Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara Perhutani sejak ditetapkannya PP/No.17-30/1961, membawa pengaruh pada pengelolaan hutan. Pada masa Perhutani, hutan telah dijadikan salah satu sumber pendapatan negara. Dari hasil penjualan kayu oleh Perhutani maka akan didapatkan devisa, pajak dan beban pembangunan. Dalam melakukan kegiatannya yakni produksi dan pemasaran, Perhutani mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang dialami Perhutani mempengaruhi segala aspek kinerja perusahaan. Dengan demikian selama masa 1961-1966 Perhutani masih belum dapat mengembangkan usahanya.

---

"

"When a country wants to get wealthy economy, in condition that changes rapidly, the commerce must play the important part (Hatta, 1998). In this globalization era each part of economy has to raise their ability to compete in produce, sell, even break the market, which still not restriction clearly. In other words they must be able to compete in competitive economy.

Today, sea transportation exertion encounters menace because of the work rate and competition ability of national transportation is still low. This case can be shown from the national sea business is still marginal, low port service, apprehensive safety, security and sea pollution. These problems caused high cost and risk sea transportation exertion, and maritime area classified as black spot (unreliable area).

In 2003, total shipping and carriers business is US$ 535.056.138. For domestic carriers is US$ 170.525.200 and national shipping only US$ 90.719.407 or 53.2% while abroad freight is US$ 364.817.246, national shipping US$ 15.103.601 or 3.41% and rest is taken by foreign shipping.

In 2003, the PT. Djakarta Lloyd can get operational income at least 350 billion. Domestic shipping lines give 213 (about 240 billion) of total income. Rest, about 4% of total freight business comes from domestic lines (Finance bureau of PT. Djakarta Lloyd, 2003).

Strategy analysis is important, because the changes is occurred every second, tightly competition, rising of inflation, descend economic growth, more sophisticated technology and demographic condition that caused the turned of consumers desire rapidly.

In this case will be discussed how competitive position and strategy that agreed with PT. Djakarta Lloyd using SWOT analysis.

This research used quantitative analysis research method to descript the company condition with its potential consumers.

The identification result of internal and external factors show that tariff assignment policy as strength factor would give significant impact in business strategy. The limits of capital will impact the development effort, it will become big menace, while the speed of national economy growth will become big opportunity but it will face depreciation menace of currency exchange (Rp against US$).

The discussion result using SWOT analysis makes conclusions as follow:

1. Competitive position of PT. Djakarta Lloyd today is in the first quadrant, it means the position that direct to the aggressive growth (growth oriented strategy)

2. Competitive strategy that the company must to do is opportunity maximize opportunity supported the existing strength though faced capital limits and menace currency exchange depredation."

"Era globalisasi atau pasar bebas dapat diartikan tidak ada lagi batasan antar negara dalam perdagangan, semangat kompetisi global dengan cepat merubah teknologi, menggeser demografi, gejolak ekonomi dan kondisi dinamis lainnya yang mengisyaratkan perusahaan untuk lebih adaptif dan lincah (Walker 1992:17). Termasuk penerapan AFTA berdampak pada dominasi pelayaran asing dalam arus muatan ekspor dan impor. Globalisasi merupakan mekanisme pasar yang melibatkan semua negara internasional untuk melaksanakan transaksi, konsekuensinya setiap negara harus mampu menghadapi persaingan bebas pada semua bidang termasuk usaha angkutan lewat laut agar tidak terhempas oleh keadaan. Dalam hal ini perusahaan pelayaran nasional pada umumnya dan PT. Djakarta Lloyd (Persero) pada khususnya akan dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk bangsa Indonesia.Peranan PT. Djakarta Llyod (Persero) sebagai perusahaan pelayaran nasional (BUMN) disektor angkutan laut dalam melaksanakan kegiatannya berkompetisi dengan perusahaan pelayaran asing yang mempunyai kapal lebih canggih dan bermodal kuat. Namun demikian selalu berpedoman pada aturan bisnis serta tidak ada kemudahan-kemudahan maupun proteksi dari pemerintah, dengan demikian hasil yang dicapai akan sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan dari manajemen dalam meningkatkan kinerja. Selama ini pengukuran kinerja PT. Djakarta Lloyd (Persero) dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang juga telah mempertimbangkan aspek-aspek operasional dan aspek administrasi. Hal ini memang sesuai dengan beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.Pengukuran kinerja PT Djakarta Lloyd (Persero) menggunakan pendekatan Balanced Scorecard meliputi empat aspek yaitu pengukuran kinerja terhadap aspek pembelajaran dan pertumbuhan, aspek proses bisnis internal, aspek pelanggan serta aspek keuangan. Pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah untuk mendapatkan alternatif pengukuran kinerja yang lebih baik dari yang selama ini telah dilakukan terhadap PT. Djakarta Lloyd (Persero). Pengukuran kinerja di PT. Djakarta Lloyd (Pesero) selama ini telah diwarnai dengan pendekatan Balanced Scorecard namun belum diterapkan sepenuhnya.Dalam melakukan pengukuran kinerja ini, telah dilakukan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada para pimpinan, karyawan serta pelanggan PT. Djakarta Llyod (Persero), dengan total kuesioner 326. Total sampling adalah 10 % dari masing-masing jumlah populasi.Berdasarkan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard tersebut, diketahui bahwa secara keseluruhan PT. Djakarta Lloyd (Persero) memperoleh skor 124.5 (seratus dua puluh empat koma lima) dengan rincian, aspek pembelajaran dan pertumbuhan memperoleh skor 22,5 (dua puluh dua koma lima) dengan predikat "Baik", aspek proses bisnis internal memperoleh skor 11 (sebelas) dengan predikat "Baik" dan aspek pelanggan memperoleh skor 7.5 (tujuh koma lima) dengan predikat "Baik", sedangkan aspek hasil keuangan mendapatkan skor 83.5 (delapan puluh tiga koma lima) dengan predikat "Baik Sekali".Untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depan, pimpinan perusahaan harus menetapkan visi dan misi PT.Djakarta Lloyd kearah yang lebih baik dan berkesinambungan, sesuai dengan tuntutan persaingan dan pemenuhan kepuasan terhadap karyawan dan pelanggan."

"Perekonomian Indonesia dihadapkan pada kondisi yang sulit karena harga minyak dunia turun drastis, sehingga perolehan devisa dari migas tidak dapat menjadi andalan perekonomian nasional. Oleh karena itu digulirkan paket-paket deregulasi yang bertujuan untuk mengubah orientasi ekspor migas dengan meningkatkan peranan ekspor non migas. INPRES Nomor 4 Tahun 1985 merupakan salah satu bentuk deregulasi yang bertujuan memperlancar arus barang dan jasa dengan mengurangi kendala-kendala yang secara signifikan menghambat peningkatan peran ekspor non migas. Dampak yang ada adalah adanya pergeseran nilai ekspor, di mana pada posisi tahun 1995 ekspor non migas mencapai US $ 39,4 milyar, sedangkan ekspor migas hanya US $ 8,9 milyar. Di sisi lain sebagai akibat deregulasi, peranan pelayaran nasional kalah bersaing dengan pelayaran asing, di mana pangsa yang diraih pelayaran pada tahun 1995 hanya sekitar 2,26%, sedangkan sisanya diambil oleh pelayaran asing. Hal ini yang mendasari dipilihnya permasalahan tersebut sebagai bahan tesis. Penelitian ini merupakan kajian atas implikasi deregulasi angkutan laut terhadap perilaku bisnis dari Perusahaan Pelayaran Nasional. Secara khusus penelitian ini menyoroti interaksi positif antar sub sektor yang memberikan nilai tambah secara sinergis sebagai akibat deregulasi, yakni hubungan antara perdagangan dengan peranan pelayaran nasional,dan perdagangan dengan industri maritim, yang merupakan cerminan dari peranan transportasi laut. Selanjutnya studi ini menyoroti akibat dari deregulasi tersebut terhadap PT. (Persero) Djakarta Lloyd sebagai perusahaan pelayaran nasional mengubah strategi pengembangan usahanya dengan beberapa terobosan, yakni dengan masuk ke dalam beberapa aliansi/konsorsium agar dapat memperoleh muatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran angket pada sejumlah responden yang dipercaya secara langsung menangani aktivitas yang mendasari permasalahan tersebut dan data sekunder digunakan sebagai analisis pendukung untuk membuktikan fenomena yang terjadi sebagai dampak deregulasi. Dari hasil analisis pengolahan data sekunder dengan menggunakan instrumen statistik regresi dan elastisitas, dapat dibuktikan adanya korelasi antara peningkatan perdagangan dengan penurunan peranan pelayaran nasional dan penurunan peranan industri maritim. Dalam analisis selanjutnya untuk melihat besarnya pengaruh penurunan pangsa muatan pelayaran nasional terhadap PT. (Persero) Djakarta Lloyd dengan menggunakan analisis elastisitas. Analisis selanjutnya adalah untuk mengetahui posisi PT. (Persero) Djakarta Lloyd sebagai perusahaan pelayaran nasional akibat deregulasi dan sebagai hasil analisis berada pada kuadran III, artinya PT. (Persero) Djakarta Lloyd sebagai perusahaan pelayaran nasional dalam kondisi hanya mampu mempertahankan pangsa muatan yang ada, dan faktor dominan internal yang berpengaruh adalah tingginya biaya langsung dan tak langsung perusahaan. Tingginya biaya internal perusahaan diidentifikasikan sebagai akibat biaya transaksi yang tinggi karena adanya perubahan pola strategi dalam pengembangan usaha dengan masuk ke dalam beberapa konsorsium dan KSO untuk memperoleh muatan, Dengan melakukan pembuktian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa deregulasi telah memberikan pengaruh terjadinya inefisiensi pada PT. (Persero) Djakarta Lloyd. Selanjutnya perlu dilakukan tinjau ulang terhadap deregulasi angkutan laut dengan alternatif kebijaksanaan yaitu penghapusan, tetap melanjutkan atau penyempurnaan deregulasi dan pilihannya adalah penyempurnaan deregulasi dimaksud."

"Sebagai bagian dari usaha terus menerus dan Indonesia untuk menuju modernisasi industi pelayaran nasional telah ditargetkan oleh pemenntah sebagai elemen yang esensial dari usaha pengembangan ekonomi nasional Pemenntah Indonesia secara eksplisit telah menyatakan pentingnya secara strategis dan ekonomis pengembangan industri pelayaran nasional yang tangguh dan kuat jelas terlihat bahwa besarnya peluang ketenagakerjaan yang dapat disediakan oleh industri pelayaran juga telah mempengaruhi adanya resnon vang positif dari Pemenntah Krisis yang saat ini dihadapi oleh industri pelayaran nasional dalam jangka panjang dapat mengarah pada kematiannya bila tidak segera dilakukan perubahan terhadap serangkaian kebijakan yarg mempengaruhi industn pelayaran nasional Kondisis Indonesia sebagai negara yang dikelilingi oleh lautan, menyebabkan akses Indonesia ke pasar internasional sebagian besar menggunakan jasa pelayaran Namun ironisnya, pembangunan di bidang pelayaran nasional tidak diprioritaskan sehingga keadaannya sangat ketinggalan dan lemah Defisit pada jasa pelayaran per tahun mencapai US$ 5 8 milyar yang diakibatkan dikuasainya jasa angkutan laut baik ekspor impor ( 97 % ) maupun dalam negeri ( 52 % ) oleh pelayaran asing PT Djakarta Lloyd merupakan satu-satunya flag carrier Indonesia untuk angkutan luar negeri khususnya pada Container Transport Perusahaan saat lm berada pada posisi kurang baik dan segi keuangan maupun segi operasinya Akumulasi hutang dan kerugian dan tahun tahun sebelumnya maupun kondisi armada yang sudah tua menyebabkan perusahaan sukar untuk bersaing dalam dunia pelayaran yang sangat kompetitif Untuk merubah kondisi saat ini demi mencapai kondisi yang dicita-citakan, perusahaan berusaha mencari dan mengembangkan strategi untuk mengembalikan kesehatan perusahaan. Restrukturisasi perusahaan dapat menjadi pembuka jalan bagi krisis yang dialami oleh perusahaan. Pemerintah khususnya Menteri Negara Pendayagunaan BUMN telah menekankan pentingnya restrukturisasi pada BUMN demi untuk meningkatkan efisiensi pertumbuhan dan kemampuan untuk meraih laba demi membantu pemulihan kondisi perekonomian nasional yang masih dalam kondisi krisis PT Djakarta Lloyd pada saat mi sedang berusaha melakukan restrukturisasi internal yang mencakup bidang keuangan usaha serta organisasi dan manajemen Tujuan dari penulisan ini adalah membantu perusahaan dalam merencanakan program restrukturisasinya agar dapat bertahan dalam lingkungannya serta meningkatkan daya saingnya Sebelum membuat program restrukturisasi dilakukan analisis SWOT untuk membantu dalam merencanakan program perubahan dan menganalisa strategi utama j ang sesuai bagi perusahaan Saran saran yang dapat diberikan pada perusahaan adalah bahwa keberhasilan dan restruktunsasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen untuk melakukan perubahan terutama perubahan budaya manaiemen dan kepemimpinan (Leadership ) Bila perusahaan mengabaikan salah satunya program restruktunsasi tidak akan berhasil"

"Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip itikad paling baik yang merupakan salah satu prinsip yang mendasar dan terpenting dalam perjanjian asuransi. Karena prinsip itikad paling baik mengatur tentang hak dan tanggung jawab dari tertanggung dan penanggung. Skripsi ini menganalisis perapan prinsip itikad paling baik dalam kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal antara PT. Djakarta Lloyd Persero sebagai tertanggung dan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai penanggung. serta membahas atas pertimbangan hukum dari hakim dalam putusannya mengenai kasus tersebut di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri, Banding Pengadilan Tinggi, Kasasi Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya kompensasi terhadap tertanggung jika tertanggung menyembunyikan fakta-fakta material terhadap objek pertanggungan dan dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan pertimbangan hakim bertentangan dengan prinsip itikad paling baik dalam perjanjian asuransi. Majelis Hakim menyatakan bahwa Penanggung bersalah karena Penanggung tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya kompensasi kepada Tertanggung, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan prinsip itikad paling baik, padahal prinsip itikad paling baik merupakan prinsip yang mendasar dan paling penting dalam perjanjian asuransi.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith as the basic and one of the important principles in the insurance agreement. Because the principle of utmost good faith governs the rights and obligation of the insured and the insurer. This thesis analyzes the application of the principle of utmost good faith in the case of marine hull insurance claim dispute of PT. Djakarta Lloyd Persero as the insured and PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur as the insurer, and the legal consideration of the court regarding the case in the First Level of the Court District Court, Appeal High Court, Cassation Supreme Court and Judicial Review Supreme Court. The Author uses research method of normative legal research with literature study.

This research concludes that the insurer did not have the liability to pay the compensation to the insured due to the concealment and non disclosure of material fact of the insurance object which is very material in the insurance agreement and leads to the automatic cancellation ldquo null and void rdquo of the insurance agreement and the legal consideration of the court was contradict with the principle of utmost good faith in insurance agreement. The Panel of Judges decided that the Insurer was guilty because the Insurer did not carry out his obligation to pay the compensation to the Insurer, therefore the the court decision did not consider regarding the principle of utmost good faith, whereas the principle of utmost good faith is the basic and important principle in insurance agreement."

"Manajemen risiko adalah aktivitias mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam seluruh kegiatan perusahaan dengan tujuan memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Metode yang digunakan adalah House of Risk (HOR). HOR diadopsi dari metode perhitungan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan model korelasi Quality Function Deployment (QFD). Pada penelitian ini, manajemen risiko dilakukan pada aktivitas logistik freight forwarding oleh PT Angkasa Pura Logistik untuk proyek WSBK Mandalika di Lombok, NTB. Analisis risiko pada HOR 1 diawali dengan identifikasi risiko melalui diskusi dengan expert dan studi literatur, kemudian dilakukan penilaian terhadap nilai severity dari risk events dan nilai risk agents dari risk agents. Hasil dari HOR 1 menunjukkan 22 risk events dan 44 risk agents. Berdasarkan perhitungan Pareto, didapatkan 20 risk agents prioritas. Risk agent dengan nilai terbesar adalah pekerja kurang kompeten (unskilled) dengan nilai ARP sebesar 2.268. HOR 2 mengidentifikasi 14 langkah preventif untuk mitigasi risiko prioritas. Berdasarkan pengolahan data HOR 2, didapatkan bahwa langkah preventif yang paling efektif untuk dilakukan adalah mengadakan sosialisasi dan training pada pekerja terkait SOP yang berlaku secara rutin sebelum dan selama proyek dengan nilai ETDk sebesar 11.993.

---

Risk management is the activity of knowing, analyzing, and controlling risk throughout all company activities with the aim of obtaining higher effectiveness and efficiency. The method used is the House of Risk (HOR). HOR is adopted from the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) calculation method and the Quality Function Deployment (QFD) correlation model. In this study, risk management was carried out in freight forwarding logistics activities by PT Angkasa Pura Logistik for the WSBK Mandalika project in Lombok, NTB. Risk analysis in HOR 1 begins with risk identification through discussions with experts and literature studies, then an assessment is made of the severity of the risk events and the value of risk agents from risk agents. The results of HOR 1 show 22 risk events and 44 risk agents. Based on Pareto calculations, there are 20 priority risk agents. The risk agent with the highest score is a less competent worker (unskilled) with an ARP value of 2.268. HOR 2 identifies 14 preventive steps for mitigating the priority risk. Based on HOR 2 data processing, it was found that the most effective preventive measure to take was to conduct socialization and training to workers regarding SOPs routinely before and during the project with an ETDk value of 11.993. "