkaji kaitan variabel-variabel penyebab kerentanan wilayah.Hasil analisis menunjukan bahwa distribusi kerentanan desa-desa di daerah penelitian sebagai berikut : 12 % berada pada tingkat kerentanan fisik sangat tinggi, 21 % dengan tingkat kerentanan tinggi, 31 % dengan tingkat kerentanan sedang, 26 % dengan tingkatkerentanan rendah dan 9,3 % dengan tingkat kerentanan sangat rendah.Dari 10 variabel kerentanan ternyata variabel gelombang memiliki kontribusi paling tinggi dan variabel kepadatan penduduk memiliki kontribusi paling rendah pada kerentanan wilayah. Sedangkan dari analisis statistik diperoleh model persamaan yang menunjukanhubungan antara variabel IKF dan IKSE terhadap IKT, yaitu : IKT = 0,237 + 0,990 IKF + 0,996 IKSE.

---

ABSTRACTClimate change triggered by global warming could lead to the threat of extreme waves, which in turn lead to vulnerability of coastal areas, especially to the north coast of Java are relatively flat and densely populated. This study aims to assess the vulnerability ofcoastal areas of northern West Java to the threat of sea level rise based on physical variables and socio-economic. Processing of vulnerability data and spatial analysis carried out by applying GIS to overlapping stacking technique, which combined with MRAS sensitivityanalysis and linear regression methods to examines the link variables of the cause of vulnerability.The analysis shows that the distribution of vulnerability in the study area as follows: 12% of the villages are at very high levels of physical vulnerability, 21% with a high degree of vulnerability, the vulnerability level of 31% with moderate, 26% with low susceptibility and 9.3 % with a degree of vulnerability very low. Of the 10 variables, wave variable hashighest contribution and variable population density has the lowest contribution to the vulnerability of the region.From the statistical analysis obtained regression equation model that shows the vulnerability of the relationship between variables IKF and IKSE to IKT, the equation is IKT = 0.237 + 0.990 IKF + 0.996 IKSE."

"Garis pangkal merupakan garis yang ditarik dari fitur-fitur konfigurasi pantai yang sangat penting karena penarikannya tersebut memungkinkan suatu negara untuk mengklaim zona maritim miliknya yang diukur dari garis pangkaL tersebut. Akan tetapi, garis pangkal ini memiliki kendala dalam menghadapi fenomena kenaikan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan karena menumpuknya gas emisi rumah kaca dan menyebabkan suhu permukaan bumi dan suhu permukaan air laut meningkat sehingga menyebabkan mencairnya es dan gletser di bumi. Dari kejadian tersebut lahirlah fenomena yang dinamakan kenaikan air laut. Berdasarkan data yang dilakukan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC dalam Fifth Assessment Report, dikatakan bahwa pada tahun 2100 kenaikan air laut dikatakan mencapai 0,52m hingga 0,98m. Disini kenaikan air laut membawa suatu implikasi hukum mengenai kemungkinan adanya pergeseran pada garis pangkal dikarenakan tergenangnya wilayah garis pantai yang digunakan sebagai tempat untuk menarik garis pangkal, sehingga besar kemungkinan terjadinya hilangnya klaim yuridis pada zona maritim. Negara-negara sekarang sudah harus mulai sadar pada dampak yang disebabkan oleh kenaikan air laut sehingga negara dapat mengantisipasi dampak dari kenaikan air laut.

---

Baseline is a line drawn from the coastal configuration features which are very important because the drawing of baseline allows a coastal state to claim its own maritime zone as measured from that line. However, baseline face phenomena called sea level rise caused by the climate change. Climate change is caused by the accumulation of greenhouse gas emissions in the atmosphere and causing the earth 39 s surface temperature and sea surface temperatures to increase causing the melting of ice and glaciers.

Based on survey data Fifth Assessment Report conducted by the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC , it is said that in 2100 the rise of sea water reach 0.52m to 0.98m. Here the rise of seawater brings a legal implication of the possibility in a shift of the baseline due to the inundation of the coastline used as a place to draw the baseline itself, resulting in the possibility of losing the juridical claims in the maritime zone. Right now, coastal states now must begin to be aware of the impacts caused by rising sea level so that coastal states can anticipate and reduce the impact of rising sea level."

"ABSTRAKWilayah pesisir Jakarta Utara terancam bencana akibat fenomena kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah. Dampak kerusakan yang ditimbulkan dari kedua fenomena ini sangat merugikan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis kerentanan wilayah pesisir dan memprediksi kerusakan lingkungan akibat kenaikan muka air laut di Jakarta Utara. Informasi kerentanan adalah hasil integrasi kondisi fisik (informasi pasang surut, gelombang, penggunaan lahan, ketinggian pantai, skenario B2 SRES IPCC, penurunan permukaan tanah) dengan sosial ekonomi (usia balita, usia lanjut, penduduk wanita, kepadatan penduduk, dan penduduk miskin) dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG). Penelitian menggunakan data QuickBird dan DEM SRTM X-C band tahun 2000 untuk menghasilkan informasi penggunaan lahan dan ketinggian pantai. Hasil integrasi menunjukkan willayah pesisir yang sangat rentan pada kenaikan muka air laut adalah Penjaringan, Warakas, Kalibaru, Kebon Bawang, dan Rawabadak Utara. Prediksi total kenaikan muka air laut hingga tahun 2030 mencapai 6,45 m sehingga diprediksikan 1054 ha pemukiman, 551 ha industri, 181 ha tambak, dan 66 ha lahan sawah akan tergenang dan menyebabkan kerugian ekonomi mencapai Rp 277.270.766.595,00. Diketahuinya tingkat kerentanan serta prediksi kerugian akibat kenaikan muka air laut, diharapkan perencanaan pembangunan di wilayah pesisir akan lebih memperhatikan hal tersebut.

---

ABSTRACTThe coastal areas in North Jakarta threatened disaster due to sea level rise and land subsidance phenomenon. The aims of this study is to analyze the coastal vulnerability due to sea level rise as part as adaptation to reduce the inundation impact in North Jakarta. Vulnerability information obtained from the integration between the physical conditions (tidal, wave, land use, coastal elevation, IPCC SRES B2 scenario, land subsidence) and socioeconomic (age of the children, elderly, female population, population density, and the poor) using Geographic Information System (GIS). This study using remote sensing information from DEM SRTM X-C band in year 2000 with spasial resolution 30 m to generate coastal elevation and QuickBird satellite data for generate land use information. The result show that the coastal areas with very high vulnerability to sea level rise is Penjaringan, Warakas, Kalibaru, Kebon Bawang, and Rawabadak Utara. Besides vulnerability analysis, the study also predicted total sea level rise in 2030 which reached 6.45 m, causing a lot of damage, especially in the settlement and industrial areas. The prediction of settlement areas that stagnant is 1054 ha, industrial 551 ha, fishpond 181 ha, and field 66 ha. According to economic analyze, the extent damage will cause losses of Rp 277,270,766,595.00. Therefore, the knowledge level of vulnerability as well as losses due to sea level rise, expected development planning in coastal areas will pay more attention to it."

"Kenaikan Permukaan Laut merupakan salah satu dampak dari Perubahan Iklim yang memiliki dampak tidak hanya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, namun juga terhadap Negara Pesisir tersebut. Dampak dari Kenaikan Permukaan Laut tersebut menimbulkan pembahasan mengenai keberlangsungan dari Garis Pangkal suatu Negara, yakni apakah Garis Pangkal tersebut menyesuaikan dengan Kenaikan Permukaan Laut atau tidak. Pembahasan tersebut kemudian membuahkan pembahasan yang lebih mendalam, yakni apakah Kenaikan Permukaan Laut kemudian berdampak secara langsung kepada Perjanjian Delimitasi Maritim. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas mengenai bisa atau tidaknya Kenaikan Permukaan Laut dijadikan dasar untuk menerapkan Amandemen Perjanjian ataupun Rebus sic Stantibus terhadap Perjanjian Delimitasi Maritim. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Selanjutnya, temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan teori Perjanjian Internasional, Kenaikan Permukaan Laut hanya dapat dijadikan dasar Amandemen Perjanjian Delimitasi Maritim, namun tidak bisa dijadikan dasar penerapan Rebus sic Stantibus dikarenakan tidak memenuhi syarat, namun secara praktik kedua tindakan tersebut ditolak penerapannya oleh Negara-Negara.

---

Sea Level Rise is one of the direct impacts caused by Climate Change, in which not only does it affect the livelihood of coastal settlements, but also for the Coastal State itself. Its effects had prompted discussions regarding whether the Baselines of a Coastal State act in accordance with the Sea Level Rise, or whether they stay permanent. Said discussion also provides another, more complex, discussion, regarding whether Sea Level Rise has an immediate effect on Maritime Delimitation Agreements. This thesis aims to discuss and analyze whether Sea Level Rise may or may not be used as a means of conducting Treaty Amendment or even Rebus sic Stantibus towards established Maritime Delimitation Agreements. This thesis was written using the normative legal writing method to produce analytical descriptive data. Furthermore, this thesis concludes that, based on legal theories in the Law of Treaties Sea Level Rise may only be used as a basis for the Amendment of Maritime Delimitation Agreements and not the application of the Rebus sic Stantibus doctrine, as it does not fulfill the requirements, but in practice both actions and its application is rejected by a majority of States."