Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memfokuskan perhatian pada proses belajar korupsi pajak yang dilakukan oleh seorang pegawai Pajak Bumi dan Bangunan di salah satu KPPBB pada tahun 2006. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses belajar dan bagaimana cara yang dilakukan oleh pegawai pajak tersebut dalam melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data diperoleh dengan wawancara mendalam terhadap informan yang merupakan pelaku penyimpangan pajak tersebut. Wawancara tersebut dimaksudkan guna mendapatkan informasi bagaimana proses belajar, teknik melakukan penyimpangan serta dorongan menjadi pelaku korupsi. Pembahasan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian agar penyimpangan pajak serupa tidak terjadi ketika PBB dialihkan menjadi pajak daerah.

---

This study focused on corruption learning process by a property tax employee at one of KP-PBB in 2006. The purpose of the study is to know the learning process and the way he do in irregularities and abuse of authority in his job. This study use qualitative method with descriptive study type. Data obtained by in-depth interview with informant in which offender of the case. This interview intended to obtain information about the learning process, technique of aberration, and encouragement to be the corruptor. This study use Differential Association theorem by Edwin H. Sutherland. Recommendation of this study is to be used as study material in order to such tax aberration does not happen when PBB diverted to be local tax."

"Bisnis properti di Indonesia sektor real estate berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.Investasi dalam bisnis properti menjadi salah satu cara untuk membentuk penghasilan pasif yang baik. Oleh karena itu banyak orang tertarik untuk terlibat dalam bisnis ini. Apalagi bisnis memiliki efek ganda yang mempengaruhi sektor rill di Indonesia. Itu membuat bisnis properti di sektor real estate memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional Indonesia. sebuah potensi pendapatan yang sangat besar di bidang perpajakan dari bisnis properti membuat bisnis ini penting untuk diperhatikan. Ada banyak jenis properti dalam pajak. Tetapi dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang aspek pendapatan perpajakan dalam bisnis properti di sektor real estate. PT X adalah pengembang besar yang telah terjun di bisnis properti terutama di sektor real estate untuk menengah-tinggi dan memiliki kinerja keuangan yang baik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak Penghasilan di sektor real estate berdasarkan peraturan saat ini, juga untuk mengetahui apa hambatan yang disebabkan oleh regulasi ini. metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus pada PT X. ini berarti bahwa penelitian tersebut dijelaskan secara akurat dengan menggunakan fakta berbicara atau kata-kata tertulis dan gambar visual yang berdasarkan pengalaman PT X yang telah bertahun-tahun terlibat dalam bisnis properti. pendekatan Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

---

Indonesian property business in real estate sector is growing rapidly in the last few years. Investing in property business become one way to form a good passive income. Therefore, many people interested to get involve in this business. Moreover this business has multiflier effects that influence many real sectors in Indonesia. That makes property business in real estate sector has an important part in national economic of Indonesia. A huge potential income in taxation from property business makes this business is important to be noticed. There are many kinds of tax properties, but in this research will only discuss about income taxation aspect in property business in real estate sector. The researcher did a case study on X Corporation as one of the developers in real estate sector. X Corporation is a big developer which has been plunge in property business especially in real estate for middle-high and has a good financial performance.

The purpose of this research is to know how is the treatment for income tax in real estate sector based on a regulation today. Also to know what is the obstacles that caused by this regulation. The research method used is descriptive with case study on X Corporation. It means that the research is described accurately using facts, spoken or written words, actions, and visual images based on X Corporation’s experiences who has been years involve in property business. The approach used in this research is qualitative approach."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi kebijakan pajak atas pelimpahan kewenangan PBB kepada Kabupaten Lombok Barat serta untuk mencari alternatif upaya yang tepat untuk diterapkan dalam pencapaian optimalisasi penerimaan PBB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadinya beberapa kendala dalam hal pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain: memperbaiki administrasi perpajakan, memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemunugtan, meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi sosial, menetapkan besaran minimum yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, meningkatkan kapasitas penerimaan yang lebih baik, sosialisasi terhadap masyarakat, meminimalkan kekeliruan dalam dokumen penetapan, membangun unit pelayanan yang berbasis on-line, peningkatan sarana, prasarana dan kualitas Sumber Daya Manusia.

---

The purposes of this research is to analyze the implementation of tax policy for property tax devolution and to find an alternative policy that relevant to be applied in order to achieve optimalization of property tax revenue. This research is using qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic. The result of this research shows that the property tax devolution policy which applied at Lombok Barat district at the moment can not fulfilled the needs of governance.

Some of alternatives policy that recommended are: recover of tax administration, add some of revenue basis, make a minimum payment of taxpayers, revenue capacity building, minimize an error on documentation, improving on -line basis service, capacity building."

"Terdapat dua objek pajak dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Objek Pajak Umum dan Objek Pajak Khusus. Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus baik ditinjau dari segi material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus. Salah satu objek pajak yang memiliki potensi besar untuk dipungut Pajak Bumi dan Bangunan nya adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Perbedaan perlakuan mekanisme penghitungan pajak terutang atas objek pajak khusus kemudian menimbulkan kendala bagi otoritas pajak daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi khusus oleh Pemerintah Daerah agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diserap secara optimal. Penelitian ini menganalisa langkah-langkah yang sudah dilakukan dan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak khusus. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah seperti kendala dalam melakukan penilaian, kendala dalam menentukan subjek pajak, kendala dalam pemuktahiran data yang kemudian berdampak pada tingkat kepatuhan pajak dan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Objek Pajak Khusus diantaranya sosialisasi peraturan Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak khusus, melakukan pemuktahiran data, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Penegakan Hukum, dan Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah.

---

There are two tax objects in the imposition of Land and Building Tax, General and Special Tax Objects. Special Tax Objects are tax objects that have special construction, both in terms of their forming materials and their existence, which have a special meaning. One of the tax objects that have great potential to be levied Property Tax is Tanjung Priok Port. The difference in treatment of the tax calculation mechanism payable on specific tax objects then creates obstacles for local tax authorities. Therefore, a special strategy is needed by the Regional Government so that the collection of Property Tax can be absorbed optimally. This study analyzes the steps that have been taken and that can be taken by the Regional Government in order to optimize the collection of Property Tax on special tax objects. This research was conducted using a qualitative approach, data collection techniques for field studies and literature studies, and qualitative data analysis techniques. The result is that there are several obstacles experienced by the Regional Government such as constraints in conducting assessments, constraints in determining tax subjects, constraints in updating data which then have an impact on the level of tax compliance and strategies that can be carried out by the Regional Government in optimizing the collection of Property Tax on Objects. Special Taxes include disseminating land and building tax regulations on specific tax objects, updating data, improving the quality of human resources, law enforcement, and improving coordination between government agencies."

"Skripsi ini membahas hal-hal apa saja yang menjadi fokus utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan kesiapan pengadministrasian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan beserta upaya apa saja yang dapat mengoptimalisasikan potensi Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan disahkannya Undang-undang No. 28 tahun 2009 maka di tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan akan sepenuhnya ditangani oleh pemerintah daerah. Permasalahan yang ada adalah bagaimana pemerintah daerah mengatur kesiapan-kesiapan administrasi pemungutan tersebut agar potensi pajak dapat tergali lebih dalam oleh pemerintah daerah. Tujuan poenulisan ini adalah menjelaskan apa saja yang sedang dipersiapkan pemerintah daerah dalam hal mengadministrasikan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data bersumber dari wawancara mendalam pada pihak Dinas Pelayanan Pajak serta instansi terkait lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Dinas Pelayanan Pajak tengah mempersiapkan regulasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keyakinan bahwa Dinas Pelayanan Pajak mampu mengelola Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan upaya yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan memperluas basis pajak serta penerapan yang dapat mengurasi tax evasion.

---

This script describes what things are the main focus of the Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah relating to the readliness of the administration of property tax collection effort and what it can optimize the potential of property tax. With the adoption of Law No. 28 of 2009, as of 2014 Property Tax will be fully handled by local governments. The problems that exists is how local government regulate the readliness-readliness of the administration of tax collection so that potential can be tapped be more deeply by local government.

The purpose of this paper is to explain what things are preapared in local government in administering property tax. This study uses a qualitative approach where the data comes from in depth interview on the Dinas Pelayanan Pajak and related agencies.

Based on the results of this study concluded that the Dinas pelayanan Pajak is currently preparing the regulations, human resources, facilities and infrastructure, as well as the conviction that the Dinas Pelayanan Pajak is able to manage Property Tax. While the effort can be optimized to increase the potential for Property Tax to broaden the tax base and the application of sactions that could reduce the tax Evasion."

"ABSTRAKTesis ini membahas penetapan dasar pengenaan pajak atas Bea Perolehan Hakatas Tanah dan atau Bangunan pada perkebunan kelapa sawit. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasilpenelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penetapan dasar pengenaan pajakterkait BPHTB di perkebunan kelapa sawit perlu ditelaah terlebih dahulumengenai substansi dari objek BPHTB, apakah merupakan pemberian hak barusebagai kelanjutan dari pelepasan hak atau pemberian hak baru diluar pelepasanhak, jika merupakan pemberian hak baru sebagai kelanjutan dari pelepasan hakmaka dasar pengenaan pajak hanya berdasarkan atas nilai dasar tanah, jikamerupakan pemberian hak baru diluar pelepasan hak, maka dasar pengenaanpajak berdasarkan nilai dasar tanah ditambah dengan nilai investasi.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the determination of the tax base on the property righttax in palm plantation. This research using explanative research and qualitativeapproach. The results of this study conclude that in determining the tax baserelated to BPHTB in oil palm plantations need to be reviewed first about thesubstance of the object BPHTB, whether it is a grant of new rights as acontinuation of the release of rights or granting new rights outside the release ofrights, if it is granting new rights as continuation of the disposal of the right thenthe tax base is only based on the value of the land, if it is a grant of a new rightoutside of the disposal of the right, then the tax base is based on the value of theland plus the investment value."

"Salah satu strategi manajemen perpajakan yang umumnya dilakukan antar intra grup perusahaan multinasional adalah transfer pricing, tetapi seringkali memiliki konotasi negatif karena erat kaitannya dengan penghindaran pajak. Perkembangan teknologi dan industri berbasis know-how juga mendorong peningkatan transaksi yang berupa intangible asset dan jasa. Kedua jenis transaksi tersebut seringkali menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat menimbulkan koreksi atas pelaporan pajak perusahaan dan mendorong Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan dan kemudian permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Penulisan karya ilmiah ini menganalisis kasus banding transfer pricing atas intangible property dan jasa intra grup untuk menemukan faktor penyebab sengketa dan kemudian mendeskripsikan kajian yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutus sengketa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis 7 (tujuh) kasus banding tahun 2005-2012. Setelah dilakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut, Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab sengketa, yaitu perbedaan data, perbedaan interpretasi data, dan perbedaan interpretasi hukum. Selain itu, ditemukan pula bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa, yaitu kelengkapan dan kualitas dokumen pendukung, keterangan dari tiap pihak, dan pengetahuan Hakim.

---

One of the strategies commonly practiced by MNC groups internally is transfer pricing, which primary purpose is to enhance the efficiency of business process. However, this method often causes negative impression since it is closely related to tax avoidance issue. The rapid growth of technology and know-how based industry also boost transactions involving intangible assets and services. Disputes between Tax Payer and Directorate General of Tax (DGT) may arise when determining the nature of those transactions. Corrections made by DGT may lead to objection by Tax Payer and will be proceeded to Tax Court if remains unsatisfied with the result.

This study examines 7 (seven) appeals of transfer pricing case from 2005-2012 related to intangible property and intra-group service to find the factors causing the dispute and describe considerations taken by Judges to make the decision by using qualitative-descriptive approach.

The result shows that using different data and having different interpretation on data and law may have caused the disputes. Apart from that, there are several aspects that may affect Judges consideration, such as the completeness and quality of proof documents, arguments from each party, and Judges knowledge."

"Berbasiskan studi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan tax compliance model Fischer et.al (1992) yang dimodifikasi, penelitian ini mengevaluasi penerapan aturan PBB-P2 berupa tarif pajak progesif dan kenaikan basis pajak Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun 2014 di Provinsi DKI Jakarta dan hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan metode survei terhadap 368 wajib pajak yang dianalisis menggunakan regresi logit, penelitian ini mengungkap variabelvariabel pada hubungan persepsi wajib pajak atas faktor struktur pajak, faktor sosio-demografis dan faktor sosio-ekonomi yang signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Secara spesifik, variabel yang signifikan adalah pengaruh kelompok dari faktor sosio-demografis dan tingkat pendapatan dari faktor sosioekonomi. Untuk persepsi wajib pajak atas faktor strukur pajak, variabel yang signifikan adalah keadilan sistem pajak, kompleksitas sistem pajak, sanksi pajak, tarif progresif dan basis pajak. Variabel basis pajak NJOP 2014 yang diasumsikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak justru positif, yang menunjukkan wajib pajak menerima aturan kenaikan NJOP PBB-P2 di DKI Jakarta tahun 2014.

---

Based on taxpayer compliance study using a modification of Fischer et.al's tax compliance model frame (1992), this research emphasizes on evaluating Rural and Urban Property Tax Province of DKI Jakarta's policies for progressive tariff tax and increasing tax base Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) in 2014 and its relation with taxpayer's compliance. By using survey method for 368 taxpayers and logit regression analysis for the survey data, this research unveils variables of taxpayer's perception of tax structure's factor, socio-demographic factor, and socio-economic factor which had significant effects on taxpayer's compliance. Specifically, significant variables are peer influence from socio-demographic factor and income lever from socio-economic factor. For taxpayer`s perception of tax structure's factor, the significant variables are: fairness of tax system, complexity of tax system, tax sanction, progressive tariff tax and tax base. Other result from this research shows that the tax base variable NJOP 2014, which was assumed to have a significant negative effect on taxpayer compliance, was ascertained to have a significant positive effect on taxpayer compliance. This outcome shows taxpayer`s approval on increasing tax bases NJOP 2014's regulation in Province of DKI Jakarta."

"[ABSTRAKTesis ini membahas peran Penilai PBB sesuai ketentuan yang berlaku, persepsi atas peran Penilai PBB setelah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedasaan dan Perkotaan (PBB P2) ke pemerintah daerah, peran aktual Peniilai PBB, dan upaya untuk meningkatkan peran Penilai PBB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data diperoleh dari wawancara dengan Dirjen Pajak dan institusi terkait lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran yang masih dilakukan Penilai PBB setelah pengalihan PBB P2 adalah pelatihan, asistensi, keberatan, dan banding. Penilai PBB melakukan peran-peran tambahan seperti penilaian properti, penilaian bisnis, penilaian dukungan terkait PPh Pasal 4 ayat 2, dan penilaian transfer pricing, Hasil penelitian ini menyarankan agar melakukan upaya peningkatan peran Penilai PBB seperti membuat Standar Kompetensi dan Jenjang Kompetensi, membuat diklat spesialisasi, memperbaharui uraian jabatan dan Standard Operating Procedures.

---

ABSTRACTThis script describesProperty Tax Functional Employee?s prescribed roles, perceived roles, actual roles, and efforts needed in empowering the roles. This study uses a qualitative approach where the data comes from in-depth interview on Directorate General on Taxes and related agencies.Based on the results, this study concludes that the Property Tax Functional Employee roles after transition were training, assistance, objection, and appeal, besides carry outextra roles such asproperty andbusiness valuation, supporting valuation forImcome Taxes Article 4 Subsection 2, and valuation of assets in transfer pricing, Study results suggest empowering effort such as establish Competency Standard, Competency Stages, specialization training, updating position description and Standard Operating Procedures.;This script describesProperty Tax Functional Employee?s prescribed roles, perceived roles, actual roles, and efforts needed in empowering the roles. This study uses a qualitative approach where the data comes from in-depth interview on Directorate General on Taxes and related agencies.Based on the results, this study concludes that the Property Tax Functional Employee roles after transition were training, assistance, objection, and appeal, besides carry outextra roles such asproperty andbusiness valuation, supporting valuation forImcome Taxes Article 4 Subsection 2, and valuation of assets in transfer pricing, Study results suggest empowering effort such as establish Competency Standard, Competency Stages, specialization training, updating position description and Standard Operating Procedures.;This script describesProperty Tax Functional Employee?s prescribed roles, perceived roles, actual roles, and efforts needed in empowering the roles. This study uses a qualitative approach where the data comes from in-depth interview on Directorate General on Taxes and related agencies.Based on the results, this study concludes that the Property Tax Functional Employee roles after transition were training, assistance, objection, and appeal, besides carry outextra roles such asproperty andbusiness valuation, supporting valuation forImcome Taxes Article 4 Subsection 2, and valuation of assets in transfer pricing, Study results suggest empowering effort such as establish Competency Standard, Competency Stages, specialization training, updating position description and Standard Operating Procedures.;This script describesProperty Tax Functional Employee’s prescribed roles, perceived roles, actual roles, and efforts needed in empowering the roles. This study uses a qualitative approach where the data comes from in-depth interview on Directorate General on Taxes and related agencies.Based on the results, this study concludes that the Property Tax Functional Employee roles after transition were training, assistance, objection, and appeal, besides carry outextra roles such asproperty andbusiness valuation, supporting valuation forImcome Taxes Article 4 Subsection 2, and valuation of assets in transfer pricing, Study results suggest empowering effort such as establish Competency Standard, Competency Stages, specialization training, updating position description and Standard Operating Procedures., This script describesProperty Tax Functional Employee’s prescribed roles, perceived roles, actual roles, and efforts needed in empowering the roles. This study uses a qualitative approach where the data comes from in-depth interview on Directorate General on Taxes and related agencies.Based on the results, this study concludes that the Property Tax Functional Employee roles after transition were training, assistance, objection, and appeal, besides carry outextra roles such asproperty andbusiness valuation, supporting valuation forImcome Taxes Article 4 Subsection 2, and valuation of assets in transfer pricing, Study results suggest empowering effort such as establish Competency Standard, Competency Stages, specialization training, updating position description and Standard Operating Procedures.]"

"Penelitian ini membahas tentang Penerapan Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan oleh developer industry properti, dalam hal ini studi kasus dilakukan pada salah satu perusahaan developer PT. X. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masih ada wajib pajak yang mempertanyakan dasar dari pemajakan pasal 16C undang-undang PPN, kemudian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh PT. X terdapat perbedaan pemahaman definisi bangunan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010, perbedaan terjadi antara fiskus dengan pihak PT. X. Kemudian kendala juga timbul dalam hal penyerahan jasa membangun kepada kontraktor Non-PKP.

---

This research discusses the implementation of theValue Added Tax rules activities undertaken by the developer of the property industry, in this case study conducted in one of the developer Company PT. X. The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive method. The results of this study stated that there are tax payers who ask the basis of taxation of Article 16C VAT law, then the implementation of tax obligations on building your own activity conducted by PT. X there is a different understanding of the definition of the building in the Minister of Finance No.39/PMK.03/2010, differences occur between the tax authorities with the PT. X.Then another problem from the delivery of services to a contractor to build with non-PKP contractor."