Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Media massa (Surat kabar) bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga merupakan sebuah subjek yang merekonstruksi realitas, lengkap pandangan dengan terbukanya peluang bias dan kepemihakannya. Framing merupakan sebuah strategi penyusunan realitas sehingga dihasilkan sebuah berita. Isu calon presiden menjelang pemilihan presiden 2009, menjadi agenda berbagai panai politik -utamanya Partai Golkar, serta tentunya juga agenda publik. Rapimnas IV Partai Golkar tahun 2008 mcnjadi panting menjelang pemilihan presiden tahun 2009, apalagi Partai Golkar belum menetapkan calon presidennya. Dengan menggunakan naming dari Gamson dan Modigliani sebagai pisau anaiisa, tesis ini mencoba melihat isu calon presiden dari Partai Golkar seputar Rapimnas IV direkonstruksi oleh media Kompas dan Suara Kaxya. Sebagai upaya mempertajam analisis tersebut digunakn pula analisis Politik-Komunikasi sebagaimana dinyatakan oleh Chaffee. Konstruksi realitas yang dilakukan Kompas dan Suara Karya tidak bisa dilepaskan dari ideologi yang melingkupi kedua media tersebut. Kompas, dengan gaya Jawa-nya rnencoba menjadikan isu nama-nama potensial calon presiden sebagai core #ame (ide sentral) seluruh berita yang diturunkan. Sementara Suara Katya sebagai media partisan dengan ideologi sebangun dengan Partai Golkar, rnenjadikan konsolidasi Partai Golkar untuk memenangkan Pemilu Legislatif 2009 sebagai ide sentral berita yang direkonstruksi. Posisi kedua media yang berbeda terhadap Partai Golkar, menjadikan perbedaan dalam merekonstruksi realitasnya. Dengan demikian politik komunikasi yang dilakukan kedua media juga memiliki perbedaan. Dimulai dari pernilihan narasumber yang berhak berbicara yang akhirnya berlanjut dengan topik yang disampaikan oleh narasumber. Media Kompas menggunakan nara sumbcr yang lcbih banyak jumlahnya dan ben/ariasi schingga dapat menampilkan nama-nama calon presiden potensial dengan variasi yang lebih luas, sementara Suara Karya cenderung menggunakan narasumber di dalam Partai Golkar yang sejalan dengan upaya konsolidasi menghadapi dunia empirik politik yang sedang bcrgerak dinamis tcrhadap Partai Golkar Penelitian ini juga mendorong implikasi penggunaan analisis baru seperti Analisis Politik Komunikasi bersamaan dengan Analisis Framing terhadap Konstruksi Realitas oleh beragam media.

---

Mass medias are not only as free channels, however, it also have becoming the reality constructing subject include with perspectives on open-ended, bias opportunities and take to one's side. Framing is one of strategies in order to compiling realities, so it will become a news. Issue on presidential candidate before the 2009 Presidential Election has became agenda for certain political parties - in particular Golkar Party, and, of course, as the public agenda. The 2008 Fourth National Chairman Meeting (Rapinmas IV) of Golkar Party has became a landmark event before the 2009 Presidential Election, moreover, Golkar Party was not yet stipulated its presidential candidate. Wit using Gamson and Modigliani's framing as the analysis knife, this thesis is trying to comprehend the issue on presidential candidate from Golkar Party on 2008 Rampinas IV that have been reconstructed by Media Kompas and Suara Karya newspapers, hi order to sharpen this analysis, it also used political-communication analysis as being used by Chaffec. The reality construction that made Kompas and Suara Karya newspapers were highly related to an ideology in scoping potential names of presidential candidates as its core frame for all published news. Meanwhile, Suara Karya newspaper as a partisan media with unvarying ideology with Golkar Party has made consolidation of Golkar Party to win the 2009 Legislative Election as a core frame for reconstructed news. Second differ position of media to Golkar Party had made difference perspective in reconstructing its reality. Therefore, political communication from both medias have not similarities at all. From the selection for eligible source persons as well as expressed topics by relevant source persons, Media Kompas newspaper used more and variety source persons, so it could published certain and various names of potential presidential candidates, meanwhile, Suara Katya newspaper was prefered to using intemal source persons from Golkar Party to match their e&`orts and measues for consolidation in order to face dynamic, empiric world of politics on Golkar Party. This study is also supported the implication of new analysis usage, for example Analysis on Political Commtmication and Framing Analysis on Reality Construction by various mass medias."

"Tesis ini membahas dua drama karya Utuy Tatang Sontani: Sangkuriang - Dayang Sumbi (1953) dan Sang Kuriang (1959). Walaupun bersumber dari folklor yang sama, kedua teks ini ditulis dalam dua periode yang berbeda sehingga dianggap berkemungkinan untuk mengandung ideologi yang berbeda. lni terutama karena teks Sang Kuriang ditulis setelah penulisnya, Sontani, menyatakan afiliasinya dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui keanggotaannya dalam Lekra pada tahun 1959. Penelitian ini menggunakan teori strukturalisme Greimas dan teori isotopi yang dikemukakannya. Dari hasil penelitian ditemukan banyak perbedaan dari kedua drama tersebut. Perubahan ini dimaknai dengan pemaknaan tataran kedua (konotasi) dalam kerangka semiotik Barthes. Dari hasil analisis ditemukan bahwa perubahan dalam kedua teks itu bersifat ideologis seperti tampak dari perubahan tokoh, latar, alur, dan tema.

---

This thesis discusses two dramas written by Utuy Tatang Sontani: Sangkuriang - Dayang Sumbi (1953) and Sang Kuriang (1959). Written in different periods of time, the dramas were assumed to reflect differences in their ideologies. Both texts were developed from one Sundanese folklore by a writer assumed to write those texts with different ideological underpinnings. The latter text, Sang Kuriang, was written after Sontani proclaimed his political affiliation to PKI (Partai Komunis Indonesia/Indonesian Communist Party) in 1959. To investigate and explore these presumed ideological differences, a semiotic-based structural analysis, using Greimas theory on isotopy, was conducted on both texts. Findings from this analysis were discussed within the framework of Barthesian semiotics to disclose the connotative meanings of both texts. The analysis disclosed that differences found in both texts were ideological because of the shifts in various aspects of the texts such as characterization, setting, plot, and theme."

"Sejarah masa lalu bangsa Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 sampai kurun waktu tahun 1965, telah mengalami pasang surut perjuangan untuk membangun bangsa dan negara dalam mengisi kemerdekaannya kearah perwujudan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam perwujudan sejarah bangsa Indonesia, meletusnya peristiwa G 30 S PKI, membuktikan bahwa bangsa Indonesa belum sepenuhnya mampu melaksanakan pengamalan Pancasila seutuhnya. Kemajuan Pembangunan amat menuntut tatatan kehidupan yang lebih mapan yang ditandai oleh kestabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pegalaman sejarah masa lalu menunjukkan kurang kuatnya tali persatuan dan kesatuan, sehingga tidak sesuai dengan prasyarat pembangunan suatu bangsa. Khususnya bangsa Indonesia yang majemuk dan diwarnai oleh perbedaan etnis, kebudayaan dan agama. Oleh karena itu Orde Baru yang lahir pada tahun 1966, bertekad untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan kemurnian Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensinya seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan kepada kemurnian Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tercakup di dalamnya antara lain kehidupan idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ketahanan Nasional mencakup gatra alamiah yaitu demografi, geografi, dan sumber kekayaan alam serta gatra sosial yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan seluruh aspek kehidupan itu merupakan bagian unsur kekuatan yang terkandung di dalam 8 Gatra Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari segala aspek kehidupan tersebut secara integratif sangat berpengaruh. Apabila salah satu aspek kehidupan berbangsa dan bernegara itu goncang maka akan mengganggu stabilitas kondisi aspek-aspek kehidupan lainnya. Keberhasilan Pembangunan Indonesia yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat erat kaitannya dengan Ketahanan Nasional. Apabila Pembagunan Nasional berhasil dengan mantap maka secara langsung atau tidak langsung Ketahanan Nasional akan menjadi kokoh. Oleh karena itu berhasilnya Pembangunan Nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong Pembangunan Nasional. Demikian juga keberadaan Hubungan Industrial Pancasila sebagai salah satu konsep yang lahir pada tahun 1974, dan kemudian baru pada tahun 1985 melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.-645/MEN/1985 diputuskan tentang Pedoman Pelaksanaannya. Hubungan Industrial Pancasila ini merupakan salah satu usaha yang strategis untuk menunjang keberhasilan Pembangunan Nasional."

"Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila khususnya sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa dapat berfungsi sebagai acuan pemerintahan di kota Bandung sehingga tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah dapat terlaksana secara maksimal tanpa mengurangi makna persatuan dan kesatuan bangsa. Bahwa masyarakat dan pemerintahan disiapkan dan memperlengkapi diri dalam pemahaman nilai-nilai dasar itu sehingga dapat mewujudkan tujuan nasional melalui penyelenggaraan Otonomi.Penyelenggaraan Otonomi Daerah sejak tahun 2001 yang lalu dimaksudkan untuk makin memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. Setelah lebih setahun di kotamadya Bandung terasa ada nuansa peningkatan pelayanan aparatur pemerintahan, namun juga sekaligus kekecewaan sebagian masyarakat.Fungsi-fungsi negara yang diemban oleh Pemerintahan kota Bandung adalah kewajiban yang harus terwujud makin baik. Untuk itu perlu mengevaluasi, apakah sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu telah menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan sehari-hari? Bila yang menjadi acuan pelayanan kepada masyarakat ini bukan nilai-nilai dasar Pancasila, maka terwujudnya ketahanan individu masing-masing warga jauh dari harapan. Selanjutnya secara berjenjang ketahanan keluarga sampai dengan ketahanan nasional tidak terselenggara dengan baik.Ketahanan Nasional niscaya didukung oleh berbagai pelayanan pemerintahan yang mengacu kepada nilai dasar Pancasila, khususnya nilai-nilai Ketuhanan YME.Pelayanan pemerintahan dengan mengacu kepada "shared values" yang berbeda misalnya sikap membedakan layanan kualitas kepada berbagai segmen masyarakat yang dilayani, hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial yang dalam ini senantiasa menjadi ancaman, sebagai akibat dari ketidakmerataan hasil pembangunan.Realitas yang terjadi, pelayanan aparatur pemerintahan dipengaruhi oleh masyarakat maupun tingkatan sosial hidup warga yang datang untuk dilayani.Kecemburuan yang diakibatkan perbedaan layanan ini, akan menimbulkan rasa saling curiga satu sama lainnya. Pada gilirannya dapat memicu terjadinya konflik yang bernuansa "SARA".Dari kacamata Ketahanan Nasional kondisi kecemburuan itu cenderung sangat tidak menguntungkan, sebab dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan bahkan disintegrasi bangsa. Karena itu nilai-nilai Ketuhanan YME harus dapat dimiliki dan dilaksanakan baik melalui proses asimiliasi, akulturasi dan interaksi sosial yang kondusif maupun norma yang berlaku. Bilamana tidak berhasil dilaksanakan, maka secara laten hal ini akan menjadi potensi yang mengancam integritas, identitas dan kelangsungan hidup berbangsa. Dengan kata lain akan berdampak negatif terhadap ketahanan nasional. Karena itu, agar potensi negatif yang mengancam tidak menjadi efektif, sewajarnyalah, hasil temuan penelitian ini diantisipasi dengan pencarian solusi yang tepat

---

The Implementation of Core Shared Values of Pancasila in Conducting Region Otonomi (Case Study in Bandung City-West Java), 2003

The problem in this Thesis is how Pancasila core of shared values especially the first sila the only One God functioned as root factor in governing Bandung city service, in order making maximum aim of conducting Region Otonomi, Instead of decreasing unity and integrity of nation. People and civilian service officer are to be ready and be required themselves in encreasing core shared values. In turn, to realise the nation aim through conducting Region Otonomi.

Since the beginning of 2001 Region Otonomi has launched in Indonesia. The goals are to grade up the integrity of Republic of Indonesia and to encerase the whole people wellfare of life. Allmost 2 yers in Bandung there is encreasing of quality service in the part of government personels, also the dissapointed of a little part of people.

State functions which are conducted by Bandung City Government as obligation ought to be influenced better. For needed to evaluate, is the first sila believing to the only One God has been as root factor in conducting service daily ? When root factor in conducting service to the people is not the shared values of Pancasila, as a fact the resilien of individual also the people is out of hope. In turn, countinually the resilien of people up to national resilien of nation has been not enough well.

National Resilien ought to be supported by a certain of government service which has root factor to the shared values of Pancasila, especially the values of the Only One God.

Government service which has root factor different with Pancasila, for example to make unequal in the qualitry of service for the whole people. In this style of service is going to make social problem, which is the constraint as unequal of the development output.

In Reality, government personnel service is influenced by the religious majority of the people, social status of the people. Unequal treatment caused of different service of the officer is going to encrease the bad feeling one-another. In turn, this is going to be real conflic as SARA (tribe, religion, ras, separated class of people).

In point of national resilien, this condition tends unbeneficial, cause encreasing disintegration of nation. As first shared values of pancasi la the Only One God ought to be owened and implemented as proses asimiliation, aculturation, and social interaction in conducting and actual norm. In another words, it is going to collapse as latent potensial for integration, identity and the contraint of nation life. In other words, thia is going to be negatif contribution for National Resilien. Because of that negatif potensial is inefective, this thesis founding should be anticipated to find out the right solution."

"Beberapa variabel psikologi ditemukan menjadi faktor disposisi yang mempengaruhi ideologi politik misalnya motivasi epistemik, right wing authoritarianism dan social dominance orientation. Selain faktor psikologi, faktor agama diprediksikan dapat menjadi faktor disposisi ideologi politik karena agama dan politik mempunyai akar kebutuhan psikologi yang sama. Sifat multiinterpretatif ajaran Islam tidak bisa melihat Islam secara monolitik sehingga Muslim akan berbeda-beda dalam bersikap politik. Penelitian ini bertujuan melihat peran agama dan faktor psikologis dalam memetakan tipologi ideologi politik Muslim di Indonesia. Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai 12 partisipan dari organisasi Islam untuk menggambarkan perbedaan sikap politik dan perbedaan interpetasi dalam memahami ajaran Islam. Beberapa Muslim digambarkan meyakini dan memahami ajaran Islam sebagai pedoman menyeluruh (total) dalam semua aspek kehidupan termasuk kehidupan politik dan bernegara. Totalitas dalam Islam tersebut diduga menjadi prediktor terhadap ideologi politik Muslim. Untuk itu perlu dilakukan adaptasi dan analisis struktur skala totalisme Islam (studi 1a) dengan partisipan sebanyak 653 muslim. Selanjutnya menguji korelasi dan regresi dengan variabel yang terkait dengan ideologi (1b) dengan partisipan sebanyak 376 mahasiswa muslim. Selanjutnya studi 2 menggunakan survei sebanyak 1208 muslim dari beberapa provinsi dengan karakteristik tertentu yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis utama yaitu keberagaman ideologi politik Muslim di Indonesia. Hasilnya terdapat 6 kelompok ideologi politik dengan perbedaan karakteristik pada motivasi epsitemik, right wing authoritarianism, social dominance orientaiton dan totalisme Islam.

---

Some psychological variables are found as the disposition factors that influence to political ideology such as epistemic motivation, right wing authoritarianism and social dominance orientation. Besides psychological factors, the religious factors are predicted to be a disposition factor for political ideology because religion and politics have the similar root in psychological needs. The multi-interpretative nature of Islamic teachings cannot be seen Islam as monolithically interpretation, so Muslims will be different in their political behavior. This study aims to analyze the role of religion and psychological factors in mapping the typology of Muslim political ideology in Indonesia. A preliminary study was conducted by interviewing 12 participants from Islamic organizations to illustrate differences in political attitudes and differences in interpretation in understanding Islamic teachings. Some Muslims are depicted as believing and understanding the teachings of Islam as an absolute guidance (total) in all aspects of life including political and state life.

Totality in Islam is thought to be a predictor of Muslim political ideology. For this reason, it is necessary to adapt and analyze the structure of the Islamic totalism scale (study 1a) with 653 Muslim participants and test correlation and regression with variables related to ideology (1b) with a total of 376 Muslim student participants. Furthermore Study 2 focused on a survey to 1208 Muslims from several provinces with certain characteristics aimed at proving the main hypothesis of the diversity of Muslim political ideologies in Indonesia. The result is that there are 6 groups of political ideologies with different characteristics in epistemic motivation, right wing authoritarianism, social dominance orientation and Islamic totalism."