Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis pengaturan imbalan bunga perpajakan setelah diundangkannya Undang – Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, khususnya dalam amar putusan Pengadilan Pajak. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hak imbalan bunga perpajakan adalah bentuk representatif dari konsep value time of money. Konsep value time of money adalah perubahan nilai uang dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor. Hak imbalan bunga juga merupakan bentuk kesetaraan antara Wajib Pajak dan Fiskus karena apabila atas putusan sengketa pajak yang menyebabkan kelebihan pembayaran atas sengketa pajak wajib pajak dikenakan imbalan bunga perpajakan namun apabila putusan sengketa pajak menolak dan Wajib Pajak belum membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Namun pada praktiknya berdasarkan analisis pada putusan pengadilan pajak terdapat hak imbalan bunga yang tidak diberikan karena diberlakukannya UU HPP diberlakukan secara retroaktif sehingga hak imbalan bunga yang timbul dari UU KUP lama tidak diberikan imbalan bunga. Perspektif lainnya berdasarkan teori law and economics Wajib Pajak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih karena terdapat eksternalitas pergantian peraturan perundang – undangan, sehingga dari sisi pembuat peraturan perlu mempertimbangkan teori Kaldor-Hicks Efficiency untuk menekan kenaikan angka sengketa pajak atas imbalan bunga.

---

This Thesis analyzes the regulation of tax interest rewards after the promulgation of Law 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations or the HPP Law, especially in the ruling of the Tax Court. This Thesus was prepared using doctrinal research methods. Tax interest compensation rights are a representative form of the time value of money concept. The concept of time value of money is the change in the value of money over time caused by various factors. The right to receive interest compensation is also a form of equality between the Taxpayer and the Fiscus because if a tax dispute decision results in an overpayment of the tax dispute, the taxpayer is subject to tax interest compensation, but if the tax dispute decision is rejected and the Taxpayer has not paid, he is subject to administrative sanctions in the form of a fine. However, in practice, based on the analysis of the tax court's decision, interest compensation rights are not granted because the enactment of the HPP Law is applied retroactively so that interest compensation rights arising from the old KUP Law are not granted interest compensation. Another perspective is based on law and economics theory. Taxpayers lose the opportunity to gain more profits because there are externalities of changes in laws and regulations, so that from the regulatory side it is necessary to consider the Kaldor-Hicks Efficiency theory to reduce the increase in the number of tax disputes over interest rewards."

"Pajak pengambilan bahan galian golongan C memiliki dua fungsi pajak yaitu budgetair dan regulerend. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pajak pengambilan bahan galian golongan C juga berfungsi sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan bahan galian golongan C. Untuk menjalankan kedua fungsi pajak tersebut, dibutuhkan administrasi pajak secara tepat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator administrasi pajak daerah yang dikemukakan oleh McMaster yang dikombinasikan dengan teori yang disampaikan oleh Roy S. Salomo dan Iksan. Tahapan administrasi pajak terdiri dari identifikasi pajak, penetapan pajak, pemungutan pajak, biaya, dan penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, selama melakukan pengenaan pajak pengambilan bahan galian galian golongan C sejak 2001, Pemerintah Kabupaten Kebumen belum menjalankan administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan indikator yang ada. Pengadministrasian yang selama ini dilakukan justru menimbulkan dampak, yaitu realisasi penerimaan pajak yang tidak mampu mencapai target, eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan yang tidak mampu diminimalisir, dan ketidakseimbangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis secara deskriptif. Metode pencarian data dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka.

---

This research explain about implementation tax administration at section C mining tax in Kebumen Regency. Section C mining tax has budgetair and regulerend function. Apart from being a source of local revenues, section C mining tax also serves as an effort to minimize the negative externalities of environmental degradation resulted by mining mineral exploration section C. To perform both functions the tax , tax administration needs appropriately. In this study, researchers used indicators of local tax administration proposed by McMaster which combined with the theory presented by Roy S Solomo and Iksan. The stages of the administration of a tax consist of tax identification, tax assesment, tax collection, cost, and law enforcement.

Based on the results of research, during the taxation decision mineral mining category C since 2001, the Government of Kebumen has not carry out local tax administration on section C mining tax in accordance with existing indicators. Administration which has been done precisely cause bad effect, namely the realization of tax revenues which is not able to reach the target, the negative externalities of environmental degradation are not able to be minimized, and the imbalance in revenue of section C mining tax with the environmental degradation.

This research using a quantitative approach with descriptive design. The methods of qualitative data search conducted through in-depth interviews, observation, and literature study."

"Skripsi ini membahas tentangAnalisis Persyaratan Formal Pembayaran Lima Puluh Persen Pajak Terutang Dalam Upaya Hukum Banding di Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Prinsip Good Governance.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah:telah terjadi suatu perubahan ketentuan terkait persyaratan formal pembayaran lima puluh persen pajak terutang saat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) masih berlaku aktif namun formulasi pajak terutang dalam ketentuan tersebut menjadi berubah, yakni dari jumlah yang disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Manakala atas jumlah yang disetujui tersebut telah dibayarkan, maka Wajib Pajak tidak lagi dianggap memiliki hutang pajak saat mengajukan banding. Perubahan ini dirasa membantu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sehingga mencerminkan terpenuhinya prinsip Good Governance yang membantu Pengadilan Pajak dalam upaya mewujudkan Pengadilan Pajak yang berasas cepat, murah, dan sederhana.

---

This thesis discusses about the Formal Requirements Analysis of Fifty Percent Tax Payment Within The Submission of An Appeal in the Tax Court Seen From Good Governance Principle. The study used descriptive qualitative research design. The results of this study is: there has been a change in the formal requirements of the relevant provisions of fifty percent of the tax payment owed when submitting an appeal to the Tax Court. The provisions in Article 36 paragraph (4) is still valid, but the formulation of tax payable in such provisions has changed to be the approved amount of the taxpayer at the end of the closing conference. When the agreed amount was paid, the taxpayer is no longer considered to have a tax liability when submitting the appeal. This change was felt to help the realization the tax system that adheres to equity and legal certainty principle and also increasingly realized the fulfillment of good governance principle and reflect and helps the Tax Court to realize it?sfundamental of a fast, inexpensive, and simple court."