Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan lembaga penasehat sepertinya hal Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia pada dasarnya bergantung kepada kebutuhan negara yang bersangkutan, serta dipengaruhi oleh latar belakang historis dari negara tersebut. Di Indonesia lembaga penasehat ini sudah ada sejak jaman kerajaan dulu. Lembaga penasehat Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia sedikitnya banyak diilhami oleh Raad van Nederlandsch Madre pada jaman Hindia Belanda yang berfungsi sebagai penasehat Gubernur Jenderal.Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga penasehat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedudukannya adalah sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga tinggi lainnya dengan fungsi dan tugasnya memberikan nasehat, pertimbangan dan usul kepada Presiden. Pada waktu berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 lembaga ini dihapus dan baru muncul kembali setelah Dekrit 5 Juli 1959.Sejak Orde Baru, Lembaga ini terus secara periodik didirikan. Walau dikatakan lembaga ini antara ada dan dada karena begitu kuat kekuasaan eksekutif sehingga tidak kelihatan peran yang telah dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung ini. Keberadaan Dewan Pertimbangan Agung ini sejak awal kemerdekaan memang sudah mulai dipersoalkan. Hal ini terus berlanjut, apalagi pada masa Orde Baru keberadaan lembaga penasehat ini tidak begitu kelihatan kiprahnya. Setelah reformasi dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan pula terhadap sistem ketatanegaran di Indonesia. Dalam hal ini Dewan Pertimbangan Agung juga tidak luput dari perubahan tersebut.Terjadi perdebatan apakah Dewan Pertimbangan Agung ini terus dipertahankan dengan lebih meningkatkan peran dan fungsinya atau dihapus. Memang diakui banyak kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Dewan Pertimbangan Agung ini sebagai lembaga penasehat, terutama pada rumusan peraturan perundangan yang mengatur tentang Dewan Pertimbangan Agung baik itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundangan yang lain tentang Dewan Pertimbangan Agung yang membatasi ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Dewan Pertimbangan Agung serta dibentuknya badan penasehat ekstra konstitusionil oleh Presiden sehingga menimbulkan kesan Dewan Pertimbangan Agung tidak diperlukan.Akhirnya perdebatan seputar Dewan Pertimbangan Agung ini terjawab sudah pada Sidang Tahunan 2002 dimana disahkannya Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menghapus keberadaan Dewan Pertimbangan Agung dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan menggantinya dengan suatu badan yang disebut Dewan Pertimbangan yang kedudukannya tidak lagi sebagai lembaga tinggi negara tetapi berada dibawah Presiden. Maka berakhirlah tugas konstitusional Dewan Pertimbangan Agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia."

"Potret keberhasilan Walikota Bogor dalam memacu pertumbuhan pada beberapa aspek pembangunan merupakan fenomena keberhasilan kepemimpinan yang patut diarnati. Namon, masih terdapat permasalahan transportasi di Kota Bogor yangperiu mendapat perhatian banyak pihak.Penelitian ini berljuan untuk: (a) menganalisis kepemimpinan Walikota Bogor dalam penangguiangan masalah transportasi di Kota Bogor, (b) mengidentifikasi dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan masalah transportasi di Kota Bogor.Untuk mengana!isis Kepemimpinan Walikota Boger dan Partisipasi Masyarakat datam Penanggulangan Masa!ah Transportasi, penulis menggunakan .analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, penulusuran data, dan observasi Japangan. rnfonnan yang menjadi narasumber daiam pene!it1an ini adalah unsur DPRD Kota Bogor, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan Infonnatika Kota Bogor, Masyarakat Transportasi Indonesia, Organda, dan masy.arakat penggunajasa angkutan umum.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pendekatan kebljakan, program, dan indikator kinerja penanggulangan masalah transportasi di Kota Bogor, Kepemimpinan Walikota Bogor belum berhasil rnenanggulangi petmasalahan transporta