Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi kebijakan bantuan sosial APBD berupa uang tunai sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok diberikan pada tahun 2020 secara tiga tahap, yaitu bulan April, bulan Mei dan bulan Juli. Bantuan sosial APBD diberikan sebesar Rp250.000/KK untuk masyarakat Kota Depok Non-DTKS yang kriterianya telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2020. Pemberian bantuan sosial APBD tersebut bertujuan sebagai bentuk perlindungan untuk menjamin masyarakat yang terdampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan Sosial APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Depok dengan menggunakan teori policy implementation framework analysis oleh Moulton da Sandfort (2017). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan bansos APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok berlangsung dengan baik dikarenakan dari 8 subdimensi dari 10 subdimensi yang ada pada komponen dalam kerangka kerja analisis kebijakan publik sudah terpenuhi. Perubahan yang ingin dicapai dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat melalui koordinasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh para pelaksana agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Walaupun demikian, sebagai bansos tidak terduga masih ada permasalah yang terjadi akibat adanya trial error. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah Dinsos Depok meningkatkan upaya koordinasi pembuat kebijakan serta pelaksana lainnya dan memperbaiki database penerima bantuan sosial baik DTKS maupun Non-DTKS

---

Implementation of the APBD social assistance policy in the form of cash as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City will be given in 2020 in three stages, namely April, May and July. The APBD social assistance is given in the amount of Rp. 250,000/KK for the people of Depok City Non-DTKS whose criteria have been set in the Depok Mayor Regulation Number 38 of 2020. The provision of APBD social assistance is intended as a form of protection to ensure that people are economically affected by the COVID pandemic -19. Therefore, this study aims to analyze the implementation of APBD Social assistance as a social safety net for communities affected by COVID-19 in Depok City using the theory of policy implementation framework analysis by Sandfort and Moulton (2017). The research approach used is post-positivist with data collection techniques with in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study are that the implementation of the APBD social assistance policy as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City is going well because of the 8 subdimensions of the 10 subdimensions that exist in the components in the framework of public policy analysis have been fulfilled. The impact of the changes to be achieved has already been felt by the community through coordination and mobilization carried out by the implementers so that the interventions carried out are in accordance with what has been determined. However, as an unexpected social assistance, there are still problems that occur due to trial error. The recommendation that can be given is that the Depok Social Service Office increases the coordination of policy makers and other implementers and improves the database of recipients of social assistance, both DTKS and Non-DTKS."

"Tesis ini menganalis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam pengembangan Malapari sebagai alternatif bioenergi. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivism dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan proses kolaborasi dalam pengembangan Malapari sebagai alternatif bioenergi berupa keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama. Proses kolaborasi tersebut dipengaruhi oleh konteks sistem di mana terdapat kondisi sumber daya, landasan hukum kolaborasi, tingkat konflik dan kepercayaan, sosial ekonomi dan Kesehatan, kegagalan sebelumnya, dinamika politik antar aktor, serta keterhubungan jaringan antar aktor. Inisatif kepemimpinan, insentif konsekuensional, saling ketergantungan dan ketidakpastian juga turut mempengaruhi kolaborasi. Tata Kelola kolaboratif pengembangan Malapari sebagai alternatif bioenergi sudah berjalan namun diperlukan pengaturan procedural serta peningkatan inisiatif kepemimpinan agar proses kolaborasi berjalan optimal.

---

This thesis analyzes the processes and factors that influence collaborative governance in the development of Malapari as an alternative to bioenergy. This study uses the paradigm of post positivism with the type of qualitative-descriptive research. The findings of this study show the process of collaboration in the development of Malapari as an alternative to bioenergy in the form of principled involvement, mutual motivation, and Joint Action capacity. The collaboration process is influenced by the context of the system in which there are resource conditions, the legal basis of collaboration, the level of conflict and trust, socio-economic and Health, previous failures, political dynamics between actors, and network connectivity between actors. Leadership initiatives, consequential incentives, interdependence and uncertainty also influence collaboration. Collaborative governance the development of Malapari as an alternative to bioenergy is already underway, but procedural arrangements and increased leadership initiatives are needed so that the collaboration process runs optimally."

"ABSTRAKSalah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN"

"Machine generated contents note: pt. I Objectives and political economy of social protection reforms1.Rescuing social protection from the poverty trap: new programmes and historical lessons /​ Sarah Cook2.Social protection for poverty reduction: approaches, effectiveness and challenges /​ Armando Barrientos3.The political economy of social protection reforms in developing countries: what is to be explained and how? /​ Katja Bender4.Social cohesion: does it matter for growth and development? /​ Annalisa Prizzonpt. II The legal framework of social protection reforms5.The human rights-based approach to social protection /​ Markus Kaltenborn6.The role of law and legal institutions in the reform of social protection systems: experiences from South Africa /​ Ockert Dupper7.The role of the law of regional organisations in reforms of social protection systems: portability of social security benefits in the East African Community /​ Tulia AcksonContents note continued: 8.Reforms of social protection systems in Latin America: the legal context /​ Lorena Ossio Bustillospt. III Political feasibility of basic social protection9.Attitudes towards hard work and redistributive preferences in developing countries /​ Anil Duman10.Populous, precarious - protected? The paradox of social security for South Asian agricultural workers /​ Karin Astrid Siegmann11.Whom to target - an obvious choice? /​ Franziska Gassmann12.003E How to target: overview on current targeting methods in social protection /​ Christian Pfleidererpt. IV Social protection systems: between fragmentation and integration13.Building social protection and labour systems /​ Ian Walker14.The political economy of social protection reforms in Indonesia /​ Bambang Widianto15.Social protection reforms in Vietnam: experiences and challenges /​ Matthias MeissnerContents note continued: 16.Social protection: political reform and policy innovations in South Asia /​ Gabriele Koehler17.Caring for the urban middle class: the political economy of social protection in Arab countries /​ Markus Loewept. V Social protection reforms: international contexts18.Building national social protection floors and social security systems: the ILO's two-dimensional social security strategy /​ Christina Behrendt19.Developing countries' social protection measures in reaction to the global economic and financial crisis /​ Nina Thelen20.Social protection and the four horsemen of the donor apocalypse /​ Nicholas Freeland."

"Penelitian ini mengkaji fenomena mobilitas sosial intragenerasi yang dialami oleh penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah di salah satu kecamatan termiskin di Jakarta Timur (Kecamatan Cakung). Studi-studi terdahulu telah menempatkan kebijakan sosial (seperti program bansos, rumah layak huni, dan kredit mikro) sebagai salah satu faktor pendorong mobilitas sosial dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini berargumen bahwa Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang berhasil mengalami mobilitas sosial intragenerasi naik adalah mereka yang mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi mereka serta mampu terhindar dari berbagai efek negatif dari bantuan sosial tersebut. Kemampuan mereka ini pun tak bisa lepas dari faktor seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi mereka yang dapat mendorong maupun menghambat proses mobilitas sosial. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memperhatikan pemahaman subjektif dari para penerima manfaat kebijakan terkait perpindahan status-ekonomi yang mereka alami. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus; dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 8 orang perempuan anggota KPM Transisi (telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun) yang merupakan penerima langsung dari PKH. Perempuan (khususnya ibu) dalam masyarakat kita umumnya juga memiliki peran sosial lebih dalam mengurus keluarga, sehingga bisa jadi memiliki pemahaman lebih terkait kondisi sosial-ekonomi keluarganya.Hasil Penelitian menemukan adanya KPM PKH yang mengalami proses mobilitas intragenerasi naik (movers), mobilitas turun (fallers), dan tetap (always poor/never poor). KPM yang berhasil mengalami mobilitas intragenerasi naik adalah mereka yang secara objektif mampu memanfaatkan dengan baik bantuan sosial tersebut untuk meningkatkan status sosial-ekonomi (peningkatan pendapatan, pengembangan usaha) serta secara subjektif telah menilai bahwa dirinya telah mengalami peningkatan (misal: tidak lagi membutuhkan bantuan sosial). Keberhasilan tersebut pun tak lepas dari faktor-faktor di luar pelaksanaan kebijakan sosial (PKH) seperti sifat individu serta karakteristik sosial-ekonomi dari KPM.

---

This study examines the phenomenon of intragenerational social mobility experienced by beneficiaries of a governmental social assistance program in one of the poorest sub-districts in East Jakarta (Cakung District). Previous studies have placed social policies (such as social assistance programs, livable housing, and microcredit) as one of the factors driving social mobility and poverty alleviation. This research argues that Beneficiary Families of the Family Hope Program (KPM PKH) who are successful in experiencing upward intragenerational social mobility are those who can make good use of this social assistance to improve their socioeconomic status and can avoid its various negative effects. Their abilities cannot be separated from factors such as their individual characteristics and socio-economic characteristics which can encourage or hinder the process of social mobility. This research also highlights the importance of noticing the subjective understanding of policy beneficiaries regarding the shift in economic status that they experience. For this reason, this research uses a qualitative approach with a case study type of research; with data collection methods in the form of in-depth interviews and document studies. The key informants in this research were 9 female members of Transition KPMs (who had received assistance for more than 5 years) who are direct recipients of PKH. Women (especially mothers) in our society generally also have more social roles in taking care of the family so that they may have a better understanding of their family’s socio-economic conditions. Research results found that there are KPM PKH who experience a process of intragenerational upward mobility (movers), downward mobility (fallers), and immobility (always poor/never poor). KPMs who are successful in experiencing intragenerational upward mobility are those who are objectively able to make good use of social assistance to improve their socio-economic status (e.g. increased income or business development) and subjectively assess that they have experienced improvement (e.g. no longer need social assistance). This success cannot be separated from factors outside the implementation of social policy (PKH), such as KPM's individual and socio-economic characteristics."