Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Hak Tanggungan dan sistem Mortgage masing-masing merupakan sistem hak jaminan atas tanah di Indonesia dan hak jaminan kebendaan yang berkembang di Inggris. Jika dibandingkan, terdapat perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan ketentuan yang diterapkan oleh kedua sistem hak jaminan tersebut dalam rangka menjamin kepentingan para pihak dalam perjanjian kredit. Salah satu lembaga yang berasal dari sistem Mortgage adalah lembaga Secondary Mortgage Market yang rencananya akan diterapkan di Indonesia. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat membawa dampak yang menguntungkan untuk membiayai pendanaan kredit Perumahan oleh perbankan di Indonesia"

"Harga Jual rumah siap huni yang tidak sebandingdengan tingkat daya beli masyarakat mengakibatkansebagian besar masyarakat Indonesia tidak dapat memenuhikebutuhannya akan tempat tinggal. Untuk memudahkanmasyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumah siap hunimaka industri perbankan menyediakan jasa perbankan berupaKredit Pemilikan Rumah (KPR) yang memungkinkan masyarakatmembeli rumah dengan cara angsuran. Akan tetapi KPR yangberjangka waktu panjang berpotensi menyebabkan mismatchfunding pihak bank pemberi kredit. Hal ini disebabkankarena bank pemberi kredit memperoleh pemasukan darikredit jangka pendek yang dihimpun bank melalui jasaperbankan konvensional seperti tabungan, giro dandeposito. Untuk mengatasi mismatch funding tersebut, makadigunakanlah lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan atauSecondary Mortgage Facility (SMF) sebagai alternatifsumber dana perbankan untuk pembiayaan KPR. SMF sendiriadalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangkamenengah dan/atau panjang kepada Kreditor Asal denganmelakukan Sekuritisasi. Pelaksanaan SMF tersebut ternyatabelum dapat terwujud karena terbentur beberapapermasalahan yaitu apakah perikatan yang timbul dalampelaksanaan SMF telah sesuai dengan syarat-syarat sahnyaperjanjian dalam KUH Perdata, apakah regulasi hukum tanahkhususnya pendaftaran tanah dapat mengakomodirperpindahan EBA dari satu investor ke investor lainnyadan apakah KPR yang hanya dijaminkan dengan SKMHT dapatdikonversi menjadi EBA dalam proses sekuritisasi SMF?Jawaban atas permasalahan tersebut adalah perikatan yangtimbul dalam pelaksanaan SMF telah memenuhi syarat-syaratsahnya perikatan seperti diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Hanya yang perlu diperhatikan, peralihan piutangdari originator kepada issuer harus dilakukan secaracessie. Regulasi hukum pertanahan khususnya pendaftarantanah dapat menghambat pelaksanaan SMF karena prosespendaftaran tanah saat ini masih dilakukan warkat perwarkat. Solusinya dengan memanfaatkan wali amanat sebagailembaga penitipan kolektif. Sedangkan KPR yang dijamindengan SKMHT tidak dapat dikonversi menjadi EBA, sehinggadiperlukan standarisasi KPR."

"Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana bagi berbagai kebutuhan, dilingkungan masyarakat luas telah dikenal istilah kredit. Banyaknya bank yang beroperasi di penjuru kota-kota memudahkan masyarakat mendapatkan kredit yang mereka butuhkan. Selain kredit yang dapat diperoleh dari bank, masyarakat telah lama mengenal pegadaian sebagai lembaga yang memberikan uang pinjaman. Meski pun baik bank maupun pegadaian merupakan lembaga pemberi kredit namun fungsi, orientasi usaha dan tujuan pendirian kedua lembaga ini berbeda pegadaian diadakan untuk memberantas lintah darat, dengan demikian mempunyai fungsi sosial membantu kepentingan rakyat golongan ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan akan dana, yang juga merupakan fungsi ekonomis dari pegadaian. Bank di lain pihak, orientasi usahanya lebih luas dari pada peqadaian, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalutkannya lagi kepada masyarakat, misalnya untuk membiayai proyek-proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Adanya perbedaan diantara·kedua lembaga ini menyebabkan proses pemberian kredit dan pinjaman yang diberikan oleh keduanya menjadi berbeda meskipun kredit dan pinjaman tersebut dapat diberikan dengan menggunakan cara yang sama, yaitu dengan adanya jaminan kebendaan yang diberikan secara gadai."

"Masalah pertanahan merupakan masalah yang memerlukan penanganan serius, terutama bagi Indonesia yang berpenduduk sangat padat. Jika ada orang ingin membangun ruamh, maka ia harus mencari keterangan tentang tanah tersebut, apakah tanah itu cocok untuk dijadikan tempat tinggal, berapa luasnya, harganya, besarnya pajak, status tanah, dan lain-lain. Hal ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit karena data mengenai tanah tersebar pada beberapa instansi. Sistem informasi tanah menghendaki adanya satu instansi yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan keterangan-keterangan atau data mengenai tanah."

"Hipotek adalah salah satu hak kebendaan sebagai jaminan pelunasan utang. Ketentuan hipotek diatur dalam Buku II KUHPerdata Bab XXI pasal 1162 sampai dengan pasal 1232. Sejak diberlakukannya Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) maka hipotek atas tanah dan segala benda benda yang berkaitan dengan tanah itu menjadi tidak berlaku lagi. Namun di luar itu berdasarkan Undang-Undang No . 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, hipotek masih berlaku dan dapat dijaminkan atas kapal terbang dan helikopter. Demikian juga berdasarkan pasal 314 ayat (3) KUHD, Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, maka kapal laut dengan berat minimal 20 m3 yang telah didaftarkan dapat dijadikan jaminan hipotek. Kenyataan saat ini, dunia usaha pelayaran nasional mengalami kesulitan di bidang pembiayaan (ship financing), baik untuk penambahan armada maupun untuk peremajaan armada. Pengadaan kapal-kapal dengan jaminan hipotek kapal laut memiliki berbagai kendala diantaranya adalah karena kpal tidak mudah untuk dijual, eksekusi atas hipotek kapal sulit dilaksanakan dan alasan dari bank ataupun lembaga keuangan bahwa bisnis pelayaran di Indonesia dianggap feasible, secara ekonomis. Kendala lain yang juga tidak kalah penting adalah kelemahan peraturan-peraturan yang ada yang mengatur hipotek kapal. Ditinjau dari segi materinya, pengaturan tentang hipotek kapal masih tersebar dan menggunakan kaidah-kaidah hukum peninggalan kolonial Belanda seperti yang terdapat dalam KUHPerdata, KUHD, HIR, Ordonansi Pendaftaran Kapal. Ketentuan-ketentuan tersebut dirasakan sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan dewasa ini. Oleh karenanya langkah pemerintah untuk membuat undang-undang tentang hipotek kapal sudah selayaknya didukung hingga dapat tercipta suatu kodifikasi hukum dan juga untuk menambah kepastian hukum bagi para pihak pelaksana hipotek kapal."