Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak boleh ada pihak lain yang merampas hak tersebut. Pengangkatan anak yang belakangan ini semakin banyak dilakukan masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan maupun akibat anak angkat yang ditimbulkannya.Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang banyak dilakukan, dengan memaparkan berbagai tujuan, pengangkatan anak tersebut haruslah dengan upaya perlindungan terhadap hak anak dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan upaya perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dengan tujuan agar perlindungan terhadap anak diutamakan maka pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif dengan data yang digunakan data primer dan sekunder.Kesimpulan dari penulis mengenai pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing adalah adanya kelemahan pada peraturan perUndang-Undangan yang mengatur masalah pengangkatan anak yang kurang spesifik,mengikat dan juga belum cukup memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak. Dengan adanya perbaikan-perbaikan mengenai peraturanperaturan mengenai pengangkatan anak ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

---

Children are God creature that had their human rights since they were born, so no one can took their rights away from them. Nowadays, children adoption besides growing also give a big impacts not only in Indonesia but also in the whole world. Indonesian children that are adopted by foreign citizen should have many purpose to protect the children rights and also suitable based on Government Rules No.54of 2007about child adoption which is the implementation of RegulationNo.23 of 2002about the protection for children. Due to reach the purpose of protecting children rights therefore the Indonesian children that wants to be adopt by foreign citizen based on Indonesia?s regulation should be the ultimum remedium. The method in this thesis are yuridis normative using primary and secondary data.

The Conclusion of this thesis is that between Indonesian children that are adopted by foreign citizen is there are weakness in the regulation about children issue that are not specific, binding nor enough to guarantee the protection of the children. With the improvement of the regulation about the child adoption, we expect that it can bring more protection to children and their rights to live, grow, and develop optimaly according to their human dignity."

"Dalam sebuah perkawinan mengharapkan kebahagiaan lahir dan batin. Salah satu kebahagiaan itu dapat terwujud dengan kehadiran seorang anak sebagai penerus keturunan dengan curahan kasih sayang. Namun tidak semua pasangan suami-isteri yang dapat memiliki anak. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan itu diadakan pengangkatan anak. Anak angkat yang berbeda status kewarganegaraannya dengan orang tua angkat memiliki dampak yang kompleks. Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus tentang pengangkatan anak. Hingga saat ini masih menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (S.E.M.A RI) untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Penulisan skripsi ini berjudul ”Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) Berdasarkan Hukum Indonesia (Suatu Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 192/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel jo Penetapan No 104/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel). Judul yang diambil berdasarkan hukum Indonesia karena Hukum Asing itu atau Irlandia mengikuti keberadaan anak angkat (habitual residence). Permasalahan yang dianalisis adalah bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak WNI oleh WNA menurut hukum yang berlaku dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan dan Penetapan apakah tepat menurut hukum Indonesia sehingga didalam Penetapan dapat menghilangkan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Penelitian diarahkan kepada peraturan yang diterapkan dalam proses peradilan di Indonesia. Dengan penelitian ini dapat diketahui belum adanya perlindungan terhadap kepentingan anak karena mudahnya untuk menyimpangi ketentuan dari S.E.M.A RI yang justru dilanggar oleh Hakim itu sendiri. Penyimpangan justru dari ketentuan mendasar terhadap pelaksanaan pengangkatan anak yang wajib untuk melalui perantara organisasi/yayasan sosial ditiadakan sehingga melegalkan private adoption. Saran yang dapat disampaikan penulis adalah dibuatnya peraturan yang lebih memiliki kekuatan hukum seperti Peraturan Pemerintah dan pengawasan secara langusung atas Putusan maupun Penetapan yang telah dikeluarkan oleh hakim dapat dievaluasi sesuai dengan hukum yang berlaku."

"Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh sebab itu keberadaannya harus mendapatkan perlindungan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Penulis melihat realitas di masyarakat banyak orang berkeinginan untuk mempunyai keturunan, akan tetapi keinginan tersebut belum terwujud karena terbentur oleh takdir Ilahi. Dalam hal ini, muncul istilah adopsi di tengah masyarakat. Dalam hukum Adat adopsi mempunyai arti yang sangat luas diantaranya yaitu, memberikan status hukum kepada seorang anak yang mana anak tersebut sebelumnya tidak mempunyai status hukum tetap, sehingga anak adopsi seperti halnya anak sendiri. Dalam hal pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan anak terlebih dahulu. Skripsi ini akan meneliti pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (Intercountry adoption), khususnya Putusan Pengadilan Negeri No.21/Pdt.P/2007/PN.JKT.Sel, mengenai bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak yang berkewarganegaraan Indonesia, apakah pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak berkewarganegaraan Indonesia oleh warga negara asing sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data yang digunakan data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa anak angkat tidak putus hubungan dengan orangtua kandung sehingga mereka saling mewaris dan jika menikah walinya harus orangtua kandung. Keputusan Pengadilan Negeri No.21/Pdt.P/2007/PN.Jak-Sel kurang tepat karena tidak mengindahkan bahwa anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya. Perlu adanya pengaturan adopsi demi terjaminnya kesehatan, kebahagiaan dan kebutuhan si anak.

---

Children are gift from God the Almighty and therefore they should be protected by their parents and the environment. The writer sees the reality that in society, there are many people who want to have children, but their wish has not yet come true due to some causes. Regarding this, we know the term adoption. In Customary Law adoption has various meanings. One of which is giving legal status to a child who previously did not have a permanent legal status, so that the adopted child is treated in the same way as one's biological child. In the case of adoption, the interests of the children should be promoted first.

This thesis will examine the adoption of Indonesian citizen children by foreign citizens (Intercountry adoption), particularly the District Court's Decision No. 21 / Pdt.P / 2007 / PN.Jak-Sel, about what the legal consequences of the adoption of Indonesian children are, whether the judge's consideration in determining the adoption of Indonesian citizen children by a foreign citizen is right and is in accordance with the legislation in force. The method used in this research is normative juridical by using primary and secondary data.

From the study it can be concluded that the adopted children do not lose touch with their biological parents so that the children can still have the right of inheritance and when they get married, their biological parents must become the guardian. The District Court Decision No. 21 / Pdt.P / 2007 / PN.Jak-Sel is less precise because it does not heed the problem that adopted children should not use the name of his adoptive parents. Adjustments should be made for the sake of ensuring the adopted children's health, happiness and needs."

"Penelitian ini menggambarkan tentang keterlibatan peran pekerja sosial di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dalam pengangkatan anak terlantar oleh warga asing (intercountry adoption). Pentingnya keterlibatan pekerja sosial dalam pengangkatan anak intercountry untuk membantu calon orang tua angkat serta memastikan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta harus memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak..Perlunya peran pekerja sosial ini untuk memastikan bahwa pengangkatan anak yang diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta anak berada dalam keluarga pengganti yang tepat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan dengan wawancara mendalam dan observasi. Lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing beserta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial telah melakukan peran sebagai enabler, broker, mediator, empowerer, negosiator, counsellor dan administrator.

---

The adoption of Indonesian citizens by foreign (intercountry adoption) is a last resort (ultimum remedium) which aims at the best intersts of the child. The implementation of adoption is carried out through various stages and must meet the requirement in accordance with Government Regulation Number 54 0f 2007 concerning Implementation of Child Apponttment and Regulation of the Minister of Social Affairs Number 110/HUK/2009 concerning Child Appointment Requirenments. In each of these stages there is an important role for social workers in assisting and making social reports on the feasibility of prospective adoptive parents and adopted children. The need for the role of social workers to ensure that the adoption of children submitted in accordance with applicable regulations in Indonesia and children are in the right substitude family.

The study uses qualitative methods and approaches with in-depth interview. The location at the Jakarta Branch Sayap Ibu Foundation with the aim of obtaining an overview of the role of social workers in implementing the adoption of Indonesian citizens by foreign citizens along eith supporting factors and inhibiting favtors in the implementation of these role. This research is descriptive with a qualitative approach. The result of the study indicate that social workers have perfomed roles as enablers, brokers, mediator, empoweres, negotiator and administrator."

"Tesis ini akan membahas kewarganegaraan ditinjau dari perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, dampak hak kewarganegaraan terhadap warga negara Indonesia yang turut serta sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF), serta saran perlindungan terhadap kewarganegaraan anak-anak dari warga Negara Indonesia yang terlibat sebagai FTF di Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung kepentingan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan untuk mencabut kewarganegaraan eks ISIS di Indonesia masih menimbulkan kontradiksi. Hukum internasional tidak memaksakan Negara kebangsaan secara langsung kewajiban untuk memulangkan anggota keluarga FTF. Meskipun demikian, beberapa komitmen yang relevan didirikan di bawah berbagai bidang internasional, hukum nasional yang mendukung repatriasiasi, sebagai pilihan terbaik untuk bertindak sesuai dengan internasional yang ada dalam kerangka kerja nasional. Dalam mengkaji status kewarganegaraan eks ISIS ini, penting untuk membedakan anak-anak dari orang dewasa karena hak atas kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan peraturan internasional Article 15 Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Article 24 Section 3 the International Covenant on Civil and Political Right, serta Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Meskipun demikian, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan mencabut kewarganegaraan anak-anak dari warga negara Indonesia eks ISIS, bisa saja mereka melakukan hal itu karena tidak dalam kondisi bisa memilih. Jika mereka diterima, maka pemerintah harus siap dengan beberapa konsekuensi. Pertama, pemerintah perlu melakukan identifikasi dan pemilahan anak-anak yang dapat dibawa kembali ke Indonesia. Kedua, menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan dengan sumber daya manusia kesehatan jiwa yang memadai untuk intervensi psikologis anak-anak tersebut. Ketiga, menyiapkan program sosialisasi dan dukungan agar masyarakat dapat menerima anak yatim piatu kombatan ISIS, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pelindungan anak yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah perlu memandang anak-anak sebagai korban, bukan pelaku. Jangan sampai mereka harus menanggung dosa yang dilakukan orang tua mereka, seperti yang terjadi pada anak-anak bekas tahanan politik.

---

This thesis is aimed to discuss citizenship from the perspective of Indonesian national law and international law, the impact of citizenship rights on Indonesian citizens who participate as Foreign Terrorist Fighters (FTF), as well as advice on protecting the citizenship of children from Indonesian citizens who are involved in the FTF in the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) which can guarantee legal certainty and support the interests of human rights in Indonesia. This research is a normative legal research and uses secondary data which is analyzed descriptively with a systematic interpretation method. The results of the study revealed that the policy to revoke ex-ISIS citizenship in Indonesia still creates contradictions. International law does not impose a national State directly on the obligation to repatriate FTF family members. Nonetheless, several relevant commitments were established under various international, national laws supporting repatriation, as the best option for acting in accordance with existing international frameworks. In reviewing the ex-ISIS citizenship status, it is important to distinguish children from adults because the right to citizenship has been regulated in Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, and international regulations Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights in 1948 and Article 24 Section 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as the Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Nonetheless, the government needs to review the policy of revoking the citizenship of children of ex- ISIS Indonesian citizens, not in a state of being able to choose. If they are accepted, then the government must be prepared with some consequences. First, the government needs to identify and sort out children who can be brought back to Indonesia. Second, providing health service facilities with adequate mental health human resources for psychological intervention for these children. Third, prepare a socialization and support program so that the community can accept ISIS combatant orphans, as a form of fulfilling the obligation to protect children as regulated in Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. The government needs to view children as victims, not perpetrators. Do not let them have to bear the sins of their parents, as happened to the children of former political prisoners."

"Pengangkatan anak yang belakangan ini semakin ramai dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Sebagaimana diketahui, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak sudah ada di zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam Staatsblad tahun 1917 No. 129. Dalam bab II Staatsblad tersebut diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. Kemudian dengan semakin berkembangnya proses maupun akibat hukum yang ditimbulkan, membuat pemerintah Indonesia terus memperbarui peraturan mengenai pengangkatan anak (adopsi) ini. Peraturan terakhir yang bersangkutan dengan pengangkatan anak tersebut adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring dengan semakin terbukanya hubungan diplomatik dan perekonomian Internasional, kemungkinan terjadinya pengangkatan anak antar negara juga semakin terbuka lebar. Di Indonesia pengaturan mengenai pengangkatan anak antar negara ini sudah dibuat sejak tahun 1978. Kemudian terus diperbarui hingga terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis terkait dengan dua penetapan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkewarganegaraan Asing. Memaparkan keragaman cara adopsi di Indonesia dikarenakan oleh adanya hukum positif yang lebih dari satu membuat para calon orang tua angkat tunggal bingung akan bagaimana cara mengadopsi yang benar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum positif tertulis di Indonesia terkait dengan adopsi oleh orang tua tunggal belum diaplikasikan dengan baik oleh Hakim dalam mempertimbangkan penetapannya. Masih banyak hal yang harus di pertimbangkan dan dilewatkan oleh Hakim dalam memutus penetapan yang dimohonkan oleh pemohon sebagai calon orang tua angkat tunggal. Kesimpulan dalam analisis menyarankan untuk para Hakim untuk lebih lagi memperhatikan pertimbangannya dengan merujuk kepada hukum tertulis yang terkait dengan adopsi anak untuk lebih lagi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang lebih efektif. Kata kunci : adopsi, orang tua tunggal, WNA, WNI.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes two court order that civil court had made regarded to single parent adoption as a Indonesian citizen and a foreign citizen. Provides diversities of adoption methods in Indonesia which has three positive laws that lead most of applicant who is single parent confused how to adopt kid correctly. This analysis is carried out by using the method of juridical normative and descriptive analysis. This analysis showed that the positive written regulation regarged to single parent adoption in Indonesia have not correctly applied in The Jugdes rsquo s legal consideration to make judicial decision. There are still more things to be considered which neglected by The Judges in their consideration in order to give applicant the judicial decision for single parent adoption. In conclusion of analysis suggest that The Judges must have more attention in the written positive regulation about single parent adoption for their consideration to make legal security more effective."

"Penelitian ini membahas tentang perlindungan investor asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia dengan perbandingan hukum penanaman modal asing Indonesia dan Korea Selatan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman Modal di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan. Tujuannya ialah untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman Modal di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 (UUPM) dan Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea Selatan (UUPPMA) mempunyai persamaan sebagai peraturan perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing serta untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. Yang membedakan diantara keduanya adalah bahwa UUPPMA mengatur mengenai ketentuan pidana sementara UUPM tidak mengaturnya. Selain pelayanan dan proses pendaftaran yang berbeda. Pada akhirnya semua menuju kepada satu tujuan untuk kemakmuran bersama rakyatnya.

---

This research examined about foreign investment in Indonesia and comparative study of foreign investment law of Indonesia and South Korea. The main issues in this research is how the protection of foreign investors in the investment law of Indonesia and South Korea. The main purpose of this research is to find out the protection of foreign investors in the investment law of Indonesia and South Korea. The research method used in this research is normative law research.

This research found that the investment law in Indonesia and South Korea has the equation as the legislation made by the government to provide legal protection for foreign investors as well as to provide maximum benefit to the public welfare. The differences between Investment Law in Indonesia and South Korea are criminal provisions, the services and the registration process. In South Korea criminal provisions governing by the Investment Law while in Indonesia not set it."

"Suatu kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa banyak anak-anak yang didunia terutama di Indonesia yang memiliki kehidupan sulit dan anak-anak seperti itu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat maupun dari Pemerintah.Pengangkatan Anak adalah salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak-anak, sekaligus merupakan lembaga yang dapat melindungi dan mensejahterahkan anak.Dalam kenyataannya bahwa proses pengangkatan anak tidak selalu mulus sesuai aturan yang telah ada karena semakin berkembang segala aspek dalam kehidupan masyarakat maka mendorong masyarakat untuk mencari jalan termudah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan melegalkan segala cara. Hal yang paling nyata adalah prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Dumai tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam SEMA No.6 Tahun 1983 pada saat permohonan pengangkatan anak bernama Vivi Yanti oleh orang tua angkatnya dan selaku ibu kandung dari Vivi Yanti yakni Doriani Nainggolan menganggap pengangkatan anak tersebut kurang sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditelah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengangkatan anak maka Penetapan Pengadilan Negeri Dumai tersebut diajukan keberatan dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan alasan-alasan bahwa hakim Pengadilan Negeri Dumai telah salah dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak karena surat-surat yang diajukan bukan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada itikad baik dari orang tua angkat dan ayah kandung Vivi mengenai status kewarganegaraan Vivi dengan cara menutupi hal tersebut pada saat permohonan pengangkatan anak yang mana seharusnya Vivi adalah warga negara Malaysia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pengangkatan anak tidak tercapai karena adanya penyelundupan hukum mengenai identitas dan status kewarganegaraan anak angkat sehingga Mahkamah Agung membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Dumai tersebut.Melalui putusan Mahkamah Agung RI ini dapat dianalisis sejauh mana kekuatan pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI serta membuktikan bahwa apa yang didalilkan Doriani Nainggolan adalah terbukti beralasan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sehingga penulis menyarankan agar Hakim lebih teliti dalam memperhatikan surat-surat yang diajukan pada saat permohonan pengangkatan anak dan melakukan sosialisasi oleh lembaga-lembaga dari kampus mengenai syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak didaerah-daerah.

---

It is a reality in people's lives that many children in the world especially in Indonesia, have a hard life and they need special attention not only from the society and but also from the government. Adopting children is one of the solutions to solve the problems facing the children, at once, it can be the institution that can protect and increase their welfare. In fact that the adoption process is not always be smooth based on the existed rules, because of the continual development of social life, it is encouraging people to seek the easiest way to achieve something that they want by legalizing all means.

The most obvious is the procedure of adoption in the District Court Dumai where it is not accordance to those specified in the SEMA No.6 of 1983, at the time of application for the adoption of a child named Vivi Yanti by his adoptive parents, and as the mother of Vivi Yanti namely Doriani Nainggolan consider adoption is less in accordance with the procedures and conditions stipulated by the Regulations, then the mother filing an objection for the verdict of Dumai District Court and appeal to the Supreme Court with the reasons that the District Court Dumai been mistaken in setting up child adoption application because the letters are not the letter which issued by the competent authority and there is no good faith from the adoptive parents and birth father of Vivi in term of the status of nationality in a way to cover it at the time of application for adoption where the Vivi’s nationality supposed to be Malaysian citizenship.

Therefore it can be concluded that the implementation of child adoption procedure is not achievable because of the smuggling law on identity and citizenship status of foster children so that the Supreme Court overturned the District Court stipulation of Dumai District Court. Through this Supreme Court decision, it can be analyzed the extent to which strength considerations Supreme Court ruling and proves that what is postulated Doriani Nainggolan is proved reasonable and justified by the Supreme Court Justices, so the authors suggest that more rigorous in its attention to letters filed at the time of application for adoption and information dissemination by the institutions of the campus on terms Conditions and procedures for child adoption in the regions."