Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini membahas tentang pilkada langsung sebgai terobosan dalam memilik kepala daerah."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Huru-hara demokratisasi lokal khususnya kasus kerusuhan pilkada yang menempatkan ruang spasial di Kabupaten Tuban. Temporal yang diambil adalah perisitiwa kerusuhan Pilkada tahun 2006 yang mencoba ditarik mundur dengan menelisik berbagai situasi dan peristiwa politik lokal sejak terpilihnya Haeny sebagai wakil ketua DPRD kabupaten Tuban pada tahun 1997. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi gejala-gejala sosial yang menyertai setiap peristiwa dan momentum politik yang berujung pada kerusuhan Pilkada pada tahun 2006. Berbagai kasus kerusuhan pilkada di Indonesia bersifat partikulistik dengan faktor determinan yang berbeda-beda. Kerusuhan pilkada kabupaten tuban 2006 merupakan kasus kerusuhan yang tidak disebabkan oleh faktor tunggal, terdapat banyak faktor pendukung lain yang menyebabkan meletusnya perirtiwa Tuban membara tahun 2006. Faktor Meletusnya peristiwa kerusuhan pilkada tuban tahun 2006 disebakan oleh faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum yang menyebabkan kerusuhan Pilkada tuban dipicu oleh banyaknya kecurangan Pilkada yang dilakukan oleh kubu pasangan Haeny-Lilik Heli yang mengakibatkan kekalahan yang terpaut tipis di kubu Noor Nahar-Tjong Ping Nonstop . Berita mengenai berbagai kecurangan yang dilakukan oleh kubu Heli begitu cepat menyebar di kalangan pendukung Nonstop sehingga terjadi gerakan massa untuk melakukan aksi. Sedangkan sebab khusus kerusuhan pilkada tuban dipicu oleh latar belakang politik di Kabupaten Tuban yang bersifat unik antara Partai Golkar dan PDIP dan PKB. Politik lanjutan yang digelar pasca pemilu 1999 telah menimbulkan sejumlah ketegangan pada elit politik hingga massa pendukungnya. Proses lanjutan tersebut diantaranya merupakan persaingan Partai Golkar, PDIP dan PKB dalam memperebutkan kursi Ketua DPRD Kabupaten Tuban periode 1999-2004 yang berakhir dengan kemenangan Haeny Relawati dari Partai Golkar. Tidak hanya sampai disitu pertarungan lanjutan yang sebenarnya justru terjadi pada Pilkada Tuban 2001 yang memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode 2001-2006.

---

ABSTRACT This thesis discusses the local democratization riots, especially in the case of regional elections that place spatial space in Tuban Regency. Temporal taken is the event of 2006 elections that was elected by Haeny as vice chairman of Tuban district council in 1997. This is done to identify the social phenomena that accompany every political event and momentum which led to unrest in 2006. Various cases of regional election unrest in Indonesia are particulate with different determinants. The eruption of the incidents of the regional head election in 2006 was the result of the eruption of the incidents of the regional head election in 2006 was caused by general factors and special factors. The general factor causing the unrest of Tuban election was triggered by the number of election fraud conducted by the Haeny Lilik Heli stronghold which resulted in a slight deficit in the Noordin Nahar Tjong Ping Nonstop group. News of the various fraud by Heli stronghold so rapid spread among Nonstop supporters so that the mass movement to take action. While the unique causes of the election unrest were triggered by the political background in Tuban Regency which is unique between Golkar Party and PDIP and PKB. The continued politics that followed post 1999 elections has caused some tension in the political elite to the masses of supporters. The follow up process among others is the competition of Golkar Party, PDI P, and PKB in fighting for Chairman of Tuban District Council of 1999 2004 period ended with Haeny Relawati victory from Golkar Party. Not only there was a follow up fighting that actually happened at the Tuban election 2001 who was fighting over the seat of Regent and Vice Regent of Tuban period 2001 2006. "

"Sejak Soeharto "1engser" pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan olehBJ. I-Iabibie sebagai Prcsiden RI Ketiga, surat kabar Indonesia lampak lebih seringdan berani menampilkan isu-isu demokratisasi seperti terlihat dari judul-judul beritasurat kabar Ko/npcs. Merdelm, dan Republika, dan surat kabar Iainnya_Bcrritik tolak dari pengamatan inilah peneliti ingin mengetahui jawabanpermasalahan ?apakah terdapar kccenderungan perbedaan di antara media celak diJakarta, khususnya harian Kompas, Me/-dcka, dan Repizb/ikca dalam memuai isu-isudemokratisasi pada era Orde Baru dan Orde Reformasi" dan ?apakah terdapat pulakecenderungan perbedaan di antara K0/npn.s°, A/Ie/z/eka, dan Republika dalammenampilkan apa yang discbul dengan politisi, profesional, dan aklivis pada era OrdeBaru dan Orde Reformasi".Pisau analisis (tools Q/ analysis) yang dipakai adalah teori Dan Nimmosebagaimana dikemukakannya dalam bukunya Korfmnilrcm-i Polilik : Komuni/fcuor, l?e.mn_ dan Media, yang mengatakan bahwa komunikanor politik mencakup poli1isi_profesional, dan aktivis_Penelitian ini bersifat deskriptit] dan menggunakan metode analisis isi(Content Analysis ).Sctciah dilakukan penclilian tcrnyata tidak rerdapat perbedaan yang tajam diantara sura: kabar Indonesia, khususnya harian Kompas, Merdeka, dan Republikadalam memuat isu-isu demokratisasi pada era Orde Baru dan era Orde ReformaslDi samping tidak terdapat pula pcrbedaan antara isu-isu demokralisasi yang dimualharian Kompas, Merdeka, dan Republika pada era Orde Baru dan Orde Reformasi.Temuan lain adalah bahwa tidak terdapat perbedaan yang rajam di antara surarkabar Kompas, Merdeka, dan Republika dalam menampilkan komunikator poiitikyang mencakup politisi, profesional, dan aktivis pada era Orde Bam dan OrdeRefommasi.Dengan demikian perubahan Sistem Politik Indonesia yang ditandai olehpergantian rejim dari rejim Soeharto yang otoriter kepada rejim Habibie yang lebihdemokratis tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pola pemberitaan media cetaknasional, khususnya harian Konrpcrs, Mcnleku, dan Repul>liku_ Hal ini disebabkankarena ide-ide dcmokratisasi yang, berkembang di dalam masyarakat belnmterdistribusi secara merata pada media cezak nasional, khususnya harian Kompcrs,Merdelm, dan Republika.Beranjak dari lemuan ini, maka pimpinan harian Kompas. Murdeka, danRepublika harus menetapkan sualu kcbijakan yang mampu mengakomodasikan"