Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu kemajuan besar yang dicapai dalam hukum acara pidana kita semenjak berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Aoara Pidana adalah dibentuknya sebuah lembaga baru yang disebut Pra Peradilan lembaga ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi tersangka atau terdakwa ataupun pihak korban tindak pidana di bidang hukum acara pidana, terutama untuk mencegah terjadinya penangkapan dan atau penahanan yang sewenang-Wenang, serta tindakan penghentian penyidikan ataupun penuntutan secara tidak sah oleh pihak yang berwajib. Dengan adanya lembaga Pra Peradilan ini, semua penangkapan dan atau penahanan yang tidak sah dapat dituntut ganti kerugian serta dimintakan rehabilitasi oleh pihak tersangka atau terdakwa. Enam tahun lebih telah berlalu semenjak diundangkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini juga berarti bahwa selama jangka waktu itu lembaga. Pra Peradilan telah menjalankan fungsi dan wewenang. Dalam waktu yang relatif singkat ini sudah seberapa jauh efektivitas lembaga ini dalam menjalankan fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dengan maksud/tujuan dibentuknya lembaga ini dalam KUHAP. Untuk meneliti tingkat efektivitas lembaga inilah penulis menyusun skripsi sarjana ini dengan mengambil judul "Tingkat Efektivitas lembaga Pra Peradilan Dalam Praktek Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (Sebuah Studi Kasus Atas Penetapan-penetapan Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta PUsat). Melalui suatu penelitian dan pengkajian atas Penetapan-penetapan hakim Peradilan tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang apakah ketentuan-ketentuan yang mengatur lembaga Pra Peradilan dan yang berkaitan dengan lembaga ini dijalankan secara konsekuen di dalam praktek apakah lingkup fungsi dan wewenang lembaga ini sudah memenuhi tuntutan dan kebutuha.n masyarakat penoari kead.ilan; dan apaJmh lengknap tersebut perlu diperluas agar hak asasi manusia di bidang hukum acara pidana dapat lebih terjamin dalam praktek. Setelah diadakan pengkajian, ternyata secara umum dapatlah dikatakan bahwa Penetapan-penetapan Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diteliti penulis (yakni selanyak delapan buah) adalah ektif, yakni dalam arti sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP dan pendapat kalangan hukum mengenai dan yang menyangkut lembaga Pra Peradilan. Di lain pihak, meskipun lembaga. Pra Peradilan ini telah dapat dinilai efektif janganlah sekali-kali membuat kita semua cepat marasa puas. Kelemahan-kelemahan dalam praktek di sana sini pasti masih banyak. Agar manfaat dari kehadiran lembaga ini dalam praktek dapat terus ditingkatkan sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga ini dalam KUHAP, maka sangat dibutuhkan peningkatan semangat dan jiwa kemanusiaan yang luhur dari para penegak hukum."

"ABSTRAKSalah satu tujuan implementasi program kependudukan dan Keluarga Berencana adalah menurunkan tingkat fertilitas sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Selama kurun waktu 20 tahu pelaksanaan program KB, sejak dimulai secara resmi tahun 1970 telah membawa berbagai kebehasilan. Antara lain dapat dilihat dari cakupan pemakaian kontrasepsi hingga tahun 1989/1990 tercatat jumlah peserta KB aktif {68,6 %) dari seluruh Pasangan Usia Subur di tanah air. Demikian pula terjadi penurunan fertilitas sebesar 37,91 % selama 20 tahun terakhir dari TFR 5,61 {1970) menjadi 3,40 (1989). Tingkat penurunan tersebut akhir-akhir ini semakin tajam seiring meningkatnya penggunaan kontrasepsi. Pada tingkat regional Propinsi Bengkulu keberhasilan pelaksanaan program KB cukup tinggi, terutama dilihat dari cakupan kontrasepsi 'sampai tahun 1989/1990 tercatat (72,9 %) dari seluruh PUS melebihi pencapaian secara nasional. Namun belum diikuti dengan penurunan fertilitas yang sepadan, yakni TFR pada tahun 1989 sebesar (4,200) jauh lebih tinggi dibanding TFR secara nasional. Disamping itu meskipun. perencanaan program diatur dan ditetapkan secara nasional serta ditangani melalui susunan organisasi dalam pola yang sama, namun tingkat keberhasilannya di lapangan (tingkat desa) menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan yang cukup menyolok. Penelitian ini bertujuan mengkaji herhagai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan: program KB di lapangan, baik kesertaan ber KB maupun dampak.program (penggunaan kontrasepsi) terhadap penurunan fertilitas. Faktorfaktor tersebut mencakup (1) faktor program yakni kegiatan motivasi KIE dan pelayanan kontrasepsi, (2) faktor. lingkungan setempat yakni keberadaan tokoh masyarakat, institusi dan kelompok sebaya, dan (3) faktor individu yakni tingkat sosial ekonomi. Untuk maksud tersebut penelitian ini menggunakan metode survei terhadap responden (PUS) dan wawancara mendalam terhadap informan. Disamping dalam bentuk participant observation, serta dukungan data sekunder. Analisa data betsifat kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ketiga faktor (variabel) di atas berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program KB di lapangan. Faktor program yakni motivasi KIE dan pelayanan kontrasepsi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program KB. Sementara faktor lingkungan setempat, yakni institusi, tokoh masyarakat dan kelompok sebayla sangat menentukan tingkat kesertaan ber KB. Meskipun hubungan tersebut tidak begitu nyata terhadap pilihan untuk ,memakai metode efektif yang digunakan oleh akseptor. Demikian 'pula faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kesertaan ber KB dan penurunan fertilitas. Semetara perbedaan keberhasilan yang cukup menyolok menurut lokasi (desa) lebih banyak ditentukan oleh faktor lingkungan setempat dan faktor sosial ekonomi responden. Baik tingkat kesertaan ber KB (penggunaan kontrasepsi) maupun dampak program terhadap penurunan fertilitas. Keberhasilan implementasi program KB tidakterlepas dari kemajuan dalam sektor-sektor lain terutama kemajuan tingkat sosial ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, dapat mempercepat terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahatera."

"Pemerintah telah mencanangkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan program KUR, pemerintah telah bekerja sama dengan perbankan dalam program penyaluran KUR untuk mempermudah akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) kepada layanan kredit dari perbankan dengan adanya skema dana penjaminan yang disediakan oleh pemerintah melalui perusahaan penjamin.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil di kabupaten Pati, dan untuk mengkaji dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap kesempatan kerja pada usaha mikro dan kecil di kabupaten Pati.Untuk mengetahui dampak dari program KUR dilakukan perhitungan dampak dengan membandingkan antara kelompok aksi dengan kelompok kontrol dan juga dengan uji statistik Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon, yang selanjutnya dijelaskan atau dideskripsikan keberhasilan program KUR tersebut. Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden dengan menggunakan model logit, sehingga akan diperoleh gambaran dan informasi penting serta umpan balik terhadap kebijakan dan implementasi program KUR tersebut.Hasil penelitian menyarankan bahwa Program KUR layak dipertahankan karena keberadaan program bantuan permodalan berupa program KUR tersebut memberikan dampak positif dan masyarakat merasakan manfaatnya dalam membantu masalah permodalan dan meningkatkan pendapatan serta kesempatan kerja., akan tetapi perlu dilakukan evaluasi program dengan beberapa perbaikan sehingga dapat memberikan tambahan modal untuk usaha produktif sebagaimana tujuan diluncurkannya program KUR.

---

The Government has launched KUR (Credit for Businesses) program to stimulate economic growth. In this program, the Government has been working closely with banks to facilitate micro, small and medium enterprises (SME) to access credit from banks with the guarantee fund schemes provided by the government through a guarantor company.

The aim of this study is to examine the impact of the KUR program to micro and small enterprises income and to assess the impact of KUR program to micro and small enterprises employment opportunities in Pati region.

To determine the impact of KUR be calculated by comparing the impact of the action group and the control group with statistical test Wilcoxon signed-rank test, which is further illustrated or described the success of the KUR program. Meanwhile, to measure the respondents' satisfaction with using the logit model, so that would be obtained overview and important information and feedback on the policy and implementation of the KUR program.

The results of the study suggest that the KUR program is worth kept because KUR as capital fund program had a positive impact and the people feel the benefits of this program by helping capital problem and increased income and employment opportunities. However, this program must be evaluated with some improvements so as the objectives of KUR program, it can provide additional capital for productive business."

"ABSTRAKPertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang demikian pesat di DKI Jakarta berdimensi ganda. Pada dimensi yang satu hal itu dapat merupakan salah satu indicator makin meningkatnya kemampuan dan kemakmuran masyarakat. Sementara pada dimensi yang ke dua, hal itu justru dapat pula menimbulkan bencana kota. Artinya, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan akselerasi 12-14 persen per tahun yang tidak diimbangi atau didukung pertumbuhan prasarana jalan yang saat ini hanya sebesar 4 persen per tahun dan disiplin masyarakat masih rendah atas peraturan lalu lintas, maka yang akan terjadi adalah kepadatan dan kemacetan lalu lintas yang parah. Konsekuensi lebih lanjut adalah adalah kerugian yang harus diderita oleh seluruh pengguna jalan semakin besar.Pada kenyataannya, pelaku perjalanan di DKI Jakarta diisi oleh komposisi 84 persen adalah kendaraan pribadi dengan tingkat okupansi yang rendah, sementara kendaraan umum yang jumlahnya hanya 3 sampai 4 persen tingkat okupansinya sangat tinggi. Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar (80%) kendaraan pribadi hanya ditumpangi oleh 1 sampai 2 orang saja, dan hanya 4 persen yang ditumpangi oleh lebih dari 4 orang penumpang. Sementara itu, sejumlah 50 sampai 60 persen masyarakat DKI sangat tergantung pada jasa angkutan umum untuk menunjang mobilitasnya.Oleh karena itu, untuk tidak menimbulkan kerugian yang kian besar bagi semua pelaku perjalanan di masa yang dating, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijaksanaan Lajur Khusus Bis.LKB pada hakekatnya merupakan sebagian dari suatu kebijaksanaan pengelolaan lalu lintas (traffic management), yang dalam teknik lalu lintas disebut pembatasan lalu lintas atau traffic restraint. Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan pelayanan jasa angkutan terhadap masyarakat pengguna jalan secara adil.Kinerja operasional LKB selama masa uji coba menunjukkan angka yang positif dipandang dari sudut pengurangan waktu tempuh, peningkatan kecepatan, peneingkatan ritasi bis dan jumlah penumpangnya di samping juga terdapat adanya dampak negative pada sisi lain terutama pengguna jalan angkutan pribadi. Pengoperasian LKB di jalur cepat lebih efektif disbanding di jalur lambat, namun perlu biaya 3 kali lebih untuk penyelenggaraan yang optimal.Pada saat ini LKB bru menikmati prioritas operasi di ruas lintas (link) saja dan belum di persimpangan. Terjadinya penurunan penundaan (delay) angkutan umum merupakan hasil prioritas di ruas lintas dan bukan prioritas di persimpangan. Ada korelasi yang kuat antara panjang lintas LKB dengan penurunan penundaan. Semakin panjang lintas LKB di lalui angkutan umum, semakin besar penurunan penundaan yang dinikmatinya.Disadari bahwa pengukuran atau penilaian keberhasilan dari kebijaksanaan LKB tidaklah sederhana. Sering kali hasil dari suatu kebijaksanaan, yang menurut kaidah teknik lalu lintas sudah dianggap cukup memadai, tidak dirasakan oleh pengguna angkutan umum; apalagi oleh pengguna kendaraan pribadi dan bahkan dianggap merugikan bagi sebagian pengguna jalan yang lain.LKB dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan lalintas jalan raya secara sebagian (partial). Sedangkan untuk pemecahan masalah angkutan di DKI Jakarta secara menyeluruh, LKB harus segera diikuti dengan kebijaksanaan yang lain. Dalam konteks Jakarta, penerapan kebijaksanaan LKB harus dipandang sebagai tendangan awal (kick off) dari suatu usaha pemecahan masalah transportasi yang lebih luas dan harus segera dikuti dengan penerapan kebijaksanaan terpadu agar tidak kehilangan momentumnya."

"Tayub sebuah tari pertunjukan rakyat di daerah kabupaten Pati merupakan perkembangan Tayub dar Kabupaten Blora.Tayub di aerah Pati disebut juga ledhek,sebagian besar terdapat di Pati bagian selatan seperti di Wilayah Winong,Tambakromo dan Puncakwangi.... "

"Tesis ini meneliti tentang penilaian efisiensi relatif 29 puskesmas di Kabupaten Pati pada tahun 2009 dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Metode DEA dipilih karena kelebihannya dalam mengolah lebih dari satu input dan output. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan output. Varuabel input terdiri dari 5, yaitu: biaya obat dan alat kesehatan habis pakai, biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas, jumlah tenaga medis, jumlah asisten medis, dan jumlah tenaga kesehatan lainnya. Variabel output terdiri dari 3, yaitu: jumlah imunisasi bayi HB0, jumlah balita ditimbang, dan jumlah kunjungan pasien rawat jalan. Hasil perhitungan dengan DEA menghasilkan 17 puskesmas efisien secara teknis dan 12 puskesmas tidak efisien secara teknis. Bagi puskesmas yang tidak efisien secara teknis dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan cara meningkatkan jumlah variabel output berdasarkan hasil perhitungan DEA.

---

The focus of this study is measuring relative efficiency of 29 public health centers in Pati regency in 2009, with Data Envelopment Analysis (DEA). DEA method is chosen because its superior for processing more input and output variables. This study uses output oriented model. Input variables consist of medical cost, operation and maintenance cost, numbers of physician, numbers of midwife and nurse, and numbers of other medical staff. Output variables consist of numbers of HB0 infant's imunization, numbers of child under five's weighting, and numbers of patients visit. The results are 17 public health centers classified as technically efficient and the remaining classified as technically inefficient. For the public health centers which are technically inefficient can be improved its value by increasing numbers of output variable based on DEA."

"Dalam mencapai tujuan pembangunan sektor pertanian, pemerintah menge-luarkan beberapa kebijaksanaan publik antara lain kebijaksanaan mengenai subsidi pemerintah bagi pelaksanaan program supra Intensifikasi khusus, untuk memelihara swasembada beras dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani. Implementasi kebijaksanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk teknologi usaha tani, kredit usaha tani dan bimbingan massal melalui program intensifikasi. ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabi1itasi. Sebagai pelaksana program ini adalah masyarakat tani yang diorganisasikan kedalam organisasi kelompok tani, untuk menuju kemandiriannya.Kelompok tani dibina agar memiliki kemampuan yang semakin mandiri yaitu : kemampuan berproduksi, kemampuan meningkatkan pendapatan, kemampuan mempero-leh sumber daya, kemampuan manajemen usaha tani dan kemampuan menguasai dan menggunakan teknologi usaha tani, sehingga semakin efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian terhadap proses usaha tani dilaksanakan dengan metode explanatory untuk mengungkap data empirik maupun data faktual.Variabel penelit ian yang ditinjau adalah paket teknologi usaha tani, kredit usaha tani dan satuan pelaksana bimbingan massal sebagai variabel independen dan efektivitas kelompok tani sebagai variabel dependen.Penelitian terhadap variabel independen digunakan metode survey, dengan mempelajari dokuraen, program kerja dan 1aporan-1aporan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Sistem Pelaksana Bimas, BRI, KUD, yang terkait. Pemerintah Kabupaten/Daerah Tingkat II Subang, Pemerintah Kecamatan Binong dan Desa Tambakdahan.Penelitian terhadap variabel independen digunakan metode penyebaran angket dan pengamatan tradisional terhadap organisasi kelompok tani dan kegia-tannya di Kecamatan Binong dan Desa Tambakdahan.Didalam proses analisis data untuk memperoleh generalisasi keadaan dan hubungan, digunakan teknik diskripsi analitik dan analisis kuantitatif korela-si Pearson Product Moment serta korelasi ganda yang dilanjutkan dengan uj i signifikansi.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa hubungan antara subsidi pemerintah sektor pertanian tanaman pangan dengan tingkat efektivitas kelompok tani sangat positif/kuat, akan tetapi di lain pihak ditemukan indika-si bahwa kemampuan petani yang meningkat itu sangat tergantung dari bantuan pemerintah.Untuk mengatasi masalah ketergantungan ini, maka disarankan untuk dapatnya meninjau kembali tata laksana dari kredit usaha tani dan mengembang-kan kemampuan penelitian serta pengembangan usaha tani di kalangan masyarakat tani, agar pemahaman terhadap setiap perkembangan teknologi usaha tani cepat diraih. Untuk mendukung usaha yang terakhir ini, pemerintah perlu mendorong keberadaan baiai penelitian pertanian minimal sampai pada tingkat kecamatan.Juga disarankan untuk membentuk dan mengembangkan kawasan industri pertanian terpadu, yang dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan usaha yang memadai."

"Government Regulation (PP No. 101/2000) of Republic of Indonesia on Education and Training in Jobs of Civil Servants says that national demands and global challenges regarding realization of a good governance needs human resources competent to their jobs in managing the State and development. Law (UU No. 22/199) on Local Governance and UU No. 2511999 on Financial Balance between Central and Local Government has been the factors causing social, economic, cultural and political changes, which extended to local areas. The both UUs have given a broad authorization to autonomous areas to manage their own human resources. However, in reality, quality of human resources among those autonomous areas has not yet promised an optimal performance in general.

Diktat in Leadership Level IV program has been determined as the object of the research to evaluate. Reason for selecting such a Diktat is because the Diklat represents one of conditions for any officials to get structural job promotions within the environment of Belitung Sub Province Local Government.

The type of the research used in the research is descriptive and evaluative aimed at measuring how effective the Diktat program implementation. Data collection technique of the research is by using a questionnaire completed by respondents to obtain quantitative data from such aspects as requirement analysis, implementer determination, curriculum, participant, instructor, facility and infrastructure, learning process, method, service to participant, material presentation, knowledge competence, attitude and skill, and benefit of the Diktat to the alumni. Besides, the research uses also open-ended questions to get qualitative information in support of the quantitative data.

Data analysis and processing in this research is descriptive purposed to measure the level of Diktat program effectiveness. The results of the research have indicated that.

1. Implementation of Education and Training in Leadership Level IV program has been consistent with expectations.

2. Implementation of Education and Training in Leadership Level IV program has given effects to the competences of officials in forms of knowledge, attitude and skill.

3. Utilization of Diktat alumni believable to hold some jobs has been compatible with their ranks and classes, which means an improvement in their careers after following the Diktat.

The results of the research on Diktat in Leadership Level IV program suggests an improvement in Diktat-related facilities to make the Diklat activities successful, the supporting equipment optimal, and the facilities Committee has prepared not wasteful. This Education and Training in Leadership (Diktatpim) program is intended to shape prospective structural officials. As a result, it is expected that the use of the alumni with respect to fulfilling their tasks in any jab units can be optimal and an integrated job analysis related to the future Diktat requirement realizable."