Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini ingin menguji pengaruh dewan komisaris yang diukur melalui jumlah rapat dewan komisaris, persentase kehadiran anggota dewan komisaris, dan ketua dewan komisaris, serta pengaruh komite audit yang diukur dari jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, persentase kehadiran anggota komite audit, dan latar belakang keuangan dari anggota komite audit terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui GAAP ETR dan Current ETR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rapat dan independensi ketua dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak baik diukur melalui GAAP ETR dan juga current ETR, jumlah anggota komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang diukur melalui current ETR, namun mempengaruhi GAAP ETR dimana semakin meningkatnya anggota komite audit maka penghindaran pajak juga meningkat. Jumlah rapat yang dilakukan tidak memberikan pengaruh terhadap current ETR dan juga GAAP ETR, sedangkan tingkat kehadiran anggota dalam rapat komite audit tidak mempengaruhi current ETR, namun mempengaruhi GAAP ETR dimana semakin tinggi tingkat kehadiran maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya penghindaran pajak, dan juga latar belakang keuangan mempengaruhi current ETR dimana semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan maka penghindaran pajak juga meningkat, namun latar belakang keuangan komite audit tidak mempengaruhi GAAP ETR.

---

This research aims to examine the influence of the board of commissioners as measured by the number of board meetings, the percentage of attendance by commissioners, and the chairman of the board of commissioners, as well as the influence of audit committees as measured from the number of audit committee members, the number of audit committee meetings, attendance percentage of audit committee members, and financial background of the members of the audit committee on tax avoidance as measured by GAAP ETR and Current ETR. The results of this resarch indicate that the meetings and the independence of the chairman of the board of commissioners does not have an influence on whether tax avoidance is measured by current GAAP ETR and ETR, the number of audit committee members do not affect tax avoidance as measured by current ETR, but affect the GAAP ETR in which the increasing member audit committee also increased the tax avoidance. The number of meetings do not impact the current ETR and GAAP ETR, whereas the attedance of members of the audit committee meeting did not affect the current ETR, but affect the GAAP ETR where the higher attendance rate the higher the likelihood of tax avoidance, and also background affect the current financial ETR where a growing number of audit committee members who have the financial background of the tax evasion is also increased, but the audit committee financial background does not affect the GAAP ETR."

"Skripsi ini menguji hubungan antara penghindaran pajak dengan biaya utang dan juga menganalisis pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap hubungan penghindaran pajak dan biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010−2011, sebanyak 54 perusahaan (108 sampel data) dengan menggunakan model data panel. Hasil dari penelitian ini membuktikan terdapat hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010−2011. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa keberadaan Dewan Komisaris tidak dapat memperkuat hubungan negatif antara penghindaran pajak dan biaya utang sedangkan keberadaan Komite Audit tidak mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang.

---

This thesis examines the relation of tax avoidance on cost of debt and analyzing the impact of Board of Commissioners and Audit Committee on the relation of tax avoidance and cost of debt on manufacturing company in BEI in 2010−2011 a total of 54 companies (108 data samples) using a data model panel. The results of this research prove there is a negative relationship between tax avoidance and costs of debt on companies listed on the Stock Exchange in 2010-2011. In addition, this study also proves that the existence of the Board of Commissioners cannot strengthen the negative relationship between tax avoidance and the cost of debt, while the existence of the Audit Committee does not affect the relationship between tax avoidance and the cost of debt."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh agresivitas laporan pajak terhadap agresivitas laporan keuangan. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya rent extraction atas pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda data panel pada 152 perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 hingga 2012. Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif agresivitas laporan pajak terhadap agresivitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa agresivitas pajak mampu memfasilitasi rent extraction di perusahaan publik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh positif agresivitas laporan pajak terhadap agresivitas laporan keuangan lebih kecil pada perusahaan publik milik keluarga. Keluarga merasa konsekuensi ekspropriasi seperti penurunan harga saham, hilangnya reputasi dan ancaman sanksi/denda lebih tinggi dari manfaatnya. Terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa perngaruh positif agresivitas laporan pajak terhadap agresivitas laporan keuangan lebih rendah pada perusahaan yang diaudit oleh auditor dengan spesialisasi industri. Hasil ini menunjukkan bahwa auditor dengan spesialisasi industri mampu memitigasi rent extraction yang difasilitasi oleh agresivitas pajak.

---

The main objective of this research is to test the effect of tax aggressiveness to financial aggressiveness. This test has the objective to examine whether tax aggressiveness facilitates rent extraction in the company. Hypotheses test was done using multiple regression model on panel data of 152 public companies listed in Indonesian Stock Exchage from 2009 to 2012.

The result found a positive effect of tax aggressiveness to financial aggressiveness. This indicates tax aggressiveness facilitates rent extraction in public companies. This research also shows that the positive effect of tax aggressiveness was lower in family own-public company. Family feels that the cost of expropriation such as price discount, loss of reputation and penalty threat was higher than it's benefit.

Finally, this research also shows that the positive effect tax aggressiveness to financial aggressiveness was lower in public company which was audited by industry-specialist auditor. This result shows that industry-specialist auditor able to mitigates rent extraction that was facilitates by tax aggressiveness."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menguji pengaruh aktivitas perencanaan pajak terhadapnilai perusahaan dengan moderasi mekanisme corporate governance dan boarddiversity. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non perbankan dankeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2011. Hasil daripenelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dalammeningkatkan nilai perusahaan. Mekanisme corporate governance memperlemahpengaruh positif perencanaan pajak perencanaan terhadap nilai perusahaan. Boarddiversity (Usia dan Latar belakang pendidikan dewan direksi) memperkuatpengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, kecuali untukminority memperlemah pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilaiperusahaan.

---

ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the impact activities tax planning tofirm value with moderating corporate governance and board diversity. Theresearch was conducted for nonbanking and financial firms in Indonesia StockExchange for period 2010 – 2011. The results of this study are: Firstly, we findevidence of positif relationship activities tax planning and firm value. Secondly,we find evidence that corporate governance mechanism could decrease thepositive influence of tax planning into firm value. Thridly, we find evidence thatboard diversity (AGE and BSTUDY of member director) could increase thepositif influence of activities tax planning into firm value, except for minoritycould decrease the positif influence of activities tax planning into firm value."

"Menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang tedaftar di BEI tahun 2009-2010, pene litian ini mencoba memberikan bukti bahwa penghindaran pajak perusahaan berhubungan positif dengan risiko kejatuhan harga sahamnya. Penelitian ini didorong oleh beberapa pandangan: Penghindaran pajak memfasilitasi perilaku oportunitis manajemen dan mendorong aktivitas penyembunyian informasi atau kabar mengenai kinerja informasi yang buruk, sehingga secara temporer kinerja dan nilai perusahaan kelihatan bagus, namun kemudian pada titik tertentu akan mengalami kejatuhan pada harga sahamnya. Selain itu, ingin dibuktikan juga bahwa hubungan positif antara penghindaran pajak dan risiko kejatuhan dapat dilemahkan ketika perusahaan memiliki mekanisme pengawasan internal yang baik melalui tingkat kepemilikan institusional.

---

Using a sample of manufacturing companies which listed on the Indonesia Stock Exchange at year 2009-2010, this study sought to provide evidence that corporate tax avoidance is positively associated with firm stock price crash risk. The research was motivated by several views: Tax avoidance facilitating management opportunistic behaviour and encourage bad news or information hoarding activities about the poor performance of the firm, so that temporarily the performance and value of the company look good, but then at some point will experience a fall in its stock price. Moreover, to prove also that the positive relationship between tax avoidance and crash risk can be attenuated when the company has a good internal control mechanisms through the level of institutional ownership."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap kualitas audit di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif metode studi empiris dengan data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat strongly balanced, sebanyak 805 firm year. Sampel tersebut merupakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020, kecuali sektor keuangan. Proksi pengukuran kualitas audit dalam penelitian ini adalah akrual diskresioner, yang diukur dengan modified Jones model (Dechow et al., 1995). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian hukum komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran dewan komisaris, gender dewan komisaris, independensi dewan komisaris, keahlian industri komite audit, dan gender komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Studi ini memiliki beberapa implikasi, terutama bagi regulator di Indonesia sebagai bahan pertimbangan bagi reformasi kebijakan di masa yang akan datang.

---

This study analyzes the effect of the characteristics of commissioners and audit committees on audit quality in Indonesia. This research is a quantitative research with empirical study method with secondary data. The sample used in this study is strongly balanced, amounting to 805 firm years. The sample is data from companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020, excluding financial sector. The proxy for measuring audit quality in this study is discretionary accruals, as measured by the modified Jones model (Dechow et al., 1995). The results of this study indicate that the legal expertise of the audit committee has a significant positive effect on audit quality. This study also found that the size of the board of commissioners, the gender of the board of commissioners, the independence of the board of commissioners, the industry expertise of the audit committee, and the gender of the audit committee have no significant effect on audit quality.This study has several implications, especially for regulators in Indonesia as a consideration for future policy reforms."

"Sebagai salah satu bagian dimia dan mempakan negara berkembang pembangiman saat ini sedang ditingkatkan. Melalui peningkatan sumber pendanaan yang diperlukan dalam membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit oleh sebab itu diperlukan peian seluiuh masyarakat dalam iloit mendanai pembangunan tersebut. Tea haven bukan lagi hal yang bam dan akan terns ada oleh kaiena ada kebutuhan akan negara tersebut. Kompetisi dalam hal tarif pajak akan semakin ketat, karena pajak yang terlalu tinggi juga akan membuat para pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan hutang pajaknya. Negara akan mengalami keragian kuangan yang semakin besar lagi karena adanya kemimgkinan pajak yang tidak dapat ditagih dan akhimya iklim investasi akan semakin tidak menarik lagi bagi investor

---

As a part of the dynamic and formidable development of developing countries, development is currently being improved. By increasing the sources of funding needed to finance all government expenditures. The government requires a large amount of funds, therefore it is necessary for the entire community to participate in funding the development. Tea haven is no longer a new thing and will continue to exist because there is a need for this country. Competition in terms of tax rates will be even tighter, because taxes that are too high will also make entrepreneurs try to minimize their tax debts. The country will experience even greater financial losses due to the possibility of uncollectible taxes and ultimately the investment climate will become increasingly unattractive to investors."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan studi empiris untuk melihat bagaimana pengaruhpenghapusan pajak penjualan barang mewah minuman ringan di Indonesiasebagai bentuk kebijakan fiskal dibidang perpajakan. Minuman ringan telahmenjadi obyek PPn BM sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan dihapuskansecara penuh mulai 1 Januari 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwaminuman ringan inelastis terhadap harga dan elastis terhadap pendapatan. Tingkatkonsumsi minuman ringan tidak terpengaruh dengan adanya kebijakanpenghapusan PPn BM. Sedangkan potential loss dari kebijakan penghapusan PPnBM selama tahun 2005-2010 ditaksir sekitar 2 trilyun rupiah.

---

ABSTRACTThe research was carried out by empirical studies to see how the effect of theelimination of luxury sales tax (PPn BM) soft drinks in Indonesia as a form offiscal policy in the field of taxation. Soft drinks have become the object oftaxation reform PPnBM since 1983 and fully removed since 1 January 2005. Theresults showed that the soft drink is price inelastic and income elastic. Soft drinkconsumption was not affected by the policy of removal sales tax. While thepotential loss of the removal PPnBM around years 2005-2010 estimated at around2.8 trillion rupiah."

"Berdasarkan data tahun 2012, besaran proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor UKM hingga 56 persen serta tingkat penyerapan tenaga kerja di atas 97 persen menjadikan sektor UKM sebagai sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada umumnya. UKM dianggap sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi oleh usaha besar. Pada APBN 2012 misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun yang sebagian besar diperoleh dari usaha besar. Dalam kenyataanya, unit usaha besar pada tahun 2010 jumlahnya sekitar 4.800 unit dengan sumbangan terhadap PDB sekitar 44 persen, sedangkan UKM sudah mencapai 53 juta unit dengan sumbangan terhadap PDB sebesar 56 persen. Sekitar 99% dari jumlah unit usaha di Indonesia berskala UKM, dan tercatat mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak sekitar 99,4 juta tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan 3 variabel eksogen yaitu Hak Legal, Hak Administrastif Wajib Pajak, dan Faktor Pengelakan serta Kepatuhan Pajak sebagai variabel endogen dengan mengambil responden berupa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebanyak 200 unit UKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan kuesioner (angket), sedangkan tehnik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling atau SEM. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa (1) Hak Legal dapat tergambar jelas oleh variabel hak pengenaan pajak ganda, (2) Hak Administratif dapat dijelaskan oleh variabel penetapan kebijakan dan variabel pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk membayar pajak, (3) Faktor Pengelakan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemeriksaan pajak, (4) Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh kepatuhan formal dan kepatuhan material, (5) terdapat pengaruh Hak Legal terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (6) terdapat pengaruh hak administrasi terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (7) terdapat pengaruh Faktor Pengelakan Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (8) Hak Legal, Hak Administratif, dan Faktor Pengelakan Pajak secara bersama-sama mempengaruhi tingkat Kepatuhan Pajak dengan Faktor Pengelakan Pajak memiliki pengaruh lebih besar terhadap Kepatuhan Pajak dibandingkan dengan Hak Legal dan Hak Administratif.

---

Based on data in 2012, the amount of the proportion of Gross Domestic Product (GDP) of the SMEs sector reaching to 56 percent and the employment rate above 97 percent have made the SMEs sector as a very important sector for the economy of Indonesia in general . SMEs are considered potential in increasing the country's income through taxes. Tax revenue data from 2005 to 2012 showed that most of the tax revenues are still dominated by big enterprises. In 2012 budget, for example, Income Tax (VAT) non-oil is targeted at Rp.445,7 trillion and Value Added Tax ( VAT ) is targeted at Rp.336,1 trillion which is mostly achived from big enterprises. In fact, big enterprises in 2010 with 4,800 units contributed to GDP about 44 percent, whereas SMEs has reached 53 million units with contribution to GDP about 56% . About 99% of the total unit number of enterprises in Indonesia are SMEs and recorded that they are able to create many jobs and absord about 99.4 million workers.

This study used three eksougen variables namely Legal Rights, Rights of Taxpayer Administrative, and Evasion Factor and Tax Compliance as a endougen variable taking 200 respondents of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bandar Lampung. Data collection techniques used were through literature study and questionnaire, while the data analysis technique used was Structural Equation Modelling or SEM.

The results of the study indicate that (1) a legal right can be clearly explained by the variable of double taxation rights, (2) administrative rights can be explained by the policy-setting variables and variables of notifications and sufficient time to pay taxes, (3) tax evasion factor can be explained by variable of tax audit, (4) tax compliance can be explained by formal compliance and compliance material, (5) there is influence of the legal rights on the level of SMEs tax compliance, (6) there is influence of administrative rights on the level of tax compliance of SMEs, (7) there is influence of tax evation factor on the SME tax compliance levels, (8) legal rights, administrative rights, and tax evasion factors jointly influence the level of compliance in which the tax evasion factors has a greater influence on tax compliance than legal rights and administrative rights."

"Tesis ini mengestimasi pengaruh penerapan tarif tunggal pada Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terhadap indikasi penggelapan pajak (tax evasion). Pengukuran indikasi penggelapan pajak menggunakan hasil pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama kurun waktu 6 tahun (2007-2012). Hasil statistik deskriptif dan analisis Tobit maximum likelihood menunjukkan penerapan tarif tunggal cenderung menurunkan indikasi penggelapan pajak. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif tunggal pada Pajak Penghasilan Badan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Selain itu, semakin tinggi tarif pajak penghasilan cenderung menstimuli indikasi penggelapan pajak.

---

This paper investigates the difference effects of progressive rate and single rate implementation on corporate income tax to tax evasion indication. Using firm level data of tax audit results as a measure of tax evasion indication for six years observations (2007-2012), the empirical results from the sample data show that the implementation of single rate on corporate income tax reduces the tax evasion indication. In addition, the results show that the higher the marginal income tax rate, the higher the tax evasion indication."