Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sengketa perebutan Kepulauan Spratly merupakansengketa multilateral antara Cina, Vietnam, Taiwan,Filipina, Malaysia, dan Brunei. Keenam negara tersebutmemperebutkan kepemilikan terhadap Kepulauan Spratly yangterletak di Laut Cina Selatan, baik untuk seluruhnya maupunsebagian saja. Salah satu cara untuk melakukan pembicaraanterhadap masalah-masalah dan klaim-klaim yang terkaitdengan sengketa Kepulauan Spratly adalah melalui WorkshopOn Managing Potential Conflicts In The South China Sea yangdiselenggarakan atas inisiatif Indonesia. Dalam hal iniworkshop yang dibahas adalah workshop periode tahun 1990-2005. Workshop tersebut tidak hanya dihadiri oleh parapartisipan dari negara-negara yang bersengketa, tetapi juganegara-negara lainnya dalam lingkup regional Asia Tenggara.Tujuan dari dilaksanakannya workhop ini adalah mengubahpotensi konflik yang terjadi di Kawasan Laut Cina Selatanmenjadi bentuk-bentuk kerjasama di antara pihak-pihak yangbersengketa untuk meningkatkan rasa saling percayakhususnya diantara para pihak yang bersengketa. Sehinggadengan workshop ini konflik yang ada diantara para pihakyang bersengketa dapat dikelola menjadi kerjasama-kerjasamayang menguntungkan di wilayah Laut Cina Selatan. Kerjasamakerjasamayang sudah disepakati meliputi bidang-bidangseperti berikut: Marine Scientific Research; MarineEnvironmental Protection; Safety of Navigation Shipping AndCommunication; Resource Assessment and Ways of Development.Sedangkan terhadap masalah teritorial dan yurisdiksionaldiharapkan dari kerjasama-kerjasama yang sudah dilaksanakanpada akhirnya dapat diperoleh suatu penyelesaian sengketayang disetujui oleh masing-masing pihak."

"ABSTRAKTesis ini akan membahas tentang bagaimana Engagement yang komplek denganChina pada tingkat politik, ekonomi, dan strategi saat ini dibutuhkan oleh KoreaSelatan dengan harapan pemimpin China dapat dipengaruhi atau disosialisasikanuntuk mematuhi peraturan dan norma-norma internasional sehingga Korea Selatantetap bisa mewujudkan kepentingannya dalam menjaga stabilitas keamanan danpolitik di kawasan Asia Timur dan kepentingan ekonomi yang akan membawaKorea Selatan menjadi negara maju. Sebuah negara yang dapat melakukanhedging (hedger) secara kuat adalah negara yang mampu membangun danmempertahankan hubungan strategis secara dekat dengan dua kekuatan besar(Amerika Serikat dan China) pada saat yang bersamaan.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about how the complex engagement to China at thelevel of politics, economics, and strategies currently required by South Korea inthe hope of China's leaders may be influenced or socialized to obey theinternational norms and rules. This is done by South Korea to maintain its nationalinterest to keep the political and security stability in the East Asia region andSouth Korea’s interest in the field of economy that will bring South Korea into thedeveloped world. A country that can do hedging (hedger) is a country that have astrong ability to build and maintain a close strategic relationship within the twogreat powers (the United States and China) at the same time."

"ABSTRAKTiongkok mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak melakukan reformasi ekonomi pada bulan Desember 1978. Menanggapi peningkatan pesat Tiongkok, Korea Selatan telah secara aktif berusaha untuk memperluas hubungan perdagangan,sosial, dan politik dengan Tiongkok sejak normalisasi hubungan diplomatik kedua negara tersebut pada tahun 1992. Namun, terlepas dari interaksi ekonomi di antara kedua negara yang terus tumbuh, Korea Selatan memandang Tiongkok sebagai sumber permasalahan, terutama terkait dengan isu-isu sejarah, perdagangan, dan militer. Penulisan kajian literatur ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok. Sebagai akibat, hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi oleh persengketaan sejarah Koguryo, hubungan perdagangan, dan hubungan militer. Persengketaan sejarah Koguryo adalah persengketaan yang terjadi antara Korea Selatan dan Tiongkok terhadap sejarah Koguryo yang merupakan salah satu kerajaan kuno Korea yang meliputi sebagian besar Korea Utara dan sebagian besar wilayah timur laut Tiongkok pada saat ini, khususnya Manchuria. Hubungan perdagangan antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi persengketaan perdagangan dan upaya untuk memulihkan hubungan seperti perjanjian perdagangan bebas FTA . Hubungan militer antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi persengketaan militer dan upaya untuk normalisasi hubungan seperti kunjungan Menteri Pertahanan Korea Selatan ke Tiongkok pada tahun 2011. Dengan demikian, hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok dipengaruhi oleh persengketaan sejarah Koguryo, hubungan perdagangan, dan hubungan militer. Pemahaman terhadap situasi hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok yang dibahas dari tulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah atau aktor lainnya dalam membangun hubungan kedua negara tersebut baik secara perdagangan, militer maupun sosial budaya.

---

ABSTRACTChina has achieved rapid economic growth since its economic reforms in December 1978. In response to China's rapid rise, South Korea has been actively seeking to expand trade, social, and military ties with China since the normalization of the two countries' diplomatic relations in 1992. However, despite their growing economic interactions, South Korea views China as the source of the problem, especially with regard to historical, trade, and military issues. This literature review aims to explain the dynamics of the relationship between South Korea and China. It found that their relations are influenced by historical dispute of Koguryo, trade relations and military relations. Historical dispute of Koguryo is a dispute between South Korea and China over the history of Koguryo, which is one of the ancient Korean empires that covers most of North Korea and most of the northeastern China today, in particular Manchuria. Trade relations between South Korea and China are influenced by trade disputes and efforts to recover trade relations such as the Free Trade Agreement (FTA). Military relations between South Korea and China are influenced by military disputes and efforts to normalize relations such as the visit of South Korean Minister of National Defense to China in 2011. In conclusion, the China-South Korea relationship is mainly influenced by the historical dispute of Koguryo, trade relations, and military relations. The understanding of the relationship between South Korea and China discussed on this paper has the potential to be a reference for the government or other actors in building relations between the two, both in trade, military and socialcultural fields."

"ASEAN has an abiding interest in peace and stability in this region and in freedom of navigation in and overflight above the South China Sea. Much of ASEANs commerce, including its members' traded food and energy resources, passes through or over the South China Sea. The stakes for ASEAN and its members in the South China Sea are very high.This book is the product of a conference on Entering Uncharted Waters? ASEAN and the South China Sea Dispute, initiated to remind all claimants to bring their claims as close as possible to the provisions of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. After all, ASEAN has sought to promote the rule of law in the region."

"Since the signing of ASEAN China Free Trade Agreement in 2003. China has been evolving into a significant economic partner for Indonesia and had become a major trade partner for Indonesia. However, China’s non oil and gas FDI flows are less likely to experience significant development in Indonesia, whereas investment agreement on ACFTA framework has been agreed since 2009. This paper will investigate why China’s non oil and gas FDI flows to Indonesia still has not evolved significantly after ACFTA investment agreement was agreed. Economic regionalism approach will be used to see the lack of China’s non oil and gas FDI in Indonesia. This study discovers that in the context of Southeast Asia, China’s non oil and gas FDI interest is not focused in Indonesia. China puts more focus in Singapore, and three countries in Indochina, consist of Myanmar, Cambodia, and Laos. In addition, Indonesia’s domestic investment climate has bad level of quality comparing with another countries in Southeast Asia, therefore it possibly hampers Indonesia effort to get more China’ FDI flows.

---

Semenjak disepakatinya kesepakatan perdagangan bebas ASEAN China Free Trade Agreement pada tahun 2003 China berkembang menjadi mitra ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia. China menjadi mitra utama perdagangan Indonesia. Akan tetapi, arus Foreign Direct Investment (FDI) non migas China cenderung tidak mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia, padahal kesepakatan investasi dalam kerangka ACFTA sudah disepakati semenjak tahun 2009. Penelitian ini akan melihat mengapa FDI non migas China di Indonesia tetap tidak berkembang secara signifikan setelah perjanjian investasi ACFTA disepakati. Pendekatan regionalisme ekonomi digunakan dalam melihat minimnya FDI non migas China di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan China dalam konteks FDI non migas di Asia Tenggara cenderung lebih terfokus di negara selain Indonesia, yakni Singapura, serta tiga negara Indochina, yang terdiri dari Myanmar, Kamboja, Laos. Selain itu, kualitas iklim investasi domestik Indonesia memiliki tingkat kualitas yang rendah diantara negara Asia Tenggara, sehingga hal ini menghambat upaya Indonesia untuk memperoleh lebih banyak arus FDI China."

"ABSTRAKSetelah masuknya China ke WTO, gelombang penanaman modal asing langsung (FDI) ke China menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara tetangga, khususnya ASEAN. Penelitian ini menguji apakah FDI ke China telah menggeser FDI yang seharusnya ke negara ASEAN. Selain itu, penelitian ini mengamati efek dari ASEAN-China Free Trade Area pada FDI ke negara-negara ASEAN. Makalah ini menggunakan estimasi fixed-efect untuk menguji pengaruh dari FDI ke China pada FDI ke negara-negara ASEAN. Kami menemukan bahwa ada sedikit bukti bahwa FDI ke China datang dengan mengorbankan FDI ke negara-negara ASEAN. Kami juga menemukan bahwa perjanjian ACFTA tampaknya tidak berpengaruh pada arus masuk FDI ke negara ASEAN. Kami menyimpulkan bahwa keuntungan lokasi merupakan penentu utama FDI ke negara-negara ASEAN, khususnya risiko dan upah efisien tiap negara.

---

ABSTRACTAfter China’s assessment to the WTO, the surge of FDI to China raises concerns from neighbouring countries, especially the ASEAN. This study examines whether FDI to China crowds out FDI to the ASEAN economies. Furthermore, it also observes the effect of the ASEAN-China Free Trade Area on FDI to the ASEAN countries. This paper uses fixed-effect estimation to examine the effect of FDI to China on FDI to the ASEAN countries. We find that there is little evidence that FDI to China comes at the expense of FDI to the ASEAN countries. We also find that the ACFTA agreement seems to have no effect on FDI inflows to the ASEAN economies. We conclude that location advantages are main determinants of FDI to the ASEAN countries, in particular the country risk and efficiency wage."