Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan perkembangan industri pariwisata di Indonesia, dirasakan perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan luar maupun dalam negeri yang kemudian akan menentukan keberhasi Tan pariwisata secara keseluruhan, untuk itu PERUM ANGKASA PURA I(PAP I) perlu memperhatikan penerapan manajemen modern dalam bidang pengelolaan bandar udara dan pelayanannya, tidak hanya itu PAP I juga perlu memperhatikan perbaikan maupun pengembangan bandar udara yang sudah ada.Sebagai pokok permasalahan adalah perluasan atau pengembangan dalam rangka antisipasi permintaan jasa pelayanan beberapa bandara yang dikelola oleh PAP I, PAP I mengadakan investasi dan memerlukan dana yang cukup besar, dan dana pengembalian tersebut baru akan diperoleh kembali setelah jangka waktu tertentu. dengan tuntutan peningkatan kinerja keuangan PAP I, melalui investasi pengembangan bandar udara.Pengembangan fasilitas dan kapasitas merupakan suatu fungsi operasi dari manajemen produksi, dengan ditunjang oleh fungsi operasi dari manajemen keuangan berupa investasi modal, yang merupakan fungsi yang penting bagi perusahaan dalam rangka meme-nuhi kebutuhan akan permintaan. Dalam proses mencapai tujuan tertentu perusahaan mempunyai hambatan-hambatan, hambatan yang ada pada PAP I tidak berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan, bahkan ada yang menjadi faktor pendorong perusahaan terutama untuk bagian keuangan.Dengan berbagai faktor yang mempengaruhi PAP I dalam opera-sinya antara lain perkembangan permintaan jasa ftelayanan bandar udara di Indonesia, pengelolaan sumber dan penggunaan dana dalam pengembangan bandar udara oleh pihak pengelola, pembiayaan inves-tasi dan jangka waktu pemulihannya, peningkatan kinerja keuangan pada PAP I, sesuai dengan SK MenKeu No. 740/KMK.00/1989 mengenai penyehatan BUMN.Usaha dari pada PAP I dalam meningkatkan kinerja keuangan-nya, dengan membuat beberapa penyelesaian terutama dalam masalah keuangannya, seperti melakukan KSO, atau merger dengan beberapa perusahaan swasta, mengadakan pembentukan yayasan dana pensiun, mengadakan pelelangan atas barang-barang persediaan yang tidak dipergunakan lagi, mengadakan efisiensi biaya operasi dari selu-ruh kegiatan operasi perusahaan, meningkatkan penerimaan terutama untuk jasa non-aeronautika.Tetapi tolok ukur kinerja keuangan yang diberikan oleh Menteri Keuangan RI., tidak dapat menjamin sepenuhnya akan keber-hasilan dari manajemen pengelolaan suatu BUMN dalam mengadakan penyehatan, sehingga harus ditinjau kembali pos perpos mengenai laporan keuangannya, terutama pos yang mengenai penyertaan lang-sung dari departemen teknis, karena pos ini akan berakibat sebagai aktiva dan equity bagi perusahaan."

"Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu. Pelaksanaan pembangunan dalam realisasinya menimbulkan hubungan hukum yaitu perikatan. Hubungan hukum tersebut perwujudannya dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang mengatur dan memperinci hak dan kewajiban para pihak.Hukum Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, yang mengandung azas kebebasan membuat perjanjian, yang dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berarti memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan setiap bentuk perjanjian yang dikehendaki. Akan tetapi kebebasan yang diberikan adalah dalam arti sempit yaitu dibatasi oleh ketertiban umum dan kesusilaan yang disebutkan dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Yang menjadi masalah pokok pembahasan skripsi ini adalah bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah yang dijumpai dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan di lingkungan Perum Angkasa Pura I, sehingga setiap hak dan kewajiban para pihak betul-betul terjamin kepastian hukumnya serta terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.Penulis akan mencoba membandingkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-,Undang Hukum Perdata yang mengatur perjanjian pemborongan pekerjaan dengan praktek pelaksanaannya, yaitu dengan menggunakan hubungan hukumantara pihak pemborong dengan pihak yang memborongkan pekerjaan dengan berpedoman pada teori hukum, khususnya Hukum Perdata serta peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah tersebut."