Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini masih Pemerintah mendanai proyek mereka dengan cara yang konvensional yaitu pembiayaan dengan APBN dan menggunakan pinjaman luar negeri atau hibah. Terdapat beberapa sumber pendanaan yang potensial dalam pembiayaan kegiatan KPS di masa mendatang selain dari perbankan. Alternatif pembiayaan lain adalah dari lembaga keuangan non-perbankan yaitu pasar modal, multifinance, asuransi, dan dana pensiun. Tantangan besar yang dihadapi dalam penggunaan pendanaan dari kelembagaan non-perbankan tersebut, antara lain adalah peraturan yang mengikat yang tidak memungkinkan adanya penggunaan dana lebih dari jumlah tertentu. Penelitian ini mengidentifikasi potensi dan kendala asuransi sebagai pembiayaan yang optimal. Penelitian ini berbasis kualitatif dengan menggunakan metode kuesioner dari populasi dan kuantitatif dengan membandingkan kebutuhan pembiayaan dengan kemampuan dana.

---

In the current the Government to fund their projects in a way of conventional financing with the state budget and use of foreign loans or grants. There are several potential sources of funding in the financing of PPP in the future other than banking. Other sources as an financing alternatives is non-banking financial institutions, namely the capital market, multi-finance, insurance, and pension funds. A major challenge in the use of funding from non-banking institutions, among other binding regulations do not allow the use of funds over a certain amount. This study identifies the potential and constraints of insurance as an optimal financing. This study uses a method based on a qualitative and quantitative questionnaire of the population by comparing the financing needs with the ability of the fund."

"Dalam pengelolaan investasi di perusahaan asuransi jiwa perlu dilakukan asset liability management dimana salah satu caranya adalah dengan melakukan asset-liability duration matching. Dalam penelitian ini, PT Asuransi Jiwa KLM, memiliki mismatch duration antara portfolio aset investasi dengan portfolio kewajiban produk-produk konvensionalnya baik itu portfolio dengan denominasi Rupiah ataupun Dollar AS. Duration matching strategi yang dilakukan adalah dengan cara menyamakan antara durasi aset investasinya dengan kewajibannya. Selain itu juga penelitian ini melakukan sensitivitas analisis terhadap perubahan tingkat suku bunga di market terhadap nilai ekuitas perusahaan.

---

In investment management of life insurance companies, they need to conduct an asset liability management which one of the strategy is to do the asset-liability duration matching. In this study, PT Asuransi Jiwa KLM, has a duration mismatch between their asset portfolio with their product liabilities portfolio whether it is denominated in rupiah or U.S. dollar. Duration matching strategy conducted by matching their aset portfolio?s duration with their liabilities portfolio duration. In addition, this study also conduct a sensitivity analysis of changes in market interest rates to the value of corporate equity."

"Tesis ini membahas kesenjangan penerapan keamanan informasi antara Standar LPSE dengan ISO 27001, serta pengembangan kerangka kerja keamanan informasi pada sistem  tersebar pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, digabungkan dengan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan LKPP selaku pembina dan pengawas LPSE, untuk melengkapi kriteria dan kontrol kemanan informasi, serta membuat panduan resmi dan terperinci untuk mengurangi kesenjangan antara Standar LPSE dengan ISO 27001; memanfaatkan kerangka kerja usulan berbasis Standar LPSE dan ISO 27001 sehingga LPSE dapat menerapkan kedua standar tersebut secara bersamaan; LKPP juga perlu melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan penerapan Standar LPSE pada LPSE; selain itu, LKPP perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang berbasis ISO 27001 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016.

---

The focus of this study is discusses about the gap of information security between the LPSE and ISO 27001 Standards, and the development of an information security framework for distributed public electronic procurement system. This research is qualitative research with a case study method, combined with quantitavie research with a quantitative descriptive method. The researcher suggests that LKPP as the supervisor and controller of LPSE, to complete the criterias and controls of information security, and also make an official and detailed guidelines to reduce the gap between the LPSE and ISO 27001 Standards; LKPP and LPSE use the proposed framework based on LPSE and ISO 27001 Standards to implement both of these standards simultaneously; LKPP also  needs to conduct periodic assessments and evaluations to ensure that LPSE applies these standards continuously; in addition, LKPP needs to coordinate with the Ministry of Communication and Information to disseminate the implementation of Information Security Management System based on ISO 27001 which contained in the Minister of Communication and Information Regulation Number 4 of 2016."

"Permasalahan dalam keamanan informasi sebuah instansi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi juga berkaitan dengan sumber daya manusia yang merupakan unsur penting dalam sebuah instansi. Pada tanggal 30 April 2018, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan surat pengumuman kepada masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang sedang beredar dalam bentuk phishing yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi keamanan informasi kepada masyarakat, khususnya pegawai instansi pemerintah yang sering bersinggungan dengan data pemerintah yang bersifat rahasia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai di instansi pemerintah dengan mengambil studi kasus pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini menggunakan dua metode, pendekatan perilaku melalui phishing assessment dan pendekatan pengetahuan melalui kuesioner dengan skala Likert. Hasil simulasi dianalisis pada skala persentase dan dibandingkan dengan hasil kuesioner untuk menentukan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai dan menentukan metode mana yang terbaik. Hasil menunjukkan hubungan yang signifikan antara hasil simulasi dan hasil kuesioner. Di antara pegawai yang membuka email, 80% mengklik tautan yang mengarah ke halaman kamuflase dan melalui kuesioner, ditemukan bahwa tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Ditjen Perbendaharaan berada pada level 79,32% yang merupakan batas bawah dari kategori BAIK.

---

As an important institutional element, government information security is not only related to technical issues but also to human resources. Various types of information security instruments in an institution cannot provide maximum protection as long as employees still have a low level of information security awareness.

This study aims to measure the level of information security awareness of government employees through case studies at the Directorate General of Treasury (DG Treasury) in Indonesia. This study used two methods, behavior approach through phishing simulation and knowledge approach through a questionnaire on a Likert scale.

The simulation results were analyzed on a percentage scale and compared to the results of the questionnaire to determine the level of employees information security awareness and determine which method was the best. Results show a significant relationship between the simulation results and the questionnaire results. Among the employees who opened the email, 80% clicked on the link that led to the camouflage page and through the questionnaire, it was found that the information security awareness level of DG Treasury employees was at the level of 79.32% which was the lower limit of the GOOD category."

"Skripsi ini membahas pengelolaan dana investasi syariah dan konvensional serta perlakuannya terhadap hasil investasi yang diperoleh pada PT Asuransi Jiwa XYZ periode 2010 dan 2011. Kegiatan pengelolaan dana investasi yang dibahas meliputi jenis dana pada asuransi syariah dan skema pengelolaan dana asuransi konvensional, alokasi dana investasi, dan mekanisme hasil investasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan portofolio investasi PT Asuransi Jiwa XYZ periode 2010 dan 2011, khususnya reksadana unit syariah sempat melebihi batas maksimum dan juga belum berinvestasi pada saham syariah. Oleh karena itu penulis menyarankan agar unit syariah dapat meningkatkan pengawasan pada pengelolaan investasi dan mencoba berinvestasi pada saham syariah yang dapat menghasilkan return lebih besar.

---

The focus of this study is discusses the management of conventional and Islamic investment funds as well as its treatment of investment returns earned on the PT XYZ Life Insurance period 2010 and 2011. Investment fund management activities include types of funds in the Takaful and fund management schemes of conventional insurance, investment allocation, and investment return mechanisms. The study was a descriptive qualitative research design.

The study concluded that the PT XYZ's management of investment portfolios period 2010 and 2011, especially the sharia unit for mutual fund had exceed the maximum limit and also not invest in shares of sharia yet. Therefore, the authors suggested that sharia unit to improve oversight in the management of investments and try investing in sharia stocks that could result a greater return."

"Skripsi ini membahas perlindungan konsumen asuransi jiwa pembeli kendaraan bermotor melalui pembiayaan konsumen dengan studi kasus sengketa klaim asuransi jiwa PT Asuransi Jasindo. Penutupan asuransi jiwa kepada pembeli kendaraan bermotor melalui pembiayaan konsumen merupakan salah satu cara untuk menjamin lunasnya pembayaran angsuran kendaraan bermotor kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Namun, pada pembelian serta proses klaim asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi menimbulkan permasalahan hukum perlindungan konsumen, diantaranya perlindungan akan hak-hak konsumen asuransi jiwa pembeli kendaraan bermotor melalui pembiayaan konsumen selaku ‘konsumen akhir’ dalam asuransi jiwa. Selain itu, terdapat juga fasilitas pembayaran klaim melalui ex gratia kepada konsumen tertentu apabila klaim asuransi jiwa ditolak oleh perusahaan asuransi. Hal ini menyebabkan adanya perlindungan kepada konsumen tertentu dalam hal pembayaran klaim melalui ex gratia

---

This thesis discusses about The Consumer Protection of Life Insurance of Motor Vehicles Buyer through Consumer Financing (Case Studies to Dispute of Life Insurance Claim PT Asuransi Jasindo). Coverage of life insurance to buyer of motor vehicle through consumer financing is one of alternatives way for ensuring keel installment payment for motor vehicle to consumer finance company. However, in process of buying and claiming life insurance of motor vehicle buyer through consumer financing create legal issues of consumer protection, inculuding the protection of the consumer rights of life insurance of motor vehicle buyer through consumer financing who as ‘end consumers’ in life insurance. Furthermore, there is ex gratia payment to selected consumer if life insurance claim rejected by insurance company. This causes protection to selected consumer in ex gratia payment."

"Penelitian ini memanfaatkan data Customer Relationship Management berupa data polis dan data nasabah untuk membuat model estimasi probabilitas lapse polis dan membentuk estimasi annualized lapserate. Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan kesimpulan bahwa terdapat faktor-faktor karakteristik nasabah dan karakteristik polis yang secara signifikan mempengaruhi kecenderungan suatu polis untuk lapse. Model probabilitas lapse yang berhasil dibentuk dengan metode yang digunakan dalam penelitian dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif, karena lapse dapat dipandang sebagai fungsi atas karakter polis dan nasabah yang dimiliki suatu perusahaan asuransi. Dengan memanfaatkan hal ini, perusahaan asuransi dapat memahami karakter polis atau nasabah seperti apa yang memilki risiko lebih besar untuk lapse sehingga perusahaan dapat lebih baik menghadapi risiko lapse dengan mengelola portofolio nasabah dan polis yang dimilikinya.

---

This research aims to utilize Customer Relationship Management data, in the form of policy characteristics and customer characteristics, to estimate policy lapse probability and the annualized lapse rate. This research concludes that there are some customer and policy characteristics that significantly correlate to the lapse tendency of a policy. The lapse probabilistic model that is built under the approach and method as described in the research can now provide the company with a more comprehensive insight on lapse behavior. The research shows that lapse is a function of the characteristics of each policy and each customer. Utilizing this, insurance company can get a better understanding about which customer or which policy that possesses bigger risk to lapse so the company can handle their customer and policy portfolio accordingly in order to manage their lapse risk."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana tanggung jawab agen asuransi selaku field underwriter pada proses underwriting dalam perjanjian asuransi jiwa. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kegiatan underwriting, pengungkapan segala fakta material yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan memegang peranan penting dalam hubungan pertanggungan yang terbentuk antara penanggung dan tertanggung. Kewajiban pengungkapan tersebut dilandasi oleh sebuah prinsip yang dikenal dengan istilah utmost good faithsebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD. Prinsip utmost good faith sejatinya meliputi 2 (dua) hal yaitu kewajiban untuk mengungkapkan fakta materiil (duty of disclosure) dan larangan memberikan informasi yang keliru (misrepresentation). Namun, dua hal tersebut banyak dijadikan dasar oleh perusahaan asuransi untuk melakukan penolakan pembayaran klaim kepada pemegang polis atas dasar adanya unsur pelanggaran utmost good faith. Padahal,fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang kegagalan pengungkapan fakta tersebut justru terjadi karena kegagalan agen asuransi selaku field underwriter dalam melakukan proses underwriting. Hal ini sebagaimana tercermin dalam kasus sengketa asuransi antara Dahlan Sinambela melawan PT. AXA Mandiri Financial Services. Banyaknya penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi atas dasar tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dengan melakukan misrepresentation atau non-disclosure menjadi dasar bagi Penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap peran agen asuransi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam melakukan proses underwriting. Penelitian yang dilakukan Penulis menunjukkan bahwa adanya kecenderungan untuk mendistorsi muatan materi Pasal 251 KUHD sehingga seolah-olah peran penanggung atau agen asuransi dalam proses underwriting sepenuhnya pasif, padahal sejumlah prinsip, doktrin, dan peraturan-perundang-undangan nyatanya telah memberikan kerangka yang cukup untuk memastikan terciptanya keseimbangan hubungan antara penanggung dan tertanggung. Hal ini dalam memastikan adanya tanggung jawab bersama antara penanggung dan tertanggung dalam memastikan pertukaran informasi yang akurat dan lengkap selama proses underwriting.

---

This thesis analyzes the responsibility of insurance agents as field underwriters in gathering information from potential policyholders during the underwriting process in life insurance contracts. This thesis is written using a doctrinal research method. In the underwriting process, the disclosure of all material facts related to the insured object plays a crucial role in the insurance relationship between the insurer and the insured. This disclosure obligation is based on a principle known as utmost good faith, as regulated in Article 251 of the Commercial Code (KUHD). The principle of utmost good faith encompasses two aspects: the duty to disclose material facts (duty of disclosure) and the prohibition against providing false information (misrepresentation). However, these two aspects are often used by insurance companies as grounds for rejecting claim payments to policyholders on the basis of a breach of utmost good faith. In practice, there are instances where the failure to disclose such facts occurs precisely because of the failure of insurance agents as field underwriters to gather information from potential policyholders. This issue is exemplified in the insurance dispute case between Dahlan Sinambela and PT. AXA Mandiri Financial Services. The high number of insurance claim rejections by insurance companies on the grounds that the insured has breached the principle of utmost good faith by misrepresenting or failing to disclose information is the basis for the author to conduct further analysis of the role of insurance agents acting for and on behalf of insurance companies in gathering information from potential policyholders during the underwriting process. The research conducted by the author shows a tendency to distort the contents of Article 251 of the KUHD, suggesting that the role of the insurer or insurance agent in the underwriting process is entirely passive. In contrast, various principles, doctrines, and regulations provide a framework to ensure a balanced relationship between the insurer and the insured. This thesis highlights the importance of a balanced approach in interpreting and applying the principle of utmost good faith in insurance contracts. It emphasizes the shared responsibility of both the insurer and the insured in ensuring accurate and complete information exchange during the underwriting process."

"ABSTRAKPrinsip insurable interest merupakan hal yang sangat penting dalam suatuperjanjian asuransi jiwa. Keberadaan prinsip insurable interest pada dasarnyamencegah terjadinya penyalahgunaan asuransi sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, perjudian dan taruhan, serta mencegah terjadinya pembayaran manfaat asuransi kepada pihak-pihak yang tidak menderita kerugian atas terjadinya suatu keadaan yang diasuransikan. Seseorang dapat mengasuransikan seseorang lainnya apabila terdapat insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut. Namun, di Indonesia, masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi pedoman dalam mengatur prinsip insurable interest. Penelitian ini meneliti bagaimana seseorang dapat dikatakan memiliki insurable interest terhadap seorang lainnya sehingga dapat digunakan sebagai suatu pedoman dalam menentukan apakah seorang yang hendak mengasuransikan seorang lainnya, memiliki insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut

---

ABSTRACTThe principle of insurable interest takes a crucial role in a contract of lifeinsurance. The existence of insurable interest principle basically is purposed todiminish any chance of misuse upon the insurance as the insurance may be used as the vehicle to gain some sort of benefit in a wrongful way, gaming and wagering, and as well as to prevent any person to receive some compensation without any los due to an occurrence upon a specific circumstance assured. One can only assure the other if insurable interest exists upon the assured person. However, in Indonesia, no provision neither law can be found as the guidance to regulate insurable interest principle. This research seeks how one can be deemed for having insurable interest toward the assured person and, and therefore, this research can be used as the guidance in determining whether one is having insurable interest toward the assured person."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tenting pencapaian keuntungan perusahaan melalui penetapan portofolio premi yang harus dicapai dari tahun ke tahun, berdasarkan asumsi-asumsi teknis yang dapat dikendalikan perusahaan. Gambaran model ini sccara umum dapat digunakan sebagai perangkat manajemen untuk pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja perusahaan melalui alokasi sumberdaya yang dimilki perusahaan.Penelilian ini dilakukan di Bringin Life Syariah (BLS), Sesuai dengan hasil penelitian, pcncapaian portofolio premi dalarn mencapai titik impas sangat tergantung pada jenis produk yang dipasarkan, biaya operasional, hasil investasi dan tingkat resiko calon peserta. Berdasarkan analisa profit testing dan sensitivitas produk asuransi jenis Tabarru? menghasilkan titik impas dan indikator keuntungan lebih baik dari pada produk yang mernpunyai unsur tabungan.Berdasarkan hasil penelitian, setiap unit pemasaran yang memasarkan hanya produk Tabarru' membutuhkan biaya operasional per tahun antara Rp.247.500.00 sampai dengan Rp. 302.500.000 akan mencapai titik impas pada setang 3,60 tahun sampai 5,26 tahun. Produk tabungan dengan biaya yang sama akan mencapai titik impas pada selang 3.91 tahun sampai dengan 5,47 tahun."