Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah telah menerbitkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan menggantikan KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.KUHP baru terdiri atas 2 (dua) Buku. Buku kesatu berisi tentang aturan umum memuat substansi antara lain ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, dan tindakan; gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; pengertian istilah; dan aturan penutup.Buku kedua berisi tentang tindak pidana yang memuat substansi tindak pidana terhadap keamanan negara; martabat presiden dan/atau wakil presiden; negara sahabat; penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah; ketertiban umum; proses peradilan; agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan; yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang; kekuasaan pemerintahan; keterangan palsu di atas sumpah; pemalsuan mata uang dan uang kertas; pemalsuan meterai, cap negara, dan tera negara; pemalsuan surat; asal-usul dan perkawinan; kesusilaan; penelantaran orang; penghinaan; pembukaan rahasia; kemerdekaan orang; penyelundupan manusia; nyawa dan janin; tubuh; yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan; pencurian; pemerasan dan pengancaman; penggelapan; perbuatan curang; kepercayaan dalam menjalankan usaha; perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung; jabatan; pelayaran; penerbangan dan sarana serta prasarana penerbangan; penadahan, penerbitan, dan pencetakan; tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat; dan tindak pidana khusus."

"Perkawinan nyeburin yang di kenal dalam masyarakat adat di Bali oleh sebagian masyarakatnya ternyata dikatakan merupakan bentuk perkawinan yang menyimpang dari sistem kekerabatan patrilinial masyarakat Hindu di Bali yang memiliki sistem kewarisan mayorat laki-laki. Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apa latar belakang dilakukannya perkawinan nyeburin, aspek-aspek hukum apa yang harus diperhatikan dalam perkawinan nyeburin, bilamana perkawinan nyeburin dikatakan sah menurut hu kum agama dan hukum ada t di Bali, dan apa pengaruh berlakunya uu No. 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan nyeburin yang ada di Bali. Alasan utama di lakukannya perkawinan nyeburin adalah untuk mencegah agar sebuah keluarga tidak menjadi camput atau putung (tidak ada penerus keturunan) serta untuk mempertahankan sistem kewarisan mayorat laki-laki maka dalam keluarga yang hanya memiliki anak wanita dan tidak ada anak laki-laki, anak wanita dalam keluarga tersebut diubah statusnya secara adat menjadi sentana rajeg dan melakukan perkawinan nyeburin. Perkawinan adat nyeburin dikatakan sah menurut Agama Hindu dan hukum adat bila sudah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditetapkan dalam Agama Hindu dan awig-awig desa adat. Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), meskipun mengalami sedikit penyesuaian terutama dalam hal pencatatan perkawinan, lembaga perkawinan adat nyeburin tetap terbuka dan dilaksanakan hingga kini."

"ABSTRAKPerjanjian Kawin yang diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974dalam Pasal 29 menyatakan bahwa pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkankedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan peijanjian “tertulis” yangdisahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan ini tidak menegaskan secara rincimaksud dan isi dari tertulis itu sendiri, apakah secara otentik ataukah hanya bawahtangan saja. Sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Sementara jikaditelaah lebih jauh ketentuan tentang pembentukan perjanjian Kawin , maka berbagaiketentuan dan syarat dalam pembuatan perjanian kawin maka semuanya masihberpegangan pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.Bahkan dalam pasal peralihan Undang Undang Perkawinan dinyatakan jika telah diaturmaka berlaku ketentuan tersebut, maka sebaliknya jika tidak diatur maka berlakuketentuan yang Iama( KUH Perdata). Perjanjian Kawin secara otentik, kemungkinanpelanggaran pelanggaran batas batas hukum dan kesusilaan tersebut dapatdihindarkan. Perjanjian Kawin yang dibuat dibawah tangan dalam prosespembuktian mengalami berbagai kelemahan. Bahkan pernyataan pegawai CatatanSipil secara tegas menolak jika perjanjian kawin dibuat dibawah tangan.

---

ABSTRACTMarital agreement which arranged in Marital Act No 1 ,1974 in Article 29 declares that atthe moment or before marriage is performed thé both sides on a mutual agreement legalizedby the official of marital registry office . This definition doesnt assert the purpose and thecontent of the written agreement it self it detail, if it is done authentically or it is unofficially registered at the marital registry office . Then it causes many differentinterpretation. In the mean time, if we review about the forming of marital agreement arestill holding on the definition arranged in the code of civil of law. In the temporary ofMarital Act, it is even declared, if it has been arranged then the definition is valid and inreturn, if it is not arranged then the previous definition is vail id (Code Civil Law).ThereforeI try to search and do research by doing field research and interview about the way andvalid definition in the purpose of making marital registry office. It is all about a matter ofconcerning with the marital definiton made by is then analized according to the definitionand the rule of law in Marital Act and existing regulation. So the result of analysis andconclution presented in an explanation of disscussion result can be achieved."