Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan Soeharto yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) dan Asas Tunggal. Kebijakan ini merupakan pengimplementasian tujuan pemerintah Orde Baru untuk menjalankan Pancasila secara murni, konsisten dan konsekuen. Ketika kebijakan ini disahkan, ternyata menuai berbagai reaksi positif dan negatif dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat menilai kebijakan ini merupakan strategi Soeharto untuk memperkuat kekuasaannya. Walaupun demikian, Soeharto dapat mengatasi berbagai reaksi tersebut dan tetap menjalankan kebijakannya.

---

This thesis discusses about the Soeharto’s policy namely Guidelines Appreciation and Practice of the Pancasila (P-4) and a Single Principle. This policy is the implementation of the New Order government's aim to run the Pancasila in a pure, consistent and consistently. When this policy is adopted, it reaps many positive and negative reactions from various circles of society. This is because the society judging that policy is a Suharto's strategy to consolidate his power. However, Soeharto can cope with these reactions and still run that policy."

"ABSTRAK

Muhammadiyah telah menjadi bagian dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh Muhammadiyah telah menjadi bagian penting dalam Perumusan Dasar Negara pada sidang BPUPKI hingga PPKI. Pancasila yang menjadi hasil titik temu sejak sidang-sidang pra kemerdekaan kemudian dibawa dan dijadikan alat kekuasaan pada pemerintahan Orde Baru melalui kebijakan penetapan Asas Tunggal Pancasila bagi seluruh Ormas di Indonesia. Muhammadiyah yang sejak awal berdirinya tegas menyuarakan politik Islam, menyikapi asas tunggal dengan menerimanya melalui Muktamar ke-41 di Surakarta.

---

ABSTRACT

Muhammadiyah has become part of the history of the Indonesian nation. Muhammadiyah figures have become an important part in the formulation of the State at the hearing BPUPKI to PPKI. Pancasila which is the result of the intersection since the pre-independence sessions were then taken and used as a tool of power in the New Order government through policy-setting Asas Tunggal Pancasila principle for all CSOs in Indonesia. Muhammadiyah which since its inception assertive political voice of Islam, addressing the single principle to receive it through the 41st congress in Surakarta.

"

"ABSTRAKSalah satu upaya mempertahankan bangunan politik Orde Baru adalah dengan menciptakan struktur dan fungsi dari lembaga politik dan kenegaraan yang sesuai dengan keinginan rejim politik. Hal ini tentu berkaitan dengan keperluan (need) dan kepentingan (interest) yang telah diperhitungkan dalam strategi dan langkah-langkah yang lebih taktis.Asas tunggal dihasilkan dari landasan perlunya mengurangi ideologi yang beredar dalam masyarakat, sementara referendum dimaksudkan untuk menjamin kelestarian suatu kesepakatan yang menjadi salah sendi berdirinya rejim Orde Baru.Pengajuan azas tunggal oleh eksekutif didasarkan oleh trauma masih belum diterimanya Pancasila secara utuh oleh partai-partai politik, dan juga Golkar, yang ada. Penajaman ini ditunjukkan oleh aktivitas dalam kampanye pemilihan umum 1992.Sementara itu pengajuan referendum dilihat sebagai suatu parameter dari keberhasilan pembangunan yang justru menumbuhkan sikap kritis dan keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen."