Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sekitar 1,5 juts hingga 2 juta orang di dunia diperkirakan memiliki akuarium air laut. Perdagangan yang memasok kegemaran ini dengan hewan laut hidup merupakan industri global yang bernilai sekitar USS 200-300 juta per tahun, dan beroperasi di negara-negara tropis. Koral hidup yang merupakan salah satu mata dagangan daiam industri ini menunjukkan pertumbuhan ekspor sebesar 12-30 persen di seluruh dunia dari tahun 1990 hingga tahun 1999. Kebijakan kuota ditetapkan pads mata dagangan koral hidup dibuat untuk memastikan ketersediaan, dan pembatasan pemanfaatan harus ditentukan pada level berkelanjutan sesuai dengan korelasi antara populasi dan ketersediaannya di alam.Biota koral adalah hewan laut dari filum Cnidaria, yang terdiri dari polip-polip kecil serupa anemone yang membentuk koloni. Janis koral ini termasuk ordo Scleractinia yang dikenal juga sebagai stony coral dan dapat membentuk kerangka yang terhuat dari kalsium karbonat atau kerangka kapur yang mendasari terbentuknya terurnbu karang. Kemampuan memperbarui daur hidup hewan koral yang memakan waktu jauh Iebih lama dibandingkan hewan lain menyebabkan pemanfaatan yang berlebihan dapat menyebabkan kepunahan biota tersebut. Atas dasar tersebut CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) memasukkan koral ke dalam Appendix II, yaitu jenis-jenis biota yang masih dapat dimanfaatkan secara terbatas agar tidak punah.Penetapan kebijakan kuota bagi koral hidup membnkan kewenangan bagi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan untuk menentukan besamya kuota bagi pemanfaatan biota tersebut. Kuota yang ditentukan berdasarkan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tersebut dibagikan kepada pengusaha dan eksportir untuk dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan koral hidup.Pemanfaatan biota koral di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4471Kpts-1112003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Salwa Liar. Peredaran atau perdagangan biota karat harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang wajib menyertai setiap pengiriman biota, balk di dalam negeri maupun di luar negeri, berupa Surat angkut Tumbuhan dan Saliva Liar (SATS-LN dan SATS-DN).Tujuh genus yang paling banyak diperdagangkan terdiri dari Trachyphyllia, Euphyllia, Goniopora, Acropora, Plerogyra, Caualaphyllia, yang meliputi 56% perdagangan koral hidup antara tahun 1988 hingga 2002. Berdasarkan data dari laporan CITES tahun 1997-2001 (Wabnitz, et. al., 2003), Amerika Serikat mengimpor 73%, sedangkan Uni Eropa mengimpor 14% sementara Jepang menempati urutan ketiga dengan 7%.Selama tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2003 hingga 2005, Ditjen PHKA menetapkan kuota sebanyak rata-rata 809.200 buah per tahun, untuk sekitar 52 spesies yang dapat dimanfaatkan. Daerah pemanfaatan biota ini tersebar di 14 daerah di seluruh Indonesia. Dan data selama tiga tahun, realisasi ekspor terhadap kuota menunjukkan angka di atas 95%. Pemenuhan permintaan terhadap biota koral untuk ekspor yang dapat terealisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar permintaan dapat dipenuhi. Realisasi ekspor terhadap kuota yang tidak mencapai 100% dapat disebabkan oleh pencatatan realisasi yang didasarkan kepada jumlah spesies yang tereantum dalam Surat Angina Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN).Menghadapi lingkungan industri perdagangan biota koral untuk ekspor ini, perlu dibuat suatu analisa tentang faktor-faktor internal dan ekstemal yang terdapat dalam industri. Untuk menganalisa faktor-faktor tersebut digunakan analisis SWOT yang membahas mengenai kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang terdapat dalam industri. Selanjutnya analisis ini digunakan untuk menentukan strategi yang paling tepat untuk digunakan dalam industri. Analisis faktor-faktor strategis baik internal maupun ekstemal dilakukan untuk mernbuat formulasi magi penentuan strategi industri. Penentuan strategi ini dibuat dengan menggunakan analisis Matriks TOWS berdasarkan analisis faktor-faktor internal dan ekstemal yang telah dilakukan sebelumnya.Dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk memenuhi peluang yang ada pada industri, serta pengembangan teknologi di bidang budidaya, maka diharapkan Indonesia tetap dapat memenuhi permintaan pasar ekspor tanpa harus mengorbankan kelangsungan daur hidup biota koral dan kelestarian habitat biota koral.

---

Approximately 1.5 to 2 million people keeps a seawater aquarium. The trade supplying this hobby with living marine creatures is a global industry worth USS 200-300 million per year, operating in tropical countries and regions. Living coral as one of the trade item has a 12-30% trade growth during 1990-1999 periods. Quota policy implied on living coral as a trade item is made to ensure the availability of the resource and regulated exploration is set on a sustainable level, according to the correlation between the coral population and its availability in nature.

Coral is a marine animal from Cnidarian phylum, consisted of small polyps similar to anemones that form a colony. This kind of coral is the Scleractinian order which also known as the stony coral and has an ability to form a calcium carbonate skeleton which is the base of coral reef formation_ Coral reefs need much longer time to renew their life cycle, therefore an over exploitation will lead to extinction. Based on that, CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) cited coral in Appendix II, which lists species that are not necessarily now threatened with extinction but that may become so unless trade is closely controlled.

The quota policy on living coral gives the authority to Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alain, Departemen Kehutanan to determine the quota. The quota is based on recommendation given by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, to be distributed to exporters and companies.

Coral exploration in Indonesia is regulated by the Minister of Forestry Regulation no. 447IKpts-1112003. The trade an traffic of living coral must be accompanied by legal documents on each of the shipments, within the region of Indonesia or outside Indonesia (export).

The seven most traded generas are Trachyphyllia, Eupl~ylliu, Gonioporu, Acropora, Plerogyra, Catalaphyllia, consisting 56% of the world's living coral trade between 1998 and 2002, Based on data from CITES reports on 1997-2001 (Wabnilz, et al, 2003), the United States imported 73% of the total trade on coral, while European Union and Japan imported 14% and 7% respectively.

During the three years period of 2003-2005, Ditjen PI-IKA determined an average quota of 809,200 pieces per year, for approximately 52 species. The three years' data shows that above 95% of the quota are realized through export. This shows that most of the demand for living coral is fulfilled. The realization does not reach 100%, as some possibilities might occur. Record keeping which is based on CITES export Permit (SATS-LN) is one of them.

Facing the coral trading and export industry, an analysis of external and internal factors in the industry is made. SWOT analysis is used to analyze those factors: strength, weakness, opportunity and threat in the industry. This analysis will be used to determine the most appropriate strategy to be used in the industry. Internal and external strategic factors analysis is used to formulate the strategy. The strategy itself is formulated by using the TOWS Matrix based on the internal and external factors analysis.

Using the strength in the industry to met the opportunity in the industry, and using the technology in mariculture, Indonesia will be able to fulfill the market demand without sacrificing the sustainability and the habitat of coral reef."

"Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA yang rencananya akan berlaku pada akhir 2015 membawa konsekuensi secara ekonomis tersendiri bagi ASEAN umumnya dan Indonesia khususnya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas institusi pemerintah Indonesia dan kualitas institusi pemerintah negara negara di kawasan ASEAN terhadap kinerja perdagangan bilateral Indonesia dengan negara negara di kawasan ASEAN serta untuk mengetahui indikator indikator kualitas institusi pemerintah mana yang paling berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia terutama pada ekspor Indonesia selama periode 2002 2002 sampai dengan tahun 2013 dengan menggunakan augmented gravity model Penelitian ini menemukan bahwa kualitas institusi pemerintahan di Indonesia memiliki peran positif dan signifikan dalam meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke negara negara anggota ASEAN sedangkan kualitas institusi pemerintahan di negara negara anggota ASEAN tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke negara negara anggota ASEAN Secara lebih terperinci kualitas institusi pemerintah Indonesia yang memiliki nilai paling besar dalam meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke negara negara anggota ASEAN diantaranya suara dan akuntabilitas VA efektivitas pemerintah GE dan penegakan hukum RL Sedangkan kualitas institusi pemerintah negara partner dalam hal ini negara negara anggota ASEAN yang memiliki nilai terbesar dalam peningkatan kinerja ekspor Indonesia ke negara negara anggota ASEAN antara lain Kualitas kebijakan RQ dan suara dan akuntabilitas VA.

---

ASEAN Economic Community AEC which will be valid by the end of 2015 Provides economic consequences for ASEAN in general and Indonesia in particular The aims of this study is to determine the effect of the quality of both Indonesian government institutions and government institutions of countries in the ASEAN region toward the performance of Indonesia 39 s bilateral trade with the countries in the ASEAN region In addition this study also intended to determine the most influential indicators of the quality of the government institutions on Indonesia 39 s exports performance during the period 2002 2002 to 2013 by using augmented gravity models The study found that the quality of government institutions in Indonesia have both positive and significant impact on improving the performance of Indonesia 39 s exports to the member countries of ASEAN Besides that this study reveal thatthe quality of government institutions in the member countries of ASEAN have not impact on the performance of Indonesia 39s exports to countries ASEAN members In more detail the quality of Indonesian government institutions which have the highest value in improving the performance of Indonesia 39 s exports to member countries of ASEAN are voice and accountability VA government effectiveness GE and law enforcement RL While the quality of the partner state government institution in this case the member countries of ASEAN which have impact to improve the performance of Indonesia 39 s exports to member countries of ASEAN among others is Quality policy RQ and Voice and Accountability VA."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fasilitasi perdagangan terhadap ekspor Indonesia dengan Intra ASEAN dengan menggunakan 2 (dua) indikator fasilitasi perdagangan yaitu lingkungan peraturan dan infrastruktur sektor jasa. Analisis dilakukan dengan menggunakan data panel dari 6 (enam) Negara Anggota ASEAN (Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina Singapura, dan Thailand) periode 2006-2015 dan diestimasi dengan Fixed Effect Model. Hasil empiris menunjukkan bahwa infrastruktur sektor jasa berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan ekspor Indonesia dengan Intra ASEAN dan lingkungan peraturan tidak berpengaruh signifikan. Faktor lain yang meningkatkan ekspor Indonesia secara signifikan adalah GDP Indonesia dan dummy ATIGA, sementara populasi Indonesia, GDP Negara Anggota ASEAN, dan tarif, berdampak menurunkan ekspor Indonesia.

---

This study aimed to analyze the effect of trade facilitation on Indonesian exports performance to Intra ASEAN by using 2 (two) indicators of trade facilitation which are regulatory environment and services sector infrastructure. Analyses were performed using panel data from six (6) ASEAN Member States (Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Philippines Singapore, and Thailand) during the period of 2006-2015 and estimated by Fixed Effect Model. The empirical results show that infrastructure services are affecting positively and significantly in improving Indonesia's exports to the Intra ASEAN and the regulatory environment does not have substantial impact. Another factor that increases Indonesia?s export significantly is Indonesia's GDP and dummy ATIGA, meanwhile, population of Indonesia, GDP of the ASEAN Member States and tariff are the factors that reducing Indonesia?s export."

"Perjanjian perdagangan terus menjadi strategi kebijakan perdagangan yang populer di dunia. Ada urgensi untuk menganalisis pengaruhnya dengan menggunakan indikator nilai tambah domestik; untuk menanggulangi kekurangan statistik tradisional yang umumnya digunakan. Selain bertambahnya jumlah, kedalaman perjanjian perdagangan semakin meningkat, sehingga perlu untuk mengetahui apakah kedalaman perjanjian mempengaruhi hasil perdagangan negara-negara peserta. Di tingkat global, terdapat korelasi positif antara kedalaman perjanjian perdagangan dengan nilai tambah domestik ekspor. Studi ini berusaha untuk mengetahui apakah memang ada pengaruh perjanjian perdagangan terhadap indikator nilai tambah domestik, serta mengkaji apakah pengaruhnya berbeda dengan pengaruhnya terhadap indikator bruto. Menggunakan indeks kedalaman perjanjian perdagangan dari DESTA, data indikator perdagangan dari TiVA OECD-WTO, dan dengan menggunakan model gravitasi dyad yang disesuaikan, penelitian ini menemukan bahwa untuk Singapura, perjanjian perdagangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ekspor bruto dan nilai tambah domestik nominal, tetapi berpengaruh negatif terhadap rasio nilai tambah domestik. Kedalaman perjanjian perdagangan juga ditemukan untuk meningkatkan efek. Namun, temuan untuk kasus Indonesia hampir persis kebalikannya, yang bertolak belakang dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Singapura berada di jalur untuk meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global dengan penurunan rasio nilai tambah domestik, sementara Indonesia berfokus pada pasar domestik bahkan dalam memanfaatkan perjanjian perdagangan yang ada.

---

There is an urgency to analyze trade agreements effect using domestic value added in exports (DVA) indicators; to compensate the shortcomings of traditional gross statistics. Aside from increasing in numbers, agreements are becoming deeper, thus creating the need to discover if agreements’ depth affect trade outcome for participating countries. At the global level, there is a positive correlation between trade agreements depth and DVA. This study seeks to discover if there is indeed any effect of trade agreements on DVA indicators, as well as examining if the effect is any different than the effect on gross indicators. Using trade agreements depth indices from DESTA, trade indicators data from OECD-WTO’s TiVA, and by employing adjusted dyad gravity model, this study found that for Singapore, trade agreements have significant and positive effect on both gross exports and nominal DVA, but negative effect on ratio of DVA. Depth of trade agreements are found to enhance the effect. Findings for Indonesia’s case shows almost exactly the opposite, which is in contrast with prior studies. It can be argued that Singapore is on the path to grow participation in GVCs with decreasing ratio of DVA, while Indonesia focuses on domestic market even in utilizing its existing trade agreements."

"Jepang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh tingkat restriksi ROO terhadap kinerja ekspor dan utilisasi pada skema IJEPA dan AJCEP. Studi ini membangun ROO index sesuai Product Specific Rules (PSR), yang merupakan proxy dari ROO, pada produk HS6 digit dari untuk digunakan sebagai gambaran tingkat restriksi. Penelitian ini membuktikan tingkat restriksi ROO memiliki pengaruh negatif terhadap total ekspor maupun utilisasi skema kedua FTA. Peningkatan tarif yang berlaku juga berdampak menurunkan total ekspor, sedangkan tingkat margin tarif selaras dengan tingkat utilisasi FTA. Pengaturan PSR yang fasilitatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor dan utilisasi skema kerjasama perdagangan internasional.

---

Japan is one of main Indonesia’s trading partners. This research aims to analyse the impact of ROO’s restrictiveness on the Indonesia export performance and the utilisation of preferential schemes for both IJEPA and AJCEP. This study constructs ROO Index based on Product Specific Rules (PSR), as proxy of ROO, at 6-digit HS level to measure the restrictiveness level. This research found that the restrictiveness of ROO has a negative impact on total exports and utilisation for both FTAs. Increasing rate of applied tariff  would reduces the total export, while the rate of margin tariff positifely impacts the utilisation rate. Providing faclitative PSR would likely improve export performance and utilisation of international trade agreements.     "

"Mantapnya ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan, ditentukan oleh tingkat keuletan dan ketangguhan dari masing--masing gatra yang menjadi sub-sub sistemnya, di dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam negeri, maupun yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, meningkatnya ketahanan nasional di salah satu gatra secara langsung akan meningkatkan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan. Begitu pula sebaliknya, menurunnya keuletan dan ketangguhan dari salah satu gatra, dengan sendirinya akan berpengaruh pada penurunan kemantapan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan. Dalam kaitan dengan itu, GBHN menyebutkan bahwa antara pembangunan nasional dan ketahanan nasional terdapat hubungan timbal balik yang positif, dalam arti berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional sedangkan terpeliharanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh akan menghasilkan pembangunan yang baik, yakni terciptanya pertumbuhan (kemajuan) yang terus menerus, pemerataan dan stabilitas dalam segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Menurunnya penerimaan devisa yang berasal dari ekspor minyak bumi dan gas alam cair (migas) sebagai akibat penurunan harga di pasaran internasional yang dimulai pada tahun 1983, relatif telah menurunkan ketangguhan ketahanan nasional di bidang ekonomi, khususnya terhadap neraca pembayaran dan APBN. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penundaan pembangunan beberapa proyek besar yang banyak mengandung komponen impor, terutama barang modal harus mengalami jadwal ulang. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengetatan terhadap impor barang-barang lainya, antara lain dengan cara memberlakukan lisensi impor khusus untuk barangbarang tertentu, atau pemberian monopoli kepada satu atau beberapa importir tertentu untuk barang-barang tertentu. Sebagai subsistem dari sistem ketahanan nasional, melemahnya ketangguhan ketahanan nasional di bidang ekonomi selanjutnya akan berinteraksi dengan sub-sub sistem ketahahan nasional lainnya sehingga akan berpengaruh pula pada ketangguhan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan. Salah satu kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah untuk mengantisipasi semakin memburuknya ketangguhan ketahanan nasional di bidang ekonomi pada khususnya dan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan pada umumnya yang diakibatkan oleh berkurangnya ketersediaan devisa, ditempuh melalui pengembangan peranan ekspor nonmigas. Dengan kata lain ekspor nonmigas diharapkan akan mampu mensubstitusikan penerimaan devisa yang sebelumnya lebih mengandalkan pada ekspor migas. Dengan demikian kebutuhan devisa untuk melanjutkan pembiayaan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berwawasan nusantara diharapkan tetap tersedia. Upaya pengembangan ekspor nonmigas merupakan kebijaksanaan yang mengandung variabel strategis. Keberhasilan peningkatan kegiatan tersebut, selain akan lebih menjamin bagi ketersediaan devisa yang diperlukan untuk mengimpor bahan baku dan barang-barang modal keperluan pembangunan yang belum dapat diproduksikan di dalam negeri atau sudah diproduksikan akan tetapi masih belum cukup, juga berpengaruh positif pada pembukuan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, pengelolaan sumber kekayaan alam yang masih bersifat potensial, pemanfaatan posisi geografis, dan lain-lain. Oleh karena itu, keberhasilannya secara langsung akan meningkatkan ketahanan nasional. Namun demikian kebijaksanaan ini pun membawa keharusan pada pemerintah indonesia untuk lebih membuka diri. Strategi perdagangan Indonesia yang sebelumnya lebih bersifat "inward looking" atau substitusi impor yang berorientasi kepada pasar di dalam negeri, berubah menjadi strategi "outward looking" atau orientasi ekspor yang bercirikan perdagangan bebas dan perluasan ekspor. Hal ini dengan sendirinya membawa keharusan pada Indonesia untuk lebih meningkatkan peranannya dimasyarakat internasional. "

"Banda's nutmeg oil is one of the moluccas export commodities beside seeds and mace. Nutmeg oil is produced by steam distilation of the dried seeds that do not fulfill export quality..."

"Kebijakan EPTE dikeluarkan pemerintah sebagai salah satu jawaban terhadap persoalan peningkatan penerimaan negara melalui eksport diluar minyak dan gas slam. Ekspor hasil industri diusahakan dapat mengurangi dan bahkan melepaskan ketergantungan pemerintah dari minyak dan gas alam.Namun persoalan ekspor, yang walaupun dilakukan oleh pihak swasta, tidak bisa hanya diserahkan kepada mekanisme internal perusahaan saja. Ekspor dalam pasar global semakin menuntut peranaan pemerintah negara yang bersangkutan sebagai penyedia infrastruktur, fasilitas dan perangkat kebijakan politik dan birokrasi. Peran pemerintah yang besar sebagai salah satu variabel dalam peningkatan ekspor perusahaan swasta itulah yang menjadi inti pembahasan Michel E. Porter dalam model "Diamond"nya.Permasalahannya adalah belum terjadinya peningkatan ekspor yang signifikan pada perusahaan- perusahaan EPTE. Walaupun secara nominal terjadi penigatan ekspor, namun peningkatan itu belum dapat dipandang besar bila dibandingkan dengan fasilitas yang disediakan pemerintah melalui institusi EPTE.Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan ekspor perusahaan-perusahaan tidak hanya semata-mata ditentukan oleh tersedia atau tidaknya fasilitas dan infra struktur akan tetapi juga dipengaruhi oleh kinerja perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu walaupun peran EPTE disatu sisi sudah demikian besarnya namun disisi lain kare kinerja perusahaan (faktor internal) belum begitu baik maka peningkatan ekspor non migas menjadi belum signifikan.Atas dasar itu semua maka disamping harus dilakukannya perbaikan-perbaikan terhadap institusi EPTE untuk mencapai tingkat pelayanan yang lebih baik lagi maka harus ada usaha yang serius untuk memperbaiki kinerka perusahaan-perusahaan EPTE."