Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"War on Terror merupakan alasan dasar dari intervensi Amerika Serikat (AS) di Afghanistan. Sebagai tujuan lanjutan dalam memerangi terorisme AS bersama masyarakat internasional berupaya untuk mendemokratisasi Afghanistan. Namun demikian, upaya tersebut menghadapi beberapa kendala. Salah satu diantaranya adalah peningkatan produksi opium/perdagangan narkotik dari tahun 2002 hingga 2003. Amerika Serikat merespon hal tersebut dengan mengimplementasikan strategi counternarcotics, setelah baik pemerintah Inggris maupun Afghanistan tidak dapat menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam upaya yang sama. Namun strategi tersebut gagal mencapai tujuannya. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor eksternal dan internal yang menghambat pengimplementasian strategi. Faktor eksternal bersumber dari Taliban dan petani opium. Disisi lain, faktor internal bersumber dari Amerika Serikat sendiri yaitu ketidaksistematisan implementasi proses strategi dan kompleksitas proses pembuatan kebijakan terhadap upaya counternarcotics di Afghanistan.

---

War on Terror was foundational of U.S presence in Afghanistan. As a futher goals for combating terrorism, U.S along with international community have tried to democratize Afghanistan. However, the efforts faced some obstacles. One of them was the increase of opium production/drug trafficking from 2002 to 2003. This condition was responded by the implementation of U.S counternarcotics strategy, after both the British and Afghanisthan government were unable to create a significant achievement in the previous efforts. However the strategy failed to meet its end. This research finds that there are external and internal factors, which inhibit implementation of the strategy. The external factor comes from Taliban and opium farmer. On the other hand, the internal factors comes from the United States itself, which are the unsystematic of strategy process implementation and the complexity of policy making process toward the counternarcotics efforts in Afghanistan."

"Skripsi ini membahas sekuritisasi isu terorisme oleh National Security Council (NSC) Amerika Serikat pasca peristiwa 9/11 dalam periode Pemerintahan George W. Bush dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori sekuritisasi. Situasi yang terjadi pada masa itu adalah Amerika Serikat yang dikejutkan dengan terjadinya peristiwa 9/11. Peristiwa tersebut mendorong extraordinary measures dari pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah peristiwa terorisme seperti 9/11 kembali terulang. Sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Bush terdiri dari speech act, pencanangan undang–undang, Global War on Terrorism hingga Perang Irak. Dalam proses speech act, terdapat pengaruh dari tokoh-tokoh dalam lingkaran NSC selain Presiden George W. Bush yang ikut berperan mensekuritisasi peristiwa 9/11 dan Global War on Terrorism. Dalam proses sekuritisasi yang terjadi, media memainkan peran yang besar sebagai alat yang berfungsi mengamplifikasi langkah–langkah sekuritisasi terorisme yang diambil oleh Pemerintahan George W. Bush. Media juga berperan dalam menjadikan respon publik terhadap tindakan–tindakan sekuritisasi yang diambil oleh pemerintah menjadi positif. Akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa langkah–langkah sekuritisasi yang diambil oleh Pemerintahan Amerika Serikat bersifat politis dan melibatkan aktor lain dalam lingkaran NSC Presiden Bush yang kemudian menggunakan isu terorisme untuk mendorong sekuritisasi terorisme yang bereskalasi menjadi Perang Irak

---

This undergraduate thesis discusses the securitization of terrorism carried out by the United States NSC after the events of 9/11 in the period of George W. Bush's administration by using qualitative research methods and securitization theory. The situation which occurred at that time portray how the United States was truly shocked by the events of 9/11. The event prompted extraordinary measures from the United States government to prevent terrorism events such as 9/11 to happen again. The securitization carried out by the Bush Administration consisted of a speech act, declaration of laws, Global War on Terrorism and the Iraq War. In the process of expressing speech acts, there were influences from figures within the NSC circle other than President George W. Bush who took part in securitizing the events of 9/11 and the Global War on Terrorism. In the process of securitization that occurred, the media played a large role as a tool that served to amplify the securitization steps of terrorism taken by the George W. Bush Administration. Finally, this paper conclude that the steps of securitization taken by the United States Government are essentially political and involve other actors in the NSC circle of President Bush who then use the issue of terrorism to encourage the securitization of terrorism which further essentially escalates into the Iraq War."

"Tindakan anti persaingan usaha seringkali menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak, seperti konsumen atau pesaing usaha. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya hak atas ganti kerugian. Namun, di Indonesia belum banyak pihak yang menyadari bahwa dalam hukum persaingan usaha terdapat mekanisme private enforcement untuk memperoleh ganti rugi, serta belum ada ketentuan yang mendorong penggunaan private enforcement. Hal tersebut sangat disayangkan karena di Amerika Serikat mekanisme private enforcement menjadi alat untuk perolehan ganti rugi yang paling populer dengan berbagai keuntungan serta kemudahan yang ditawarkan. Di sisi lain, Uni Eropa yang juga memberlakukan ketentuan perihal private enforcement ditemukan banyak kendala dan hambatan dalam penerapannya, sehingga penggunaan public enforcement tetap menjadi pemain utama dalam penerapan hukum persaingan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif terhadap penerapan mekanisme private enforcement dalam hukum penegakan usaha di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ketentuan serta penerapan di Amerika Serikat akan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penerapan private enforcement di Indonesia.

---

Several antitrust infringements will harm several parties, for example consumers or competitors. It will consequently give the rights to get compensation. However, only a few people who aware of this rights and also there is no supportive regulations for individual to do these private actions. This is unfortunate because United States of America USA has private enforcement mechanism, which is really popular in order to obtain competitions. USA also gives many advantages and convenience through this mechanism. On the other hand, European Union EU has also imposed the provision on private enforcement. In comparison of implementation in USA and EU, EU has several obstacles. Therefore, public enforcement still takes major parts in enforce EU antitrust law. This research is a normative and legal research with the using of qualitative analysis of regulations and applications of private enforcement in both jurisdictions. In the end, it will be references in the application of private enforcement in Indonesia. "

"Kedaulatan adalah sebuah paradoks: di satu sisi nampak tak mungkin untuk menjadi benar-benar berdaulat, tetapi di sisi lain ada kerinduan untuk senantiasa menjadi berdaulat. Kedaulatan adalah ironis: demi mencapai perasaan kedaulatan, negara rela menyakiti diri sendiri maupun negara lain. Kedaulatan senantiasa memiliki dua wajah: wajah muram dan wajah beringas. Studi ini memulai diskusinya dengan mempertanyakan mengapa negara bersikeras mencapai suatu kedaulatan sekalipun hal tersebut mensyaratkan kekerasan, baik pada diri sendiri maupun pada negara lain. Strategi yang ditempuh untuk menjawab pertanyaan studi ini adalah dengan melacak asal usul kedaulatan negara modern pada Perjanjian Westphalia 1648. Hasil pelacakan tersebut adalah berupa jawaban mengapa kedaulatan akan selalu paradoksal.Dengan menggabungkan pendekatan Psikoanalisis Jacques Lacan dan Genealogi Michel Foucault, penulis pertama-tama mendesain suatu kerangka analisis yang sesuai bagi pelacakan asal-usul kedaulatan ini, yaitu yang penulis sebut Psikogenealogi. Melalui psikogenealogi, dapat dianalisis bagaimana suatu rezim kebenaran tidak dapat dilepaskan dari hasrat-hasrat tak sadar para pihak/partisipannya dan juga bagaimana rezim itu berhasil menyingkirkan rezim-rezim kebenaran lain pada masanya. Hal berikut yang dilakukan adalah dengan mengeksplorasi tesis makrosubyektivitas yang marak menjadi asumsi dasar terorisasi negara berdaulat. Hasil eksplorasi tersebut nantinya akan mampu melampaui tesis makrosubyektivitas dengan menekankan bahwa negara pada dasarnya memang merupakan manusia-makro, dan bukan analogi. Hal ini hanya akan dapat dilakukan dengan melinguistisasi ?manusia? dan ?negara?, yaitu bahwa keduanya hanyalah efek bahasa.Berikutnya, dengan dibantu gagasan fasisme dari Gilles Deleuze dan Félix Guattari, subyeksi Judith Butler, dan abyeksi Julia kristeva, penulis menggariskan beberapa konsep yang akan berpengaruh bagi pemahaman tentang kedaulatan itu sendiri, yaitu di antaranya: kedaulatan itu sendiri, paradoks kedaulatan, komodifikasi kedaulatan, logika kedaulatan.Melalui studi ini, penulis menyimpulkan bahwa sifat paradoksal dari kedaulatan adalah merupakan bawaan semenjak gagasan kedaulatan tersebut muncul pada sekitar abad-12. Kedaulatan muncul dari kegelisahan raja akan ke-diri-an yang utuh dan otonom. Kegelisahan inilah yang nantinya mengkonstrusikan suatu fantasi tentang kedaulatan, yang berikutnya akan diperjuangkan mati-matian. Negara-modern merupakan hasil perjuangan mati-matian tersebut. Jadi, studi ini menekankan bahwa sedari awalnya, kedaulatan adalah selalu untuk memenuhi fantasi ideal tentang kepenuhan diri. Dan sejarah membuktikan bahwa fantasi tersebut adalah selalu merupakan fantasi raja. Sehingga pada dasarnya, negara didirikan adalah untuk merealisasikan hasrat fantastis dari raja. Natur fasis dalam diri raja akan membuatnya mempertahankan mati-matian kedaulatannya. Upaya raja adalah menggunakan universalitas sebagai landasan kedaulatannya. Universalitas ini akhirnya berfungsi sebagai komoditas kedaulatan. Inilah logika kedaulatan, yaitu bahwa sang berdaulat akan selalu mengkomodifikasi universalitas demi membenarkan dan melanggengkan eksistensi berdaulatnya.Pemikiran ini penulis teruskan dengan memahami praktik kedaulatan AS di era Perang Global Melawan Teror. Melalui kasus AS ini penulis menunjukkan bahwa inti dari konsep kedaulatan, yaitu fantasi ke-diri-an ideal, belumlah berubah dari versi Westphalianya. Hal ini akhirnya menjadi tidak relevan berbicara tentang kedaulatan kontemporer. Oleh karena itu kedaulatan kontemporer adalah selalu kedaulatan kontemporer.

---

Sovereignty is a paradox: on the one hand it seems impossible to be truly sovereign, but on the other hand there is a desire to be always sovereign. Sovereignty is an irony: for the sake of achieving the sensation of sovereignty, states are willing to do violence upon itself and others. Sovereignty has always had two faces: gloomy face and furious face. The present study begins its discussion by questioning the reason why states perseveringly insist on attaining sovereignty even it requires violence, both upon its own self and towards other states. The strategy undertaken to address this question is by tracking back the genesis of modern state sovereignty on the Westphalia Peace Treaty 1648. The findings will be the answer of why sovereignty will always be paradoxical.By Combining Jacques Lacan?s Psychoanalysis and Michel Foucault?s Genealogy, the author first designs an analytical framework that fits this tracking of sovereignty genesis, which is what to be called Psychogenealogy. Psychogenealogy could understand how a regime of truth is inseparable from the unconscious desires of its parties/participants and also how that regime could manage to shove aside other regimes of truth on its time. The next thing being done is exploring he macro-subjectivity thesis that is often to be the basic assumption for modern state theorizing. The result of this exploration will be able to go beyond this thesis of macro-subjectivity by arguing that the state in its essence truly is a macro-human, and not a mere analogy. This could only be done by what the author called ?lingusticizing? the ?human? and ?state?, which is by construing that the two is just an effect of language.Next, with help of the concept of fascism from Gilles Deleuze dan Félix Guattari, subjection of Judith Butler and abjection of Julia Kristeva, the author outlines some concepts that will be a significant influence on the understanding of the sovereignty itself: the sovereignty itself, sovereignty paradox, sovereign commodification, commodity of sovereignty and sovereignty logic. By this present study, the author concludes that the paradoxical nature of sovereignty is hereditary since the idea of sovereignty emerges circa 12th Century. Sovereignty, as a concept, arisen out of kings? anxiety at that moment toward a sense of integrated and autonomous self. It was this anxiety that provoke fantasy construction of sovereignty, which in its turn would be hard-fought. Modern state is the result of that hard-fought. So, this study stresses from the very outset that sovereignty is always functions to fulfill an ideal fantasy toward an integrated and autonomous self. And as history testifies, the fantasy is always the kings? fantasy, and not the people?s. That one can say that in its very basic, state is founded only to realize and manifest the kings? fantastic desire toward sovereign self. Fascistic nature embedded in those kings has always made them pereseveringly hard-fought their sovereignty. It is done by invoking universalities as its basis of sovereignty practices. These universalities eventually functions as commodity of sovereignty. This is the very logic of sovereignty?that is that the sovereign will always commodifies universalities to justify and perpetuate its sovereign existence.By this understanding of the nature of sovereignty, the author carries on to take account toward the practice of sovereignty of the United States in this present era of Global War on Terror. By the US case the author shows that the core of the conception of sovereignty, that is the ideal fantasy of self-hood, has not changed yet from its Westphalian version. This, in the end, renders irrelevant any conversation about contemporary sovereignty. Thus, contemporary sovereignty is always contemporary sovereignty."

"Tesis ini menganalisa tentang ?Permasalahan Arus Migrasi Ilegal sebagai Ancaman Keamanan Amerika Serikat pada masa Pemerintahan George Walker Bush jr? Runtuhnya tembok Berlin menandai sebuah perubahan besar-besaran dalam studi keamanan yang selama perang dingin didominasi oleh studi keamanan konvensional yang melihat ancaman hanya datang dari sektor militer dan politik. Berakhirnya perang dingin menandai kemunculan isu-isu baru seperti migrasi illegal dan terorisme yang akhirnya bagi beberapa negara menjadi permasalahan kemanan baru. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dengan menggunakan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap De Wilde dari Copenhagen School.

---

This thesis analyzes the "problem of illegal migration flows as a Security Threat to the reign of George Walker Bush Jr in the United States? The fall of the Berlin Wall marked a massive change in security studies during the Cold War that was dominated by conventional security studies which looked at threats only come from the military and political sector. The end of Cold War marked the emergence of new issues such as illegal migration and terrorism which become new security problems for some countries. This thesis uses qualitative research methods with analytical descriptive design. This thesis uses the theory of securitization which is developed by Barry Buzan, Ole Waever and Jaap De Wilde from the Copenhagen School."

"ABSTRAKPerumusan kebijakan luar negeri suatu negara tidak terlepas dari perpolitikan aktor-aktor birokrasi yang terlibat. Dengan demikian, dinamika kebijakan suatu negara terhadap negara lain bisa dipahami melalui studi tentang politik birokrat. Skripsi ini membahas tentang kontradiksi pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam isu demokratisasi Myanmar pada dua periode pemerintahan George W. Bush. Ada dua kelompok dalam perumusan kebijakan luar negeri Bush yakni kaum neokonservatif dan kaum realis. Melalui studi historis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kontradiksi terjadi dalam pendekatan kebijakan luar negeri Bush karena adanya dominasi salah satu kelompok dalam perumusan kebijakan.

---

ABSTRACTA country’s foreign policy making cannot be separated from the politics of bureaucratic actors. Thus, the dynamics of a country’s policy towards other countries can be understood through the study of bureaucratic politics. This thesis discusses the contradiction of U.S. foreign policy approaches on democratization issues in Myanmar during two periods of George W. Bush administration. There are two groups in the formulation of the Bush foreign policy, neoconservatives and realists. Through descriptive historical studies, this study found that a contradiction in the Bush foreign policy approach occurs because of the dominance of one of the groups in the foreign policy making."

"Tesis ini membahas perubahan kebijakan AS terhadap terorisme melalui kacamata sekuritisasi untuk dapat memahami mengapa dan bagaimana perubahan sekuritisasi terjadi di negara tersebut pada masa Pemerintahan George W. Bush dan Barack H. Obama Tahun 2001-2012. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat variasi sekuritisasi terorisme yang terjadi pada masa Pemerintahan Bush dan Obama. Variasi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terkait dengan elemen-elemen sekuritisasi. Hasil penelitian juga menyarankan untuk dilakukannya pengembangan teori sekuritisasi secara lebih luas lagi sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai panduan pembelajaran bagi negara dalam menghadapi ancaman terorisme.

---

This thesis discussed the change of U.S. policy to terrorism through the lens of securitization in order to be able to understand why and how securitization change happened in U.S. during the George W. Bush and Barack H. Obama Administrations in 2001-2012. This research is descriptive-comparative research with qualitative approach. From the result of this research, there is variation of terrorism securitization during Bush and Obama Administrations periods. This variation is influenced by number of factors which are related with the elements of securitization. The result also suggested to develop securitization theory more broadly therefore it could be used as a study reference for countries in responding the terrorism threat.

"

"Pada tahun 1973, Amerika Serikat (AS) mengesahkan kebijakan praktik aborsi. Hal ini ditentang oleh sebagian masyarakat AS yang tidak menyetujui adanya praktik aborsi, sehingga masyarakat AS menjadi terpolarisasi menjadi dua, yaitu kelompok pendukung aborsi atau American Ways dan kelompok penentang aborsi atau New Christian Right (NCR). Penelitian ini mengambil pengesahan praktik aborsi oleh George W. Bush pada tahun 2003 sebagai lingkup penelitian. Sejak pengesahan kebijakan aborsi tahun 1973, tokoh-tokoh NCR berusaha menentang dan memperjuangkan menuntut pemerintah agar membatalkan atau mencabut kebijakan tersebut. Tokoh-tokoh NCR berpendapat bahwa praktik aborsi merupakan tindakan dosa dan dapat mengakibat pada kematian. Namun, dalam memperjuangkan pelarangan praktik aborsi tokoh-tokoh NCR memiliki dua kepentingan, yaitu kepentingan ideologi dan kepentingan bisnis. Dalam kepentingan ideologi, tokoh-tokoh NCR memandang aborsi sebagai tindakan berdosa dan dilarangkan oleh agama sehingga pandangan tersebut dinilai konservatif oleh sebagian kalangan masyarakat yang mendukung aborsi. Sedangkan dalam kepentingan bisnis, Tokoh-tokoh NCR melihat bahwa adanya peluang memperkaya kekayaannya melalui pengalihan dana dari anggaran pemerintah untuk aborsi yang tidak terpakai ketika pengesahan pelarangan praktik aborsi. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh NCR berusaha mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan dan mengesahkan pelarangan praktik aborsi.

---

In 1973, the United States (US) policy endorsed the practice of abortion. This was opposed by some people who are not approved the practice of abortion, so that US society became polarized into two, it is American Ways and the New Christian Right (NCR). The Research took the legalization of abortion ban by George Walker Bush in 2003 as the scope of the research study. Since the legalization of abortion policy in 1973, NCR figures sought to oppose and fight demanded the government to cancel or revoke the policy. The NCR figures believes that the practice of abortion is an act of sin and resulted in death. In addition, in the fight for the prohibition of the abortion, NCR figures has two interests, it is the interest of ideology and business interests. In the interest of ideology, NCR figures regard abortion as an act of sin and prohibited by religion, so that views are considered conservative by some people who support abortion. While in the interest of the business, NCR figures to see that the opportunity to enrich his wealth through the diversion of government funds for abortion unused when the endorsement prohibition of the practice of abortion. Therefore, NCR figures tried to influence the government to make and approve banning of abortion."