Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Otonomi Daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pengejewantahan dari penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata.Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah. Ini membuka peluang, kendala dan tantangan terutama kepada daerah kabupaten dan kota untuk lebih mengelola pembangunan didaerahnya masing--masing. Untuk itu pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya pembiayaan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Dalam menjalankan roda pembangunan demi kemakmuran masyarakat, pemerintah daerah menilai bahwa sumber pembiayaan yang diperoleh pemerintah daerah tidak dapat mencukupi rencana pembangunan daerah, sehingga menimbulkan keinginan dari sebahagian pemerintah daerah untuk memperoleh keuntungan langsung dari Badan usaha Milik Negara yang beroperasi didaerah mereka.Hal ini menimbulkan polemik apakah pemerintah daerah dapat atau berhak melakukan hal tersebut terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero). Sehingga dalam karya tulis ini akan diangkat permaslahan sumber pembiaayaan bagi Pemerintah Daerah yang berasal dari Badan usaha Milik Negara (Persero) dan Badan Usaha Milik Daerah."

"ABSTRAKPerkembangan Pasar modal di Indonesia telah mengalamiperkembangan yang pesat, terutama pada tahun 1981 sampaidengafl tahun 1983 serta tahun 1969. Sampai dengan tanggal 4 November 1989, tidak kurang dari 84perusahaan yang telah mengeluarkan saham dan obligasi, baikmerupakan emisi pertama maupun sisi lanjutan danperusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Jakarta. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan Pemerintah yangtelah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan deregulasidibidang moneter dan perbankan, termasuk pula mengenai pasarmodal dalain rangka Paket Desember 1987. Sejak paketkebijaksanaan tersebut, terbuka kesempatan bagi perananmodal asing untuk berpartisipasi aktif di pasar modal kita. Bersama itu pula Bapepam sebagai badan resmi pengelola pasarmodal tidak lagi turut campur dalam penetapan harga sahampada pasar perdana, dalam hal ini yang menetapkan adalahpenjamin emisi atau underwriter dari perusahaan yangmenerbitkan saham atau emiten. Tetapi Bapepam melalui satusurat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Bapepam telahmenetapkan beberapa faktor yang nenjadi bahan pertimbangandalam penetapan harga saham dipasar perdana seperti nilaikekayaan bersih, perkiraan penghasilan proyeksi, aluran kas,perkiraan tingkat deviden serta terangan mengenai hasilkegiatan perusahaan untuk masa sekurang-kurangnya 2 tahunterakhir. Beberapa Pihak mengkhawatirkan kepatuhan Penjamindan emiten untukmemperhatikan faktor-faktor yang telah ditetapkan oleh Bapepam tersebut. Kekhawatiran ini bertitik tolak dari kenyataan, terutamaberhubungan dengan Perilaku Para pemodal dan karakteristikinvestasi Pada saham Perdefinisi investasi pada sahamadalah investasiyang beresiko, oleb sebab itu investordapat menperoleh keuntungan yang besar tetapi dapat pulamenanggung kerugian yang tidak kalah besarnya pula. pertanyaan yang kemudian diajukan adalah apakah parainvestor atau masyarakat menyadari karakteristik tersebut. Apakah tindakan yang mereka lakukan sekedar ikut-ikutanmembeli saham, tanpa memahami informasi yang menyangkutperusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Berbagaipertanyaan tersebut akhirnya mengarah kepada pertanyaantentang kewajaran harga saham. Menurut apa yang terjadi saat ini bahwa harga saham-sahamyang ditawarkan belakangan ini terkesan terlalu tinggi,apalagi jjka dibandingkan dengan harga penawaran saham yangsudah lama terdaftar di Bursa. Perusahaan-perusahaan yang gopublic di tahun 1984 kebawah, umumnya merupakan perusahaanperusahaan yang sudah mapan tetapi harga saham yang merekatawarkan relatif murah yaitu tidak ada yang sampai tiga kalinilai nominalnya. Berbagai model dan pendekatan bisa saja dipergunakanuntuk menaksir kewajaran harga saham. Bagi mereka yangpercaya akan modeltersebut kemudian akan membeli suatusaham kalau harganya dinilai masih terlalu rendah danmenjual suatu saham kalau dinilai harganya sudah terlalutinggi. Apakah dalam kenyataannya keputusan itu selalu dapatmemberikan hasilyang terbaik, dalam artian bisamenghasilkan tingkat keuntungan diatas tingkat keuntungannormal, masih merupakan suatu pertanyaan. Apapun model yang diPergunakan, maka model tersebut hanyabersifat membantu para analis dalam memperbaiki judgementmereka dan bukan menggantikannya. Hal ini disebabkan olehkarena harga saham saat ini sebenarnya merupakan cerminanprospek perusahaan dimasa yang akan datang yang dinilaidengan memperhatikan resiko dan opportunity cost yangdihadapi oleh para pemodal. Prospek perusahaan akanmempengaruhi penghasilan yang akan diterima pemilik sahamyaitu dalam bentuk dividen dan capital gain, sedangkanrisiko dan opportunity cost akan mempengaruhi biaya modalsendiri yang disyaratkan oleh pemodal. Perdefinisi tidak ada satupun investor yang dapat mengetahuiapa yang akan terjadi dengan perusahaan tersebut dimasa yangakan datang. Karena variabel-variabel yang mempengaruhiharga saham merupakan variabel-variabel yang bersifat acak. Berbagai alasan bagi perusahaan urituk go-public, tetapiUmumnya karena alasan keuangan. Suatu perusahaan yangstruktur modalnya terdiri atas hutang yang lebih besar danmodal sendiri, atau bila return lebih kecil dan biaya modalpinjamann maka Peruhashaan perlu untuk mengadakan restrukturisasi struktur Permodalannya. Salah satunya adalahmelalui penjualan saham kepada masyarakat atau go-public. Untuk Perusahaan yang go-Publik dengan motivasi mensubstitusi hutang menjadi modal saham mempunyai berbagai kemudahan,diantaranya tidak perlu dihadapkan kepada kesulitan membayarbunga dan angsuran hutang setiap waktunya. Selain itu pula lingkungan usaha saat ini mendukungPerusahaan-perusahaan untuk memilih alternatif go-public. Dalam ketentuan Pakto 1988 telah ditetapkan peraturanmengenai legal lending limit, hal tersebut menyebabkansumber dana yang berasal dari kredit perbankan mempunyaiketerbatasan sehingga tidak dapat diharapkan banyak. Jadi pilihan akan banyak jatuh kepada pemilihan go-public.Selain dengan melakukan go-public berarti ada modal yangdapat ditarik dari perusahaan sehingga pemilik saham lamadapat rienginvestasikan di proyek lain, juga didukung dengandaya tarik pasar modal itu sendiri. Perusahaan-perusahaandapat melihat dan merasakan betapa besar kemampuan danmurahnya dana yang dapat dihimpun dan pasar modal. Dividenyield telah inencapai tingkat serendah 5 %, jauh lebih rendahjika dibandingkan dengan suku bunga kredit perbankan yangsaat ini dapat inencapai 22 %. Dari keadaan tersebut baik dilihat dari sisi internperusahaan maupun keadaan lingkungan ekstern, telah mendorong pemilihan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan"

"Hampir sepanjang PJP I hingga saat ini tercatat peranan bantuan luar negeri cukup penting. Ketergantungan Indonesia pada bantuan luar negeri semakin meningkat semenjak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia.Sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah kembali menyebabkan kesulitan keuangan yang sangat berat bagi Indonesia sehingga, Pemerintah menjadi sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Turunnya kemampuan sektor-sektor produksi sehingga roda perekonomian mengalami kemacetan, menyebabkan krisis yang terjadi semakin memposisikan Indonesia dalam berbagai masalah yang dilematis yang semula berawal dari krisis keuangan, kemudian berkembang semakin kompleks menjadi krisis multi dimensi.Bergantinya rezim pemerintahan di Indonesia telah memuluskan pelaksanaan reformasi diberbagai bidang. Reformasi telah memberikan banyak perubahan dalam wacana kebijakan Pemerintahan Indonesia. Salah satu akibat langsung perubahan tersebut yang dirasakan seluruh Indonesia khususnya bagi daerah adalah dengan diberikannya otonomi penuh kepada daerah dengan meluncurnya UU NO. 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.Dengan ditetapkannya kedua undang-undang tersebut telah memberikan suasana baru yang mewarnai pola kebijakan dan peta penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.Sejalan dengan bergulimya otonomi daerah maka, Pemerintah Daerah mau tidak mau harus mulai membenahi sistem/ struktur pemerintahannya untuk menuju kemandirian, di samping itu juga berupaya memberdayakan SDA dan SDM yang ada. Namun perubahan ini tidak dengan mudah berjalan lancar, sedikit banyaknya akan menemui masalah. Salah satu contohnya adalah adanya pengalihan pegawai pusat ke daerah yang banyak memberikan dampak pada kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam mata anggaran belanja daerah.Berkaitan dengan pembangunan daerah pada masa otonomi berjalan, maka daerah dimungkinkan untuk mencari pinjaman baik, domestik maupun luar negri sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999.Sehubungan dengan terbukannya peluang daerah tersebut untuk memperoleh pinjaman, maka pemerintah telah mengeluarkan satu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yang mengatur mengenai mekanisme pinjaman, prosedur pinjaman, dan ketentuan lainnya bagi pemerintah daerah. Peraturan tersebut disusun dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 berfungsi sebagai petunjuk bagi daerah untuk memperoleh pinjaman.Bila membaca isi dari Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tersebut, ternyata, dapat menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk diamati serta dikaji. Tesis ini mencoba untuk melihat sejauh mana PP No. 107 tahun 2000 yang disusun sedemikian rupa dapat menfasilitasi pemerintah daerah untuk memperoleh pinjaman luar negri.Kebutuhan akan pinjaman oleh pemerintah daerah itu sendiri pada dasamya dimanfaatkan bagi pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam perkembangannya, sesuai dengan diberikannya otonomi kepada daerah maka, untuk melaksanakan pembangunan tampaknya daerah sudah harus mengupayakan sendiri pembangunannya begitu pula dengan anggarannya. Dengan berlakunya UU No. 25 tahun 1999 maka subsidi daerah otonom (SDO) dan instruksi presiden (INPRES) telah dihapus, dan sebagai penggantinya dialokasikannya dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK).Dengan adanya otonomi penuh maka, daerah harus berupaya untuk menggali potensi yang dimilikinya dan mengatur diri sendiri, namun, disadari bahwa kemampuan dan potensi daerah diIndonesia berbeda-beda.Perbedaan inilah yang harus ditangani dengan bijaksana untuk menghindari kecemburuan antar daerah. Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar maka sudah barang tentu dapat dipastikan daerah tersebut dapat lebih maju ketimbang daerah yang potensi alamnya kurang. Kemampuan penerimaan dan pemenuhan kebutuhan daerah juga menjadi tolok ukur suatu daerah untuk dapat memperoleh pinjaman. Di samping kemampuan dalam penerimaan dan pemenuhan kebutuhan daerah, pemerintah melalui PP 107 tahun 2000 juga telah menetapkan ketentuan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman dengan prosedur persetujuan yang berjenjang yakni persetujuan dari DPRD untuk tingkat daerah dan kemudian persetujuan Menteri Keuangan untuk tingkat pusat, dan persetujuan itu pun dapat diberikan sepanjang memenuhi ketentuan .Tesis ini sebenamya bertujuan untuk melihat sejauh mana kemungkinan daerah dapat memperoleh pinjaman baik domestik maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.Secara prinsip, ketentuan yang ada dalam PP 107 tahun 2000 sebenamya cukup memadai dalam menata prosedur pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman. Namun, saat ini beberapa faktor-faktor baik ekstemal maupun internal ternyata dapat menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam memperoleh pinjaman luar negeri.Tampaknya pemerintah daerah hingga saat ini dan untuk dua tahun kedepan atau lebih, tampaknya masih sulit untuk memperoleh pinjaman luar negeri. Lalu apakah ini berarti dimasa mendatang pinjaman luar negeri oleh pemerintah daerah tidak atau dapat dilakukan? Jawaban atas pertanyaan ini sedikit banyaknya dicoba dijelaskan dalam tesis ini."