Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan teknologi penyiaran televisi terestrial dari analog ke digital adalah sebuah keniscayaan mengharuskan perubahan pengaturan, Pemerintah telah melakukan proses-proses menuju perubahan tersebut sampai pada implementasi komersil namun kemudian dibatalkan oleh Mahkaham Agung karena menurut Mahkaham belum ada dasar hukum penyelenggaraannya. Tesis ini membahas bagimana kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pengaturan dan dampak yang ditimbulkan dari keluarnya keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ada yuridis normmatik bersifat deskriptip analitis dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi peraturan perundang-undangan penyiaran televisi digital terestrial diatur oleh Undang-Undang 36 tentang Telekomunikasi (lex generalis) dan Undang-Undang 32 tentang Penyiaran (lex specialist), Menteri Komunikasi dan informatika mempunya kewenangan untuk melakukan pengaturan penyiaran televisi digital baik atributif diperoleh dari Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara dan delegatif diperoleh dari Peraturan Presiden nomor 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Munculnya kekosongan hukum sebagai dampak dari putusan Mahkamah Agung membatalkan tindakan pemerintah sehingga menghilangkan aspek legalitas implementasi komersil yang telah dimulai juga melahirkan ketidakkepastian hukum penyelenggaraan sehingga terjadinya krisis kanal penyiaran televisi terestrial, krisis bandwidth telekomunikasi, hilangnya potensi digital deviden, munculnya praktek monopoli, rendahnya posisi tawar klaim penggunaan frekuensi oleh negara di wilayah perbatasan.

---

The change in technology from analog to digital terrestrial television broadcasting is a necessity requiring a change in regulation, the Government has carried out the processes to change until the commercial implementation but later canceled by Supreme Court because according to Mahkaham there is no legal basis for its implementation. This thesis discusses how the authority of the Minister of Communication and Information in regulating and the impact arising from the issuance of the Supreme Court's decision regarding the cancellation. The research method used there is normmatic juridical descriptive analysis with library data collection techniques and interviews. The results of the study indicate that in terms of the laws and regulations of terrestrial digital television broadcasting are regulated by Law 36 concerning. Telecommunications (lex generalis) and Law 32 concerning Broadcasting (lex specialist), the Minister of Communication and Informatics has the authority to regulate digital television broadcasting both attributive obtained from Law 39/2008 concerning State Ministries and delegates obtained from Presidential Regulation number 24/2010 concerning Position, Task, and Function of State Ministries as well as Organizational Structure, Tasks, and Functions of Echelon I of State Ministries. The emergence of a legal vacuum as a result of the Supreme Court ruling overturned the government's actions to eliminate the legal aspects of commercial implementation that had also begun to create legal uncertainty in the implementation of terrestrial television broadcasting channel crises, telecommunication bandwidth crisis, loss of digital dividend potential, monopolistic practice, low bargaining position claims for frequency use by countries in the border region. In order to avoid similar things happening in the future, it needs convergence/merging of the Telecommunications Law and Broadcasting Law, as a tactical step to overcome the short-term impact of the Supreme Court's ruling, it is necessary to establish a Substitution Government Regulation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan isi siaran televisi lembaga penyiaran swasta sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian menggambarkan mekanisme yang diterapkan KPI merupakan pengawasan internal dan eksternal yaitu pemantauan langsung dan menerima aduan masyarakat Peran KPI dalam pengawasan belum maksimal karena sejumlah hambatan antara lain kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait sanksi yang kurang tegas kewenangan pemberian Izin tidak dimiliki KPI kurangnya partisipasi masyarakat Lembaga Penyiaran Swasta kurang kooperatif dan rekrutmen komisioner KPI tidak transparan.

---

This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS. This research use qualitative approach with literature study and in depth interview. This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPIs role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent."

"Draft bill on aspects of use of space with reference to land, territorial waters, forestry, population, regional development, etc."

"Radio Broadcast memiliki peranan penting untuk memberikan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Berbagai macam informasi dan hiburan tersebut dapat disampaikan secara jelas sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Seiring dengan berkembangnya teknologi, muncul istilah radio internet. Penggunaan radio internet terus meningkat sejak kemunculannya, terutama pada pengendara mobil. Akan tetapi, ketika seorang pengendara mengoperasikan radio internet tersebut, pandangan pengendara akan terlaihkan dari jalan sehingga dapat membahayakan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah interaksi antara pengendara dengan perangkat melalui suara yang biasa disebut Voice User Interface. Aplikasi radio internet ini dikembangkan dalam platform Android dan dengan menggunakan perpaduan antara PocketSphinx dan Android Speech API. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tiga aplikasi berbeda yang berisi PocketSphinx, Android Speech API, dan gabungan keduanya. Berdasarkan hasil pengujian, didapat waktu yang dibutuhkan oleh PocketSphinx dari masuk ke menu utama hingga perintah berhasil dijalankan adalah 11.76 detik, Android Speech API 10.05 detik, dan gabungan keduanya 10.07 detik. Sedangkan dari hasil kuesioner dari pengguna, gabungan PocketSphinx dengan Android Speech API merupakan yang plaing baik dalam hal kenyamanan dan keselamatan.

---

Radio Broadcast has an important role to provide information and entertainment to the public. Various kinds of information and entertainment can be conveyed clearly so that it is easily understood by listeners. Along with the development of technology, the term internet radio emerged. The use of internet radio has continued to increase since its appearance, especially in motorists. However, when a driver operates the internet radio, the driver's view will be neglected from the road so that it can be dangerous. Therefore, it takes an interaction between the driver and the device through sound commonly called the Voice User Interface. This internet radio application was developed on the Android platform and by using PocketSphinx and Android Speech API combined. Testing is done using three different applications that contain PocketSphinx, Android Speech API, and a combination of both. Based on the results of testing, the time needed by PocketSphinx from entering the main menu until the command successfully executed is 11.76 seconds, Android Speech API is 10.05 seconds, and the combination of the two is 10.07 seconds. Whereas from the results of questionnaires from users, the combination of PocketSphinx and Android Speech API is the one that is good in terms of comfort and safety."