Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyaknya pembicaraan tentang transaksi Off Balance Sheet diberbagai media sehubungan dengan kasus Bank Duta, membuat penulis tertarik melakukan pembahasan tentang apakah transaksi Off Balance Sheet tersebut dan bagaimana is tercermin didalam Laporan Komitmen dan Kontinjensi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan berbagai macam literatur tentang perbankan dan studi kasus pada sebuah Bank Devisa. Perlu diketahui bahwa bisnis perbankan telah berkembang menuju kearah fee based income yang terutama disebabkan oleh ketentuan CAR dan persaingan bank-bank baru yang muncul akibat deregulasi perbankan 1988. Pelbagai perkembangan ini meliputi berbagai transaksi jenis baru seperti interest rate swap, options dan pelbagai bentuk derivatif komitmen yang dikeluarkan oleh bank. Tanpa mengerti dasar transaksi ini sukar bagi masyarakat untuk membaca resiko yang tersembunyi dibalik Laporan Keuangan suatu bank devisa. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak kesimpang-siuran tentang pengaturan pembukuan berbagai transaksi ini utamanya konsep funding dan trading dalam perdagangan valuta asing walaupun telah dikeluarkan standar pelaporan oleh IAI dalam bentuk pernyataan no.7 tentang Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI). Kesimpulan yang diperoleh penulis adalah SKAPI masih perlu disempurnakan lebih lanjut dan penerapannya perlu diawasi dengan sungguh sungguh karena masih banyak bank yang belum menerapkan SKAPI untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember 31, 1993."

"Transaksi dalam perdagangan valuta asing saat ini semakin terus berkembang sehingga semakin memerlukan suatu pengawasan dan pemeriksaan terhadap unit kerja yang melaksanakan transaksi valas tersebut. Unit kerja tersebut di dalam Bank "X" adalah Departemen Foreign Exchange pada Divisi Treasury. Jenis transaksi foreign exchange (forex) yang diperdagangkan oleh Bank "X" meliputi transaksi produk induk yaitu transaksi spot, forward dan swap serta transaksi untuk produk turunannya atau transaksi derivatif seperti option. Penulisan skripsi ini menekankan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Pemeriksaan Intern Bank "X" terhadap transaksi spot, forward dan swap. Transaksi spot merupakan transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing yang diikuti dengan adanya pergerakan dana pada saat jatuh tempo dengan masa penyerahan segera setelah penutupan dan paling lambat dua hari kerja berikutnya, sedangkan transaksi forward bila penyerahannya dilakukan lebih dari dua hari. Untuk jenis transaksi swap, transaksi ini merupakan kombinasi dari jual atau beli secara spot yang kemudian diikuti dengan beli atau jual secara forward dalam waktu yang simultan. Mengingat risiko yang dapat timbul dalam transaksi forex ini cukup besar seperti risiko pasar yang mungkin timbul sebagai akibat dari adanya fluktuasi dalam tingkat suku bunga dan kurs mata uang asing, serta risiko kredit yang timbul karena pihak lain tidak •dapat memenuhi kewajibannya kepada perusahaan, maka Divisi Pengawasan Intern Bank "X" yang berlaku sebagai pihak independen dalam perusahaan karena hanya bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris, telah menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) seperti yang diwajibkan oleh Bank Indonesia,yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Desember 1995."

"Tanggal 28 Desember 1964 merupakan lembaran baru dalam sejarah devisa dan berlakunya pedoman untuk mengatur lalu lintas devisa. Semua itu diatur didalam Undang-undang tentang peraturan lalu lintas devisa No. 32 tahun 1964. Buku ini memberi gambaran yang jelas tentang alasan dikeluarkannya peraturan tersebut dan memberi penjelasa devisa secara lengkap."

"ABSTRAKSeperti yang telah kita ketahui bahwa bank adalah lembaga keuangan yang us aha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (pasal 1 a Undang-undang no. 14 tahun 1967), maka pernberian kredit memegang peranan penting dalam usaha suatu bank. Untuk melindungi kepentingan bank dalam usaha mencari keuntungan dari kredit yang diberikan kepada nasabah penerima kredit dan juga kepentingan nasabah penerima kredit dalam usaha menambah modal melaiui kredit, diadakan perjanjian— perjanjian kredit antara pihak bank sebagai pemberi kredit dengan pihak nasabab sebagai penerima kredit. Bank garansi sebagai salah satu usaha yang diberikan bank termasuk dalam kredit non dana, karena dana pada bank garansi tidak diberikan langsung setelah nasabah sebagai pihak terjamin melakukan perjanjian, tetapi diberikan kepada pemborong sebagai penerima jaminan seteiah pihak terjamin atau nasabah wanprestasi terhadap penerima bank garansi. Bank garansi tersebut prakteknya dalam pemborongan bangunan merupakan jaminan dari bank kepada nasabah sebagai pihak terjamin untuk meyakinkan bouvheer sebagai pihak ketiga dalam melakukan suatu tender Dalam praktek, untuk memberikan bank garansi diadakan juga perjanjian kredit antara bank sebagai penjamin bank garansi dengan nasabah sebagai terjamin. Hal ini dilakukan bank untuk mengurangi risiko tidak dilunasinya hutang nasabah kepada bank. Aspek hukum dari perjanjian-perjanjian kredit bank garansi tersebut dapat dirinci sebagai berikut - 1. Sumber dana yang berasal dari pemerintah atau swasta. 2. Persyaratan kontrak seperti kata sepakat, dewasa, hal bertentu serta causa yang halal dan bentuk kontrak yang standard atau bebas. 3. Pemberian kredit dan lembaga jaminan yang ampuh, prosedur yang cepat, murah dan efisien. 4. Lembaga pemberi kredit, dalam hal ini adalah bank umum baik bank umum pemerintah atau bank umum swasta yang berstatus bank devisa. 5. Masalah pengadaan tanah dalam hal jaminan kredit bank garansi dalam bentuk tanah atau hipotik. 6. Masalah eksekusi bank garansi melalui penyetoran rekening nasabah atau melalui pengadilan atau Panitia urusan piutang negara Kemudian untuk penelitian langsung pada bank, penulis membahas praktek perjanjian bank garansi khusus untuk tender pada salan satu bank swasta di Jakarta."