Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan gedung bertingkat tinggi berpotensi terhadap meningkatnya emisi yang disebabkan oleh penggunaan energi, air dan listrik dalam pengoperasian gedung tersebut. Dalam rangka mewujudkan Net Zero Emission, gedung yang sudah terbangun perlu meminimalisir dampaknya terhadap lingkungan dengan cara green retrofitting. Dengan begitu pada penelitian ini dilakukan komparasi regulasi pelaksanaan green retrofitting di Indonesia dengan negara lain yaitu Singapura, Malaysia dan Hong Kong, dengan harapan ditemukannya perbedaan yang dapat menjadi rekomendasi dalam mendorong pelaksanaan green retfotting di Indonesia. Menurut hasil penelitian,  penerapan penilaian green retrofitting di Indonesia perlu adanya tolok ukur mengenai inovasi, insentif dalam bentuk non-finansial, serta perlu adanya kolaborasi dalam penyusunan regulasi antar pemerintah dan pihak swasta dalam mengintegrasikan sertifikasi.

---

The growth of high-rise buildings has the potential to increase emissions caused by the use of energy, water and electricity in the operation of the building. In order to encourage Net Zero Emissions, buildings that have been built need to minimize their impact on the environment by means of green retrofitting. Therefore, in this study a comparison was made of regulations implementing green retrofitting in Indonesia with other countries, namely Singapore, Malaysia and Hong Kong, with the hope that in the end, the differences that are found with the hope of finding differences that can be a recommendation in encouraging the implementation of green retrofitting in Indonesia. According to the results of the research, the implementation of green retrofitting assessment in Indonesia needs benchmarks regarding innovation, incentives in non-financial forms, and the need for collaboration in drafting regulations between the government and the private sector in integrating certification."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pengaruh globalisasi hukum terhadap pekerja/buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia dan Hong Kong. Penulis menggunakan metode penelitian sosio legal dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja/buruh migran tidak diberikan kesempatan untuk membuat perjanjian kerja, melainkan negara yang membuat klausula perjanjian kerja untuk melindungi warga negaranya. Hal ini dikarenakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh migran dengan majikan, adalah perjanjian kerja yang melintasi yurisdiksi negara pengirim dan penerima. Klausula besaran gaji dibuat kosong untuk memberikan kebebasan menenetukan besarannya antara pekerja/buruh migran dengan majikannya. Tetapi besarnya gaji di lapagan ditentukan oleh agen pengirim.

---

AbstractThis research aimed to describe and analyze the impact of globalization of law to Indonesian migrant workers who work in Malaysia and Hong Kong. The Researcher use socio-legal research method with literature studies and field research. The research shows that migrant workers have no opportunity to directly negotiate the employment contract. However, the States drafted clauses of the contract to protect its migrant workers. It is because the employment contracts between the migrant workers and the employers were contracts which across the jurisdiction of the sending and receiving States. The clause of remuneration was deliberately unfilled to allow the parties to determine its amount. In fact, the amount of remuneration was determined by the sending agents."