Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai dominasi peran negara dalam era kapitalisme global yang dilihat dari pola aksi-reaksi perilaku kebijakan perdagangan dan nilai tukar mata uang China dan Amerika Serikat selama empat periode tahun. Meskipun tengah berada didalam era kapitalisme global yang menekankan fundamentalisme pasar pada isu kebijakan perdagangan dan nilai tukar mata uang, kecenderungan negara-berdaulat untuk mendominasi isu-isu tersebut masih cukup besar dan kadarnya berubah-ubah dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkembangan dinamika relasi dan arah kecenderungannya ikut berpengaruh, secara keseluruhan pola perilaku dominasi peran negara masing-masing pemain cenderung bersifat substitutif dan bergerak menuju sebuah keseimbangan tertentu dimana kedua belah pemain sama-sama mengambil sebuah kebijakan protektif tertentu untuk mengkompensasikan sebuah kebijakan liberal lain yang mengikatnya.

---

AbstractThis reserach examines the primacy of state?s role in the era of global capitalism, which is seen through the pattern of China and United States?s behavior toward each other, especially on trade and currency policy within four periods of time. Despite of the gravity of global capitalism era emphasizing on the primacy of market?s role, the tendency of the primacy of state?s role has been growing stonger and stronger. This research concludes that while the development of dynamic relations and its tendency matter, overall, the pattern of China and United States?s behavior tend to use subtitutive policy and therefore lead them to the equilibrium position which is characterized by the two players using a protective measure to compensate liberal policy binding them."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak ketidakpastian terhadap fleksibilitas institusi internasional dalam kasus kerja sama perdagangan Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) antara Tiongkok dengan Taiwan. Kerja sama antara Tiongkok dengan Taiwan menarik untuk diteliti karena kedua negara tersebut dapat menjalin kerja sama dalam sebuah institusi, meskipun hubungan politik antara keduanya kerap dipenuhi oleh ketegangan. Penelitian ini menggunakan teori rational institution design yang menjelaskan bahwa negara merancang institusi internasional sesuai dengan hambatan yang dimilikinya. Teori rational institution design menggagas bahwa ketidakpastian sebagai hambatan kerja sama menyebabkan terbentuknya institusi internasional yang fleksibel. Metode process-tracing digunakan untuk meraih penjelasan mengenai mekanisme kausal antara ketidakpastian dan fleksibilitas institusi internasional dalam proses pembentukan ECFA. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa ECFA dirancang dengan fleksibilitas untuk menghadapi ketidakpastian mengenai politik domestik di Taiwan, secara khusus adalah pergantian kekuasaan di Taiwan yang berdampak pada perkembangan hubungan lintas selat Taiwan. Melalui rangkaian negosiasi, Tiongkok dan Taiwan memilih untuk merancang ECFA dengan fleksibilitas sebagai perjanjian sementara yang tidak memiliki batas waktu penyelesaian serta memasukkan ketentuan pemutusan kontrak ke dalam rancangan ECFA. Rancangan institusi tersebut dipilih oleh Taiwan dan Tiongkok dengan mempertimbangkan perlawanan terhadap ECFA dari partai oposisi Taiwan, karena keduanya tidak dapat memastikan apa yang dilakukan oleh partai oposisi terhadap ECFA apabila partai oposisi berkuasa di Taiwan.

---

ABSTRACTThis thesis explains the impact of uncertainty on the flexibility of international institution within the case of trade cooperation between China and Taiwan in Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA). Cooperation between China and Taiwan is a considerably interesting subject, because they managed to establish a cooperation agreement despite their constrained political relations. I utilized rational institution design theory as an analytical framework in assessing how states design international institution based on the cooperation barriers they face. The theory suggested that uncertainty as cooperation barrier led to the formation of flexible institution. Process-tracing method was applied in this research to acquire explanation of causal mechanisms between uncertainty and the flexibility of ECFA. Findings in this research show that the flexibility possessed by ECFA is a response to uncertainty about Taiwans domestic politics, particularly power shift in Taiwan that gives significant impact on the development of cross-Strait relations. Throughout a series of negotiations, China and Taiwan decided to design ECFA with some degree of flexibility as an interim agreement that does not specify any deadline and ECFA also includes termination clause. The institutional design is chosen because China and Taiwan needs to consider resistance from Taiwanese opposition parties towards ECFA, as they are uncertain about what the opposition will do to ECFA once they are in power. "

"This book provides engaging, balanced coverage of the key concepts and practical applications of the two main topic areas of the discipline. For both international trade and international finance, an intuitive introduction to theory is followed by detailed coverage of policy applications."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi special and differentialtreatment di dalam IJEPA sebagai sarana pembangunan dalam bentuk bantuanteknis dan kerjasama dari Jepang kepada Indonesia untuk mencapai tujuannya yaitumembangun melalui perdagangan internasional. Hal tersebut diberikan karena padadasarnya Indonesia mengalami kerugian secara intrinsik akibat liberalisasi IJEPA.Bantuan tersebut berupa pengembangan manufaktur atau yang disebut denganMIDEC. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajiannormatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi MIDEC sebagaisebuah bentuk special and differential treatment di dalam IJEPA belumdilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan lemahnya landasan hukumdalam segi pengaturan tanggung jawab pelaksana dan pengawasan organisasiMIDEC terhadap kegiatan MIDEC, pengaturan pembiayaan MIDEC, danpenetapan program/roadmap yang kurang terperinci.Disis lain, implementasi MIDEC selama 5 tahun memberikan pengaruhterhadap perdagangan barang di Indonesia, antara lain perbaikan standard kualitasproduk manufaktur (elektronik, besi, otomotif), penurunan harga domestik produkmanufaktur di Indonesia, dan meningkatkan nilai ekspor beberapa barangmanufaktur dalam program MIDEC (seperti otomotif dan elektronik). Penelitian inijuga menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukanrenegosiasi terkait hal tersebut di atas serta memanfaatkan program MIDEC secaramaksimal bagi seluruh stakeholder di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of special and differential treatmentin the IJEPA as a means of development in the form of technical assistance andcooperation from Japan to Indonesia to achieve its goal of building throughinternational trade. It is given because basically Indonesia experienced a loss dueto liberalization IJEPA intrinsically. Assistance in the form of manufacturing ordevelopment called MIDEC. This study is a qualitative study using normativestudy. The results of this study indicate that the implementation MIDEC as a formof special and differential treatment in the IJEPA not yet fully implemented. Thisis due to a weak legal basis in terms of regulation and oversight responsibilities ofimplementing the activities of MIDEC by the MIDEC organization, MIDECfinancing arrangements, and the establishment of a program /roadmap that lackdetail.On other hand, the implementation MIDEC for 5 years to gave effect to tradegoods in Indonesia, among others, improvement of standards of quality ofmanufactured products (electronics, steel, automotive), the decline in domesticprices of manufactured products in Indonesia, and increase the value of exports ofmanufactured goods in the program MIDEC (such as automotive and electronics).This study also suggested that the Government of the Republic of Indonesia torenegotiate related to the above as well as maximally utilize MIDEC program forall stakeholders in Indonesia."