Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This thesis examines the normalization of China-Indonesia?s diplomatic relations in order to understand China?s main motivation. The ?micro-macro linkage? approach is used to uphold the empirical evidence that is enhanced by the mianzi concept. In Chinese culture, mianzi consists of honourable values and meanings. The result of this research shows that the changes in China?s foreign policy priority have been caused by the demise of the socialist power in the late 1980s and the Tiananmen incident in 1989. Threat to China?s sovereignty and unity has been the basis of the priority to keep the country?s honour and existence. The term baoquan mianzi is used in this matter. It means using the whole potential of the Chinese people to defend the country?s honour. The People's Republic of China?s international image and glory need to be restored. The normalization of diplomatic relations has proven to be part of baoquan mianzi effort and has given China a big opportunity to participate in regional and global forums."

"17 Desember 2014 menjadi momentum normalisasi hubungan AS dan Kuba yang sempat terhenti secara diplomatis pada 1961. Keputusan itu diambil oleh AS akibat Revolusi Kuba pada 1959 yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasinya. AS mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Fidel Castro melalui Cuban Democracy Act (Torricelli Bill) dan Cuban Liberty and Democratic Society (Helms-Burton Act). Oleh karena itu, tulisan ini akan berusaha meninjau faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dari normalisasi hubungan AS-Kuba. Melalui metode taksonomi, penulis membagi faktor-faktor tersebut melalui lima kategori yaitu 1) peran kawasan dan organisasi Amerika Latin serta Karibia, 2) peran Cuban American National Front (CANF), 3) peran restrukturisasi politik dan ekonomi Raul Castro, 4) peran Vatikan, dan 5) faktor-faktor pendorong lainnya. Berdasarkan pembagian tersebut, penulis menemukan lima konsensus yaitu 1) Semua tulisan mengkritik embargo ekonomi terhadap Kuba, 2) CANF sebagai kelompok lobi memiliki peran untuk memobilisasi suara, 3) munculnya organisasi regional yang tidak mengikutsertakan AS, 4) adanya perubahan regionalisme kawasan menjadi post-liberal/post-hegemonic, dan 5) pemerintahan Obama yang mengedepankan penggunaan soft power. Tidak hanya konsensus, ada pula dua perdebatan yang ditemukan. Pertama, kesuksesan restrukturisasi ekonomi dan sosial Kuba yang masih dipertanyakan. Kedua, adanya perdebatan terkait motivasi apa yang dimiliki Vatikan sebagai mediator normalisasi AS-Kuba. Walaupun bahasan mengenai peran kawasan dan organisasi Amerika Latin serta Karibia merupakan bahasan yang dominan, penulis berargumen bahwa peran individu dalam normalisasi AS-Kuba menjadi faktor pendorong terkuat dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Melalui tinjauan ini, penulis juga melihat bahwa tulisan tentang normalisasi AS-Kuba masih didominasi dengan tulisan argumentatif dan kurang beragam dalam penggunaan perspektif.

---

17th December 2014 became the momentum of normalization of US and Cuba relations which was stopped diplomatically in 1961. The decision was taken by the US due to the Cuban Revolution in 1959 which was not in line with its democratic values. The US issued several policies aimed at overthrowing the Fidel Castro regime through the Cuban Democracy Act (Torricelli Bill) and the Cuban Liberty and Democratic Society (Helms-Burton Act). Therefore, this paper will try to review what factors are driving the normalization of US-Cuba relations. Through taxonomic methods, this literature review divides these factors into five categories, namely 1) the role of Latin American and Caribbean regions and organizations, 2) the role of the Cuban American National Front (CANF), 3) the role of Raul Castro's political and economic restructuring, 4) the role of the Vatican, and 5) other driving factors. Based on this division, there are five consensuses, namely 1) all writings criticized the economic embargo on Cuba, 2) CANF as a lobby group had a role to mobilize votes, 3) the emergence of regional organizations that did not include the US, 4) the change of regional regionalism into post- liberal / post-hegemonic, and 5) the Obama administration which prioritizes the use of soft power. Not only consensus, there are also two debates found. First, the successful economic and social restructuring of Cuba is still questionable. Second, there is debate about what motivations the Vatican has as a mediator for US-Cuban normalization. Although the discussion about the role of regions and organizations of Latin America and the Caribbean is the dominant discussion, the authors argue that the role of individuals in US-Cuban normalization is the strongest motivating factor compared to other factors. This literature review also see that writing about US-Cuba normalization is still dominated by argumentative writing and lacks diversity in the use of perspective."

"Disertasi ini membahas peristiwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia dengan tujuan menunjukkan motivasi yang mendorong Cina untuk mewujudkannya. Pendekatan "keterkaitan mikro-makro" digunakan untuk mengangkat bukti-bukti empiris, dipertajam melalui kerangka konsep mianzi. Dalam budaya Cina mianzi mengandung makna dan nilai-nilai "kehormatan".Hasil penelitian menunjukkan, merosotnya kekuatan kubu sosialis di akhir tahun 1980-an dan peristiwa Tiananmen 1989 telah menyebabkan berubahnya prioritas politik luar negeri Cina. Ancaman terhadap kedaulatan menjadi pusat prioritas karena menyangkut kehormatan dan keutuhan bangsa. Segenap potensi Cina harus digunakan untuk menyelamatkan kehormatan negaranya, itulah baoquan mianzi. Kejayaan dan citra internasional RRC harus dikibarkan kembali. Normalisasi hubungan itu terbukti merupakan bagian dari upaya baoquan mianzi dan telah memberi peluang besar kepada Cina untuk berperan di forum regional maupun global. Dari sanalah motivasi itu terangkat.

---

This disertation examine the normalization of China-Indonesia diplomatic relations in order to understand China"s main motivation. The "micro-macro linkage" used to uphold empirical evidence that being enhanced through "Mianzi" concept. In Chinese culture, mianzi consist honorable values and meanings.The result of this research shows that the changes on China foreign policy priority has been caused by the decreasing of socialist power in the late 1980"s and the Tiananmen incident in 1989. Threat to China`s sovereignty and unity has been the main priority to keep the country honor and existence. The term of baoquan mianzi is being used on this matter. It means using the whole potential of Chinese people to save the country honor. PRC international image and glory need to be restored. The normalization of diplomatic relations has been proven to be a part of baoquan mianzi and has given China a big opportunity to take part in regional and global forums. From there the motivation was raised."

"Penelitian ini akan membicarakan latar belakang normalisasi hubungan UEA dengan Israel. Normalisasi hubungan UEA dan Israel ditandatangani pada 13 Agustus 2020 yang menjadikan UAE sebagai negara Arab ketiga yang melakukan pembentukan hubungan diplomatik dengan Israel, setelah sebelumnya melakukan perjanjian damai dengan Mesir-Israel (1979) dan diikuti dengan perjanjian damai Israel-Yordania (1994). Kesepakatan ini memunculkan banyak reaksi dari berbagai negara di dalam maupun luar Kawasan Timur Tengah. Hal ini dikarenakan belum ada konsultasi Kementrian Luar Negeri UAE dengan negara Arab lainnya. Kesepakatan ini menjadi semacam pertaruhan bagi UAE, resiko kesepakatan ini dapat membuat kepemimpinan UEA tidak populer di negara Arab lainnya namun juga bisa menjadi peluang yang sangat menguntungkan. Alasan diambilnya topik ini adalah UEA menjadi negara pertama di Kawasan Teluk yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel ditengah konflik antara Palestina dan Israel yang belum mereda. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui data Pustaka dan artikel ilmiah yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai latar belakang pembentukan kesepakatan. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan dapat tergambar bahwa latar belakang terjadinya normalisasi diantara keduanya berkaitan dengan meningkatnya kepentingan bersama antara Israel dan negara-negara Teluk, khususnya UEA.

---

This study will discuss the background of the normalization of relations between the UAE and Israel. The normalization of relations between the UAE and Israel was signed on August 13, 2020, which made the UAE the third Arab country to establish diplomatic relations with Israel, after previously making a peace agreement with Egypt-Israel (1979) and followed by the Israel-Jordan peace agreement (1994). This agreement sparked many reactions from various countries inside and outside the Middle East Region. This is because there has been no consultation with the UAE Ministry of Foreign Affairs with other Arab countries. This agreement is a kind of gamble for the UAE, the risk of this agreement can make the UAE leadership unpopular in other Arab countries but it can also be a very profitable opportunity. The reason for taking this topic is that the UAE is the only country in the Gulf that has normalized relations with Israel amid the ongoing conflict between Palestine and Israel. The method used is descriptive qualitative through library data and scientific articles that aim to describe the background of the agreement formation. By using this method, it is hoped that the background of normalization between the two is related to the increasing mutual interest between Israel and the Gulf countries, especially the UAE."

"Normalisasi hubungan antara Israel dengan UEA dan Maroko merupakan langkah yang signifikan dalam politik Timur Tengah. Normalisasi ini didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu keamanan dan geopolitik, ekonomi, serta dukungan dari Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi beberapa poin- poin penting dan krusial dalam normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab dan Maroko, membandingkan Abraham Accords dengan perjanjian serupa antara Israel dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, menganalisis potensi konflik dari normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab dan Maroko. Dengan kerangka Balance Theory of War dan Metode Penelitian Komparasi, penulis menemukan bahwa penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina menjadi faktor penting dalam munculnya konflik dari normalisasi tersebut, perjanjian Abraham Accords memiliki kesamaan pola dengan perjanjian Israel dengan negara lain di kawasan Timur Tengah, potensi konflik terjadi disebabkan apabila tidak terpenuhinya perjanjian penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

---

The normalization of relations between Israel and the UAE and Morocco is a significant step in Middle Eastern politics. This normalization is driven by several key factors, namely security and geopolitics, economy, and support from the United States. This study aims to explore several important and crucial points in the normalization of Israel with the United Arab Emirates and Morocco, compare the Abraham Accords with similar agreements between Israel and countries in the Middle East region, and analyze potential conflicts arising from the normalization of Israel with the United Arab Emirates and Morocco. Using the Balance Theory of War framework and Comparative Research Methods, the author finds that resolving the conflict between Israel and Palestine is an important factor in the emergence of conflicts from such normalization, the Abraham Accords exhibit similar patterns with Israel's agreements with other countries in the Middle East, and potential conflicts arise if the conflict resolution agreements between Israel and Palestine are not fulfilled."

"Tulisan ini menelisik respons kebijakan Indonesia pada periode meletusnya pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) dan keterlibatan terang-terangan Amerika Serikat di dalamnya. Dengan menggunakan teori omnibalancing, tulisan ini bertujuan untuk menelaah respons Indonesia terhadap intervensi AS tersebut. Studi ini kemudian menunjukkan bahwa pilihan normalisasi yang diambil Indonesia pasca keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan PRRI/Permesta semata merupakan strategi taktis yang diambil untuk menjamin keselamatan rezim yang sedang dilanda krisis legitimasi dan ancaman disintegrasi negara. Omnibalancing dijalankan dengan dua cara, yaitu balancing internal berupa pemberantasan anasir PRRI/Permesta dan penataan ulang sistem politik yang menciptakan Demokrasi Terpimpin dan balancing eksternal yang berwujud normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat pasca intervensinya diketahui. Omnibalancing rezim Sukarno kemudian berhasil memastikan bertahannya kekuasaan pemerintah dan integrasi negara dengan menumpas PRRI/Permesta sembari secara bersamaan mempertahankan hubungan dengan Amerika Serikat

---

This study examines Indonesia’s policy response during the outbreak of the rebellion of the Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI) and the Universal Struggle Charter (Permesta) and the involvement of the United States in it. By using omnibalancing theory, this paper seeks to investigate Indonesia’s policy responses to US’ intervention. This study shows that the normalization path taken by Indonesia after US’ involvement in the PRRI/Permesta rebellion was a tactical strategy made to ensure regime survival which was being jeopardized by a crisis of legitimacy and threatened by state disintegration. Omnibalancing is carried out in two ways, i.e. internal balancing in the form of eradicating PRRI/Permesta elements and rearranging the political system to create Guided Democracy and external balancing in the form of normalizing relations with the United States after its intervention is publicly known. Sukarno’s omnibalancing regime then succeeded in ensuring the survival of government in power and annihilating the PRRI/Permesta while also maintaining relations with the United States."