Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diskursus ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bangunan demokrasi. Keberadaan DPR di Indonesia dengan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah merupakan salah satu wujud demokrasi. Dengan pendekatan historis yuridis tulisan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa politik hukum undang-undang lembaga perwakilan tersebut cenderung terus memperkuat fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah dengan menyediakan penambahan instrumen yang dapat digunakan oleh badan legislatif sebagai institusi dan anggota DPR secara individu untuk melakukan fungsi pengawasan. Kecenderungan politik hukum tersebut sesuai dengan cita-cita demokrasi di Indonesia yang menginginkan representasi rakyat dalam konteks perwujudan kedaulatan rakyat dalam badan perwakilan, namun tidak menghilangkan daya kritis rakyat kepada penguasa."

"Demokrasi dalam pengertian klasik pertama kali muncul pada abad ke-5 SM di Yunani. Demokrasi tidak memiliki standarisasi prinsip, etika dan norma hukum. Memasuki pemilu 2009 popularitas SBY tidak terkejar. Penerapan strategi politik citra yang dimainkan menuai hasil yang gemilang. Hal ini bida dilihat hasil survei mutakhir berbagai lembaga di dalam negeri yang menempatkan SBY pada posisi pertama. Sistem multi partai memaksa partai-partai untuk berkoalisi di mana koalisi diyakini menjadi harga mati karena sulit untuk mencapai suara mayoritas tunggal. Kepentingan kekuasaan dan ekonomi, atau istilahnya siapa mendapatkan apa menjadi sangat prinsip. Bipolarisasi partai berbasis agama dan partai non-agama kian sulit diidentifikasi, aliansi parpol bertujuan semata-mata maraup sebanyak-banyak suara. Bagi parpol kecil, kompetisi ini akan sangat bergantung dari setiap kalkulasi yang ditimbulkan parpol besar di tengah keinginan parpol kecil untuk tetap mempertahankan eksistensi mereka."

"Masyarakat pemilih di Kabupaten Bandung merupakan bagian yang berperan penting dalam penentuan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara mengingat Indonesia merupakn negara demokrasi. Namun keterlibatan warga negara dalam politik pada pemilu maupun pemilukada tidak terlepas dari status ekonomi dan kualitas partai. Faktanya partisipasi politik menunjukkan belum optimal dengan keragaman status sosial ekonomi. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan warga negara terhadap partai politik yang disebabkan tidak jelasnya garis ideologi partai, masih berperannya budaya paternalistik dan tidak dilaksanakannya pendidikan politik dan perpolitikan oleh partai politik."