Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang politik kebijakan privatisasi PT Indosat 2002-2003. Kebijakan privatisasi ini dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, melalui Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Proses privatisasi ini tidak berjalan dengan baik, karena privatisasi ini lebih diwarnai dengan nuansa politis ketimbang ekonomis. Nuansa politis tersebut dapat dilihat dari harga jual Indosat sebesar Rp 12.950 per lembar dianggap tidak layak untuk dijual. Mengingat Indosat adalah salah satu BUMN yang memiliki keuntungan bagi negara melalui satelit palapanya. Selain itu, proses privatisasi yang dilakukan disaat kondisi ekonomi Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dianggap sebagai sebuah kesalahan. Alasan penjualan Indosat untuk menutupi defisit APBN dianggap tidak tepat. Hadirnya IMF dalam pelaksanaan privatisasi di Indonesia juga turut menimbulkan kesan politis. Sehingga kebijakan privatisasi ini mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Adapun kelompok yang menolak dilakukannya privatisasi Indosat yaitu Amien Rais (Ketua MPR RI dan Ketua PAN), Alvin Lee (Anggota DPR Komisi VI), Ichsanuddin Noorsy (Golkar), Didik J Rachbini (PAN), Rizal Ramli (Mantan Menteri Perekonomian), dan Marwan Batubara ( Ketua Sarikat Pekerja Indosat). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, majalah, koran, internet, sedangkan data sekunder berasal dari hasil wawancara. Dengan menggunakan teori pembuatan kebijakan ekonomi politik di Indonesia dari Bromley, dan Richard Robison. Sedangkan konsep privatisasi menggunakan teori Robert Nozick. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan ekonomi di Indonesia pasca Orba lebih bersifat plural. Selain aktor domestik yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, ada juga aktor diluar negara yang memiliki peran penting, yakni IMF. Selain itu, kebijakan privatisasi ini menjadi lahan tarik menarik kepentingan antar aktor-aktor politik.

---

This thesis discusses about the political policy of privatization PT Indosat 2002-2003. Privatization policy is made in the reign of Megawati Soekarno Putri, through the Minister of SOEs Laksamana Sukardi. The process of privatization is not going along smoothly, because the privatization is more tinged with political atmosphere than economic. Political atmosphere can be seen from Indosat selling price of Rp 12,950 per thread was deemed unfit for sale. That Indosat is one of the BUMN has given benefit to this country with satellite palapa. In addition, the process of privatization is when the Indonesian economy was hit by the economic crisis is considered wrong. The reasons that Indosat sales to cover the budget deficit is not considered appropriate. The presence of the IMF in the implementation of privatization in Indonesia also contributed political impression.

So that theprivatization policygetthedefencefromvarious circles of societyin Indonesia.As forthose who opposed theprivatizationof Indosatare AmienRais(Chairman of the Constitutional Committeeand Chairman of thePAN), Alvin Lee (Members of the House of Representatives Commission VI), Ichsanuddi nNoorsy (Golkar), Didik J Rachbini (PAN), Rizal Ramli (Former Minister of Economy), and Marwan Batubara (Chairman of the Workers Indosat).

This research use the method qualitative. While the technique of data collection use secondary data and primary data. Secondary data from books, journals, magazines, newspapers, internet, while secondary data derived from interviews. By using the theory of economic policy-making politics in Indonesia from Bromley, and Richard Robison. While the concept of privatization using the theory of Robert Nozick.

The results show that economic policy-making in post-New Order Indonesia more plural. In addition to domestic actors influential in policy-making, there is also an actor outside the country that has an important role, IMF. In addition, the privatization policy has become attractive field of interests among political actors."

"Tesis ini membahas tentang politik kebijakan privatisasi PT Indosat 2002-2003. Kebijakan privatisasi ini dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, melalui Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Proses privatisasi ini tidak berjalan dengan baik, karena privatisasi ini lebih diwarnai dengan nuansa politis ketimbang ekonomis. Nuansa politis tersebut dapat dilihat dari harga jual Indosat sebesar Rp 12.950 per lembar dianggap tidak layak untuk dijual. Mengingat Indosat adalah salah satu BUMN yang memiliki keuntungan bagi negara melalui satelit palapanya. Selain itu, proses privatisasi yang dilakukan disaat kondisi ekonomi Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dianggap sebagai sebuah kesalahan. Alasan penjualan Indosat untuk menutupi defisit APBN dianggap tidak tepat. Hadirnya IMF dalam pelaksanaan privatisasi di Indonesia juga turut menimbulkan kesan politis.Sehingga kebijakan privatisasi ini mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Adapun kelompok yang menolak dilakukannya privatisasi Indosat yaitu Amien Rais, Alvin Lee,Ichsanuddin Noorsy, Didik J Rachbini, Rizal Ramli, dan Marwan Batubara.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, makalah, majalah,koran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan ekonomi di Indonesia pasca Orde Baru lebih bersifar plural. Selain aktor domestik yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, ada juga aktor diluar negara yang memiliki peran penting, yakni IMF.

---

This thesis discusses about the political policy of privatization PT Indosat 2002-2003. Privatization policy is made in the reign of Megawati Seokarno Putri, through the Minister of SOEs Laksamana Sukardi. The process of privatization is not going along smoothly, because the privatization is more tinged with political atmosphere than economic. Political atmoshphere can bee seen from Indosat selling price Rp 12.950 per thread was deemed unfit for sale. That Indosat is one of the BUMN has given benefit to this country with satelite palapa. In addition, the process of privatization is when the Indonesia economy was hit by the economic crisis is considered appropriate. The presence of the IMF in the implementatation of privatization in Indonesia also contributed political impression.

So that the privatization policy get the defence from various circle of society in Indonesia. As for the those who opposed the privatization of Indosat are Amien Rais, Alvin Lee, Ichsanuddin Norrsy, Didik J Rachbini, Rizal Ramli, Marwam Batubara.

This reseach use the method qualitative. While the technique of data collection use secondary data and primary data. Secondary data from books, jornals, magazines, newspaper.

The result show that economic policy making in post New Order Indonesia more plural. In addition to domestic actors influantial in policy making, there is also an actor outside the country that has an important role, IMF. In addition, the privatization policy has become attractive fields of interest among political actors."

"Studi dalam tesis ini mengenai politik ekonomi pada Pemerintahan Megawati Soekarnoputri : Studi kasus privatisasi PT. Indosat, Tbk., tahun 2002-2003. Secara umum privatisasi BUMN merupakan kebijakan pemerintah yang sangat dilematis. Pada satu sisi harus segera dilaksanakan agar tercapai efisiensi dan terbentuknya rata pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk menghadapi globalisasi perdagangan, pada sisi yang lain justru kebijakan itu tidak popular di tengah masyarakat dan memunculkan tudingan bahwa pemerintahan bagian dari antek neoliberalis. Pro dan kontra mewarnai kebijakan privatisasi di Indonesia untuk menganalisis persoalan itu penelitian tesis ini menggunakan teori demokratisasi ekonomi; demokratisasi politik dan teori konflik politik.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis. Data-primer diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan terpilih (purposive) sedangkan data sekunder berasal dari studi literature, jurnal ekonmi, artikel, surat kabar, dokumen tertulis atau foto, dan internat.Kebijakan privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk. tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri, namun sudah dilakukan sejak pemerintahan Orde Baru (1994); kemudian oleh pemerintahan transisi BJ. Habibie (1998) dan Abdurrahman Wahid. Muncul perbedaan yang sangat mencolok antara periode sebelum tahun 2002 dengan sesudahnya, khususnya reaksi pro dan kontra yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kebijakan itu. Pada masa Orde bare hingga pemerintahan transisi Abdurrahman Wahid, tidak muncul penolakan yang berarti atas privatisasi PT. Indosat Tbk. Malah di antara eksekutif dan legeslatif saling mendukung. Namun berbeda reaksi yang muncul pada saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan kebijakan privatisasi terhadap perusahaan yang sangat strategis dan menguntungkan itu. Penolakan muncul dari banyak kalangan misalnya para karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indosat (SPI), Anggota Dewan (khususnya Fraksi Reformasi), Ketua MPR; KPPU: Iluni Jakarta serta ormas dan tokoh masyarakat.Studi terhadap privatisasi PT. Indosat Tbk. menunjukkan bahwa alasan yang paling mendasar dari kebijakan privatsisi di Indonesia adalah hanya untuk menutupi kebutuhan defisit anggaran tambahan pemerintah tahun 2002-2003 sebesar Rp. 6.2 triliun. Kebijakan privatisasi oleh pemerintah pada saat ini tidak direncanakan secara matang dan baik bahkan terkesan "asal-asalan" atau asal laku terjual. di samping itu juga pada saat pelaksanaannya ada indikasi KKN. Konflik politik sebagai akibat dari kebijakan privatisasi bukanlah konflik pribadi, namun sebagai bentuk dari konflik ideologi atau kepentingan antar elit partai politik. Metode privatisasi di Indonesia tidak harus meniru kebijakan di Negara lain yang sukses melaksanakan kebijakan privatisasinya, karena di Indonesia persoalan status kepemilikan perusahaan berpengaruh kepada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Strategi restrukturisasi BUMN disarankan melalui (1) membuat regulasi yang memihak kepada kepentingan bangsa Indonesia dan kesejahteraan rakyat banyak (2) Membentuk Korporasi perusahaan agar tercipta manajemen dan budaya kerja yang efisien dan produktif (3) penciptaan pasar yang lebih kompetitif atau mengurang/mencabut monopoli. (4) kebijakan privatisasi yang transparan.(ags).

---

Political Economy Study on the Ruling of Megawati Soekarnoputri; Case Study of PT Indosat Tbk. Privatization 2002 - 2003. The study in this thesis discussed the political economy analysis of the ruling of Megawati Soekarnoputri with a case study on privatization of PT Indosat Tbk in 2002 - 2003. In general, privatization of BUMN (state-owned enterprises) is a very dilemmatic public policy. On the one hand, it has to be implemented immediately to reach higher efficiency and the establishment of good corporate governance in order to deal with trading globalization. On the other hand, the policy was actually not popular in society and inviting accusation that the government has served as part of neo-liberal supporters. Pros and cons saturated the privatization policy in Indonesia. In order to analyse this phenomena, the research on this thesis will use economical and political democratization theory, as well as political conflict theory.

This research used descriptive-analytical approach method. Primary data was collected through in-depth interview with purposively selected informants, while secondary data was collected from literature study on journals of economics, articles, news papers, printed documents and interact articles.

Privatization policy on PT Indosat Tbk was not only done during the ruling of Megawati Soekarnoputri, but has already don since the New Order rule (1994), followed by BJ Habibie transitional government (1998) and during Abdurrahman Wahid's presidency. Significant differences took place between these periods before 2002 and during the 2002 - 2003, especially in the existence of pros and cons from many actors over this policy. During the New Order until the transitional government of Abdurrahman Wahid, there was no significant rejection over the privatization of PT Indosat Tbk. Instead, executive and legislative members were supporting each other in this policy. However, contradictive reaction submerged when Megawati Soekarnoputri produced the privatization policy over this extremely strategic and profitable company. Rejection came from many subjects such as employers of Serikat Pekerja Indosat (SPI or Indosat Labour Union), members of parliament (especially those from Reformasi Faction), Head of MPR, KPPU, Jakarta's Iluni and other prominent mass organizations and leaders.

The study on privatization of PT Indosat Tbk shows that the basic reason of privatization policy in Indonesia was only to cover up the deficit of state's budget during 2002 - 2003 which amounted to Rp 6.2 trillions. Privatization policy by the government at that time was not well planned and gave an impression of being hastily put together that as long as it can be sold, then it was acceptable. In addition, there was also some indications of corruption and nepotism (KKN) took place during the implementation of the policy. Political conflicts resulted from privatization policy was not personal conflicts, but instead took form as ideological or interest conflict between political parties' elites. Privatization method conducted in Indonesia does not have to be a duplication of other methods used by other countries who have been successful with their privatization policies, because in Indonesia the status of company's ownership can influence the overall company's performance. The restructuring strategy on BUMN should be conducted through:

(1) Creation regulation which serves the best interest of Indonesian people and their overall prosperity.

(2) Creation of corporate company in. order to build efficient and productive management and professional culture.

(3) Creation of more competitive market and decreasing monopoly rights.

(4) Creation of transparent privatization policy."

"Tesis ini mendeskripsikan penataan PKL di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor dan upaya pemasaran sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa penataan PKL di sekitar Pasar Anyar Kota Bogor dan upaya pemasaran sosial, masih menyisahkan banyak persoalan yang perlu untuk ditindak-lanjuti, menyangkut dengan desain program penataan PKL, implementasi program penataan PKL, dan pengawasan program penataan PKL. Desain program penataan PKL masih jauh dari harapan para PKL. Kondisi dilapangan seperti ini dapat dilihat dari desain program yang belum membuahkan hasil yang optimal yaitu antara lain, Isi program masih mengacu pada peraturan-peraturan yang lama tanpa melihat kondisi atau volume PKL yang begitu banyak serta pertentangan kepentingan antara kepentingan pemerintah daerah sebagai regulator dan para PKL sebagai rakyat yang mempunyai hak untuk hidup. Implementasi program penataan PKL meliputi tahap-tahap pelaksanaan yang lebih merupakan tahap perencanaan atau perumusan arah pemasaran sosial itu sendiri. Tahap ini berkaitan dengan penentuan tujuan pemasaran sosial, penentuan produk sosial, penentuan target adopter dan tenaga pemasaran. Sedangkan dalam hal pengawasan dan pengendalian ternyata banyak menemui kendala yang dihadapi sehingga kegiatan pengawasan dan pengendalian tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan Pemda Kota Bogor.

---

This thesis describes the structuring PKL in the area of Bogor City Market Anyar and social marketing efforts. This study is a qualitative research with the type of descriptive research. The number of informants in this study werw as 8 people. The results suggest that social marketing in the organization of PKL around the city of Bogor Anyar Market, still many issues that need to follow-up, comes with the program design structuring the PKL, PKL structuring program implementation, program monitoring arrangement and PKL. PKL structuring program design is still far from the PKL. Field conditions like this can be seen from the design of programs that have not yielded optimal results among other things, content of the program still refers to the rules of time without seeing the condition of so many PKL or volume and conflicts of interest between the interests of local government as regulator and the PKL as the people who have the right to life. PKL program implementation arrangement include phase of implementation is more of a planning or formulation stage direction of social marketing itself. This stage is concerned with determining the purpose of social marketing, social product determination, the determination of the target adopter and marketing personnel. Supervision and controling of program structuring PKL, there are many obstacles faced so that the activities of supervision and control can not be run in accordance with the Bogor City Government hopes."

"Skripsi ini membahas mengenai kaitan tipe nisan dengan status sosial. Penelitian ini dilakukan di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati Halaman 1,2, dan 3. Bentuk penelitian dilakukan untuk mengungkap keterkaitan antara tipe nisan dengan tingkatan halaman dan gelar kebangsawanan. Hasil analisis menunjukan bahwa tidak terdapat kaitan antara tipe nisan dengan tingkatan halaman maupun antara tipe nisan dengan gelar kebangsawanan, tetapi terdapat kaitan antara gelar kebangsawanan dengan tingkatan halaman.

---

This undergraduate thesis is focused on the relation between the type of gravestone with social status. This research is executed in The Grave Complex of Sunan Gunung Jati. From this research uncovering correlation among type of gravestone with yard levels and title of nobility. The result from the analysis shows that there_s no relation between type of gravestone with the title of nobility. Hence, there is relation between the title of nobility with the yard levels."

"Privatisasi merupakan isu yang paling sering kita temui dalam beberapa dekade kepemimpinan di Negara ini, seiring dengan bergantinya kepemimpinan pemerintahan, privatisasi seolah sudah merupakan agenda yang turun temurun ingin diwujudkan walaupun terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaanya. Untuk mewujudkan privatisasi tersebut tentunya harus dipertimbangkan dengan matang oleh BUMN selaku pihak yang melakukan privatisasi, karena BUMN adalah perusahaan yang sebagian pemegang sahamnya dimiliki pemerintah, karena itu jika salah dalam strategi pelaksanaan privatisasinya dapat berakibat fatal dan tentunya menyebabkan kerugian yang besar, seperti yang dialami oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Krakatau Steel. Dalam pelaksanaan privatisasi sudah seharusnya sejalan dengan amanat UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UU dan peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini termasuk didalamnya UU No.19 tahun 2003, PP No.33 tahun 2005 juncto PP No. 59 tahun 2009. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normative dikarenakan data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini penulis hendak melakukan perbandingan antara privatisasi yang dilakukan antara PT. Indosat Tbk dan PT. Krakatau Steel serta menemukan masalah-masalah yang timbul dari privatisasi tersebut serta menemukan cara privatisasi yang paling efektif untuk BUMN di Indonesia sehingga semangat UUD 1945 dapat terwakili dan tujuan sesungguhnya dari privatisasi dapat terwujud.

---

Privatization is the most frequent issue appeared in several decades of our state leadership, along with the succession of governmental leadership, the issue has become a traditional agenda together with its pro and contra. The attainment requires profound consideration of the relevant state owned enterprise as party carrying out such privatization, since some of its holdings belong to the government; therefore an error in its implementation strategy may lead to fatal consequences and incurs a great loss, as experienced by PT. Indosat Tbk and PT. Krakatau Steel. The privatization implementation should be in line with the mandate of State Constitution of 1945 whereas its execution should comply with the prevailing law and regulation, including The Law No.19 of 2003, Government Regulation No.33 of 2005 in conjunction with Government Regulation No. 59 of 2009.

This research was carried out as a qualitative study, using normative research method, for the data to be used were of secondary. This research seeks to compare privatization proceedings done by two formerly state owned enterprises PT. Indosat Tbk and PT. Krakatau Steel as to identify the problems caused by privatization and to conclude the most effective way of privatization to Indonesian State Owned Enterprises so that the spirit of Indonesian State Constitution of 1945 will be maintained as the substantial objective of privatization can be realized."

"PT Indosat Ooredoo Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi seluler dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Penggabungan antara kedua perusahaan yang resmi dilaksanakan di awall tahun 2022 menimbulkan pertanyaan, mengingat pada penilaian awal kedua perusahaan memiliki berpotenssi menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai kesesuaian pendapat KPPU terhadap merger yang telah dilakukan antara kedua perusahaan yang saat ini dikenal sebagai PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. Analisis berfokus pada pendapat KPPU pada dampak pelaksanaan merger Indosat dan Hutchison terhadap persaingan usaha di industri telekomunikasi seluler, serta dampak yang ditimbulkan akibat merger yang dilakukan oleh Indosat dan Hutchison. Untuk mengetahui hasilnya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif, di mana penulis akan menguraikan permasalahan persaingan usaha, yaitu merger yang timbul kemudian akan menganalisis permasalahan berdasarkan pendapat yang diberikan oleh KPPU disesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis menyimpulkan bahwa penggabungan antara Indosat dengan Huitchison tidak menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat maupun menimbulkan posisi dominan dalam pasar bersangkutan, namun penggabungan memang berdampak langsung bagi beberapa pihak.

---

PT Indosat Ooredoo Tbk and PT Hutchison 3 Indonesia are companies engaged in providing cellular telecommunications services and are one of the largest in Indonesia. The merger between the two companies which was officially implemented in early 2022 raises questions, considering that at the initial assessment the two companies had the potential to cause monopolistic practices and/or unfair business competition. Therefore, this thesis discusses the suitability of KPPU's opinion regarding the merger that has been carried out between the two companies which is currently known as PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. The analysis focuses on KPPU's opinion on the impact of the Indosat and Hutchison merger on business competition in the cellular telecommunication industry, as well as the impact caused by the merger carried out by Indosat and Hutchison. To find out the results, this research was conducted using a normative analysis method, in which the author will describe the problem of business competition, namely the merger that arises then will analyze the problem based on the opinion given by KPPU according to the applicable laws and regulations. The author concludes that the merger between Indosat and Huitchison did not result in monopolistic practices and/or unfair business competition or create a dominant position in the relevant market, but the merger did have a direct impact on several parties."

"Mergers and acquisitions are recognized as a way to ensure sustainability and growth of a business in the market. This enables businesses to expand their activity and generate more profit due to the ability of maximizing their assets and efficiently allocating their resources. However, this may project potential threats to businesses that do not possess as big of a market share compared to those that have a dominant position. This, in turn, stimulates the use of a Competition Law in Indonesia, which came to legal force in 1999, which prohibits all the necessary practices that may be done by businesses in order to ensure a competitive nature of the market. In this thesis, two case studies will be examined, involving the merger and acquisition done by two named companies in Indonesia, namely: PT Indosat Tbk and Unilever Indonesia Holding BV. The research methods used includes a juridical-normative approach, which concluded that the merger and acquisition of the two case studies were approved by KPPU, and posed no concrete evidence towards the Abuse of a Dominant Position done by the merging and acquiring companies. Additionally, both consequences and sanctions of a merger are analysed, being Unilateral and Coordinated effects, as well as Market Foreclosure. This research was concluded with a Personal Opinion by the Author, which agreed with the concluding analyses of KPPU which had ultimately allowed the merger and acquisition of the companies in this thesis to be conducted, in addition to a suggestion that leaned towards one necessary calculation that was missed out by KPPU.

---

Merger dan akuisisi diakui sebagai cara untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis di pasar. Ini memungkinkan bisnis untuk memperluas aktivitas mereka dan menghasilkan lebih banyak keuntungan karena kemampuan memaksimalkan aset mereka dan mengalokasikan sumber daya mereka secara efisien. Namun, hal ini dapat memproyeksikan potensi ancaman terhadap bisnis yang tidak memiliki pangsa pasar sebesar ini dibandingkan dengan bisnis yang memiliki posisi dominan. Hal ini, pada gilirannya, mendorong penggunaan Undang-Undang Persaingan di Indonesia, yang mulai berlaku pada tahun 1999, yang melarang semua praktik yang diperlukan yang dapat dilakukan oleh bisnis untuk memastikan sifat pasar yang kompetitif. Dalam tesis ini akan dikaji dua studi kasus yang melibatkan merger dan akuisisi yang dilakukan oleh dua nama perusahaan di Indonesia, yaitu: PT Indosat Tbk dan Unilever Indonesia Holding BV. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang menyimpulkan bahwa penggabungan dan pengambilalihan kedua studi kasus tersebut disetujui oleh KPPU, dan tidak menimbulkan bukti nyata adanya Penyalahgunaan Posisi Dominan yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penggabungan dan pengambilalihan. Selain itu, baik konsekuensi dan sanksi merger dianalisis, menjadi efek Unilateral dan Terkoordinasi, serta Penyitaan Pasar. Penelitian ini diakhiri dengan Pendapat Pribadi Penulis yang sependapat dengan kesimpulan analisis KPPU yang pada akhirnya memungkinkan dilakukannya merger dan akuisisi perusahaan-perusahaan dalam penelitian ini, dan juga saran yang condong ke satu perhitungan yang diperlukan namun dilewatkan oleh KPPU."